Jurnal Ilmiah Kutei最新文献

{"title":"ALASAN MASYARAKAT MEMILIH PENYELESAIAN DELIK ADAT KERAP GAWIH OLEH MASYARAKAT ADAT BESEMAH DI KECAMATAN TANJUNG KEMUNING KABUPATEN KAUR","authors":"Herlita Eryke, Jefi Maliki","doi":"10.33369/jkutei.v22i1.29132","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i1.29132","url":null,"abstract":"Meningkatnya tindak pidana asusila dikalangan masyarakat salah satunya yang sering terjadi yakni perzinahan. Tindak pidana asusila yang terjadi di provinsi Bengkulu hingga Oktober 2020 terdapat 158 kasus. Delik perzinahan diatur dalam pasal KUHP yang merumuskan bahwa hubungan seksual diluar pernikahan merupakan suatu kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat Adat Besemah melakukan penyelesaian delik Adat Kerap Gawih melalui musyawarah masyarakat Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning kabupaten Kaur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Data dikumpulkan baik dari kepustakaan maupun dari penelitian di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Adat Besemah di Tanjung Kemuning kabupaten Kaur melakukan penyelesaian dengan proses yang lebih mudah dan cepat yaitu melalui proses penyelesaian Delik Adat Kerap Gawih karena hanya memerlukan waktu yang singkat dan biaya yang sedikit. \u0000  \u0000Kata Kunci: Delik Adat Kerap gawih, Musyawarah Adat, Tindak Pidana Asusila ","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"174 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125801421","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BANG HAJI KABUPATEN BENGKULU TENGAH","authors":"Reza Nopita, W. Wulandari, P. E. Suryaningsih","doi":"10.33369/jkutei.v22i1.28607","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i1.28607","url":null,"abstract":"Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pendemi COVID-19. Dalam proses pembagian BLT Dana Desa terdapat 6 kriteria yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan faktor penghambat implemetasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah belum sesuai dengan Pasal 33 ayat (1), dimana seharusnya ada beberapa  kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, namun pada Desa Padang Burnai seluruh warga mendapatkan BLT tanpa memperhatikan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, kecuali warga yang telah mendapatkan bantuan lainnya dari pemerintah. Sedangkan pada Desa Taba Tengah BLT Dana Desa diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bang Haji diantaranya faktor penghambat dari sisi Pemerintah dan dari sisi Masyarakat. \u0000  \u0000Kata Kunci : PMK No. 190, implementasi, dana desa, bantuan langsung tunai.","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"206 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115733449","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL PENANGKAP IKAN NELAYAN TRADISIONAL (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)","authors":"Nur Sulistyo Budi Ambarini","doi":"10.33369/jkutei.v22i1.28584","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i1.28584","url":null,"abstract":"Sewa menyewa kapal merupakan suatu bentuk perjanjian yang  dilakukan nelayan tradisional   dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana penangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang perjanjian sewa menyewa kapal penangkap ikan oleh nelayan tradisional dan pemilik/jurgan penyedia kapal dalam perpektif sosiologi hukum. Perjanjian sewa menyewa secara umum merupakan kegiatan ekonomi. Tetapi dalam hal obyeknya kapal penangkap ikan oleh nelayan,  tidak hanya persoalan ekonomi. Oleh karena itu penelitian ini berupaya mengkaji persoalan apa yang melatarbelakangi perjanjian sewa menyewa kapal penangkap ikan oleh nelayan tradisional dan pemilik kapal. Penelitian hukum non doktrinal ini pendekatan socio-legal research, dengan lokasi penelitian di wilayah pesisir Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa kapal dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dalam masyarakat nelayan tradisional. Hubungan sewa menyewa antara nelayan tradisional dengan juragan pemilik kapal pada dasarnya tidak hanya dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi, tetapi juga aspek sosial dalam masyarakat pesisir. Budaya kebersamaan dan hubungan patron-klien sangat mempengaruhi perjanjian sewa menyewa kapal antara nelayan tradisional dengan nelayan juragan pemilik kapal. \u0000Kata Kunci: Hukum, Nelayan; Perjanjian; Sewa-menyewa; Tradisional ","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130711447","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER OLEH RUSIA TERHADAP UKRAINA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL","authors":"M. Akbar, Tri Andika, Deli Waryenti","doi":"10.33369/jkutei.v22i1.27544","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i1.27544","url":null,"abstract":"Konflik telah ada sejak awal terciptanya peradaban manusia. Negara sebagai subyek hukum internasional tidak lepas dari yang namanya konflik. Penggunaan kekuatan militer Rusia terhadap Ukraina adalah contoh konflik antar negara. Piagam PBB melarang suatu negara untuk menggunakan kekuatannya terhadap negara lain dan dapat menggunakan kekuatannya hanya untuk membela diri, dan pembelaan diri hanya terjadi ketika serangan bersenjata telah terjadi di wilayahnya. Perang antara Rusia dan Ukraina diatur oleh Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Semua perjanjian tersebut pada dasarnya mendikte agar semua negara hidup damai satu sama lain dan saling melindungi setiap negara, tetapi instrumen hukum internasional yang masih belum dapat mencegah Rusia menggunakan kekuatan militer terhadap Ukraina. Studi ini menganalisis pengaturan hukum internasional terkait dengan konflik militer antara Rusia dan Ukraina dan tanggung jawab hukum atas konflik yang diakibatkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pemikiran konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan militer oleh Rusia merupakan Tindakan ilegal dan bertentangan dengan pengaturan hukum internasional yang ada dan diperlukan mekanisme penegakan hukum yaitu Pengadilan Internasional ad hoc atas kejahatan invasi Rusia terhadap Ukraina.\u0000Kata kunci: Hukum Internasional; Kekuatan Militer, Pertahanan Diri.\u0000 ","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"73 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113989884","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN TERHADAP HAK-HAK WISATAWAN DI OBJEK WISATA PANTAI JAKAT BENGKULU","authors":"Syakina Mardayanti, Ganefi Ganefi, Tito Sofyan","doi":"10.33369/jkutei.v22i1.26696","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i1.26696","url":null,"abstract":"Pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar yang memiliki pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Agar dapat dikelola dengan baik Pemerintah mengatur kedalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan tujuan memberikan batasan dan arah demi terwujudnya kemajuan pariwisata. Salah satu wisata unggulan yang ada di Provinsi Bengkulu yaitu Pantai Jakat dengan panorama pemandangan lautan yang indah. Terlepas dari keindahan alam yang diberikan tentu perlindungan hukum terhadap wisatawan harus diprioritaskan agar tidak terjadi kerugian yang dapat dialami wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impementasi dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Objek Wisata Pantai Jakat Bengkulu belum dapat dilakukan secara maksimal serta solusi apa yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi wisatawan di objek wisata Pantai Jakat Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penilitian secara empiris. Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa belum diterapkan secara maksimal hak-hak wisatawan karena kurangnya kesadaran hukum dari berbagai pihak yang terkait namun pengelolaan dan pengembangan serta peningkatan pariwisata akan selalu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara stakeholders, pelaku usaha dan wisatawan serta meningkatkan pemahaman sadar hukum dan sadar wisata. \u0000Kata kunci : implementasi, perlindungan, hak wisatawan","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133059160","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"A COMPARATIVE STUDY OF VICTIM PROTECTION ON THE DOMESTIC VIOLENCE ACCORDING TO LAW IN INDONESIA AND MALAYSIA","authors":"Faiha Oktrina","doi":"10.33369/jkutei.v22i1.27626","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i1.27626","url":null,"abstract":"The United Nations as a representation of the international community even accommodates regulations related to human rights through International Treaties agreed upon by state parties in the world through the Universal Declaration of Human Rights. Domestic violence is one of the most violence that occurred in many countries, which happens in Indonesia and Malaysia. Any violence between current or past intimate partners, wherever and whenever the abuse happens, is considered domestic violence (breach of human right). Physical, sexual, emotional, and financial abuse are all potential forms of violence. Indonesian law and Malaysian law define domestic violence as any act against a person, especially a woman, that results in physical, sexual, psychological, and/or domestic neglect or suffering including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the domestic sphere. Research in a positive direction without excluding the elements of harmonization and legal politics that exist within the scope of the Republic of Indonesia and the Federated States of Malaysia in the realm of Domestic Violence entitled “A COMPARATIVE STUDY OF THE DOMESTIC VIOLENCE LAW IN INDONESIA AND MALAYSIA” according to Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Domestic Violence Act 521 of 1994 jo. Domestic Violence Act A1538 2017. In this research, the researcher uses normative legal research, there are two types of groupings, consisting of primary legal material and secondary legal material.","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"145 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125480714","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PENGGUNA JASA DENGAN WEDDING ORGANIZER PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BENGKULU","authors":"Afrial Mexiarli, Dimas Dwi Arso, Slamet Muljono, Edytiawarman Edytiawarman","doi":"10.33369/jkutei.v22i1.28551","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i1.28551","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan kerjasama pengguna jasa dengan wedding organizer pada masa covid-19 di Kota Bengkulu Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa: (1). Pelaksanaan kerjasama pengguna jasa dengan Wedding organizer pada masa covid-19 di Kota Bengkulu telah memenuhi unsur force majeure dan pandemi Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai force majeure, karena pada saat pandemi melanda, Pemerintah Indonesia telah menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam dengan dikeluarkannya KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran coronavirus Disease 2019. Perizinan pernikahan di Kota Bengkulu harus mematuhi protokol kesehatan dan harus ada rekomendasi dari satgas covid-19 serta memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, apabila syarat tersebut dilanggar maka tim Satgas covid-19 Kota Bengkulu tidak akan mengeluarkan izin bahkan jika tetap berlangsung akan dibubarkan. Serta jika izin telah dikeluarkan maka harus ditunda dikarenakan munculnya penyebaran covid-19. Maka dari pada itu secara langsung membuat Focus Wedding Organizer tidak lagi dianggap wanprestasi, tetapi hanya diklasifikasikan sebagai force majeure. Di mana dengan terjadinya penundaan pelaksaan perjanjian tersebut membuat Focus Wedding Organizer dan pengguna jasa saling menyelesaikan. (2) Penyelesaian sengketa pada perjanjian pengguna jasa dengan Wedding Organizer dengan AA dan NE akibat keadaan covid-19. Dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dimana pihak yang dirugikan akhirnya meminta biaya ganti rugi yang mana dalam kasus ini jumlah yang harus dibayar disetiap bulannya adalah sebesar Rp.1.645.000 (sejuta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dibagi menjadi 5 bulan. Pembayaran angsuran akan di lakukan di setiap tanggal 20 dimulai dari bulan November dan 2020 berakhir pada bulan April 2021. \u0000Kata Kunci : Perjanjian; Penyelesaian Sengketa; Wanprestasi.","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114567771","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Putusan Yang Memberi Efek Jera Pada Pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme","authors":"Agusalim Agusalim","doi":"10.33369/jkutei.v21i1.26709","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i1.26709","url":null,"abstract":"Putusan Yang Memberi efek Jera Pada Pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129109046","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA BENGKULU","authors":"Dwi Putri Lestarika","doi":"10.33369/jkutei.v21i2.26606","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.26606","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Bengkulu. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa yang seharusnya dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Bengkulu. Berdasarkan permasalahan dan analisis pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut: kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bengkulu berdasarkan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah membantu kepala daerah mengkoordinasikan penataan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kota bengkulu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat yaitu Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yaitu: Berdasarkan acuan pada beberapa daerah di atas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu hendaknya membuat kebijakan dan menambahkan program kerja dalam susunan rencana kerja sebagai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Bengkulu diantaranya sebagai berikut: Pembentukan wadah pelayanan terpadu khusus untuk siswa disetiap sekolah dan pemberdayaan wadah berbasis Gender di setiap kelurahan.","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116932845","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PERJANJIAN PARIS 2015","authors":"Sharfina Azalia Nasution, Deli Waryenti, Arini Azka Muthia","doi":"10.33369/jkutei.v21i2.25067","DOIUrl":"https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.25067","url":null,"abstract":"Berbagai bencana alam terjadi dikarenakan perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang berlebihan. Kesadaran masyarakat internasional dalam mengatasi permasalahan iklim telah dibuktikan dengan disahkannya Perjanjian Paris 2015. Berdasarkan kondisi latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tanggungjawab negara terhadap perubahan iklim serta pelaksanaan tanggungjawab tersebut sebelum dan sesudah Perjanjian Paris 2015. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu, terdapat beberapa tanggungjawab negara yang terkandung dalam Perjanjian Paris antara lain tanggungjawab dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, tanggungjawab dalam melakukan konservasi lingkungan, dantanggungjawab dalam menghindari kerugian dari perubahan iklim. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan seperti melalui upaya mitigasi dan adaptasi, pendanaan iklim, pengembangan mekanisme teknologi, kerjasama internasional, dan pendidikan iklim. Walaupun tanggungjawab tersebut sudah diatur, namun pelaksanaannya pada negara-negara belum dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan beberapa kendala seperti kurangnya pasokan dana, dan kurangnya keterampilan terhadap teknologi. \u0000Kata kunci: Perjanjian Paris 2015, Tanggungjawab Negara, Perubahan Iklim.","PeriodicalId":244933,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Kutei","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129432436","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}