Jurnal Gagasan Hukum最新文献

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGOBAT TRADISIONAL AKIBAT KELALAIANNYA DALAM PELAYANAN PASIEN","authors":"Candra Suwito, Fitria Nelda, Welli Zulfikar","doi":"10.31849/jgh.v2i02.8557","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8557","url":null,"abstract":"Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam upaya untuk mendapatkan kesehatan, seseorang tidak hanya mempercayakan kepada jasa kesehatan medis seperti dokter tetapi masih banyak mempercayakan kesembuhan dari penyakitnya kepada pengobatan tradisonal seperti dukun, tabib, dan lain sebagainya. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2008, angka kesakitan penduduk secara nasional sebesar 33,24%. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap pengobatan tradisional ini tinggi. Hasil Pembahasannya bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengobat tradisional yang mengakibatkan luka berat atau kematian hingga saat ini masih diatur dengan KUHP, yaitu pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP jo. 361 KUHP. \u0000Health is a human right and one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In an effort to obtain health, one does not only entrust medical health services such as However, many doctors still entrust healing from their illness to traditional treatments such as shamans, healers, and so on. This research method is a juridical normative legal research method. With data collection techniques sourced from literature studies related to this research. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia stated that in 2008, the national population morbidity rate was 33.24%. This shows that the public's interest in this traditional medicine is high. The result of the discussion is that the form of criminal liability for negligence of traditional healers resulting in serious injury or death is still regulated by the Criminal Code, namely Article 359 of the Criminal Code and Article 360 ​​of the Criminal Code jo. 361 of the Criminal Code. \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131297382","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KONTRAK","authors":"Nurmantias Nurmantias","doi":"10.31849/jgh.v2i02.8556","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8556","url":null,"abstract":"Berbagai macam kasus yang terjadi seperti Pembatalan kontrak sepihak antara Pemerintah dengan beberapa Rekanan Kontraktor, Perusahaan dengan pekerja adanya terjadi Penyalahgunaan Keadaan terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak yang menimbulkan persengketaan, Aspek Hukum yang ditimbulkan harus diselesaikan secara Yuridis di Pengadilan Negeri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum hukum terhadap penyalahgunaan keadaan terhadap pembatalan kontrak secara sepihak. Metode penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah bahwa perjanjian harus dilakasanakan dengan iktikad baik, jika berupa kontrak standar atau baku maka para pihak yang terikat perjanjian kontrak perlu memahami isi perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak. Masih adanya penyimpangan terhadap perjanjian kontrak yang sudah disepakati dimana dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pihak penyedia barang dan jasa wanprestasi dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan, akibat hukumnya Pasal 1365 menunjukan kekuasaan dan tidak adanya iktikad baik. Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata. \u0000Various kinds of cases that occur such as unilateral contract cancellations between the Government and several Contractor Partners, the Company and workers, there is an Abuse of Circumstances against the Unilateral Contract Cancellation which causes a dispute, the Legal Aspects that arise must be resolved Juridically in the District Court. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of abuse of circumstances against unilateral contract cancellation. The method of writing this research is normative legal research. The results of the study are that the agreement must be carried out in good faith, if it is in the form of a standard or standard contract then the parties who are bound by the contract agreement need to understand the contents of the agreement that has been agreed upon by the parties. There are still deviations from the contract agreement that has been agreed where in the implementation of the agreement for the procurement of goods and services the provider of goods and services defaults due to abuse of circumstances, as a result of the law Article 1365 shows power and lack of good faith. Based on Article 1266 of the Civil Code and based on Article 1267 of the Civil Code","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129337483","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PRINSIP KESAMAAN KEDUDUKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA","authors":"H. Hasan","doi":"10.31849/jgh.v2i01.8235","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8235","url":null,"abstract":"Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normati, bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan tentang pertentangan norma antara Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Perpajakan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pihak, posisi Fiskus sebagai “negara” memiliki kekuasaan (absolute power) untuk menghitung, menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dan membuat keputusan atas permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Merujuk kepada Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, tidak mencerminkan prinsip Kesamaan Kedudukan Hukum (Wajib Pajak/warga negara dengan Fiskus dalam upaya memperoleh keadilan), ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut merupakan suatu barier terhadap warga negara yang ingin mencari keadilan. Bentuk ideal hubungan hukum Wajib Pajak dan Fiskus adalah dengan memberikan kesamaan terkait dengan punishment dan reward bagi para pihak, kesalahan perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak tidak selalu disebabkan atas kesalahan pihak Wajib Pajak akan tetapi Fiskus secara jabatan juga dapat melakukan kesalahan baik secara sengaja ataupun tidak dalam menetapkan besaran pajak. \u0000The type of research used in this research is normative juridical, descriptive analytic, which explains the conflicting norms between Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Tax Procedures and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Taxation does not provide fair legal certainty for the parties, the position of Fiskus as a \"state\" has absolute power to calculate, determine the amount of tax that must be paid by Taxpayers and make decisions on objection requests. submitted by the Taxpayer. Referring to Article 25 paragraph (9) and Article 27 paragraph (5d) of Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions on Tax Procedures, it does not reflect the principle of Equality of Legal Position (Taxpayer/citizen with Fiskus in an effort to obtain justice), the provisions This is contrary to Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this article is a barrier against citizens who want to seek justice. The ideal form of legal relationship between taxpayers and tax authorities is to provide equality related to punishment and reward for the parties, errors in calculating the amount of tax that must be paid by taxpayers are not always caused by the taxpayer's fault, but the tax authorities in office can also make mistakes both physically and mentally. intentionally or not in determining the amount of tax.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"215 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132453265","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENERBANGAN DI INDONESIA","authors":"Mega Waty","doi":"10.31849/jgh.v2i01.8234","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8234","url":null,"abstract":"Pasal 4 butir (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Hak Konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Faktanya masih ada konsumen yang belum mendapatkan haknya seperti yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan di indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap maskapai penerbangan yang tidak melindungi konsumen. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan di Indonesia, tidak maksimal dikarenakan belum efektifnya sistim perlindungan konsumen yang meliputi ganti rugi terhadap barang kehilangan, kerusakan dan keterlambatan penerbangan. Akibat hukum terhadap maskapai penerbangan yang tidak melindungi konsumen, dapat dilaksanakan melalui peradilan (Litigasi) dan diluar pengadilan (non-litigasi), sesuai dengan pelaksanaan perundang-undangan yang ada akan tetapi belum optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. \u0000Article 4 point (c) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection on Consumer Rights to obtain the right to correct, clear, and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services. The fact is that there are still consumers who have not yet received their rights as regulated by law. This study aims to determine and analyze the legal protection of aviation consumers in Indonesia, and to find out how the legal consequences for airlines that do not protect consumers. This type of research is normative legal research. The results of the study show that legal protection for aviation consumers in Indonesia is not optimal due to the ineffectiveness of the consumer protection system which includes compensation for lost goods, damage and flight delays. The legal consequences for airlines that do not protect consumers can be carried out through court (litigation) and out of court (non-litigation), in accordance with the implementation of existing laws but not yet optimal in accordance with the mandate of Law Number 8 of 1999 concerning Protection Consumer","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115424361","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU","authors":"Olivia Anggie Johar, Fahmi Fahmi, Dani Marsadi","doi":"10.31849/jgh.v2i01.8232","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8232","url":null,"abstract":"Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya untuk pelaku masih ad hambatan. Faktor-faktor penghambat yang timbul penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain secara ekternal dan internal . Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat yang timbul pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru bisa dilakukan dengan Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak.  Menjalin Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Memberikan kesadaran hukum pada masyarakat bahwa masa depan anak-anak cerah jangan rusak dengan menjadikan mereka pelaku Narkotika, sebagai anggota masyarakat dan anak-anak merupakan masa depan bangsa kita wajib untuk membantu mereka untuk sadar dan jera agar tidak melakukannya lagi dengan memberikan kesempatan dengan mempertanggungjawabkan yang dilakukan dengan menerima pembinaan, bimbingan dan lain-lain. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. \u0000The application of sanctions against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court Legal Area, especially for perpetrators, still has obstacles. The inhibiting factors that arise from the application of sanctions against perpetrators of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court are externally and internally. Efforts to overcome the inhibiting factors that arise in the application of sanctions against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court can be done by drawing up a work plan and maximizing the performance of each investigator in handling child cases. Establish Intensive Communication with Other Law Enforcement Officials. Conducting Socialization on Diversion in the Community. Making an Agreement on Supervision of the Implementation of the Results of the Diversion Agreement Providing legal awareness to the community that the bright future of children should not be damaged by making them narcotics offenders, as members of the community and children are the future of our nation. do it again by providing opportunities to account for what is done by receiving coaching, guidance and others. The research used is sociological law research.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126509903","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KONSEP PERLINDUNGAN PACU JALUR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI","authors":"Adi Tiaraputri, Ledy Diana","doi":"10.31849/jgh.v2i01.8227","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8227","url":null,"abstract":"Pacu jalur merupakan salah satu tradisi dari Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Pacu jalur juga termasuk dalam ruang lingkup kebudayaan. Untuk ada kelestarian kebudayaan tentunya harus ada perlindungan terhadap kebudyaan tersebut. Tulisan ini mengkali terkat konsep perlindungan yang dapat diberikan pada tradisi pacu jalur. Metode penelitian dalam tulisan ini melalui pendekatan yuridis normatif.  Dalam tulisan ini mengkaji konsep perlindungan untuk pacu jalur dapat melalui perlindungan warisan budaya tak benda dan kekayaan intelektual komunal. \u0000Pacu Jalur is one of the traditions of Kuantan Singingi Regency, Riau Province. Pacu jalur is also included in the scope of culture. For there to be preservation of culture, of course, there must be protection of that culture. This paper examines the concept of protection that can be given to the tradition of racing lanes. The research method in this paper is through a normative juridical approach. In this paper, we examine the concept of protection for the runway through the protection of intangible cultural heritage and communal intellectual property.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125708719","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH INCRAHT)","authors":"Ahmad Hussein","doi":"10.31849/jgh.v2i01.8237","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8237","url":null,"abstract":"Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjiakan. Namun dalam jual beli khususnya rumah pembeli sering kali dirugikan oleh pihak penjual karena ketidaksesuaian kondisi rumah yang telah dijanjiakn. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindugan terhadap konsumen dalam Perjanjian pengikatan jual beli perumahan dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap pengikatan jual beli perumahan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian penulis menerapkan metode berpikir induktif, diketahui bahwa perlindugan terhadap konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan belum terealisasikan dengan baik karena sebagaimana dijelaskan bahwa sarana perumahan, dan permukiman, maka pihak yang membangun perumahan tersebut wajib menyediakan tempat penyediaan sarana dan prasarana terhadap perumahan. Akibat hukum terhadap pengikatan jual beli perumahan, warga perumahan tersebut dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat pelaku usaha dan sekaligus melaporkan pengembang perumahan secara pidana ke Pengadilan. \u0000Sale and purchase is an agreement in which one party (the seller) reminds himself to surrender an object, and the other party (the buyer) pays for the promised property. However, in buying and selling, especially houses, buyers are often harmed by the seller because of the incompatibility of the condition of the house that has been promised. The purpose of this study is to analyze consumer protection in the housing sale and purchase binding agreement and to analyze the legal consequences of the housing sale and purchase agreement. The method used is normative legal research. The results of the research the author applies the inductive thinking method, it is known that the protection of consumers in the housing sale and purchase binding agreement has not been realized properly because as explained that housing and settlement facilities, the party who builds the housing is obliged to provide a place to provide facilities and infrastructure for housing. The legal consequences of binding the sale and purchase of housing, residents of these housing estates can take legal action by suing business actors and at the same time reporting the housing developer criminally to the Court.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130806814","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ITIKAD BAIK PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN","authors":"Roby Dadhan Marganti Ritonga","doi":"10.31849/jgh.v2i01.8236","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8236","url":null,"abstract":"Itikad baik bagi  pelaku usaha dalam  menjalankan usahanya dimaksudkan  agar konsumen didalam menggunakan barang-barang yang dibeli mendapat suatu tindakan perlindungan sebagaimana juga yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun yang terjadi adalah bahwa itikad baik pelaku usaha tidak berjalan sebagai mana mestinya, yaitu tidak adanya keseimbangan antara itikad baik pelaku usaha dan  perlindungan konsumen yang di dapat oleh konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis itikad baik terhadap pelaku usaha dan menganalisis akibat hukum pelaku  usaha yang tidak beritikad baik kepada konsumen berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap promosi yang tidak benar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya terdapat dalam Pasal 7 menyatakan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, benar dan tidak menyesatkan konsumen, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.Serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen \u0000Good faith for business actors in carrying out their business is intended so that consumers in using the purchased goods receive a protective measure as also stated in the Consumer Protection Act. However, what happens is that the good faith of business actors does not work as it should, namely there is no balance between the good faith of business actors and consumer protection that is obtained by consumers. The purpose of the study is to analyze the good faith of business actors and to analyze the legal consequences of business actors who do not have good intentions towards consumers based on Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. This research method is normative legal research. The results of this study are the responsibility of business actors for improper promotions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) especially contained in Article 7 stating that business actors are obliged to provide correct, clear and honest information, correct and not misleading consumers. , so as not to cause harm to consumers. As well as legal consequences for business actors who violate will be subject to sanctions in accordance with the provisions of Article 60 and Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123363206","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945","authors":"Alwan Fadhil","doi":"10.31849/jgh.v2i01.8238","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8238","url":null,"abstract":"Amandemen  terhadap UUD 1945 yang telah dilalui empat tahap, mengakibatkan evolusi dari Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia. Evolusi tersebut  bisa berakibat fatal, yaitu dengan terbukanya peluang bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Naturalisasi menuju Kursi Lembaga Kepresidenan, yang akan mengakibatkan tersingkirnya “Orang Indonesia Asli (Bumi Putra)” dari panggung politik di Negeri ini.  Sedangkan Pasal 6 UUD 1945 dan selanjutnya berevolusi pasca beberapa tahapan amandemen hingga saat ini disebut dengan UUD NRI Tahun 1945 telah mengaturnya. Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis proses Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia,  serta menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar ( UUD ) 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, dan idealnya persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia. Metode penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil penelitiann ini adalah bahwa secara redaksional kata demi kata dalam Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 secara substansial hanya mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden hanyalah seorang WNI dari kelahirannya menuju kursi kepresidenan di Republik Indonesia. \u0000The amendments to the 1945 Constitution which have been passed through four stages have resulted in the evolution of the Requirements for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates in Indonesia. This evolution can have fatal consequences, namely by opening up opportunities for Naturalized Indonesian Citizens (WNI) to become the Chair of the Presidential Institution, which will result in the elimination of \"Original Indonesians (Bumi Putra)\" from the political stage in this country. Meanwhile, Article 6 of the 1945 Constitution and its subsequent evolution after several stages of amendment until now referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has regulated it. This study aims to analyze the process of Requirements for Presidential and Vice-Presidential Candidates in Indonesia, as well as analyze the amendments to the 1945 Constitution (UUD) before and after the Amendment, and ideally the requirements for Presidential and Vice-Presidential Candidates in Indonesia. This research method is normative law. The results of this study are that word for word editorial in Article 6 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia substantially only requires that the presidential and vice-presidential candidates are only Indonesian citizens from birth to the presidency in the Republic of Indonesia","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131857894","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN MAKANAN DI INDONESIA","authors":"R. Purnamasari, Solihan Solihan, Viyola Azzahra","doi":"10.31849/jgh.v1i02.7696","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7696","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000  \u0000Efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025 tersebut didasarkan apabila pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan produk makanan yang mengandung bahan kimia serta membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, maka pelaku usaha/produsen melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bertujuan untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025. Faktor hukumnya, yaitu lemahnya sanksi terhadap pelanggarnya, proses penanganan masalah berbelit-belit, kurang profesionalnya para aparatur penegak hukum dan kurangnya koordinasi antar penegak hukum. Tanggung jawab pidana produsen terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat makanan berbahaya yang diproduksi, dipasarkan, ditawarkan dan diperdagangkannya, secara yuridis, dalam konsepsi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. \u0000  \u0000 \u0000THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON FOOD MANUFACTURERS IN INDONESIA \u0000  \u0000Abstract \u0000  \u0000The effectiveness of law enforcement against dangerous food producers towards Healthy Indonesia 2025 is based on if business actors produce and trade food products that contain chemicals and endanger the health and safety of consumers, then the business actor/producer violates Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law No. Law Number 18 of 2012 concerning Food, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is a normative legal research that aims to determine the factors that influence the effectiveness of law enforcement against producers of dangerous food towards Healthy Indonesia 2025. The legal factors are the weakness of sanctions against violators, the process of handling problems is complicated, the lack of professionalism of law enforcement officials and the lack of coordination between law enforcement. The producer's criminal responsibility for the loss suffered by the consumer due to the dangerous food produced, marketed, offered and traded, legally, in the conception of the Consumer Protection Act and other relevant laws and regulations. \u0000  \u0000Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Food Producers","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125564244","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}