SAPIENTIA ET VIRTUS最新文献_第4页

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pekerja Dan Pengusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

SAPIENTIA ET VIRTUS Pub Date : 2020-09-23 DOI: 10.37477/sev.v5i2.317

W. William

{"title":"Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pekerja Dan Pengusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan","authors":"W. William","doi":"10.37477/sev.v5i2.317","DOIUrl":"https://doi.org/10.37477/sev.v5i2.317","url":null,"abstract":"Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh perusahaan terhadap pekerjanya kerap melanggar ketentuan PKWT yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan PWKT Perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti menyepelekan hak-hak pekerja, pelanggaran masa berlaku PKWT, dan pengulangan PKWT. Masalah ini sama-sama menyasar para pihak, pengusaha dan pekerja. Apabila perusahaan dituntut untuk memenuhi PKWT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat menyulitkan dan merugikan pihak pengusaha. Di sisi lain, pihak pekerja juga dapat dirugikan dengan adanya kebijakan perusahaan yang menguntungkan pengusaha. Efek dominonya dapat berakhir dengan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bertambahnya jumlah penangguran. Penelitian bertujuan untuk mengetahui wujud penerapan PKWT dan konsekuensi hukum penerapan PKWT berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Hasilnya yaitu PKWT dinyatakan sah selama tidak ada gugatan dari para pihak dan PWKT dapat menguntungkan dan merugikan para pihak.","PeriodicalId":241926,"journal":{"name":"SAPIENTIA ET VIRTUS","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125286654","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Di Kota Surabaya 在泗水市的选举中选择心理残疾的权利

SAPIENTIA ET VIRTUS Pub Date : 2020-09-23 DOI: 10.37477/sev.v5i2.318

Martin Depores Don

{"title":"Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Di Kota Surabaya","authors":"Martin Depores Don","doi":"10.37477/sev.v5i2.318","DOIUrl":"https://doi.org/10.37477/sev.v5i2.318","url":null,"abstract":"Penyandang Disabilitas mental merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih dalam Pemilihan Umum di Kota Surabaya. Hal ini dijamin konstitusi, UUD NRI 194, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perda Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyadang Disabilitas, dan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hanya saja dalam dari kedua undang-undang dan satu perda tersebut belum secara tegas dan eksplisit menyebutkan hak memilih dan kriteria bagi Penyandang Disabilitas mental dalam Pemilu. Hal itu menimbulkan pro-kontra mengenai apakah Penyandang Disabilitas mental dapat atau tidak dimasukan ke dalam Daftar Pemilih Tetap. Masing-masing pihak berdiri pada pandangannya sendiri. Namun kemudian, hal tersebut dirumuskan pada Peraturan KPU No. 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya yaitu Penyadang Disabilitas mental memiliki hak memilih karena dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan terdapat 5 (lima) kritera/syarat bagi Penyadang Disabilitas mental untuk mengikuti Pemilu di Kota Surabaya.","PeriodicalId":241926,"journal":{"name":"SAPIENTIA ET VIRTUS","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123849553","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Konflik Norma Antara Hukum Positif Dan Hukum Adat Dalam Pertandingan Pasola Di Sumba Barat Daya 在西南Sumba的Pasola匹配中，正法律和部落法之间的规范冲突

SAPIENTIA ET VIRTUS Pub Date : 2020-09-23 DOI: 10.37477/sev.v5i2.314

Andreas Ndara Deyo

{"title":"Konflik Norma Antara Hukum Positif Dan Hukum Adat Dalam Pertandingan Pasola Di Sumba Barat Daya","authors":"Andreas Ndara Deyo","doi":"10.37477/sev.v5i2.314","DOIUrl":"https://doi.org/10.37477/sev.v5i2.314","url":null,"abstract":"Pertandingan Adat Pasola merupakan upacara adat masyarakat Sumba, khusunya yang menganut kepercayaan asli Marapu. Upacara ini dilaksanakan untuk menghormati arwah leluhur sekaligus meminta berkah dan restu dari Sang Pencipta agar diberi berkat yang melimpah ketika menuai hasil panen. Namun demikian, ada bagian tertentu dari upacara adat ini yang menggunakan cara-cara bersifat kekerasan seperti saling melempar lembing kayu sambil berkuda, yang mengakibatkan pesertanya mengalami luka-luka bahkan cacat fisik. Walaupun demikian, para peserta yang terlibat tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Padahal, jika perbuatan tersebut dilihat dari perspektif hukum pidana positif, maka ia merupakan suatu tindak pidana yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana melalui penegakan hukum pidana. Penyusunan artikel ini menggunakan data dan bahan hukum yang berasal dari wawancara, yang kemudian dianlisis secara kualitatif. Hasilnya yaitu berupa: Pertama, jika merujuk pada KUHP, maka perbuatan/tindakan alam pertandingan Adat Pasola dapat diklasifikasi sebagai suatu tindak pidana, yaitu penganiayaan; Kedua, kekerasan yang dilakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menggunakan hukum pidana positif atau hukum pidana adat karena tidak memenuhi unsur niat atau kehendak yang jahat.","PeriodicalId":241926,"journal":{"name":"SAPIENTIA ET VIRTUS","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121759723","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2017/PN Niaga Surabaya Dalam Perkara PT. Inter Sport Marketing Melawan PT. Dunkindo Lestari

SAPIENTIA ET VIRTUS Pub Date : 2020-09-23 DOI: 10.37477/sev.v5i2.315

Vinsensius James Erdi Pratama

{"title":"Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2017/PN Niaga Surabaya Dalam Perkara PT. Inter Sport Marketing Melawan PT. Dunkindo Lestari","authors":"Vinsensius James Erdi Pratama","doi":"10.37477/sev.v5i2.315","DOIUrl":"https://doi.org/10.37477/sev.v5i2.315","url":null,"abstract":"Pada tahun 2014, PT. Inter Sport Marketing menggugat PT. Dunkindo Lestari atas pelanggaran hak cipta karena menanyangkan siaran langsung salah satu pertandingan Piala Dunia 2014 Brasil antara Belanda v. Argentina di salah satu kedainya di Bali. Hal ini dilakukan karena berdasarakan Liecence Agreement tertanggal 5 Mei 2011, oleh Federation International de Football Associatio (FIFA), PT. Inter Sport Marketing diberikan izin sebagai pemegang hak lisensi penyiaran Piala Dunia 2014 Brasil. Atas perkara ini, Pengadilan Negeri-Niaga Surabaya telah menjatuhkan putusannya melalui Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/CIPTA/2017. Guna membahas masalah tersebut, penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasilnya yaitu perbuatan yang dilakukan oleh PT.Dunkindo Lestari ialah suatu perbuatan melawan hukum dan pertimbangan hakim bahwa Penggugat memiliki hak sebagai pemegang lisensi penyiaran Piala Dunia 2014 Brasil di wilayah Republik Indonesia ialah suatu sah dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.","PeriodicalId":241926,"journal":{"name":"SAPIENTIA ET VIRTUS","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130010099","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Sanksi Bagi Pelanggarnya Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia 根据印度尼西亚国家法律，为残疾人士提供就业机会和惩罚罪犯的权利得到了满足

SAPIENTIA ET VIRTUS Pub Date : 2020-09-23 DOI: 10.37477/sev.v5i2.316

Sally Bernadetha Vincentia

{"title":"Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Sanksi Bagi Pelanggarnya Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia","authors":"Sally Bernadetha Vincentia","doi":"10.37477/sev.v5i2.316","DOIUrl":"https://doi.org/10.37477/sev.v5i2.316","url":null,"abstract":"Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak pekerja disabilitas dalam memperoleh pekerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua, untuk mengetahui sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota dalam mempekerjakan pekerja disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemenuhan hak pekerja disabilitas dalam memperoleh pekerjaan diatur dalam Pasal 53 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas bagi perusahaan milik pemerintah dan paling sedikit 1% (satu persen) untuk perusahaan milik swasta. Namun, UUNo. 8 Tahun 2016 belum mengatur ketentuan sanksi yang jelas dan mengikat bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota dalam mempekerjakan pekerja disabilitas. Sanksi mengenai pelanggaran kuota pekerja disabilitas dapat ditemukan pada ketentuan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Di Jawa Timur, sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota diatur pada Pasal 84 dan Pasal 86 Perda Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013, yaitu berupa sanksi administrasi dalam bentuk peringatan tertulis, pembekuan dan/atau pemberhentian pemberian bantuan, dan/atau tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ","PeriodicalId":241926,"journal":{"name":"SAPIENTIA ET VIRTUS","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134142183","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT HAK TANGGUNGAN 债券买卖土地作为抵押贷款

SAPIENTIA ET VIRTUS Pub Date : 2020-05-26 DOI: 10.37477/sev.v4i2.168

Jennis Kristina

{"title":"PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT HAK TANGGUNGAN","authors":"Jennis Kristina","doi":"10.37477/sev.v4i2.168","DOIUrl":"https://doi.org/10.37477/sev.v4i2.168","url":null,"abstract":"Kegiatan kredit oleh bank yang dilaksanakan dengan segala kebijakan internal harus menerapkan prisnip kehati-hatian. PPJB yang merupakan perjanjian pengikatan antara para pihak yang peralihan hak nya belum terjadi secara sempurna, ketika digunakan sebagai jaminan kredit hak tanggungan maka dapat menjadi penyebab tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatam kepustakaan. Hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian ini menunjukkan: Kebijakan internal bank yang menyebutkan bahwa PPJB yang digunakan sebagai jaminan hak tanggungan dapat dilakukan dengan melalui proses pembuatan Cover Note. Hal ini dapat membawa bank dalam posisi yang digurikan karena pembuatan Cover Note tidak menggantikan akta otentik apapun terkait proses jual beli seperti, akta jual beli atau sertifikat. Kemudian apabila terdapat debitor yang lalai atau tidak beritikad baik maka, Cover Note tersebut tidak ditingkatkan menjadi suatu sertifikat. Keadaan tersebut menjadikan objek yang akan dijaminkan atau diikat dengan hak tanggungan masih bersifat menggantung, maka kedudukan bank kreditor sangat terancam sebagai kreditor konkuren yang tidak memiliki kedudukan istimewa ketika dalam proses kredit. \u0000Kata Kunci: Kredit, PPJB, Cover Note.","PeriodicalId":241926,"journal":{"name":"SAPIENTIA ET VIRTUS","volume":"95 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116633449","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pemanfaatan Tenaga Oleh RBA Terhadap ANM Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang RBA对ANM的劳动利用是2007年第21号法案关于打击人口贩卖犯罪的参考

SAPIENTIA ET VIRTUS Pub Date : 2019-09-30 DOI: 10.37477/sev.v4i2.191

Edwin Horianto

{"title":"Pemanfaatan Tenaga Oleh RBA Terhadap ANM Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang","authors":"Edwin Horianto","doi":"10.37477/sev.v4i2.191","DOIUrl":"https://doi.org/10.37477/sev.v4i2.191","url":null,"abstract":"Society often view woman as a graceful, sensitive, and patient human being. That view often found in a patriarchal society. Patriarchal society itself is a society where man had absolute power and dominence over a woman. Because of that view, woman tend to be discriminated and abuse physically, sexually, or physchologically. Human trafficking is one form of crime against woman. The Republic of Indonesia had regulated regarding the human trafficking on Law Number 21 of 2007 on Eradication of Human Trafficking. The philosophy behind the creation of this law is based on the fact that human trafficking especially on woman and children is an act that against the dignity of human and can be consider as a breach of human right, therefore it has to be eliminate. Also the current legislation regarding human trafficking isn’t capable of providing a comprehensive and integrated legal basis for the eradiction of such criminal acts. RBA as a criminal offender on this paper has fulfilled the definition of human trafficking on Article 2 of Law Number 21 of 2012, also she is eligible to bear criminal responsibility of her actions as she was legally adult and legally competent, she also intentionally perform the crime, and has no legal excuse to be excused from criminal responsibility. Through this study, we hoped that: the victims of human trafficking should be rehabilitated, and the judges should be more cautious in examining the subject matter to produce impartial verdicts.","PeriodicalId":241926,"journal":{"name":"SAPIENTIA ET VIRTUS","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128630186","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

BATAS USIA KEDEWASAAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE 电子商务交易的成熟年龄限制

SAPIENTIA ET VIRTUS Pub Date : 2019-09-30 DOI: 10.37477/sev.v4i2.128

V. Andriani

引用次数: 0

ASPEK HUKUM PEMBERIAN HPL ATAS BIDANG TANAH YANG TELAH DIKUASAI, DIDUDUKI ATAU DIGARAP OLEH WARGA HPL对公民占领、占领或耕种的土地的法律方面

SAPIENTIA ET VIRTUS Pub Date : 2019-09-30 DOI: 10.37477/sev.v4i2.126

Felix Kurniawan

{"title":"ASPEK HUKUM PEMBERIAN HPL ATAS BIDANG TANAH YANG TELAH DIKUASAI, DIDUDUKI ATAU DIGARAP OLEH WARGA","authors":"Felix Kurniawan","doi":"10.37477/sev.v4i2.126","DOIUrl":"https://doi.org/10.37477/sev.v4i2.126","url":null,"abstract":"Penelitian berjudul “Aspek Hukum Pemberian HPL Atas Bidang Tanah Yang Telah Dikuasai, Diduduki Atau Digarap Oleh Warga”, dengan membahas permasalahan akibat hukum pemberian HPL atas bidang tanah yang telah dikuasai, diduduki atau digarap oleh warga, disimpulkan sebagai berikut: Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tanah, kekuasaan tersebut meliputi mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.Atas dasar hak menguasai dari Negara tersebut ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh.Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Keputusan No. 53/ HPL/BPN/1997 tentang Pemberian HPL Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, padahal bidang tanah tersebut telah dikuasai, diduduki atau digarap oleh warga cacat hukum.","PeriodicalId":241926,"journal":{"name":"SAPIENTIA ET VIRTUS","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128632979","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS 根据公证人办公室第13条终止的法律对公证人的保护

SAPIENTIA ET VIRTUS Pub Date : 2019-06-29 DOI: 10.37477/SEV.V4I2.123

Maraja Malela Marpaung

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS","authors":"Maraja Malela Marpaung","doi":"10.37477/SEV.V4I2.123","DOIUrl":"https://doi.org/10.37477/SEV.V4I2.123","url":null,"abstract":"Pasal 13 UU Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ketentuan Pasal 13 UUJN tersebut berkaitan erat dengan KUHAP yang merupakan hukum acara formil, dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP mendefinisikan upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berkaitan dengan upaya hukum dan Pasal 13 UUJN sesungguhnya notaris masih memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam hal ini dengan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sesungguhnya karena tidak adanya keselarasan antara UUJN sebagai hukum materiil dan KUHAP sebagai hukum formiil, maka tidak mencerminkan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. Selanjutnya dalam hal notaris telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN, namun berdasarkan putusan peninjauan kembali diputus tidak bersalah. Maka notaris berhak menuntut pemulihan hak-hak yang dimilikinya. Salah satu hak yang pasti akan diminta oleh notaris yaitu berkaitan dengan statusnya sebagai notaris, maksudnya meminta pengangkatan kembali sebagai seorang notaris karena sebelumnya telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN. Namun karena tidak diatur mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan kembali notaris dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan terkait, maka dalam hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah kekosongan hukum dan tidak mencerminkan perlindungan hukum bagi para notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum.","PeriodicalId":241926,"journal":{"name":"SAPIENTIA ET VIRTUS","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126634726","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0