Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau最新文献

PEMBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SAAT TAHAPAN PEMILU BERLANGSUNG 在选举阶段对宪法法院的判决

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2023-06-30 DOI: 10.55108/jbk.v5i01.291

Wilmar . Silalahi

{"title":"PEMBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SAAT TAHAPAN PEMILU BERLANGSUNG","authors":"Wilmar . Silalahi","doi":"10.55108/jbk.v5i01.291","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.291","url":null,"abstract":"Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat mengubah maupun menciptakan hukum baru. Hal ini berlaku terhadap semua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi termasuk perkara pemilu. Sehingga, yang menjadi permasalahan menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada saat tahapan pemilu berlangsung? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma konstruktivis. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yaitu final and binding. Sehingga, pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi pada masa tahapan pemilu berlangsung tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berkekuatan hukum tetap atau dapat mengganggu berjalannya tahapan pemilu yang sedang berjalan. Dengan demikian, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan penafsiran, dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang sedang berlangsung, sehingga penyelenggara pemilu tetap dapat mengacu kepada pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya sistem ketatanegaraan yang ideal.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133150914","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas di Wilayah Kabupaten Lombok Timur: Menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2023-06-30 DOI: 10.55108/jbk.v5i01.280

Taharudin SH., MH

{"title":"Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas di Wilayah Kabupaten Lombok Timur: Menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024","authors":"Taharudin SH., MH","doi":"10.55108/jbk.v5i01.280","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.280","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur berperan dalam meningkatkan angka partsipasi pemilih penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Salah satu tahapan terpenting dalam pemilu yang tujuannya untuk mengakomodir hak politik penyandang disabilitas ialah tahapan sosialisasi Pendidikan politik bagi para penyandang disabilitas. Apabila melihat pemilu 2019 lalu dimana tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur mencapai angka 67,11%. KPU Kabupaten Lombok timur berperan dalam memberikan Pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dengan menggelar sosialisasi dan forum diskusi bersama penyandang disabilitas, membuat Rumah Pintar Pemilu Segare Anaq, dan juga meningkatkan Kerjasama dengan organisasi dan Yayasan penyandang disabilitas di Lombok Timur. Adapaun kendala yang dihadapi KPU Lombok Timur yaitu menggabungkan antara materi dengan metode dalam pemberian Pendidikan politik serta kendala dalam proses pendataan jumlah penyandang disabilitas.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133776429","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

MENGGAGAS PENGAWASAN ASIMETRIS: Pendewasaan Demokrasi Melalui Model Pengawasan Asimetris 不对称审查:通过不对称审查模式实现民主

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2023-06-30 DOI: 10.55108/jbk.v5i01.306

Dimas Ramadhan, Agustinus Mahuze, Nurul Fatin Afifah

引用次数: 0

ANALISIS PENCATUTAN DATA DIRI DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DAN DUKUNGANMINIMAL PEMILIH DEWAN PERWAKILAN DAERAH 分析来自政党成员的个人数据利基，以及地方众议院选民最少支持

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2023-06-30 DOI: 10.55108/jbk.v5i01.305

Wahyudi Laili, Muhammad Afandi

{"title":"ANALISIS PENCATUTAN DATA DIRI DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DAN DUKUNGANMINIMAL PEMILIH DEWAN PERWAKILAN DAERAH","authors":"Wahyudi Laili, Muhammad Afandi","doi":"10.55108/jbk.v5i01.305","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.305","url":null,"abstract":"Sistem informasi memungkinkan masyarakat untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah dengan waktu yang cepat dan acap kali salah dalam penggunaannya.Sebagai contoh dengan adanya pemanfaatan sistem informasi tersebut mengakibatkan data diri seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek si pemilik data. Perlindungan data diri masuk dalam perlindungan hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap penyalahgunaan data diri masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu sering terjadi pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Pada tahapan ini, data masyarakat banyak digunakan untuk mempermudah jalan calon partai politik dan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar dapat ditetapkan menjadi peserta pemilu. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa data dirinya dicatut baik untuk memenuhi syarat keanggotaan partai politik maupun syarat dukungan minimal pemilih DPD. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan terus berlanjut tanpaadanya pergerakan untuk merubah pola agar setiap pihak dapat mengetahui bahayanya pencatutan data diri. Penelitian ini berfokus pada alasan munculnya pencatutan data diri dan bagaimana dengan penindakannya. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam mengeksplorasi permasalahan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan sumber data sekunder sertametode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"417 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131526711","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024 在公共控制下:对2024年选举中扩大公共控制的机会开放和关闭比例制度的批判性分析

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2023-06-30 DOI: 10.55108/jbk.v5i01.303

Andreas Daniel Adi Vibhisana, Muhammad Rifqi Nugroho, Fian Muhammad Rofiulhaq

引用次数: 1

Memformulasikan Pembaruan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.55108/jbk.v4i2.210

Violla Reininda

引用次数: 1

PENGAKUAN DAN IMPLEMENTASI HAK PILIH MASYARAKAT ADAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA 承认和执行土著人民在印尼选举中的选举权

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.55108/jbk.v4i2.204

Muhammad Nur Ramadhan

引用次数: 1

Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi 根据宪法，在2024年举行的选举中强制执行选民的政治权利

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.55108/jbk.v4i2.194

Rahman Yasin

{"title":"Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi","authors":"Rahman Yasin","doi":"10.55108/jbk.v4i2.194","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.194","url":null,"abstract":"Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. “setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Selain peraturan perundang-undangan tersebut yang sudah sangat jelas dan tegas, sebenarnya dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sudah dinyatakan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Rakyat memiliki kewajiban yang bertanggung jawab dalam memilih pemimpin yang hendak mengatur dan mengurusi kehidupan mereka. Maka peran dan fungsi KPU, Bawaslu, MK dibutuhkan guna mencegah terabainya hak-hak warga negara dalam memilih pemimpin yang mereka kehendaki secara demokratis. Hak dipilih dan memilih juga ditegaskan dalam putusan MK nomor 011-17/PUU-I/2003, hak konstitusional warga negara yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Karena dijamin konstitusi, maka tindakan apapun selama warga negara telah memenuhi syarat lalu dihambat,atau menghalangi merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114931215","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PEREMPUAN PENGAWAL DEMOKRASI

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.55108/jbk.v4i2.209

Nurul Fatin Afifah

{"title":"PEREMPUAN PENGAWAL DEMOKRASI","authors":"Nurul Fatin Afifah","doi":"10.55108/jbk.v4i2.209","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.209","url":null,"abstract":"Demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan penguatan sistem pemilu maupun penguatan pada sistem pengawasan pelaksanaan pemilu. Salah satu langkah penting dari penguatan demokrasi ada pada keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang hadir untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemilu melalui pengawasan berjenjang dan sejak sebelum kontestasi dimulai. Penguatan demokrasi ini diikuti dengan semakin banyaknya keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek, mulai dari semakin banyaknya yang menjadi anggota legislatif, eksekutif, maupun terlibat sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Perkembangan ini tentu merupakan perkembangan positif, meski demikian apabila dilihat dari proporsinya, jumlah perempuan yang terlibat di lembaga penyelenggara pemilu masih sedikit. Tulisan ini berargumen bahwa masih terdapat hambatan sosial-kultural bagi perempuan untuk dapat terlibat dalam bidang kepemiluan. Oleh karenanya dibutuhkan jejaring strategis lintas bidang untuk memperkuat peran perempuan dalam bidang kepemiluan, meski terdapat pula tantangan dari beragamnya faksi pemikiran maupun gerak penguatan peran perempuan. Tulisan ini menggunakan analisa kualitatif dan mendasarkan data sekunder seperti jurnal, laporan penelitian, maupun artikel online sebagai landasan untuk menyusun argumentasi.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"27 15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116594488","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KESIAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 宪法法院在解决 2024 年同步选举结果争议方面的准备情况

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.55108/jbk.v4i2.208

Wilmar . Silalahi

{"title":"KESIAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024","authors":"Wilmar . Silalahi","doi":"10.55108/jbk.v4i2.208","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.208","url":null,"abstract":"Sebagai negara demokrasi, peran warga negara untuk ikut serta secara langsung memilih wakil-wakilnya, menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui pemilu. Dalam pelaksanaan Pemilihan, tidak terlepas dari terjadinya sengketa Pemilihan, baik pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, maupun perselisihan hasil pemilu. Terhadap tulisan ini, metode yang digunakan adalah metode normatif analisis atau disebut juga penelitian doktrinal. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan serentak tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah mempersiapkan dengan baik, baik dari sisi regulasi, SDM, sarana dan prasarana, ICT, Bimbingan Teknis dan Workshop, kultur untuk menghasilkan suatu pemilu yang demokratis dan berintegritas, dengan tetap berlandaskan asas-asas pemilu yang demokratis, yakni pemilu yang diselenggarakan secara periodik berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan untuk menghasilkan pemilu berintegritas harus berdasarkan kepada prinsip jujur, transparan, akuntabel, dan akurat.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"134 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134548306","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0