Jurnal Gagasan Hukum最新文献

{"title":"DIKOTOMI PIDANA MATI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM","authors":"M. Afif","doi":"10.31849/jgh.v3i01.7500","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7500","url":null,"abstract":"Eksekusi hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dilakukan dengan cara hukuman mati, yang berarti bahwa eksekusi hukuman mati tidak dilakukan di depan orang banyak atau tidak dipublikasikan. Dalam hukum pidana Islam, dieksekusi dengan cara dipenggal, dilempar dengan batu (Rajam) dan dieksekusi di depan umum, artinya eksekusi hukuman mati disaksikan oleh publik. Jenis penelitian merupakan penelitian normative.Pokok bahasan dari artikel ini adalah bagaimana eksekusi hukuman mati memberikan efek jera bagi masyarakat? karena salah satu tujuan hukuman mati adalah memberikan efek jera kepada seseorang / masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Tidak ada perbedaan antara eksekusi hukuman mati dilihat dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam, pada dasarnya kedua tindak pidana tersebut sama-sama memberikan efek jera berupa ketakutan kepada publik untuk melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum. Perbedaan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, hanya dalam hal prosedur eksekusi. \u0000Abstract \u0000The execution of the death penalty in Indonesian positive law is carried out by means of a death shot, meaning that the execution of the death penalty is not carried out in front of a crowd or unpublished. In Islamic criminal law, the execution is executed by beheaded, thrown with stone (Rajam) and the execution is executed in front of the public, meaning that the execution of capital punishment is witnessed by the public. this type of research is normative research. The subject matter of this article is how the execution of capital punishment theoretically gives more deterrent effect to society? because one of the objectives of criminalizing, especially capital punishment is to give deterrent effect to a person / society in order not to commit a crime / crime. The execution of the death penalty between two criminal sides namely the positive crime of Indonesia and Islamic crime, basically the two criminal act equally give a deterrent effect in the form of fear to the public to commit a crime or a crime that violates the law. It's just possible to see the difference between positive criminal Indonesia and Islamic crime in terms of the procedure of execution execution. \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121440337","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA","authors":"Fahmi Fahmi, Rai Iqsandri, Rizana Rizana","doi":"10.31849/jgh.v3i01.7501","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7501","url":null,"abstract":"Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas mengenai keterkaitan antara hukum dengan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika di Pekanbaru belum tercapai karena masih ada anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pekanbaru adalah belum sepenuhnya dilakukan diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, belum memberikan perlindungan hukum dan memberi hak-hak anak dikarenakan fasilitas yang belum memadai. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengatasi perlindungan hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Pekanbaru memaksimalkan kinerja jumlah personil yang terbatas, memaksimalkan sarana dan prasarana dari P2TP2A (Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). \u0000Abstract \u0000Narcotics abuse is currently not only done by adults, but narcotics abuse is also carried out by children who are still underage. This type of research is a sociological legal research that discusses the relationship between law and society. Legal protection for children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Pekanbaru has not been achieved because there are still children who abuse narcotics. The obstacles in the legal protection of children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Pekanbaru are that diversion has not been fully carried out against children who abuse narcotics, has not provided legal protection and provided children's rights due to inadequate facilities. Efforts to overcome obstacles in overcoming legal protection for children in narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics in Pekanbaru maximize the performance of a limited number of personnel, maximizing the facilities and infrastructure of P2TP2A (Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children). \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130142573","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TAFSIR YURIDIS FILOSOFIS PASAL 56 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN","authors":"Zainul Akmal","doi":"10.31849/jgh.v3i01.7505","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7505","url":null,"abstract":"Pasal 108 junto Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dijadikan alat oleh penegak hukum untuk menangkap dan menghukum pembakar lahan. Sebagian pelaku yang ditangkap dan dihukum adalah petani lokal yang miskin dan masyarakat yang membakar di pekarangan rumahnya. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui¸ arah kebijakan negara terhadap pelarangan membuka lahan dengan cara membakar dan orang atau badan hukum yang dikategorikan sebagai pelaku usaha perkebunan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan. Hasil dari kajian menemukan bahwa, Usaha Perkebunan dilakukan dengan berwawasan lingkungan yang memiliki relevansi dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan pelaku usaha perkebunan yang dilarang membuka lahan dengan cara membakar bukanlah pekebun melainkan perusahaan perkebunan \u0000Abstract \u0000Article 108 junto Article 56 paragraph (1) of Law No. 39 of 2014 on Plantation is used as a tool by law enforcement to arrest and punish arsonists. Some of the perpetrators arrested and convicted were poor local farmers and people who burned in the yard of his house. This journal aims to determine the direction of state policy towards the prohibition of clearing land by burning and people or legal entities categorized as plantation businesses in Article 56 paragraph (1) of the Plantation Law. The results of the study found that, Plantation Business is carried out with environmental insights that have relevance to Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and plantation businesses that are prohibited from clearing land by burning are not planters but plantation companies","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114705346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KARANTINA WILAYAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN","authors":"Desi Sommaliagustina","doi":"10.31849/jgh.v3i01.7497","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7497","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Kemunculan pandemi virus corona di Wuhan, China, pada bulan Desember tahun lalu menjadi ancaman kematian global. Hal ini disebabkan kemampuan virus menyebar dengan cepat dan kemampuannya dalam menimbulkan dampak yang fatal bagi kesehatan. Kekhawatiran akibat dampak yang ditimbulkan virus corona, menyebabkan karantina kesehatan menjadi wacana yang harus segera dilakukan pemerintah Indonesia. Wacana ini berkembang karena termaktub dan tercantum jelas bahwa karantina kesehatan merupakan cara yang efektif memutus mata rantai penyebaran virus di saat terjadi kedaratan bencana seperti wabah virus corona hari ini yang dapat menimbulkan dampak dan kerugian besar bagi negara dan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan mengenai masuk dan keluarnya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia. \u0000  \u0000REGIONAL QUARANTINE BASED ON LAW No. 6 OF 2018 CONCERNING HEALTH QUARANTINE \u0000  \u0000Abstract \u0000The appearance of the Corona virus pandemic in Wuhan, China, in December last year became a threat of global death. This is due to the rapidly spreading virus ability and its ability to inflict a fatal impact on health. Concerns due to the impact caused by Corona virus, cause health quarantine to be a discourse that the government should immediately do. This discourse develops because it is enlisted and clearly stated that health quarantine is an effective way to break the chain of virus spread in the event of catastrophic emergency such as Corona virus outbreak today that can cause substantial impact and loss for the country and Society of Indonesia. In Law No. 6 of 2018 concerning health's infidelity clearly describes the limitations on entrance and discharge of individuals to an area that has been declared the source of the plague, including also regulating the presence of orders for isolation, territorial quarantine, vaccination, etc. to stop the spread of the outbreak in Indonesia. \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133945082","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELAKSANAAN TRANSAKSI AKAD JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU","authors":"Muhammad Azani, H. Basri, Dewi Nurjannah Nasution","doi":"10.31849/jgh.v3i01.7499","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499","url":null,"abstract":"Akad jual beli adalah suatu pertukaran (exchanging) antara suatu komoditas dengan uang atau antara komoditas dan komoditas lain.Dimana tulisan ini memaparkan tentang apa itu jual beli, Rukun dan syarat akad jual beli dalam Kompilasi hukum ekonomi Islam yang didalamnya ada beberapa ketentuan dalam pelaksanaan jual beli.  Kemudian ada hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad jual beli yang di dalamnnya mengatur hak yang dilakukan setelah akad jual beli lalu ada jual beli yang dilakukan oleh orang pailit dan sakit keras yang mengatur  ketentuan jual beli bagi orang yang sedang pailit dan sakit keras, lalu memuat  juga informasi singkat tentang konsep yang ada dalam jual beli dan di akhir makalah memuat kesimpulan atau penutup tentang rumusan masalah dari makalah ini. \u0000Abstract \u0000Sale and purchase agreement is an exchange (exchanging) between a commodity with money or between commodities and other commodities. Where this paper describes what is buying and selling, Pillars and terms of sale and purchase agreement in the Compilation of Islamic economic law in which there are several provisions in selling buy. Then there are rights relating to prices and goods after the sale and purchase agreement which regulates the rights carried out after the sale and purchase agreement and then there is a sale and purchase carried out by a bankrupt and seriously ill person who governs the terms of sale and purchase for people who are bankrupt and seriously ill, then includes also brief information about the concepts that exist in the sale and purchase and at the end of the paper contains conclusions or conclusions about the formulation of the problem of this paper. \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115476298","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEWAJIBAN REKLAMASI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI RIAU","authors":"A. Joni","doi":"10.31849/jgh.v2i02.8559","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8559","url":null,"abstract":"Pemegang izin usaha pertambangan yang ada di provinsi riau tidak melaksanakan kewjibannya untuk mereklamasi pasca tambang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Tujuan Penelitian adalah Untuk Menganalisis Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau. Jenis penelitian adalah penelitian hukum Sosiologis. Implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi riau tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan. \u0000license holders in Riau Province do not carry out their obligations to post-mining reclamation in accordance with Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The purpose of the study was to analyze the implementation of the obligation of the holder of a mining business license (IUP) to post-mining reclamation based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in Riau Province. The type of research is Sociological law research. The implementation of laws and regulations regarding coal mine reclamation has not been implemented properly. This is due to the choice of reclamation obligations that result in forest loss. The Riau Provincial Government has not made efforts to improve regulations, including the weak supervision of coal mining companies. The practice of reclamation as an obligation is not carried out properly and occurs in almost all districts/cities that have coal mining areas in forest area. \u0000 ","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133663034","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KLAUSULA BAKU DALAM SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN","authors":"Melisa Aquaria Putri S","doi":"10.31849/jgh.v2i02.8553","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8553","url":null,"abstract":"Perjanjian konsumen pada dasarnya dibuat guna memenuhi kebutuhan konsumen dengan jumlah yang tinggi, maka untuk mempermudah pelaku usaha perjanjian konsumen dicetak secara masal dengan klausula baku yang ditetapkan sepihak. Namun kewenangan sepihak ini berpotensi disalahgunakan pelaku usaha dengan mencantumkan klausula baku yang dilarang. Klausula baku yang dilarang menurut UUPK adalah klausula yang berisikan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausula baku dalam suatu perjanjian serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Klausula baku yang dilarang merupakan klausula dalam perjanjian baku yang berisikan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. pengalihan tanggung jawab tersebut telah diatur larangan pencantumannya melalui Pasal 18 Ayat (1) UUPK. Kemudian terhadap perjanjian yang dipastikan menggunakan klausula baku yang dilarang maka akibat hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal Ayat (3) UUPK adalah batal demi hukum. \u0000Consumer agreements are basically made to meet the needs of consumers in high numbers, so to make it easier for business actors, consumer agreements are printed en masse with standard clauses set unilaterally. However, this unilateral authority has the potential to be misused by business actors by including standard clauses that are prohibited. Standard clauses that are prohibited under UUPK are clauses that contain the release of the responsibility of business actors to consumers. This study aims to analyze the standard clauses in an agreement and their legal consequences based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This type of research is normative legal research. The result of this research is that the standard clause that is prohibited is a clause in the standard agreement which contains the transfer of responsibility for business actors. the transfer of responsibility has been regulated by the prohibition of its inclusion in Article 18 Paragraph (1) of the UUPK. Then, for agreements that are confirmed to use standard clauses that are prohibited, the legal consequences as stipulated in Article Paragraph (3) of the UUPK are null and void","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127901559","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH PERTANIAN YANG BERDOMISILI DI LUAR KECAMATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 41 TAHUN 1964 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI RUGI","authors":"Natashia Natashia","doi":"10.31849/jgh.v2i02.8560","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8560","url":null,"abstract":"Kepemilikan tanah pertanian secara absentee dapat terjadinya karena adanya jual-beli tanah dan pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah, dan bagaimanakah idealnya perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian tidak memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah, karena di dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah wajib memindahkan kepemilikan tanahnya kepada orang lain sesuai ketetuan yang telah ditetapkan. \u0000Absentee ownership of agricultural land can occur because of the sale and purchase of land and inheritance. This study aims to find out how legal protection is for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located based on government regulation Number 41 of 1964 concerning the Implementation of Land Division, and how ideally is the legal protection for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located. The method used is normative legal research. In this study the data were analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it is known that legal protection for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located based on Government Regulation Number 41 of 1964 concerning the Implementation of Distribution does not provide protection to land owners, because the Government Regulation states that agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district The place where the land is located is obliged to transfer the ownership of the land to another person in accordance with the provisions that have been determined.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"2005 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121008743","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN MAKANAN BERBAHAYA MENUJU INDONESIA SEHAT 2025","authors":"Maggie Stella Hung","doi":"10.31849/jgh.v2i02.8558","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8558","url":null,"abstract":"Makanan berbahaya akan menghambat tercapainya kesehatan masyarakat. Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025 ditinjau melalui sistem keamanan makanan di Indonesia dan efektivitas penegakan hukum bagi produsen makanan berbahaya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah normatif yuridis. Hasil pembahasan dan Kesimpulan adalah bahwa faktor internal dan eksternal ditemukan berperan dalam banyaknya produsen makanan berbahaya di Indonesia, namun pengendalian oleh BPOM tampak meningkat setiap tahunnya. Alhasil, produk pangan Indonesia diharapkan mampu mencapai target Indonesia Sehat 2025 dan bersaing di pasar internasional, serta meningkatkan perekonomian Indonesia. \u0000Dangerous foods will hinder the achievement of public health. The analysis of the effectiveness of law enforcement against hazardous food producers towards Healthy Indonesia 2025 is reviewed through the food safety system in Indonesia and the effectiveness of law enforcement for hazardous food producers. The method used in writing this article is juridical normative. The results of the discussion and conclusion are that internal and external factors are found to play a role in the number of dangerous food producers in Indonesia, but control by BPOM seems to increase every year. As a result, Indonesian food products are expected to be able to achieve the target of Healthy Indonesia 2025 and compete in the international market, as well as improve the Indonesian economy.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125224385","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KONSEP KONTRAK BAKU DALAM KEGIATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN","authors":"Torang Panjaitan","doi":"10.31849/jgh.v2i02.8555","DOIUrl":"https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8555","url":null,"abstract":"Bentuk perilaku bisnis yang kerap kali dipergunakan oleh pelaku usaha adalah dengan mempergunakan perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian standar, berupa suatu perjanjian yang sebelumnya oleh pihak pelaku usaha telah menentukan secara sepihak muatan isinya dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak konsumen. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan akibat hukum dari konsep kontrak baku dalam kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan. Metode penelitian jenis penelitian hukum normatif, penelitian terhadap bahan kepustakaan  yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Hasil penilitian ini bahwa pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam membuat kontrak baku terdapat pelepasan tanggung jawab dari pelaku usaha disebabkan adanya klausula eksonerasi di dalam kontrak baku tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dihubungkan dengan keabsahan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi yang menimbulkan akibat hukumnya kontrak baku batal demi hukum. \u0000The form of business behavior that is often used by business actors is to use a standard agreement/standard contract/standard agreement, in the form of an agreement that previously by the business actor has unilaterally determined the content of its contents with the intention of being used repeatedly in relation to the consumer. . The purpose of this research is to analyze and find the legal consequences of the concept of standard contracts in the business activities of consumer finance institutions based on Law Number 8 of 1999 concerning Protection. The research method is normative legal research, research on library materials that are relevant to the problems to be analyzed. The result of this research is that the consumer financing institution business actor in making the standard contract there is a release of responsibility from the business actor due to the exoneration clause in the standard contract which is contrary to the provisions of Article 18 of the Consumer Protection Law and is related to the validity of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code, so that the conditions for the validity of the agreement are not fulfilled which results in the legal consequences of the standard contract being null and void.","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"85 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132171117","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}