Jurnal Ilmiah Kutei最新文献

{"title":"PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TANI PADI DI KOTA BENGKULU","authors":"Rahma Khairani, Ganefi Ganefi, E. Hermansyah","doi":"10.33369/jkutei.v21i2.24987","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.24987","url":null,"abstract":"Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan program pemerintah yang bertujuan memberi perlindungan terhadap petani di Indonesia apabila terjadi gagal panen yang risiko kerugiannya akan dialihkan ke perusahaan asuransi pelaksana. Masih banyak petani yang belum menyadari pentingnya mengasuransikan lahan padi yang dikelolah, sehingga peminat Asuransi Usaha Tani Padi masih tergolong rendah khususnya di Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui penyebab petani tidak mengikuti AUTP di Kota Bengkulu; (2). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pangan dan Pertanian agar Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 01/Kpts/Sr.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi di Kota Bengkulu dapat terlaksana. Metode penelitian adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosio legal research, penelitian bertitik tolak dari data primer langsung dari sumber pertama melalui penelitain lapangan. Metode pengumpulan data meliputi, wawancara dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian: (1). Kurangnya informasi yang jelas mengenai AUTP sehingga menimbulkan spekulasi tersendiri dari petani yang menganggap bahwa untuk menjadi peserta AUTP harus sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang dirasa tidak dapat dipenuhi oleh petani di Kota Bengkulu. Proses klaim ganti kerugian tergolong lamban, akibatnya petani yang pernah menjadi peserta tidak ingin kembali menjadi peserta AUTP untuk musim tanam selanjutnya. (2). Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, berupa upaya preventif dengan melakukan sosialisasi AUTP ke petani di Kota Bengkulu, melakukan pendampingan pendaftaran dan pembayaran premi AUTP, serta Upaya Represif berupa pendampingan klaim AUTP dan evaluasi pelaksanaan AUTP.","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128796618","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KLARIFIKASI PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN KAUR TERHADAP PERATURAN DESA","authors":"Tita Nika, Pe. Suryaningsih, P. Susanti","doi":"10.33369/jkutei.v21i2.24989","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.24989","url":null,"abstract":"Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan sebagai landasan hukum bagi kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa. Namun dewasa ini banyak Peraturan Desa yang dalam pembentukannya tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Bersadarkan kondisi latarbelakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah klarifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur terhadap Peraturan Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta akibat hukum Peraturan Desa yang berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris dengan menggunakan pendekatan pendekatan non doktrial dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian yang didapat bahwa pelaksanaan klarifikasi terhadap Peraturan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tidak terlaksana sebagimana yang telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Peraturan Desa yang ada di Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Maje tidak memenuhi syarat formil pembentukan Peraturan Desa. Walaupun secara normatif Peraturan Desa tersebut cacat formil dan terindikasi memenuhi kebatalan sebagai regulasi, namun sampai saat ini Peraturan Desa tersebut masih berlaku.\u0000Kata Kunci : Klarifikasi, Peraturan Desa, Pemerintah Daerah","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132600634","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Telaah Kritis Prinsip Prinsip Dasar Dalam Pemilihan Kepala Negara dan Musyawarah","authors":"M. Darudin","doi":"10.33369/jkutei.v21i2.24986","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.24986","url":null,"abstract":"Dalam pespektif Hukum Islam, pemilihan kepala negara merupakan kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terpilihnya kepala negara yang kredibel, ligitimid dalam sistem pemilihan yang demokratis berpegang teguh pada prinsip prinsip dasar musyawarah dalam majlis syura merupakan suatu keniscayaan atas terbentuknya walfare state/negara sejahtera/masyarakat madani. Sejarah telah membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinpdasar musyawarah dalam pemilihan kepala negara yang bersumberkan nilai nilai dalam al-Quran dan hadis mampu melahirkan seorang kepala negara yang kredibel, ligitimed  sebagaimana telah terjaddi pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah dengan Piagam Madinah Nabi muhammad berhasil mempersatukan 13 komunitas yang bertikai dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Keberhasilan ini kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan khulafaurrasyidin, sahabat seniornya Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abu Thalib. Keberhasilan ini sebagai konsekuensi logis dari penerapan prinsip-prinsip dasar musyawarah dalam majlis syura dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan hukum serta dalam menyelesaikan persoalan pemilihan kepala negara.","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129965529","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAUR","authors":"Mayolla Octavia, Jonny Simamora, W. Wulandari","doi":"10.33369/jkutei.v21i2.24795","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.24795","url":null,"abstract":"Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur adalah pemungutan terhadap Pajak Sarang Burung Walet yang diatur berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Dalam pelaksanaannya, pemungutan  Pajak Sarang Burung Walet belum berjalan dengan baik terlihat dari belum pernah terpenuhinya target pajak sarang burung walet setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum Pajak Daerah Kabupaten Kaur, pelaksanaan dan hambatan serta upaya yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-empiris dan pendekatan non doktrinal. Yang mana hasil penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung kepada Kabid pendapatan BPKAD, Kepala KP2KP, dan 8 (delapan) orang Wajib Pajak.  Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena beberapa hambatan diantaranya belum maksimal dalam pengkajian dan pendataan oleh pemerintah daerah, kurangnya kesadaran Wajib Pajak, Kurangnya  pengadaan pejabat fungsional tertentu, Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, lemahnya pengawasan, dan tidak adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi pelanggar.\u0000 \u0000Kata Kunci : Pajak Daerah, Sarang Burung Walet, Hambatan.","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"751 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128023189","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tanggung Jawab Negara Pengirim Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Oleh Pejabat Diplomatik","authors":"Nianda Nabilla Chairunnisa, Deli Waryenti, Arini Azka Muthia","doi":"10.33369/jkutei.v21i2.23260","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.23260","url":null,"abstract":"Pada tahun 2015 dan 2016, Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara untuk Bangladesh, dipersona non grata setelah tertangkap menyelundupkan sejumlah barang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan misi diplomatik di negara penerima. Penelitian ini berupaya menjabarkan bagaimana pengaturan tanggung jawab negara pengirim terhadap penyalahgunaan hak kekebalan oleh pejabat diplomatik berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab negara pengirim terhadap penyalahgunaan hak kekebalan oleh pejabat diplomatik pada dasarnya telah diatur dalam hukum internasional, yaitu melalui Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, asas dan prinsip hukum umum pacta sunt servanda dan itikad baik.","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122517660","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEABSAHAN JUAL BELI AKUN TWITTER DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA","authors":"Antawirya Antawirya","doi":"10.33369/jkutei.v21i1.22847","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i1.22847","url":null,"abstract":"Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi transaksi jual beli mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jual beli akun Twitter adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi. Akun dalam praktik transaksi jual beli tentunya harus memenuhi syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan jual beli akun Twitter yang ditinjau dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan mengenai asas kepastian hukum dalam transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa keabsahan jual beli akun Twitter yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat keempat yaitu sebab yang halal. Adapun objek yang dijual adalah barang yang dapat diakses secara gratis namun terdapat pemanfaatan kesempatan oleh pihak penjual yang mendapat keuntungan dan Twitter melarang adanya pemindahtanganan akun. Dikarenakan syarat keempat dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum atau statusnya tidak berkekuatan hukum yang mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam hukum. Guna mengatasi probolematika tersebut maka diperlukan adanya pengaturan mengenai transaksi jual beli akun.","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128692635","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Model Penyelesaian Pelanggaran Adat Melalui Pranata Perdamaian Adat Kaum","authors":"Andry Harijanto, H. Ma’akir, Subanrio Subanrio, Joko Susetyanto","doi":"10.33369/jkutei.v22i1.22836","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i1.22836","url":null,"abstract":"Tujuan khusus penelitian adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan: penyelesaian pelanggaran adat menurut Pranata Perdamaian Adat Kaum. Untuk mencapai tujuan khusus tersebut digunakan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data adalah pengamatan, wawancara mendalam, dan pengumpulan data sekunder. Sedangkan analisis data adalah kualitatif, yang dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian sampai dengan akhir penelitian. Hasil penelitian adalah: Penyelesaian pelanggaran adat menurut Pranata Perdamaian Adat Kaum. Dalam penyelesaian sengketa ini pertamakali diselesaikan oleh para fungsionaris adat Kaum, yaitu terdiri dari Kepala Kaum,Wakil Kepala Kaum, Orang Tua Kaum, dan Pegawai Syarak Kaum. Apabila penyelesaian sengketa melalui fungsionaris adat Kaum tidak berhasil, maka sengketa tersebut akan dibawa oleh para pihak yang bersengketa melalui fungsionaris adat (Penghulu Adat) dari Badan Musyawarah Adat (BMA) di desa (kelurahan), kecamatan, dan kabupaten. Pranata perdamaian adat Kaum ini sifatnya tidak statis, artinya dalam menentukan denda adat setiap pelanggaran adat tidak selalu sama tetapi berdasarkan keadaan dan kemampuan para pihak yang bersengketa. Penentuan denda adat ini lebih bersifat sekunder, sedangkan yang bersifat primer adalah “damai”, yaitu adanya kehidupan antara warga adat Kaum, yang saling bantu membantu (tolong menolong atau gotomg royong), suasana persahabatan, suasana keakraban, dan hubungan kekeluargaan.","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128316708","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT TERHADAP PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN","authors":"Asep Suherman","doi":"10.33369/jkutei.v21i1.23271","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i1.23271","url":null,"abstract":"Advokat memiliki peran penting dalam rangka membantu masyarakat pencari keadilan untuk memenuhi hak hukumnya yang berhadapan dengan hukum. Sebagai suatu profesi yang mulia dan terhormat, dalam menjalankan tugas profesinya advokat diharapkan dapat bertindak secara profesional dan tidak berlaku diskriminatif memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Karenanya perlu diketahui kedudukan advokat dalam peraturan perundang-undangan dan sanksi yang diberikan bila tidak melaksanakan kewajiban yang melekat padanya secara profesional. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan dalam tulisan. Dengan diketahuinya kedudukan advokat dan ancaman sanksi yang diterapkan, dapat membuat advokat lebih bertanggung jawab melaksanakan tugas profesinya, memberikan batasan, ketegasan, kejelasan terhadap suatu perbuatan yang diperbolehkan dan/atau dilarang untuk dilakukan, serta meminimalisir tindakan tidak profesional yang dapat merusak citra dan martabat profesinya dalam memberikan bantuan hukum.","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130813202","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TANGGUNG JAWAB ORANG TUA YANG SUDAH CERAI TERHADAP ANAK KANDUNGNYA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KOTA BENGKULU","authors":"Subanrio Subanrio","doi":"10.33369/jkutei.v20i2.20488","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20488","url":null,"abstract":"AbstrakTanggung jawab perdata orang tua yang bercerai terhadap anak kandungnya ditinjau dari hukum Islam di kota Bengkulu. Perkawinan merupakan perjanjian sakral yang keutuhannya harus dijaga karena perkawinan bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Namun, dalam perjalanan pernikahan setiap orang tidak selalu berjalan mulus. Dalam pernikahan, ada masalah tertentu yang muncul. Ada yang mampu mempertahankan rumah tangganya, ada pula yang harus berakhir rumah tangganya sehingga terjadi perceraian. Meskipun perkawinan telah putus, pengasuhan anak tetap dilakukan oleh kedua orang tua. Merawat, merawat, dan mengasuh anak. Diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014, secara harfiah dapat dilihat bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilaksanakan sampai anak berusia 18 tahun. Faktanya masih banyak terjadi penelantaran dan pemberian nafkah bagi anak pasca perceraian orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, jenis pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap orang tua wajib menjaga anaknya meskipun perkawinan telah putus. Hal ini tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi: (1). Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban mengasuh dan mendidik anak-anaknya, semata-mata atas dasar kepentingan anak, jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan putusan. (2). Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, jika ternyata ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu bertanggung jawab atas biaya tersebut. (3). Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri. Namun pada kenyataannya masih banyak orang tua yang lalai akan nafkah yang harus dipenuhi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tua tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak kandungnya: (1). Kurangnya komunikasi yang baik dari kedua orang tua pasca perceraian. (2). Ekonomi lemah. (3). Kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga.Kata Kunci: Paraantes Tanggung Jawab Sipil, Cerai, Perkawinan","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"424 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120863108","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN ISTERI AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERNIKAHAN SIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019","authors":"Andry Harijanto, M. Darudin, H. Ma’akir, Subanrio Subanrio","doi":"10.33369/jkutei.v20i2.20486","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20486","url":null,"abstract":"AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan: (1) faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri, (2) proses pelaksanaan nikah siri, dan (3) merumuskan model perlindungan hukum bagi anak dan istri akibat perceraian. dalam pernikahan yang tidak terdaftar. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Penentuan informasi dilakukan secara purposive. Analisis data bersifat kualitatif. Hasil penelitian adalah:1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri, yaitu: biaya, ikatan dinas, sah menurut agama, hamil di luar nikah, aturan poligami yang sulit, belum cukup umur, dan terjerat zina.2. Proses pelaksanaan nikah siri menurut hukum Islam yaitu tata cara mengikuti ketentuan syarat dan rukun nikah. Menurut peraturan perundang-undangan, dianggap tidak ada perkawinan karena tidak tercatat secara administratif.3. Perumusan model perlindungan hukum, yaitu: (1) sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 itsbat perkawinan dan perkawinan kembali; (2) menurut undang-undang seorang anak yang dilahirkan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seorang anak yang dilahirkan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (3) ) musyawarah kekerabatan menghasilkan ketentuan sebagai berikut: 1). Hadiah, hadiah, hibah, hibah wasiat, dan asuransi.Kata Kunci: Nikah Nikah, Perlindungan Hukum, Anak dan Istri","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"107 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128607853","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}