Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau最新文献_第3页

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2022-06-29 DOI: 10.55108/jbk.v4i1.99

Dimas Ramadhan, Bayu Mardinta Kurniawan

{"title":"LIMITASI ETIKA PEMILU","authors":"Dimas Ramadhan, Bayu Mardinta Kurniawan","doi":"10.55108/jbk.v4i1.99","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.99","url":null,"abstract":"Kontestasi dan etika dalam kepemiluan merupakan dua bahasan yang tidak dipisahkan. Pada beberapa aspek, pemilu membahas persoalan terkait dengan kontestasi kandidat, sedangkan dalam setiap kontestasi, selalu akan ada persoalan etika di sana, terlebih kontestasi politik. Penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam upaya menjaga integritas pemilu (proses) ataupun memastikan integritas penyelenggaranya (aktor). Meski demikian, menempatkan standar etika pada aturan dan mengeksekusinya dengan tepat bukanlah perkara mudah. Etika menjadi ruang kontestasi antara tarikan moralitas maupun aturan. Bagaimanapun juga, pelanggaran etika pemilu oleh penyelenggara dapat memiliki dampak yang serius bagi pada legitimasi penyelenggaraan pemilu. Pertemuan antara penyelenggara pemilu dengan kandidat saja, dapat menjadi persoalan serius, terutama bagi penyelenggara di tingkat pusat. Hal ini berbeda, apabila penyelenggara pemilu di tingkat lokal, sanksi dapat diberikan langsung mengingat penyelenggara di tingkat lokal diangkat oleh penyelenggara di tingkat pusat. Tulisan ini hendak melihat evolusi penanganan pelanggaran etika pemilu, serta hendak melihat dampaknya bagi penyelenggaraan pemilu, terutama dari aspek legitimasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta memanfaatkan data sekunder berupa dokumen, jurnal, maupun artikel sebagai data utama. Hasil studi menunjukkan bahwa secara kelembagaan terdapat perbaikan upaya menjaga etika penyelenggara pemilu.Meski demikian, perlu upaya untuk mendorong partisipasi warga negara di masa mendatang, terutama untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan integritas ataupun etika pemilu, seperti politik uang.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128132440","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

MENAKAR RELEVANSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 评估建立特别司法机构与解决2024年选举该县负责人的争端有关

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2021-12-31 DOI: 10.55108/jbk.v3i2.254

Violla Reinenda

引用次数: 1

URGENSI PENDIDIKAN PEMILIH MUDA MENUJU PEMILIHAN UMUM 2024 YANG BERINTEGRITAS 青年选民教育的紧迫性是对2024年诚信选举的渴望

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.55108/jbk.v3i2.262

Muhammad Haris Zulkarnain, Ahmad Saufi

引用次数: 0

PENINJAUAN ELECTORAL JUSTICE SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2024 YANG BERKEADILAN 审查电子正义，为实现2024年公正选举而努力

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.55108/jbk.v3i2.256

Devina Tanzil

{"title":"PENINJAUAN ELECTORAL JUSTICE SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2024 YANG BERKEADILAN","authors":"Devina Tanzil","doi":"10.55108/jbk.v3i2.256","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.256","url":null,"abstract":"Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan menganut bentuk pemerintahan yang demokratis. Dalam menjalankan sebuah pemerintahan dengan sistem demokrasi, maka setiap orang yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (“WNI”) diberikan hak dan kewenangan untuk memilih secara langsung wakil rakyat yang akan melaksanakan amanat hak politik rakyat demi kedaulatan masyarakat Indonesia. Dengan itu, Indonesia memberlakukan sistem pemilihan umum agar dapat terwujudnya proses demokrasi yang berkeadilan bagi setiap warga Indonesia. Namun,dalam proses pelaksanaan untuk mewujudkan tujuan inilah adanya tantangan yang harus dihadapi baik oleh peserta, penyelenggara, maupun pemilih dalam pemilu, karena sengketadan pelanggaran rentan terjadi baik dalam proses pemilu (seperti konflik yang terjadi antar peserta), maupun juga perselisihan hasil pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem keadilan pemilu yang lebih mendalam. Keadilan pemilu menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan agar dapat menjunjung tinggi perhelatan demokrasi yang sesuai dengan tujuan utama seluruh warga negara Indonesia dengan sistem keadilan pemilu yang harus ditinjau secara berkala.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126518028","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

MEWUJUDKAN ELECTORAL JUSTICE DENGAN MENGANTISIPASI PRAKTIK DINASTI POLITIK DALAM PEMILU LEGISLATIF 通过期望王朝在立法选举中实行政治实践来实现正义

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.55108/jbk.v3i2.263

Rahmad Ramadhan Hasibuan

{"title":"MEWUJUDKAN ELECTORAL JUSTICE DENGAN MENGANTISIPASI PRAKTIK DINASTI POLITIK DALAM PEMILU LEGISLATIF","authors":"Rahmad Ramadhan Hasibuan","doi":"10.55108/jbk.v3i2.263","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.263","url":null,"abstract":"Tumbuh suburnya praktik dinasti politik tidak terlepas dari peran partai politik dalam proses rekrutmen politik. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon yang diusung oleh partai politik. Praktik itu dapat mencedarai pelaksanaan pemilu dan mengabaikan konsep keadilan pemilu, mengingat setiap orang memiliki derajat hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam proses politik. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum terutama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen politik yang tidak baik berkorelasi erat dengan praktik pembentukan dinasti politik. Kecenderungan untuk membentuk dinasti politik juga akan membawa dampak yang tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol check and balances pemerintahan yang diperlukan dalam negara demokrasi menjadi lemah. Selain itu, proses semacam ini akan semakin membuka peluang untuk kembali terbentuknya oligarki politik. Oleh karena itu, kedepan sangat diperlukan terhadap perbaikan sistem rekrutmen politik.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131743444","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

DESAIN HUKUM REKRUTMEN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM KEADILAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 选举组织者候选人选拔团队的法律设计，共同实现选举正义制度

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.55108/jbk.v3i2.257

Dewi Hariyanti

{"title":"DESAIN HUKUM REKRUTMEN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM KEADILAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK","authors":"Dewi Hariyanti","doi":"10.55108/jbk.v3i2.257","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.257","url":null,"abstract":"Pemilihan umum yang demokratis dan adil, tidak terlepas dari kehadiran penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu yangberintegritas dan profesional juga tidak dapat dipisahkan dari proses rekrutmen tim seleksinya. Munculnya keraguan dankekhawatiran publik terhadap Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu sebagai penyelengara Pemilu Serentak 2024 yangditetapkan oleh Presiden menjadi hal yang menarik untuk dikaji dalam rangka mendesain hukum rekrutmen Tim Seleksi untukmewujudkan keadilan pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan undang-undang, asas, dan konseptual. Secara normatif, pengaturan rekrutmen Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu hanya diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pemilu. Tim Seleksi dibentuk oleh Presiden dengan Keputusan Presiden. Penekanan Tim Seleksi yang profesional, independen, dan imparsial menjadi sangat penting untuk menghadirkan calon anggota KPU dan Bawaslu yang berintegritas. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan rekrutmen Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu masih minim dan perlu pembaharuan hukum model rekrutmen dan penjabaran prinsip persyaratan menjadi anggota Tim Seleksi ke dalam norma hukum.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120946211","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KETIDAKADILAN PRESIDENTIAL TRESHOLD DALAM KONSTITUSI INDONESIA

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.55108/jbk.v3i2.259

Emy Hajar Abra

{"title":"KETIDAKADILAN PRESIDENTIAL TRESHOLD DALAM KONSTITUSI INDONESIA","authors":"Emy Hajar Abra","doi":"10.55108/jbk.v3i2.259","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.259","url":null,"abstract":"Presidential Thresholddimaknai sebagai ambang batas perolehan suara calon presiden dan atau wakil presiden yang harus diperoleh oleh partai politik dalam pemilu pada sistem politik Indonesia saat ini adalah salah satu bentuk pelemahan demokrasi dan penyimpangan konstitusi.Sejak Indonesia berdiri konsep ini tidak pernah dihidupkan bahkan di dalam UUD 1945 sendiri tidak pernah ada.Dalam sejarahnya partai politik hidup sebagai multipartai dengan membebaskan rakyat mencalonkan dan memilih presidennya, entah itu dalam pemilu langsung ataupun tidak langsung.Kondisi presidential threshold menjadikan nilainilai hak dipilih dan memilih dibatasi, sekaligus hanya memberikan ruang pada pemilik modal dan pemegang kekusaan.Nilai-nilai kedaulatan sebagaimana Pancasila dan Konstitusi menjadi konsep yang semakin tidaktersentuh.Mahkamah konstitusi sendiri dalam putusannya beberapa kali terkait presidential threshold seakan tidak mampulagi mendengarkan kebutuhan rakyat yang sebenarnya adalah bagian dari nilai-nilai konstitusi itu sendiri. Ditambah lagiPresidential threshold sebesar 20 persen suara DPR atau persen suara sah nasional sama saja dengan tidak memberikan ruang pada partai-partai kecil bahkan seakan memaksa partai kecil untuk memilih bergabung atau tidak menjadi peserta pencalonanpresiden.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127511551","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

UPAYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM 对政党在选举中犯罪的努力

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.55108/jbk.v3i2.260

Irwan Hafid

{"title":"UPAYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM","authors":"Irwan Hafid","doi":"10.55108/jbk.v3i2.260","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.260","url":null,"abstract":"Sistem hukum pidana di Indonesia mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana partai politik yang melakukan tindakpidana dapat dikenakan kepada korporasi, pengurus, atau pengurus sekaligus korporasinya. Dalam praktik tindak pidana pemilihan umum (pemilu), hingga saat ini belum ada partai politik yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi, kecuali terhadap politisi atau pengurusnya. Praktik ini dinilai belum cukup mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam upaya penyelesaian pelanggaran pemilu, karena partai politik juga berpotensidapat menikmati keuntungan dari terjadinya tindak pidana pemilu. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan hukum, terutama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam mempertanggungjawabkan partai politik secara pidana,diantaranya pertarungan ideologis antara kepentingan hukum pidana melawan politik, distorsi penegakan hukum melaluipembentukan undang-undang, hingga kooptasi partai politik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukankebijakan hukum pidana dalam upaya untuk mempertanggungjawabkan pidana partai politik sebagai subjek delik (korporasi/badan hukum) dalam tindak pidana pemilu kedepan.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123185439","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

DISCLOSURE PELAKSANAAN PEMILU DEMI TERWUJUDNYA PENERIMAAN HASIL PEMILU YANG BERKEADILAN 公开选举以公正地接受选举结果

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.55108/jbk.v3i2.258

Wilmar . Silalahi

{"title":"DISCLOSURE PELAKSANAAN PEMILU DEMI TERWUJUDNYA PENERIMAAN HASIL PEMILU YANG BERKEADILAN","authors":"Wilmar . Silalahi","doi":"10.55108/jbk.v3i2.258","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.258","url":null,"abstract":"Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara yang dilaksanakan secara demokratis. Kedaulatan rakyat yang demokratis ini dilaksanakan melalui pemilu. Sehingga, rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilu, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kualitas proses hingga pelaksanaannya. Sehingga, gunamemperbaiki kualitas pemilu perlu dilakukan pendekatan dari perspektif electoral justice. Dengan demikian, yang menjadipermasalahan menarik dalam tulisan ini adalahbagaimana disclosure pelaksanaan pemilu demi terwujudnya penerimaan hasilpemilu yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal, dengan metode analisis normatif.Dalam pelaksanaan pemilu, harus dilaksanakan secara demokratis, bebas, dan adil. Sehingga, dalam setiap pelaksanaan pemilu perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kualitas proses hingga pelaksanaannya. Selanjutnya, konsep ideal penyelesaian pemilu adalah dengan cara mendorong penerimaan hasil pemilu secara berintegritas. Pemilu yang berintegritas dapat berhasil apabila seluruh tahapan pemilu dilaksanakan dengan mekanisme yang transparan dan setiap tahapandilakukan secara terbuka dengan men-disclosure proses dan penetapannya. Disclosure pelaksanaan pemilu demi terwujudnyapenerimaan hasil pemilu yang berkeadilan perlu dilakukan dengan cara membangun budaya hukum baru berupa penerimaanhasil pemilu secara berintegritas dan bermartabat, berdasarkan prinsip jujur, transparan, akuntabel, dan akurat, sesuai dengan cita-cita demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD1945.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"134 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126863700","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

MELAMPAUI POLITIK UANG STUDI KASUS PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PILWAKO MEDAN TAHUN 2020 2020年，政治金钱研究增加政治参与的案例研究

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.55108/jbk.v3i2.261

Rafif Pamenang Imawan, Dimas Ramadhan

{"title":"MELAMPAUI POLITIK UANG STUDI KASUS PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PILWAKO MEDAN TAHUN 2020","authors":"Rafif Pamenang Imawan, Dimas Ramadhan","doi":"10.55108/jbk.v3i2.261","DOIUrl":"https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.261","url":null,"abstract":"Bangsa Indonesia perlu untuk belajar dari pengalamanpengalaman pelaksanaan pemilu serentak di periode-periode sebelumnya, terutama apabila hendak melaksanakan pemilu 2024 dengan baik. Artikel ini hendak berkontribusi dengan memberikan potret evaluasi pelaksanaan PilwakoMedan tahun 2020, terutama untuk menjawab pertanyaan kunci bagaimana hubungan antara faktor polarisasi politik, politik uang, dan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu terhadap meningkatnya angka partisipasi pemilih dalam pilwako 2020 di kota Medan? Studi ini dilakukan mengingat terdapat peningkatan angka partisipasi pilwako kota Medan tahun 2020. Padahal di tahun-tahun sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat selalu rendah. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan data survei bulan November 2020, artikel ini menunjukkan bahwa politik uang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih. Pengaruh paling kuat justru ada pada kepercayaan terhadap Bawaslu, preferensi pemilih, dan usia. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi tinggi tidak selalu ditandai dengan adanya praktik politik uang, tetapi dapat pula dipicu oleh kepercayaan pada lembaga penyelenggara maupun pengawas. Hasil studi ini memberikan pembelajaran bahwa penting untukmenjaga dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara maupun pengawas, terutama untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan pada pemilu 2024. Limitasi dari studi ini ada pada elaborasi politik uang yang sangat mungkin tidak sepenuhnya dapat ditangkap melalui analisa kuantitatif.","PeriodicalId":267726,"journal":{"name":"Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124976356","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0