Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik最新文献

HARMONISASI PRINSIP PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL KONVENSI PARIS DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 2016年《巴黎品牌保护原则》《关于品牌和地理标志法》的著名品牌保护原则

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pub Date : 2022-01-07 DOI: 10.55129/jph.v10i2.1589

M. Alfarizi, Mas Anienda Tien F

引用次数: 2

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENEGAKKAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI 宪法法院在选举制度中的作用是执法和民主

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pub Date : 2022-01-06 DOI: 10.55129/jph.v10i2.1590

Adhitya Widya Kartika

{"title":"FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENEGAKKAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI","authors":"Adhitya Widya Kartika","doi":"10.55129/jph.v10i2.1590","DOIUrl":"https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590","url":null,"abstract":"Urgensinya Pemilu adalah pentingnya untuk penjaminan hak rakyat yang tercantum dalam konstitusi dibutuhkan MKRI sebagai checks and balances. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil Penelitiannya MKRI memiliki peran mewujudkan demokrasi berkeadilan harena memiliki kewenangan pengujian yang fungsinya itu berkaitan dengan prinsip ckeks and balances. Kesimpulan Peran MKRI penting tidak hanya hal perselisihan kuantitatif tetapi juga kualitatif. Hak-hak rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat yang dalamnya terdapat prinsip demokrasi akhirnya tergantung pada hakim MKRI dalam hal penanganan upaya yang diajukan warga negara sesuai kewenangannya. Fungsi MKRI dalam sistem pemilu dalam rangka penegakkan demokrasi dan juga negara hukum dapat dilihat dalam proses penanganan sengketa PHPU oleh MKRI. Hakim MKRI yang profesional sebagai the Guardian of Constitution menjaga hak rakyat agar terwujud demokrasi yang berkeadilan. Pertama, sebagai the guardian of constitution dalam system demokrasi di Indonesia dengan menangani PHPU sebagaimana mestinya melindungi hak warga negara yang merupakan salah satu HAM. Kedua, penafsir tunggal konstitusi ketika melakukan penafsiran pada konstitusi untuk PHPU dan hanya MKRI saja yang memiliki kewenangan untuk itu. Ketiga, peran putusan MKRI dalam penegakkan bersifat final and binding terhadap PHPU oleh karena harus dilaksanakan. Hal ini juga secara tidak langsung MKRI melaksanakan fungsinya sebagai pelindung demokrasi.","PeriodicalId":216108,"journal":{"name":"Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125233743","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANGKUTAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 根据交通和公路运输法，双轮公共交通工具

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pub Date : 2021-06-01 DOI: 10.55129/jph.v10i1.1435

Prihatin Effendi, Yonifan Theo Widiabriade

引用次数: 1

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN DALAM PERSELISIHAN MENGENAI UPAH

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pub Date : 2021-06-01 DOI: 10.55129/jph.v10i1.1433

Mashudi, Happy Trizna Wijaya, Adi Putra Sion Dakawetang

引用次数: 1

KEWENANGAN NOTARIS NON PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN 有关土地契约的非PPAT公证权力

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pub Date : 2021-06-01 DOI: 10.55129/jph.v10i1.1436

Rizki Kurniawan, Siti Nurcholifah

{"title":"KEWENANGAN NOTARIS NON PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN","authors":"Rizki Kurniawan, Siti Nurcholifah","doi":"10.55129/jph.v10i1.1436","DOIUrl":"https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1436","url":null,"abstract":"Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan membuat terjadi adanya suatu konflik norma dalam kewenangan pembuatan akta pertanahan. Hal tersebut memunculkan banyak macam penafsiran dan pro kontra. Penelitian ini menganalisis tentang kewenangan Notaris yang tidak menjabat sebagai PPAT dalam membuat akta pertanahan dan pelaksanaan kewenangan Notaris yang tidak menjabat sebagai PPAT terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normative Legal Research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundangundangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dapat membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan, akan tetapi dalam kewenangannya tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPAT. Keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN tidak mengurangi atau menghilangkan kewenangan PPAT dalam pembuatan akta pertanahan yang sebelumnya telah menjadi kewenangan PPAT.","PeriodicalId":216108,"journal":{"name":"Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127073482","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 企业对洗钱行为的刑事责任

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pub Date : 2021-06-01 DOI: 10.55129/jph.v10i1.1434

Mohamad Nasichin, Nanda Putri Nofita

引用次数: 0

TINJUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KPK DAN KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA 从州法律的角度来看，司法界反对朝鲜劳动党和检察官办公室的独立机构

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pub Date : 2021-06-01 DOI: 10.55129/jph.v10i1.1432

Happy Trizna Wijaya

引用次数: 1

TANGGUNGJAWAB NOTARIS PENGGANTI TERHADAP KESALAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pub Date : 2021-06-01 DOI: 10.55129/jph.v10i1.1438

Zakiah Noer, Ahmad Khoirul Khafid

{"title":"TANGGUNGJAWAB NOTARIS PENGGANTI TERHADAP KESALAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA","authors":"Zakiah Noer, Ahmad Khoirul Khafid","doi":"10.55129/jph.v10i1.1438","DOIUrl":"https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1438","url":null,"abstract":"Notaris Pengganti dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang, kewajiban dal larangan yang sama dengan Notaris. Salah satu kewenangannya adalah membuat akta otentik. Disaat pembuatan akta otentik, bukan tidak mungkin Notaris Pengganti melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta. Hukum Notaris Pengganti meliputi tanggungjawab secara administrasi, tanggung jawab secara perdata dan tanggungjawab secara pidana. Adapun akibat yang ditimbulkan karena terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta yaitu akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan atau batal demi hukum. Dimana apabila para pihak yang membuat akta tersebut menderita kerugian, maka dapat menjadi alasan bagi para pihak untuk meminta ganti rugi kepada Notaris Pengganti. Ketika hal tersebut terjadi, maka yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh para pihak didalam akta adalah Notaris Pengganti. Karena didalam UUJN Notaris Pengganti sudah diberikan kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama seperti Notaris, sehingga kedudukan Notaris dan Notaris Pengganti adalah sama. Hanya saja Notaris Pengganti menjalankan tugasnya dibatasi oleh waktu sesuai dengan surat pengangkatannya, yakni pada saat Notaris menjalankan cuti. Notaris Pengganti bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat maupun sudah tidak menjabat. Dengan kata lain sifatya melekat sepenuhnya kepada Notaris Pengganti. Tanggungjawab.","PeriodicalId":216108,"journal":{"name":"Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122744898","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PELIMPAHAN WEWENANG PENGAWASAN TAMBANG GALIAN C OLEH PEMERINTAH KAB. GRESIK 由政府KAB获得的C级矿山监控权力。雷斯克

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pub Date : 2021-06-01 DOI: 10.55129/jph.v10i1.1431

D. Ningsih, Andie Achmad Febryanto

{"title":"PELIMPAHAN WEWENANG PENGAWASAN TAMBANG GALIAN C OLEH PEMERINTAH KAB. GRESIK","authors":"D. Ningsih, Andie Achmad Febryanto","doi":"10.55129/jph.v10i1.1431","DOIUrl":"https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1431","url":null,"abstract":"Penelitian ini berjudul tentang pengawasan tambang galian c di Kabupaten Gresik ditinjau dari pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana wewenang pemerintah Kabupaten atas tambang galian c wilayah Kabupaten Gresik dan siapa yang bertanggung jawab kerusakan lingkungan atas aktivitas tambang galian c di wilayah Kabupaten Gresik. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya khususnya pertambangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi. Provinsi memegang kendali atas izin dan pengawasan terhadap galian c. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab issu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis yang membahas pokok- pokok permasalahan diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan terkait penerbitan izin usaha pertambangan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Kewenangan yang semula dipegang penuh oleh Kabupaten/Kota kini dipegang oleh Pemerintah Provinsi. Maka saran yang dapat penulis berikan adalah penarikan kewenangan yang dilakukan harusnya tidak sampai ditingkat pengawasan dan penindakan. Pengawasan dan penindakan lebih baiknya berada pada wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota karena akan mempercepat aksi untuk penindakan terhadap pelanggar.","PeriodicalId":216108,"journal":{"name":"Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123955536","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

TANGGUNG GUGAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pub Date : 2021-06-01 DOI: 10.55129/jph.v10i1.1437

Abdul Basid, H. Setiawan

{"title":"TANGGUNG GUGAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK","authors":"Abdul Basid, H. Setiawan","doi":"10.55129/jph.v10i1.1437","DOIUrl":"https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1437","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengangkat masalah tanggung jawab gugat bagi bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menimbulkan gangguan lingkungan dan pelaksanaansanksi hukum administrasi yang harus diterapkan pada bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah- tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.Padapenelitian ini mengkajisebuahsubjektentang akibat gangguan lingkungan dan sanksi hukum administrasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.Kesimpulan Penelitian ini Banyak faktor yang menghambat implementasi Perda. Namun yang paling mencolok adalah kesadaran masyarakat yang rendah terhadap IMB dalam mendirikan bangunan. Kesadaran bahwa IMB berguna untuk mewujudkan kota yang tertib, rapi, indah, dan nyaman masih kurang. Kesadaran masyarakat ini disinyalir karena sosialisasi program dan sistem sanksi yang lemah.","PeriodicalId":216108,"journal":{"name":"Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik","volume":"135 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133238646","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0