UNES Law Review最新文献

{"title":"PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT","authors":"Iyah Faniyah, Fahmiron Fahmiron, Romi Satriadi","doi":"10.31933/unesrev.v5i4.512","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.512","url":null,"abstract":"Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp dan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menerapkan unsur memberatkan pidana yaitu Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut dikarenakan para korban pencabulan ini masih di bawah umur serta perbuatan ini telah memenuhi kualifikasi serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/Pn.Pdp adalah pertimbangan yuridis perbuatan terdakwa yang unsur-unsurnya yaitu unsur setiap orang dan unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada putusan Nomor 61/Pid.Sus/ 2020/Pn.Pdp dengan pertimbangan yuridis yang sama namun dikaitkan dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yaitu unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115837359","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KRITERIA UNTUK MENENENTUKAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"Iwan Kurniawan","doi":"10.31933/unesrev.v5i3.444","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.444","url":null,"abstract":"Proses peradilan tindak pidana korupsi yang berlangsung di beberapa pengadilan tipikor, memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu (perseorangan) melainkan juga oleh korporasi. Dalam beberapa putusan perkara korupsi, indikasi tersebut bahkan tersurat pada pernyataan bahwa kerugian negara dalam kasus tersebut dinikmati oleh korporasi, sehingga korporasilah yang seharusnya dihukum untuk mengganti kerugian negara tersebut (putusan perkara IM2 dan Asian Agri). Namun praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini, mencatat hanya sedikit kasus dimana korporasi diadili dan kemudian dihukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yaitu perkara PT. Giri Jaladhi Wana di PN Banjarmasin dan perkara PT NKE di Pengadilan Tipikor Jakarta. Padahal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai salah satu upaya luar biasa. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kelemahan pada subtansi hukum, yaitu tidak jelasnya indikator menentukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, serta menentukan pihak yang dipertanggungjawabkan. Kelemahan pada subtansi hukum, menjadi salah satu faktor penyebab jarangnya diterapkan pertanggungjawaban pidana korupsi pada korporasi, disamping faktor pada struktur hukum dan budaya hukum internal. Penegak hukum belum memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan batasan-batasan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi, sebagai bagian dari upaya percepatan pemberantasan korupsi. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Pemberantasan Pencucian Uang dapat dijadikan model dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi. Proses peradilan terhadap individu dan korporasi dilakukan sekaligus dalam satu berkas. Ini disebabkan terbuktinya perbuatan pelaku sekaligus juga membuktikan perbuatan korporasi, karena korporasi bertindak melalui pengurusnya. Model ini tidak hanya akan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, tapi juga menghindari humiliation ganda pada pelaku individu, karena harus mewakili korporasi dalam proses tersebut. Guna meningkatkan penegakan hukum terhadap korporasi korup, perlu dilakukan revisi terhadap UU P-TPK yang dilakukan secara sinergis dengan aturan-aturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, khususnya pengaturan tentang kriteria penentuan tindak pidana dilakukan oleh korporasi, kriteria pertanggungjawaban korporasi, serta alternatif sanksi pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131072480","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN OLEH PENGEMUDI ONLINE DI R.S.U.P M.DJAMIL PADANG","authors":"Yandriza Yandriza, Siska Elvandari","doi":"10.31933/unesrev.v5i3.434","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.434","url":null,"abstract":"Law Number 44 of 2009 states that: a hospital is a health service institution that provides comprehensive individual health services that provide inpatient, outpatient and emergency services. This latest development increasingly shows that the hospital has de facto shifted from a social institution to a business institution. In efforts to provide health services that aim to dignify patients as whole human beings at this time it often occurs because of imperfect laws which often cannot reach reality. It can be seen that several cases were found in various hospitals, due to the economic limitations of the patient. Thus resulting in the patient being unable to complete hospital administration after the patient was declared dead, and this suddenly went viral on various social media, because these online drivers did not come to visit their sick colleagues or to carry out demonstrations, but forced the bodies of children from one of his fellow online drivers who died, who was allegedly made difficult by the hospital, due to economic limitations in the patient's (victim's) family was unable to complete hospital administration.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"317 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124292955","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"INVESTMENT-BASED INSURANCE DISPUTE PREVENTION (UNITLINK) IN INDONESIA","authors":"Wetria Fauzi","doi":"10.31933/unesrev.v5i3.435","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.435","url":null,"abstract":"Investment-based insurance (unitlink) is a hybrid product from insurance companies that is very vulnerable to causing disputes. Innovations in the development of unit-linked investment-based insurance products continue to cause constant polemics, many policyholders are disadvantaged. What efforts can be made in order to prevent the occurrence of such disputes. This research was carried out using a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. Prevention of unitlink insurance disputes is to apply the principle of perfect honesty (Utmost good faith) for both policyholders and insurance agents. and improve the supervisory function of the Financial Services Authority (OJK) in accordance with existing regulations. Integrated supervision for all financial institutions in accordance with unitlink insurance which is a hybrid product of insurance and investment. Coordination between insurance company associations and OJK needs to be improved, so that supervision of insurance companies, in this case insurance agents can be carried out optimally, so as to prevent unit-linked insurance disputes.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126725115","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI HUKUM ADAT SEBAGAI MANIFESTASI HAK ASAL USUL DALAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPAN DAN ANAK DI SUMATERA BARAT","authors":"Yoserwan Yoserwan","doi":"10.31933/unesrev.v5i3.375","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.375","url":null,"abstract":"Women and children are groups that are vulnerable to acts of violence. National and international laws have provided protection for women and children from acts of violence. In addition, customary law as one of the rights of origin also provides protection. In West Sumatra, protection for women and children is provided through customary law contained in the Undang-Undang nan Salapan and in the Petatah Petitih that exist and lives in society. Through the nagari government, protection is provided through the resolution of acts of violence against women and children through customary settlements of acts of violence that are mild in nature. Meanwhile, serious acts of violence are resolved through the criminal justice system. It is necessary to prepare a nagari regulation to provide a legal basis for optimizing legal protection for women and children that is truly in line with the conditions that exist in customary law communities.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"50 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113981945","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI SUBSTANTIF","authors":"D. Gusman","doi":"10.31933/unesrev.v5i3.425","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.425","url":null,"abstract":"Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ayat (1) menyatakan: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” dan Ayat (2) menyatakan:“Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui (a) rapat dengar pendapat umum, (b) kunjungan kerja, (c)  sosialisasi, dan (d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.Mencermati bunyi ketentuan Pasal 96 Ayat (1) dan  Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas, pertanyaan kritisnya, apakah hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis pernah dilakukan oleh lembaga pembentuk hukum (legislatif dan eksekutif) pada saat rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tata cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah adalah melalui Pemerintah daerah menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, Pemerintah daerah mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat, Pemerintah daerah mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pegambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"277 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124462805","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MODEL OMNIBUS LAW DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA","authors":"Alsyam Alsyam, Y. Syofyan","doi":"10.31933/unesrev.v5i3.423","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.423","url":null,"abstract":"In the history of the formation of laws and regulations in Indonesia, the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 Concerning Job Creation, is a product of laws and regulations that used the Omnibus Method for the first time in drafting its laws. The Mechanism for Forming Law Number 11 of 2020 refers to Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation and as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation, these two laws do not regulate the Omnibus Method. Arrangements related to the new Omnibus Method are included in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131443303","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIVITAS PROGRAM QUICK RESPON PATROLI SATSAMAPTA HAYANGKARA TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN","authors":"Dony Rinaldy, Bisma Putra Pratama","doi":"10.31933/unesrev.v5i3.399","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.399","url":null,"abstract":"Pelaksanaan Program Quick Respon (Ketanggap Segeraan) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan adalah dengan cepat menerima laporan warga serta segera menuju lokasi kejahatan, berpatroli ditempat rawan terjadi kejahatan serta melakukan kegiatan patroli dialogis. Jadwal Pelaksanaan Patroli Berdasarkan data Jam kerawanan dengan pembagian 2 regu. Ketika berpatroli petugas menyalakan lampu rotator dan sirine, melakukan patroli Dialogis dengan sambang dan penyuluhan. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Quick Respon (Ketanggap Segeraan) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan adalah secara internal, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara keterampilan komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota polisi. Keterbatasan jumlah personil polisi membuat masyarakat merasa kecewa karena pada saat membutuhkan bantuan Polisi sehubungan adanya persoalan kejahatan menunggu kedatangan Polisi yang cukup lama. kendala kedua adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Secara eksternal kendalanya adalah kurangnya Kerjasama dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang kurang dalam menjaga keamanan di wilayah nya. Efektifitas Pelaksanaan Program Quick Respon (Ketanggap Segeraan) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan Terhadap Terjadinya Kejahatan terlihat dari berbagai pencegahan kejahatan yang dilakukan dapat menurunkan tingkat kejahatan secara nyata dan atau menghilangkan rasa takut akan kejahatan. Rasa takut akan kejahatan hilang karena adanya program Quick respon.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"328 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124299463","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN OLEH UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT","authors":"Neni Vesna Madjid, Indah Monalisa","doi":"10.31933/unesrev.v5i3.401","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.401","url":null,"abstract":"Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Peran utamanya untuk meyakinkan mitra sosial atas kebutuhan untuk mematuhi undang-undang di tempat kerja dan kepentingan bersama melalui langkah-langkah pencegahan dan edukasi, dan jika diperlukan penegakan hukum. Pada Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan wewenang pada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Salah satu bentuk penegakan terhadap perundangan ketenagakerjaan adalah  kepatuhan perusahaan dalam hal Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan. Penelitian ini dilakukan pada UPTD  Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang mana melakukan pengawasan kepada perusahaan terkait kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode pendekatan Yuridis Normatif dan didukung pendekatan Yuridis Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data  sekunder dan primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127414744","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP MENINGKATNYA KEJAHATAN KONVENSIONAL PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL","authors":"Iyah Faniyah, Hendri Yahya","doi":"10.31933/unesrev.v5i3.400","DOIUrl":"https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.400","url":null,"abstract":"Conventional crimes, namely: conventional/national crimes are crimes against life, property and honor that cause both physical and psychological harm, whether committed in ordinary ways or in a new dimension, which occur within the country. The effect of the Covid-19 Pandemic Period on Increasing Conventional Crime in the Legal Area of ​​the West Sumatra Regional Police is the reduction in their moral values ​​and social and economic conditions due to the pandemic. So it is not wrong to say that a person's actions for a reason are interrelated, either directly or indirectly. From a criminological point of view, the increase in crime rates during the pandemic was an action driven by the weakening economy. Criminal cases in West Sumatra that experienced an increase during the Covid-19 Pandemic were cases of Curat, Curas and Curanmor and Begal. Based on sociological theory, the existence of crime during a pandemic occurred due to an imbalance in the structure of society. There are people who are still well off and not a few people who are experiencing difficulties during the Covid-19 pandemic. Conventional Crime Control Efforts During the Covid 19 Pandemic in the Legal Area of ​​the West Sumatra Regional Police are Preemptive Efforts, namely increasing the functions of Bimas (Community Guidance and Counseling), Shabara, as well as precincts related to robbery crimes; The service and service program, namely the KAMTIBMAS (Community Order Security) safari to community leaders and village officials; Community development through Polmas (activating Polmas); and Collaborate with the mass media to convey to the public to always be vigilant against the crime of robbery.","PeriodicalId":193737,"journal":{"name":"UNES Law Review","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131952753","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}