发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau最新文献

筛选
英文 中文
PENATAAN JADWAL KESERENTAKAN PEMILU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN PEMILU 对选举管理的一致性及其影响
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-11-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i2.241
Khoirunnisa Nur Agustyati
{"title":"PENATAAN JADWAL KESERENTAKAN PEMILU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN PEMILU","authors":"Khoirunnisa Nur Agustyati","doi":"10.55108/jbk.v2i2.241","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.241","url":null,"abstract":"Pemilu 2019 menjadi pengalaman pertama Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak. Pemilu serentak dimaknai sebagai menggabungkan dua jenis pemilu yang berbeda, yaitu pemilu eksekutif dan pemilu legislatif. Pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 14/PUU-XI/2013. Salah satu pertimbangan MK dalam memutuskan penyelenggaraan pemilu secara serentak adalah untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu.Pilihan variabel sistem pemilu akan berimplikasi pada hal-hal administrasi yang akan ditanggung oleh penyelenggara pemilu. Salah satu hal yang dilakukan dalam mengevaluasi Pemilu 2019 adalah dengan melakukan uji materi ke MK, khususnya terkait dengan desain keserentakan pemilu. Dalam putusannya, MK memberikan enam pilihan pemilu serentak yang dianggap konstitusional. Dari pilihan-pilihan terebut, pilihan yang paling ideal adalah memilih pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Hal ini akan berimplikasi pada tata kelola penyelenggaraan pemilu yang lebih sederhana dan efisien.Penyelenggaraan pemilu yang rasional dan terukur adalah perwujudan dari pemenuhan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. ","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"84 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115786792","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
MEWUJUDKAN KAMPANYE DELIBERATIF DALAM SISTEM PILKADA SERENTAK 2024 DI INDONESIA 在印度尼西亚实现2024年皮尔卡达系统的灵活性运动
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-11-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i2.242
Nurlia Dian Paramita
{"title":"MEWUJUDKAN KAMPANYE DELIBERATIF DALAM SISTEM PILKADA SERENTAK 2024 DI INDONESIA","authors":"Nurlia Dian Paramita","doi":"10.55108/jbk.v2i2.242","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.242","url":null,"abstract":"Dalam pelaksanaan kampanye Pilkada selama ini masih terjadi model konvensional yang yang tidak substantive dan hanya mengumbar janji-janji. Pada Pilkada serentak 2015 hingga pelaksanaan pilkada pada masa pandemi, metode kampanye, tatap muka tetap menjadi pilihan metode utama. Meskipun demikian bentuk kampanye lebih terkesan dengan metode top down yang menguntungkan pasangan calon sebagai pihak yang superior. Namun visi misi calon kepala daerah sebagai arasutama rencana pembangunan daerah tidak mampu terlihat dengan baik narasi simbolisasi karakteristik seorang calon pemimpin yang justru ditonjolkan. Bukan kualitas visi, misi dan program yang akan dijalankan. Terciptanya kesepakatan dalam bentuk kontrak bersama antar pemilih dan calon kepala daerah menjadi daya legitimasi dan kredibilitas yang harus dilakukan secara aktif agar politik deliberasi warga kepada pimpinannya mampu tercipta.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131765053","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERAN KELEMBAGAAN ETIK DKPP DALAM MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS 德科普的伦理体制在实现民主选举中的作用
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-11-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i2.239
Muhammad Muhammad
{"title":"PERAN KELEMBAGAAN ETIK DKPP DALAM MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS","authors":"Muhammad Muhammad","doi":"10.55108/jbk.v2i2.239","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.239","url":null,"abstract":"Pada dasarnya, sebagai warga negara kita memiliki harapan yang sama yakni menginginkan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia dapat diselenggarakan sesuai asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) berdasarkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan yang demokratis dan berintegritas merupakan cita-cita bangsa Indonesia dalam bernegara. Pemilu demokratis secara otomatis menghasilkan pemimpinpemimpin baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat lokal yang baik dan amanah. Tetapisebaliknya, penyelenggaraan pemilu yang tidak demokratis tentu menimbulkan berbagai persoalan termasuk permasalahan kualitas kepemimpinan dan legitimasimoral pemerintahan yang akan dibentuk.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133672297","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMILU DAN PILKADA 从选举和选举的角度来看，国家公务员的中立
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-11-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i2.245
Indrawan Susilo Prabowoadi, Muhammad Afandi
{"title":"NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMILU DAN PILKADA","authors":"Indrawan Susilo Prabowoadi, Muhammad Afandi","doi":"10.55108/jbk.v2i2.245","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji regulasi, tugas, kewenangan, dan kewajiban mengenai pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas ASN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis deskripstif kualitatif. Netralitas ASN adalah bebasnya ASN dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sehingga ASN harus netral baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Pengawasan netralitas ASN baik dalam Pemilu maupun Pilkada salah satunya dilakukan oleh Bawaslu. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada mulai dari UUD Tahun 1945, UU ASN, UU Pemilu, UU Pilkada, PP Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP Disiplin PNS, Keputusan Bersama 5 (lima) Instansi Tentang Netralitas ASN dan SE Ketua KASN Tentang Netralitas ASN.Selain itu, terdapat 3 fungsi Bawaslu dalam netralitas ASN yaitu fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, dan fungsi penindakan pelanggaran. Pencegahan merupakan upaya preventif Bawaslu untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN. Setelah upaya preventif sudah dilakukan Bawaslu selanjutnya Bawaslu melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan ketika tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada berlangsung. Ketika Bawaslu sudah melakukan pencegahan, padaproses pengawasan ternyata tidak ditaati dari apa yang menjadi bentuk pencegahan maka Bawaslu akan melakukan penindakan pelanggaran.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133452379","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PEMBATASAN PENGGUNAAN MEDIA SOCIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 在选举安排中限制社交媒体的使用
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-11-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i2.244
Bachtiar Bachtiar
{"title":"PEMBATASAN PENGGUNAAN MEDIA SOCIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU","authors":"Bachtiar Bachtiar","doi":"10.55108/jbk.v2i2.244","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.244","url":null,"abstract":"Penulisan artikel untuk ditujukan untuk menjawab justifikasi teoritik adanya pembatasan penggunaan media sosial oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam dimensi konstitusi, setiap orang memiliki kebebasan berekspresi untuk menyampaikan opini, pandangan atau gagasan, hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apapun, sepanjang tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, tindakanpemerintah melakukan pembatasan media sosial bukanlah diartikan sebagai tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau otoriter, melainkan dapat dipandang sebagai tindakan yang absah menurut hukum.Pembatasan penggunaan media internet atau media sosial oleh pemerintah dapat dibenarkan sepanjang dilakukan atas dasar alasan penegakan hukum dan alasan ketertiban umum dan keamanan nasional.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134434790","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
MODEL PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2020 DALAM PEMAKNAAN KONSTITUSI BERDASAR ORIGINAL INTENS UUD 1945
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-11-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i2.238
Sunny Ummul Firdaus Ummul Firdaus, Kaharudin Aldian Saputra
{"title":"MODEL PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2020 DALAM PEMAKNAAN KONSTITUSI BERDASAR ORIGINAL INTENS UUD 1945","authors":"Sunny Ummul Firdaus Ummul Firdaus, Kaharudin Aldian Saputra","doi":"10.55108/jbk.v2i2.238","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.238","url":null,"abstract":"Pemilu merupakan salah satu mekanisme yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam sejarahnya, Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sejak tahun 1955 dengan pengaturan yang selalu berubah setiap pelaksanaanya. Terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 55/PUU-XVII/2019 memutuskan untuk melaksanakan pemilihan umum secara serentak baik ditingkat nasional maupun ditingkat lokal dengan beberapa model pemilihan umum. Pada penelitian ini penulis mencoba merumuskan bagaimana memilih pemilu serentak yang yang paling tepat agar pelaksanaanya sesuai dengan pemaknaan konstitusi. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"202 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126073707","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
POPULISME DAN PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA: SEBUAH REFLEKSI TINGKAT PERSEPSI MASYARAKAT DAN PARTISIPASI PEMILU 2019 DI KOTA BATAM 印度尼西亚人民主义和总统选举:反映了人们对巴淡市2019年选举参与的看法
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i1.237
Dhani Akbar, Yudithia Yudithia
{"title":"POPULISME DAN PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA: SEBUAH REFLEKSI TINGKAT PERSEPSI MASYARAKAT DAN PARTISIPASI PEMILU 2019 DI KOTA BATAM","authors":"Dhani Akbar, Yudithia Yudithia","doi":"10.55108/jbk.v2i1.237","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.237","url":null,"abstract":"Populisme adalah alam pikir yang berkembang di masyarakat, hidup dan berkembang di saat ada ketidakadilan dan ketimpangan dan karakter gerakan populisme adalah selalu melahirkan antithesis. Semua aspek tersebut berasal dari pemikiran pimpinan dan petinggi yang mampu menghadirkan populisme di tengah-tengah masyarakat. Lantas bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat di wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau? Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang berlokasi di 12 kecamatan terpilih di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei dengan metode deskriftif. Dalam hasilnya Presiden Joko Widodo, secara parsial, kalah suara dari Prabowo di wilayah Sumatera. Namun, aspek populisme sendiri menunjukkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di Kota Batam yang cukup tinggi, yaitu mencapai 72,24persen. Angka ini naik signifikan dibanding pemilihan-pemilihan sebelumnya di mana tercatat 470.180 pemilih menggunakan hak pilihnya. Hasil juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kota Batam masih tinggi,  terlebih dalam aspek kesejahteraan masyarakat di mana incumbent mendapat perolehan pasangan 01 adalah 286.833 suara","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"220 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116517145","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
IUS CONTITUENDUM PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA 乌乌斯关系到印尼地方长官选举财长的政治法律执行
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i1.229
Emy Hajar Abra
{"title":"IUS CONTITUENDUM PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA","authors":"Emy Hajar Abra","doi":"10.55108/jbk.v2i1.229","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.229","url":null,"abstract":"Politik uang dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah terus menjadi problematika menarik untuk dibahas namun memiliki daya penyelesaian yang dapat dikatakan lemah. Sebagaimana diketahui bahwa hukum akan berjalan baik ketika tiga faktor utama berjalan dengan baik pula, yakni substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Jika melihatberdasarkan substansi hukum, regulasi politik uang dalam undang-undang pilkada telah mengakomodir kebutuhan hukum tersebut. Walau demikian ada hal penting yang patut diperhatikan bersama yakni terkait unsur TSM yang harus terpenuhi hingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran politik uang. Selain itu, budaya hukum sebagai salah satu unsur sistem hukum menjadi perhatian khusus dalam penegakkan politik uang pada tulisan ini. Sebaik apapun regulasi dan sebanyak apapun lembaga penegak hukum pemilihan kepala daerah, jika tidak disertai dengan kultur hukum yang baik dari berbagai pihak, maka penegakkan hukum tersebut hanya menjadi sia-sia.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131021356","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS 监督公众对正直选举的作用
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i1.230
Wilmar . Silalahi
{"title":"PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS","authors":"Wilmar . Silalahi","doi":"10.55108/jbk.v2i1.230","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.230","url":null,"abstract":"Dalam mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, selain peserta pemilu, penyelenggara pemilu, lembaga penyelesaian sengketa pemilu, juga sangat dibutuhkan dukungan pengawasan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Dengan demikian, perlu dikaji apakah dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia menggunakan lembaga pengawas pemilu yang independen seperti yang dikenal selama ini yaitu Bawaslu atau cukup seperti negara-negara demokratis lainnya yang cukup dilaksanakan oleh peserta pemilu dan kelompokkelompok masyarakat atau yang dikenal dengan pemantau pemilu? Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma post-positivisme, bahwa harus jelas pengawasan pemilu siapa yangmelaksanakan untuk memberikan rasa kepastian dan keadilan dalam pemilu. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"143 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129610552","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DI MASA PANDEMI COVID-19
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2020-06-30 DOI: 10.55108/jbk.v2i1.231
R. Rosnawati
{"title":"PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DI MASA PANDEMI COVID-19","authors":"R. Rosnawati","doi":"10.55108/jbk.v2i1.231","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.231","url":null,"abstract":"Pemilihan Kepala Daerah dalam tahapan pelaksanaanya memiliki potensi lebih besar dalam menyulut konflik karena di dalam prosesnya selalu nampak perbedaan dan kepentingan serta persaingan yang tajam dalam memperebutkan jabatan publik. Konflik atau sengketa ini bukan saja terjadi antara peserta dengan peserta melainkan juga peserta dengan penyelenggarakarena adanya pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Agar konflik ini dapat menemukan penyelesaian maka Bawaslu hadir sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaian sengketa baik sengketa antar peserta dengan penyelenggara maupun sengketa antar peserta pemilihan. Kehadiran lembaga pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa merupakan upaya dalam mewujudkan dan menegakkan keadilan pemilu. Namun, Bawaslu dalam melaksanakan kewenangan ini tidak jarang menemukan persoalan-persoalanhukum sehingga diperlukan intervensi regulatif agar proses penyelesaian sengketa sebagai salah satu desain penegakan keadilan pemilu dapat terlaksana dengan baik.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117091741","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
首页 上一页 下一页 尾页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：604180095
Book学术官方微信
小红书