Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik最新文献

{"title":"Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal","authors":"I. K. D. Junaedy, I. M. Mardika, I. M. Yudhiantara","doi":"10.22225/pi.6.2.2021.107-115","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.107-115","url":null,"abstract":"Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 AbiansemalKebijakan sistem zonasi dalam penerapannya di SMPN 1 Abiansemal bermasalah, web sulit dibuka saat proses seleksi sekolah oleh siswa dan sejak diterapkannya sistem zonasi sekolah sulit menemukan siswa yang memiliki prestasi akademik berbeda dari saat penerimaan siswa melalui jalur TPA. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan sistem zonasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Siswa Baru di SMPN 1 Abiansemal ditinjau dari pemerataan akses dan mutu pendidikan, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Abiansemal.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi belum dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan itu belum mampu menciptakan pemerataan akses dan pemerataan kualitas dalam Penerimaan Siswa Baru di SMPN 1 Abiansemal, karena zonasi belum dilakukan secara merata dan telah terjadi penurunan kualitas sekolah. Faktor pendukung penerapan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru di SMPN 1 Abiansemal, antara lain koordinasi kantor dan kepala sekolah, serta memiliki SOP dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMPN 1 Abiansemal . Adapun faktor penghambat penerapan kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Abiansemal antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia, pembatasan jumlah kuota dan zonasi berdasarkan alamat banjar, dan tekanan dari pihak eksternal sekolah. \u0000 ","PeriodicalId":251341,"journal":{"name":"Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik","volume":"82 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127603006","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pelaksanaan Promosi Jabatan Berdasarkan Merit System Di Kabupaten Kolaka Dan Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara","authors":"Sabaruddin, Puji Prio Utomo, Taslim Fait","doi":"10.22225/pi.6.2.2021.74-84","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.74-84","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan promosi jabatan berdasarkan merit system di Kabupaten Kolaka dan Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian sebanyak 15 orang dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukan promosi jabatan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), dinilai masih bermasalah dalam tahapan seleksi meliputi tahap lamaran, tahap penilaian, dan penetapan. Pada tahap lamaran, jumlah pegawai yang melakukan pendaftaran sangat kurang karena pegawai menilai seleksi pengisian JPTP hanya untuk memenuhi syarat dan hanya dijadikan sebagai pendamping karena pejabat yang akan menduduki jabatan sudah lebih awal dipersiapkan. Kemudian tahap penilaian dan pengangkatan, pada tahap ini panitia seleksi kurang obyektif dan tidak transparan dalam pemberian bobot nilai dan penetapan 3 (tiga) nama calon pejabat.  Pengumuman 3 (tiga) besar hanya berdasarkan abjad nama tanpa adanya rekapitulasi bobot nilai yang dimiliki masing-masing calon pejabat \u0000 ","PeriodicalId":251341,"journal":{"name":"Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123637580","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar","authors":"Tjokorda Gde Agung Sayogaditya Widya Pramana Putra","doi":"10.22225/pi.6.2.2021.116-141","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.116-141","url":null,"abstract":"Dari Tahun 2014 sampai tahun 2018 jumlah WP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar terus bertumbuh. Pertumbuhan terbesar terjadi di tahun 2016, tercatat sebesar 9,26% dan sedang kenaikan terkecil di tahun 2018 yaitu 7,59%. Dari sisi penerimaan pajak, Realisasi peningkatan tertinggi penerimaan pajak di KPP Pratama Gianyar terjadi pada tahun 2017, yaitu bertumbuh sebesar 39,06 %. Pertumbuhan pada periode 2016, penerimaan pajak menurun sebesar 3,02 persen. Peningkatan penerimaan pajak tetap terjadi di tahun 2018, meskipun tingkat pertumbuhannya tidak sebesar periode 2017. Motivasi dari penelitian ini yaitu menguji peran kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Gianyar. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan analisa data menggunakan SMART-PLS. Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Gianyar, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak secara langsung berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kewajiban kepemilikan NPWP secara langsung berpengaruh positif dan signifikan dalam kesadaran wajib pajak. Penerimaan pajak secara langsung akan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran wajib pajak. Dengan dimediasi Kesadaran wajib pajak, pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak terbukti positif dan signifikan, dan mendapatkan 1 (satu) bentuk partial mediation. Dengan dimediasi kesadaran wajib pajak, pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak terbukti positif dan signifikan, dan mendapatkan 1 (satu) bentuk full mediation.","PeriodicalId":251341,"journal":{"name":"Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122401425","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana","authors":"I. G. Wibawa, I. W. Sudemen, Made Yaya Sawitri","doi":"10.22225/pi.6.2.2021.142-159","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.142-159","url":null,"abstract":"Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi peneriman dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengelolaan sistem keuangan daerah yang baik harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, pengelolaan harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efesien serta berorientasi sasaran dan kemanfaatan. Penelitian ini melakukan pengkajiaan/telaah tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 sampai tahun 2019 untuk mengidentifikasi kecukupan pengungkapan LKPD tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kriteria pemenuhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemeriksa/auditor. Temuan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kondisi riil LKPD masih banyak harus diperbaiki, semestinya dalam pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali maksimal pada kriteria Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga sangat kurang relevan diberikan opini WTP. Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana. \u0000 ","PeriodicalId":251341,"journal":{"name":"Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126665043","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Sistem Mass Rapid Transit (MRT) DKI Jakarta: Studi Kasus Transfer Kebijakan Pendapatan Non-Farebox di Indonesia","authors":"Halifa Nurnadhifa, Hafizhah Nur Latifah","doi":"10.22225/pi.6.2.2021.97-106","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.97-106","url":null,"abstract":"Transfer kebijakan merupakan proses peminjaman kebijakan dari negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan gagasan tersebut di negara asalnya. Setidaknya terdapat empat hal yang perlu diketahui dalam transfer kebijakan, yaitu bentuk, proses pembelajaran, hambatan di dalamnya, serta kesalahan dalam transfer kebijakan. Tulisan ini akan membedah lebih lanjut mengenai transfer kebijakan MRT Jakarta ditinjau dari ketiga aspek serta melihat sejauh mana transfer kebijakan tersebut telah dilaksanakan. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukan bahwa transfer kebijakan MRT Jakarta sendiri sudah terlaksana dengan baik, meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan dan kesalahan dalam proses pembelajaran kebijakan. Untuk itu, diperlukan beberapa koreksi yang harus dilakukan untuk membuat kebijakan tersebut berkembang. \u0000 ","PeriodicalId":251341,"journal":{"name":"Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128865080","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara","authors":"Johanes Basuki","doi":"10.22225/pi.6.2.2021.160-181","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.160-181","url":null,"abstract":"Tantangan terbesar para pemimpin di abad 21 adalah bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Era dimana pemimpin diharapkan melakukan perubahan dengan paradigma baru dalam administrasi dan manajemen publik, memiliki kemampuan dalam mengelola informasi, produktif, dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Paradigma baru kepemimpinan aparatur pemerintah adalah transformasional, transaksional, bergema, melayani publik, dan berwawasan. Yang terpenting adalah pemimpin dengan harga diri yang menjunjung tinggi nilai-nilai untuk mencapai kesuksesan dan kemakmuran.","PeriodicalId":251341,"journal":{"name":"Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik","volume":"04 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127258465","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung","authors":"N. Noviyanti, A. Raka, A. D. Larantika","doi":"10.22225/pi.6.2.2021.85-96","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.85-96","url":null,"abstract":"E-Government is an effort to develop electronic-based governance to improve the quality of public services effectively and efficiently, in accordance with Presidential Instruction No. 3 of 2003 concerning e-Government Development Policies and Strategies. Technological developments affect the management of tax administration both for government and taxpayer needs from manual to online systems, thereby saving time, work processes, and paper. By applying online taxes so that good governance is created. The formulation of the problem, namely: 1) How is the implementation of e-Government in the process of reporting Regional Tax Returns to the Badung Regency Government? 2) What are the supporting factors and obstacles to the implementation of e-Government in the process of reporting Regional Tax Returns to the Badung Regency Government? The theory used is the theory of public policy implementation model of Merilee S. Grindle and the theory of public policy implementation model of George C. Edwards III. The research approach used a qualitative descriptive. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The technique of determining informants using purposive sampling. The data analysis technique is descriptive qualitative data analysis, including: data reduction, data display, and drawing conclusions and verification. The results of the research findings concluded that: 1) The implementation of e-Government in the process of reporting Local Tax Returns to the Badung Regency Government has been implemented by implementing an online local tax system through e-SPTPD. 2) The supporting factors for the implementation of e-Government in the process of reporting the Regional Tax Returns to the Badung Regency Government include: the commitment of the Badung Regency Government in public services through e-Government, resources (resources), socialization, internet networks, and taxpayer awareness . While the factors inhibiting the implementation of e-Government in the process of reporting Regional Tax Returns to the Badung Regency Government include: knowledge and awareness of taxpayers and the Covid-19 pandemic. \u0000 ","PeriodicalId":251341,"journal":{"name":"Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik","volume":"120 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133319717","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman","authors":"D. Astuti, D. Suharto","doi":"10.22225/pi.6.1.2021.29-41","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini dikaji dengan menggunakan dimensi menurut Thomas dan Penchansky, yang terdiri dari dimensi aksesibilitas, akomodasi, ketersediaan, dan akseptabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data yang ada dianalisis menggunakan tehnik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Sleman belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Berdasar dimensi aksesibilitas, terdapat fakta bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan oleh penyelenggara belum seluruhnya mudah diakses oleh penyandang disabilitas, seperti adanya tangga yang menyulitkan penyandang disabilitas untuk masuk ke TPS. Pada dimensi akomodasi, masih ada pelayanan petugas TPS yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Berdasar dimensi ketersediaan, terdapat kendala ketersediaan material, machine, dan method sehingga tidak optimal dalam mengakomodasi hak-hak pemilih penyandang disabilitas. Pada dimensi akseptabilitas belum ramah bagi penyandang disabilitas, karena masih adanya persepsi yang kurang tepat dari sebagian masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Penyelenggara Pemilihan Umum disarankan untuk lebih memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas, khususnya mengenai keterjangkauan TPS, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan standar operasional prosedur (SOP) bagi penyandang disabilitas, keterampilan dan kesigapan petugas dalam menangani pemilih penyandang disabilitas, serta memperbaiki cara pandang masyarakat dalam memandang penyandang disabilitas.","PeriodicalId":251341,"journal":{"name":"Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128997173","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar","authors":"I. N. Suriata","doi":"10.22225/pi.6.1.2021.42-54","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.42-54","url":null,"abstract":"Air sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, sehingga penggunaan air perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Pencemaran air akan mempengaruhi kualitas hidup manusia dalam lingkungan tempat tinggalnya. Dewasa ini air memiliki nilai ekonomis, walaupun keberadaan melimpah ruah di bumi ini, kecuali daerah kritis dan tandus. Kebanyakan masyarakat tidak efisien dalam mengatur air sehingga akan membahayakan bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Keadaan pemborosan dalam menggunakan air pada Depot Air, sebagai isi ulang bagi kebutuhan minum masyarakat perlu diatur dalam perangkat peaturan hukum. Penelitian air ini dengan judul Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengatur perizinan Depot Perdagangan Air di Kota Denpasar, agar air yang dihasilkan memiliki mutu standar kesehatan dan tidak membahayakan bagi konsumen. Sedangka teori yang dipergunakan untuk membahas yaitu Konsep Negara Hukum dan Teori Kewenangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undang yang berlaku, serta sumber bahannya baik primer dan sekunder serta tersier. Hasil penelitian ini bahwa, air sangat diperlukan pengaturannya melalui berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri serta peraturan daerah serta peraturan Walikota Denpasar. Pengaturan air yang bernilai ekonomi dapat dipertanggungjawab secara moral dan sosial. Disarankan pengaturan air dapat diatur oleh masyarakat di kota Denpasar berdasarkan kearifan loka (local genenius).","PeriodicalId":251341,"journal":{"name":"Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik","volume":"209 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124697205","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung","authors":"I. Indrawan","doi":"10.22225/pi.6.1.2021.55-65","DOIUrl":"https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.55-65","url":null,"abstract":"Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, motivasi kerja, kinerja pegawai dan mutu pelayanan adalah dengan memberikan tunjangan kinerja daerah. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 diimplementasikan dengan sistem Elektronik Kinerja (E-Kinerja) yang berlaku bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Klungkung, termasuk juga di Kantor Camat Klungkung. Penelitian ini berupaya mengkaji penerapan E-Kinerja hubungannya dengan motivasi kerja pegawai. Masalah yang diangkat adalah penerapan Elektronik kinerja (E-Kinerja) terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor Camat Klungkung, dan faktor-faktor pendukung serta penghambatnya Untuk memecahkan permasalahan tersebut dipergunakan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara kepada pegawai dan melihat langsung penerapan E-Kinerja di Kantor Camat Klungkung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan system E-Kinerja mampu meningkatkan motivasi kerja pegawai di Kantor Camat Klungkung. Faktor pendukung meliputi: (1) Standar dan sasaran kebijakan yang jelas, (2) sumber daya meliputi SDM, dana, dan peralatan yang memadai, (3) Karakteristik organisasi pelaksana, (4) Komunikasi Antar Organisasi yang berjalan lancar, (5) Disposisi atau sikap para pelaksana yang taat aturan. Faktor penghambat E-Kinerja adalah lingkungan sosial, politik dan ekonomi.","PeriodicalId":251341,"journal":{"name":"Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik","volume":"592 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116554118","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}