Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau最新文献_第2页

EFEKTIFITAS SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA DALAM BINGKAI KONSTITUSI 印度尼西亚的多党制度在宪法框架内的有效性

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.55108/jbk.v4i2.215

Emy Hajar Abra

{"title":"EFEKTIFITAS SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA DALAM BINGKAI KONSTITUSI","authors":"Emy Hajar Abra","doi":"10.55108/jbk.v4i2.215","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.215","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Multipartai tidak bisa dilepaskan dari kehidupang bernegara Indonesia. Bahkan multipartai telah ada sebelum Indonesia merdeka. Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia sistem multipartai adalah satu-satunya sistem yang berlaku di Indonesia. Namun yang menjadi problematik adalah sistem multipartai tidak berbanding lurus dengan banyaknya calon presiden yang ada, khususnya pasca pemilihan umum tahun 1999, sehingga menjadi perbincangan menarik tentang efektifitas multipartai itu sendiri. Karena sebagaimana yang difahami salah satu tujuan partai politik adalah untuk berperan aktif dalam pemerintahan dan lebih dari itu untuk dapat memimpin pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu tulisan ini berfokus pada bagaimana efektifitas multipartai dalam bingkai konstitusi di Indonesia. Jenis penelitian pada tulisan ini adalah dengan menggunakan hukum doktrinal/ normatif/ positivisme. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik kepustakaan, yakni mengkaji dan menela’ah bahan-bahan pustaka dan dokumen yang ada, yang sesuai dengan bidang penulisan ini. System multipartai harus mampu berdayaguna dalam system politik di Indonesia hal ini sebagaimana Amanah konstitusi.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115553937","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Generasi Rasional-Demokratis Rasional-Demokratis一代

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-12-15 DOI: 10.55108/jbk.v4i2.213

Dimas Ramadhan

引用次数: 0

MENATA DEMOKRASI DIGITAL 建设数字民主

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-06-29 DOI: 10.55108/jbk.v4i1.101

Arga Pribadi Imawan

{"title":"MENATA DEMOKRASI DIGITAL","authors":"Arga Pribadi Imawan","doi":"10.55108/jbk.v4i1.101","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.101","url":null,"abstract":"Salah satu perubahan besar dari kehidupan berpemerintahan maupun interaksi sosial melekat pada perkembangan interaksi melalui internet. Banyak aspek dari kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi yang bertransformasi menjadi digital. Perkembangan ini turut hadir dalam penyelenggaraan pemilu. Perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 menunjukkan bagaimana pemilu tetap dapat dilakukan dengan lebih besar porsinya pada kampanye melalui media sosial. Sedikit menelisik ke belakang, kampanye politik melalui media sosial menguat sejak pemilu tahun 2014, ketika polarisasi politik yang kuatmulaimuncul. Artikel ini hendak menunjukkan bagaimana persoalan terkait dengan etika pemilu pada dasarnya merupakan hal yang berkontestasi (contested), terutama pada era ketika demokrasi dipengaruhi secara kuat dalam aspek digital. Bagaimanapun, persoalan etika tergantung oleh beragam aspek, salah satudiantaranyaterkait dengan ruang dan model interaksi warga negara. Berbasiskan pada pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data sekunder dari internet, berupa jurnal dan berita, artikel ini mencoba untuk melihat keterkaitan perubahan konsep mengenai warga negara dalam dinamika perubahan pola interaksi politik dan etika pemilu.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123481004","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PEMILU DEMI TERWUJUDNYA PEMILU YANG DEMOKRATIS 选举组织者的诚信和专业精神为真正的民主选举服务

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-06-29 DOI: 10.55108/jbk.v4i1.94

Wilmar . Silalahi

{"title":"INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PEMILU DEMI TERWUJUDNYA PEMILU YANG DEMOKRATIS","authors":"Wilmar . Silalahi","doi":"10.55108/jbk.v4i1.94","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94","url":null,"abstract":"Salah satu cara untuk memilih pemimpin adalah melalui pemilu yang dilaksanakan secara demokratis oleh lembaga penyelenggara pemilu guna memperoleh pemilu yang berkualitas.Pemerintahan yang demokratis dapat terwujud melalui peran serta dan partisipasi seluruh rakyat Indonesia.Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilu, sangat dibutuhkan kesiapan dari penyelenggara pemilu. Dengan demikian,yang menjadi permasalahan yang menarik pada tulisan ini adalah bagaimana integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu demi terwujudnya pemilu yang demokratis.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal, dengan metode analisis normatif.Pemilu yang demokratis harus dapat menciptakan suatu pemilu yang berkeadilan dan berkualitas. Salah satu indikator keberhasilan pemilu, tidak terlepas dari dukungan penyelenggara pemilu. Sehingga, sangat dibutuhkan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.Penyelenggaraan pemilu bertujuan demi terwujudnya pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dituntut mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan meningkatkan integritas diri serta profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126591757","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

DINAMIKA PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA 执行行为准则组织者在印度尼西亚

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-06-29 DOI: 10.55108/jbk.v4i1.104

R. Rosnawati

引用次数: 0

PEMBAHARUAN BIROKRASI KEPEMILUAN 所有权官僚主义的最新发展

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-06-29 DOI: 10.55108/jbk.v4i1.100

Eko Agus Wibisono, Satria Aji Imawan

{"title":"PEMBAHARUAN BIROKRASI KEPEMILUAN","authors":"Eko Agus Wibisono, Satria Aji Imawan","doi":"10.55108/jbk.v4i1.100","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.100","url":null,"abstract":"Birokrasi dan birokratisasi menjadi bahasan yang paling banyak melekat pada bahasan mengenai tata pemerintahan, padahal birokrasi dan birokratisasi memiliki makna yang luas. Substansi utama pembahasan mengenai birokrasi membahas aspek tata kelola, oleh karenanya kata birokrasi dan birokratisasi dalam melekat kepada banyak entitas, mulai dari kementerian, kampus, organisasi, hingga pada banyak sektor, termasuk pada kepemiluan. Salah satu isu penting dalam birokrasi dan kepemiluan ada pada bahasan mengenai pembaharuan birokrasi. Pembaharuan birokrasi kerap kali dimaknai sebagai perubahan sistem, terutama implementasi perubahan regulasi, penerapan prinsip transparansi, dan akuntabilitas. Padahal pembaharuan menekankan pada kemampuan adaptif dari birokrat, birokrasi, dan birokratisasi pada perubahan yang ada. Tulisan ini berfokus pada apa saja tantangan bagi penyelenggara pemilu, terutama dari aspek etika, serta bagaimana aspek etika menjadi spirit utama bagi bekerjanya penyelenggara pemilu. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari internet, berupa artikel, jurnal, maupun berita sebagai data utama. Hasil menunjukkan bahwa integritas dan transparansi saja tidak cukup bagi para penyelenggara pemilu, baik di tingkat komisioner hingga kesekretariatan, dibutuhkan sensitivitas peluang politisasi pada manajemen pemilu. Terdapat penguatan aspek penguatan etika penyelenggara pemilu telah mengalami penguatan secara kelembagaan pada pemilu 2019 dibandingkan pada pemilu 2014.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127497601","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ISOMORFISME INSTITUSIONAL: PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENEGAKAN ETIKA PELENGGARA PEMILU 2019 DI KOTA BATAM 分析了人们对体制异化的看法:加强在巴淡市2019年选举制度制度的制度

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-06-29 DOI: 10.55108/jbk.v4i1.96

Dhani Akbar

引用次数: 0

EKSISTENSI GUGATAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN TINDAK LANJUT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM 提起诉讼，反对选举委员会的后续决定

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-06-29 DOI: 10.55108/jbk.v4i1.93

Muhammad Nur Ramadhan

{"title":"EKSISTENSI GUGATAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN TINDAK LANJUT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM","authors":"Muhammad Nur Ramadhan","doi":"10.55108/jbk.v4i1.93","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.93","url":null,"abstract":"Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas untuk menegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Salah satu instrumen hukum yang dimiliki DKPP untuk menegakan kode etik penyelenggara Pemilu adalah dengan sebuah putusan yang dapat memberikan sanksi dan juga merehabilitasi penyelenggara Pemilu dari dugaan pelanggaran kode etik. Sifat putusan DKPP yang final dan mengikat dalam UU 7/2017 kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah bisa tindak lanjut Putusan DKPP digugat ke peradilan tata usaha negara. Perkembangan pemahaman mengenai hal tersebut terus berkembang, hingga munculnya Putusan MK 32/PUU-XIX/2021 yang memunculkan babak baru kedudukan tindak lanjut Putusan DKPP sebagai objek gugatan tata usaha negara. Penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bentuk kebijakan lainnya, serta sumber hukum sekunder berupa literatur dan informasi lain yang valid dan relevan. Penelitian ini diharapkan dapat mengurai dan menjelaskan mengenai eksistensi gugatan tata usaha negara terhadap tindak lanjut Putusan DKPP terlebih sebagai penguatan akan hadirnya Putusan MK 32/PUU-XIX/2021.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"238 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114385550","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Benang Kusut Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu 选举组织者的正义纠结

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-06-29 DOI: 10.55108/jbk.v4i1.105

Beni Kurnia Illahi, Feri Amsari

引用次数: 0

Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024 在2024年第一次选举中，尽量减少可能违反选举组织者守则的行为

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-06-29 DOI: 10.55108/jbk.v4i1.97

Aji Pangestu

引用次数: 1