发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

Alauddin Law Development Journal最新文献

筛选
英文 中文
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bidang Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Tradisi Parrawana pada Masyarakat Suku Mandar 保护曼达尔部落传统帕拉瓦纳的传统知识表达权利
Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2023-11-12 DOI: 10.24252/aldev.v5i3.39350
Ika Novitasari, Faradillah Rizal Putri, None Shofiana
{"title":"Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bidang Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Tradisi Parrawana pada Masyarakat Suku Mandar","authors":"Ika Novitasari, Faradillah Rizal Putri, None Shofiana","doi":"10.24252/aldev.v5i3.39350","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.39350","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji tradisi Parrawana sebagai ekspresi budaya tradisional Mandar yang dapat didaftarkan di Dirjen HKI. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris dimana metode ini mengkaji bahan kepustakaan maupun perundang-undangan, serta efektivitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh budayawan Mandar, ahli hukum dan masyarakat seni selaku Parrawana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan tradisional dapat didaftarkan dan secara otomatis dapat dilindungi sepanjang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam syarat perlindungan pengetahuan tradisional. Berdasarkan hal tersebut maka urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap kebudayaan parrawana sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat suku Mandar menjadi sangat penting mengingat pengaturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia belum diatur dalam suatu Undang-undang tersendiri selain itu sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi kesenian tradisional masyarakat adat yang ada di Indonesia.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"57 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135037148","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) 客户对付款交易的保护等待通过印尼语标准代码(QRIS)
Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2023-11-12 DOI: 10.24252/aldev.v5i3.38673
I Komang Krisma Bima Traa, Benny Djaja
{"title":"Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)","authors":"I Komang Krisma Bima Traa, Benny Djaja","doi":"10.24252/aldev.v5i3.38673","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.38673","url":null,"abstract":"Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran non tunai digitalisasi, banyak ditemukan kendala, yakni saat melakukan pembayaran menggunakan QRIS status pada pembayaran QRIS oleh konsumen ‘’terpending’’, tetapi saldo pada rekening maupun e-wallet lainnya sebagai sumber pendanaan telah terpotong. Selain itu terdapat pula kasus, pembayaran QRIS dengan status pembayaran ‘’Berhasil’’, saldo sebagai sumber pendanaan telah terpotong, tetapi saldo pembayaran tersebut belum masuk ke pihak merchant. Konsumen yang mengalami kerugian melakukan pembayaran menggunakan QRIS, dapat mengupayakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan QRIS sebagai transaksi pembayaran dapat menempuh jalur Pengadilan Negeri (PN) atau melalui nonlitigasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"57 8","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135037144","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Makassar 国家就业保障制度公务员的法律保护
Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2023-11-12 DOI: 10.24252/aldev.v5i3.35682
Daniel Mardika, Syamsul Bachri, A. Syawiah
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Makassar","authors":"Daniel Mardika, Syamsul Bachri, A. Syawiah","doi":"10.24252/aldev.v5i3.35682","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.35682","url":null,"abstract":"Pokok masalah penelitian ini ialah Bagaimana “Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Makassar” pokok masalah tersebut kemudian dibagi menjadi submasalah atau pertanyaan peneliti yaitu: Bagaimana pelaksanaan pengaturan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar?, Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar terhadap perlindungan JKM dan JKK pegawai Non ASN dalam jaminan sosial di BPJS ketenagakerjaan ?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris ini memerlukan konsistensi untuk tetap mengacu dan merujuk pada metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosial, seperti pengujian hipotesis, analisis deskriptif, penggunaan silogisme yang bersifat induksi, dan penentuan populasi dan sampel, agar tidak terjadi kekeliruan, ketidaklogisan, dan kesalahan dalam sebuah penelitian.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"57 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135037149","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Analisis Tingkat Kejahatan di Kota Makassar Akibat Pandemi Covid-19 分析了马卡萨市的犯罪率，原因是Covid-19大流行
Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2023-11-12 DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22314
Andi Muhammad Aidul Syah Ramadhani, Muh. Amiruddin, Eman Solaiman
{"title":"Analisis Tingkat Kejahatan di Kota Makassar Akibat Pandemi Covid-19","authors":"Andi Muhammad Aidul Syah Ramadhani, Muh. Amiruddin, Eman Solaiman","doi":"10.24252/aldev.v5i3.22314","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.22314","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah peningkatan kejahatan akibat pandemi covid-19 dan untuk lebih mengetahui pengaruh terjadinya kejahatan di Kota Makassar selama pandemi covid 19. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian empiris. Dalam artian melakukan telaah pada aturan-aturan yang ada (normatif) baik berupa peraturan-peraturan pemerintah, literatur, dan penelitian terdahulu. Sehingga melalui penelitian normatif, peneliti dapat melihat hukum secara vertikal dan juga apakah hukum mampu menjadi penengah untuk permasalahan- permasalahan yang terjadi. Jumlah peningkatan kejahatan sebab pandemi covid-19 di kota Makassar khususnya di wilayah Polrestabes Kota Makassar, meningkat 34%. Hasil tersebut didasarkan pada data yang penulis dapatkan melalui Polrestabes Kota Makassar dan wawancara langsung dengan bapak Ipda Roni Parsaulian Gultom sebagai Kasubnit Unit 1 Satuan Reserse Krimanal Polrestabes Kota Makassar dengan melakukan upaya pencegahan seperti upaya pre-entif, prefentif dan represif.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"57 11","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135037141","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Korelasi Pemutusan Hubungan Kerja dengan Peningkatan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 职业关系破裂与Covid-19大流行犯罪增加的关系
Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2023-11-12 DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22312
Muh. Armet, Ashabul Kahfi
{"title":"Korelasi Pemutusan Hubungan Kerja dengan Peningkatan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19","authors":"Muh. Armet, Ashabul Kahfi","doi":"10.24252/aldev.v5i3.22312","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.22312","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki korelasi antara pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan peningkatan kejahatan selama pandemi Covid-19, serta mengidentifikasi upaya penanggulangan tindak kejahatan pada periode tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan yang memanfaatkan data primer dari hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara PHK dan peningkatan kejahatan selama pandemi Covid-19 di Kota Makassar. Data dari Polrestabes Makassar dan wawancara dengan Kasubnit Unit 1 Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar, Ipda Roni Parsaulian Gultom, mengindikasikan peningkatan jumlah kejahatan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, terutama setelah adanya PHK sebanyak 326 pekerja. Kejahatan umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, terutama selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemutusan kerja oleh perusahaan menyebabkan kesulitan dalam memperoleh nafkah, mendorong beberapa individu untuk terlibat dalam tindak kejahatan. Dalam konteks ini, penelitian mencatat pentingnya upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan dan program yang bersifat ekonomi dan sosial untuk mengatasi dampak PHK selama pandemi.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"55 8","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135037021","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Implikasi Hak Ijbar Wali terhada Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian di Kota Makassar 许可保证书对马卡萨市离婚的影响
Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2023-11-12 DOI: 10.24252/aldev.v5i3.37079
Fathurrahman Marzuki, M. Arfin Hamid, None Ratnawati
{"title":"Implikasi Hak Ijbar Wali terhada Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian di Kota Makassar","authors":"Fathurrahman Marzuki, M. Arfin Hamid, None Ratnawati","doi":"10.24252/aldev.v5i3.37079","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.37079","url":null,"abstract":"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang dianjurkan untuk dilaksanakan ummatnya yang apabila dilaksanakan maka mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT dan tentu juga kelak mendapatkan Syafaat Rasulullah dihari kelak. Namun, dalam pelaksanaannya perkawinan harus dengan dasar niat baik untuk menggapai Ridho Allah Swt dan harus memenuhi ketentuan syariat Islam dan peraturan hukum yang berlaku di indonesia. Sebagai perbuatan yang tidak hanya mengikatkan lahiriyah mempelai saja, perkawinan juga mengikatkan batin para mempelai. Dan untuk mengikatkan lahiriyah dan batiniyah dari para mempelai, hal paling penting untuk menjadi perhatian bahwa perkawinan ini harus lahir dari kemauan dan kesadaran para pihak sehingga tidak adanya paksaan dari pihak manapun tidak terkecuali wali atau ketidaksetujuan di dalamnya. Namun dalam prakteknya, ditemukan perkawinan yang dikarenakan paksaan/hak ijbar seorang wali yang berujung pada perceraian.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"56 7","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135037011","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Kedudukan Hukum Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan yang Telah Berakhir Perjanjian Pemanfaatannya 建筑使用权的法律地位超过了《利用协议》所终止的管理权利
Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2023-11-11 DOI: 10.24252/aldev.v5i3.37076
Ahmad Suhail, Farida Patitingi, Sri Susyanti Nur
{"title":"Kedudukan Hukum Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan yang Telah Berakhir Perjanjian Pemanfaatannya","authors":"Ahmad Suhail, Farida Patitingi, Sri Susyanti Nur","doi":"10.24252/aldev.v5i3.37076","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.37076","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pakai Lahan (HPL) yang telah berakhir dan implikasi hukumnya terhadap pemilik hak yang terlibat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif menggunakan pendekatan kasuistik (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan peraturan terbaru, berakhirnya perjanjian pemanfaatan tanah akan mengakibatkan pencabutan HGB di atas HPL, sesuai dengan Pasal 46 huruf (b) PP Nomor 18 Tahun 2021. Kedua, studi kasus menunjukkan kesepakatan pemegang HPL (Pemerintah Kota Makassar) dan pemegang HGB untuk mengakhiri perjanjian pemanfaatan tanah di Terminal Regional Daya. Ini berimplikasi pada pengembalian aset kepada pemilik HPL dan berakhirnya Hak Guna Bangunan di Terminal Regional Daya, termasuk kios milik pihak ketiga. Ketiga, perlindungan hukum bagi pemilik kios dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau melalui Badan Peradilan. Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135087117","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Parkir yang Mengandung Klausula Eksonerasi 包含Eksonerasi条款的停车协议中的消费者法律保护
Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2023-11-11 DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22055
Alifiah Muthmainnah, Abd. Rais Asmar
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Parkir yang Mengandung Klausula Eksonerasi","authors":"Alifiah Muthmainnah, Abd. Rais Asmar","doi":"10.24252/aldev.v5i3.22055","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.22055","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pertanggungjawaban pengelola parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen parkir terkait pelanggaran klausula tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Library Research (Penelitian Hukum Normatif) dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui riset pustaka dari berbagai sumber, seperti buku, pendapat ahli hukum, koran, majalah, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola parkir harus tetap bertanggungjawab atas hilangnya barang/kendaraan yang diparkir di tempatnya, tidak dapat mengacu pada klausula eksonerasi. Pengelola parkir diwajibkan menyesuaikan klausula baku agar sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan tidak boleh melepaskan tanggung jawab secara mutlak. Jika konsumen mengalami kerusakan atau kehilangan barang/kendaraan di tempat parkir yang menggunakan klausula eksonerasi, konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi. Upaya yang dapat dilakukan melibatkan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi).","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"22 12","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135086983","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Problematika Delik Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 印度尼西亚腐败犯罪中的司法障碍
Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2023-11-11 DOI: 10.24252/aldev.v5i3.37894
Orin Gusta Andini, Lisa Aprillia Gusreyna, Rika Erawaty, Surya Eriansyah
{"title":"Problematika Delik Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia","authors":"Orin Gusta Andini, Lisa Aprillia Gusreyna, Rika Erawaty, Surya Eriansyah","doi":"10.24252/aldev.v5i3.37894","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.37894","url":null,"abstract":"Penelitian ini akan mengaji tentang bagaimana peluang dan tantangan dalam penerapan delik obstruction of justice. Keberadaan obstruction of justice juga terdapat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltiian normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menemukan bahwa d memunculkan kerancuan dalam penerapannya dikarenakan ketidakjelasan rumusan unsur pasal. Khususnya dalam frasa sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung sehingga problematik dalam penerapannya. Sebagai jalan keluar dari problematik penerapannya, maka delik Obstruction of Justice perlu direvisi sehingga dapat dirumuskan dengan jelas dan memenuhi kaidah asas legalitas dimana dalam pengaturan hukum pidana harus memenuhi ketentuas lex certa dan lex stricta.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135086982","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur 虐待未成年人罪
Alauddin Law Development Journal Pub Date : 2023-11-11 DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22180
Indah Purnama Sari, None Hamsir
{"title":"Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur","authors":"Indah Purnama Sari, None Hamsir","doi":"10.24252/aldev.v5i3.22180","DOIUrl":"https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.22180","url":null,"abstract":"Pokok masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana Pencabulan anak di bawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkep, khususnya di Pengadilan Negeri Pangkep sebagai instansi yang terkait dengan perkara ini. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang bersumber dari data primer dan sekunder. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif yang mengelola data dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Pangkep sebagai sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencabulan anak sesuai dengan Pasal 82 Ayat (2) yang didasarkan pada bukti persidangan, dan 2) Putusan majelis hakim tidak rinci dalam latar belakang pertimbangan subjektif, lebih cenderung pada pertimbangan yuridis, namun sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan terdakwa.","PeriodicalId":202916,"journal":{"name":"Alauddin Law Development Journal","volume":"24 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135087115","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
首页 上一页 下一页 尾页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：481959085
Book学术官方微信