Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam最新文献

{"title":"PERAN KPK DALAM MENGAWAL PENGALOKASIAN DANA BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Ratnia Solihah, Triono Triono","doi":"10.24042/TPS.V16I2.7764","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TPS.V16I2.7764","url":null,"abstract":"AbstractThe Covid-19 outbreak has had an impact on many aspects, including social and economic aspects. One of the government's efforts to overcome these economic and social impacts is through a social assistance program for the affected communities. The provision of social assistance funds in a pandemic situation opens gaps in corruption, where supervision and openness are weak and lacking because speed and wide affordability are prioritized, and are suspected of various irregularities and abuse of authority by irresponsible authorities. For this reason, the KPK as an agency in charge of preventing corruption, plays an active role in overseeing the allocation and use of Covid-19 social assistance funds at the Central and various regions. Through qualitative methods with literature studies, it can be identified and explained that the role of the KPK in overseeing the allocation of social assistance funds during the Covid-19 pandemic can be seen through the prevention, prosecution and education approach which is the implementation of KPK's duties based on Law Number 19 of 2019.Keywords: Role, KPK, Guarding, Allocating, Social AssistanceAbstrakWabah Covid-19 berdampak pada banyak aspek, antara lain pada aspek sosial dan ekonomi. Salah satu upaya pemerintah menanggulangi dampak ekonomi dan sosial tersebut adalah melalui program bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak tersebut. Pemberian dana bansos di situasi pandemi  membuka celah korupsi, dimana pengawasan dan keterbukaan itu menjadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas, serta ditengarai oleh adanya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak berwenang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu KPK sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan tindak korupsi, berperan aktif mengawal pengalokasian dan penggunaan dana bansos Covid-19 di Pusat berbagai daerah. Melalui  metode kualitatif dengan studi literatur, dapat diidentifikasi dan dijelaskan bahwa peran KPK dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 dapat dilihat melalui pendekatan pencegahan, penindakan dan edukasi yang merupakan implementasi tugas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.Kata kunci: Peran, KPK, mengawal, pengalokasian, bantuan sosial","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130036011","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tinjauan Konstruktivisme dan Ashabiyah Ibnu Khaldun Terhadap Uni Eropa","authors":"Hartanto Hartanto","doi":"10.24042/TPS.V16I2.7788","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TPS.V16I2.7788","url":null,"abstract":"                                                    AbstractThis paper tries to review and compare the perspective of constructivism and Ashabiyah. The discussion of this paper includes an explanation of the concepts of constructivism and Ibn Khaldun's asabiyah, the two concepts will also be explained in the case study of the European Union, from the case study it will be seen how the two perspectives have some of the same characters but some are different. Constructivism and Asabiyah in the context of European integration both have unifying factors, but these factors are different if constructivism is an interest in Ashabiyah the factor is a cultural project. Constructivism and asabiyah both lead to a common interest in realizing a social order or political institution, what is different is if in constructivism the actor tries to form an identity that shapes interests by creating a political institution, while according to Asabiyah the actor forms a social solidarity and brotherhood to realize a political institution that accommodates interests. So constructivists emphasize the formation of new identities by actors on the basis of common interests, whereas in Asabiyah there is no emphasis on identity but on making cultural projects that can be accepted by all political institutions.Keywords: Constructivism, Ashabiyah, European Union                                                      AbstrakPaper ini mencoba mereview dan membandingkan perspektif konstruktivisme dan Asabiyah. Pembahasan paper ini meliputi penjelasan tentang konsep kontruktivisme dan asabiyyah Ibnu Khaldun, akan dijelaskan pula dua konsep tersebut dalam studi kasus Uni Eropa, dari studi kasus tersebut akan terlihat bagaimana kedua perspektif tersebut mempunyai beberapa karakter yang sama tetapi ada juga yang berbeda. konstruktivisme dan asabiyyah dalam konteks integrasi Eropa sama-sama mempunyai faktor yang bersifat pemersatu, tetapi faktor tersebut berbeda jika pada konstruktivisme berupa kepentingan pada Ashabiyah faktornya adalah cultural project. Konstruktivisme dan asabiyyah sama-sama mengarah pada sebuah kepentingan bersama dalam mewujudkan sebuah tatanan sosial atau institusi politik, yang berbeda adalah jika pada konstruktivisme aktor berusaha membentuk identitas yang membentuk kepentingan dengan membuat sebuah institusi politik maka asabiyyah aktor membentuk sebuah solidaritas sosial dan persaudaraan untuk mewujudkan sebuah institusi politik yang mengakomodasi kepentingan. Jadi konstruktivis menekankan pada pembentukan identitas baru oleh aktor atas dasar kepentingan yang sama sedangkan dalam asabiyyah tidak ada penekanan pada identitas tetapi pada pembuatan cultural project yang bisa diterima oleh semua institusi politik.Kata Kunci: Konstruktivism, Ashabiyah, Uni Eropa  ","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130958447","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah","authors":"Ridho Al-Hamdi, Diah Riski Hardiana, Nawang Kurniawati","doi":"10.24042/TPS.V16I2.7122","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TPS.V16I2.7122","url":null,"abstract":"Artikel ini mengkaji tentang dinamika pemberlakuan peraturan daerah yang bernuansa Islam pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998. Secara spesifik, kajian ini mencoba menginvestigasi tentang motif politik atas munculnya surat edaran walikota Malang tentang himbauan pelaksanaan shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbitnya surat edaran Walikota Malang tentang himbauan shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang. Selain itu untuk mengetahui informasi tujuan personal Walikota tersebut. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kota Malang diambil sebagai kasus yang akan ditelaah secara lebih mendalam. Wawancara mendalam ( in-depth interview ) dan dokumentasi adalah dua teknik yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data untuk memperkuat analisa dan pembahasan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi Walikota  Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut terdapat dua indikator yang kurang mempengaruhi motif Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut antara lain: riwayat pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu relasi atau pergaulan dan faktor organisasi mempengaruhi motif Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut.","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127808278","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KAJIAN STRATEGIS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA METRO","authors":"Sudarman Mersa 123","doi":"10.24042/tps.v16i2.7715","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/tps.v16i2.7715","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133646406","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PATOLOGI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM BIROKRASI PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH","authors":"M. Mirnawati","doi":"10.24042/TPS.V16I2.7763","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TPS.V16I2.7763","url":null,"abstract":"AbstrakPenyakit birokrasi (Patologi) dalam pelayanan KTP elektronik (KTP-el) lebih sering terjadi pada kecamatan-kecamatan yang letaknya jauh dari ibukota Kabupaten Lampung Tengah yang letaknya paling ujung dari wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Masalah dalam penelitian ini adalah adalah: Bagaimanakah Patologi pengetahuan dan keterampilan dalam birokrasi pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) di Kabupaten Lampung Tengah? Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa: 1) Patologi birokrasi dari tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan adalah petugas perekaman KTP-el kurang profesional dalam bekerja, petugas perekaman KTP-el jika saat menginput data jaringan internet mengalami gangguan signal, petugas perekaman KTP-el menghentikan pekerjaannya sampai signal jaringan internet membaik dan tidak mau mencari solusi lain. Akhirnya pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan pada hari itu harus tertunda dan dikerjakan keesokan harinya. 2) Patologi birokrasi dari rekrutmen pegawai masih tradisional, ini terjadi karena keterbatasan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga tidak mencari tenaga perekaman KTP-el yang menguasai keterampilan informasi telekomunikasi, melainkan merekrut tenaga yang ada dan diberi keterampilan perekaman KTP-el. 3) Patologi birokrasi dari penetapan pegawai tidak objektif, tidak rasional (baik pendidikan, pelatihan, pengalaman, minat dan bakat) adalah kurangnya tenaga operator KTP-el, dimana untuk setiap kecamatan hanya ada satu tenaga operator KTP-el, sehingga saat operator KTP-el tidak masuk karena izin atau sakit tidak ada yang menggantikannya.Kata kunci: Ketrampilan, Birokrasi, Pelayanan","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-01-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128505540","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Feminsme, Keamanan dan Isu Perdagangan Manusia","authors":"Y. Nizmi, Adianto Adianto","doi":"10.24042/TPS.V16I2.7125","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TPS.V16I2.7125","url":null,"abstract":"Abstra ct Human Trafficking grows rapidly as a threat for security. Some questions need to answer such as human trafficking by organized crimes are insecure  for what dan who? Traditional security approach to human trafficking needs analyzes that human trafficking is a threat for state and borders. Feminism approach has priority in security issue from trafficked people and traffickers that victims got intimidation both from organized crimes and states. This research assumes that feminism approach to human trafficking  is important to understand and against this horrible crime. It is not simply says that security approach to human trafficking will be classified into feminism approach, but this research try to describe feminism approach to human trafficking in constructing idea about the necessity gender as an analysis category. As noted that feminisme not only making women exist in security perspectif and gender focus that correlated with abuse of human rights but also significantly study behaviour gender stereotype that used to be existed in gender practices dan created women as victim. Keywords: Security , Feminism Approach, Human Trafficking, Organized Crimes. Perdagangan manusia semakin berkembang dilihat sebagai sebuah ancaman keamanan.  Pertanyaan yang kemudian muncul adalah perdagangan manusia yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir mengancam keamanan apa  dan siapa . Pendekatan keamanan tradisional terhadap perdagangan manusia membutuhkan analisis bahwa  perdagangan manusia  merupakan sebuah ancaman terhadap negara dan kontrol negara atas perbatasan. Analisa feminis mengenai perdagangan manusia  memprioritaskan keamanan dari orang-orang yang diperdagangkan dan dikenal sebagai pelaku dimana korban diancam baik oleh pelaku kejahatan terorganisir  maupun oleh negara. Penelitian ini  berpe ndapat  bahwa pendekatan feminis terhadap perdagangan manusia penting untuk memahami dan melawan kejahatan  ini. Tidak untuk mengatakan, bahwa pendekatan keamanan manusia terhadap perdagangan manusia  akan digolongkan pada pendekatan feminis; namun tulisan ini mencoba untuk memaparkan analisa feminis mengenai perdagangan manusia  membangun perlunya jender sebagai sebuah kategori analisis Sebagaimana dicatat, feminis tidak hanya menjadikan perempuan masuk dalam kerangka keamanan dan fokus jender berhubungan dengan  pelanggaran hak asasi manusia namun juga secara signifikan mempelajari prilaku dimana stereotype jender dulunya hadir dalam praktek-praktek jender dan menjadikan perempuan  sebagai  korban. K ata Kunci : Keamanan , Perspektif Feminis , Perdagangan Manusia , Kejahatan Terorganisir .","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124887414","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DECREASE OF ISLAMIC PARTY VOTES IN LEGISLATIVE ELECTIONS: THE BULAN BINTANG PARTY (PBB) IN GENERAL ELECTIONS IN 2019","authors":"A. Adlin","doi":"10.24042/TPS.V16I2.6609","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TPS.V16I2.6609","url":null,"abstract":"This paper seeks to illustrate why a decline in the significance of the Bulan Bintang Party (PBB) as an Islamic party at the 2019 Legislative Election which only received 0.79 percent of the national legitimate vote. Qualitative methods are used in collecting data and analyzing data. The research findings show that the decline of the PBB vote is closely related to the party's elite decision to support Jokowi-Ma'ruf in the 2019 Presidential election, which is not in line with the aspirations of the PBB mass base of modernist Islam. The party elite is too confident, the conditions of the voters are independent and ideological, and the clerics ask the people not to support the PBB.","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114321892","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MENELISIK LANGKAH STATEGIS PKS TULANG BAWANG PADA PEMILU TAHUN 2019","authors":"Nadirsah Hawari","doi":"10.24042/TPS.V16I2.6988","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TPS.V16I2.6988","url":null,"abstract":"AbstractPolitical parties are like outlets that offer various kinds of public needs and stand with other outlets that also offer the same products. So which outlet is the smartest in putting up marketing tactics and strategies to attract potential buyers, then it is he who will get a lot of customers and make a profit from his business. Likewise, the fate of political parties in the contestation of democracy in Indonesia, all political parties compete to win the hearts of voters. Not to forget, PKS Tulang Bawang which is part of the big house of this Islamic-based political party also participates in playing its political role and strategy in society. This study tries to examine in depth the PKS strategy in the 2019 legislative elections in Tulang Bawang Regency. This type of research is qualitative analytic with structured interview methods and documentation. The results of the study found that PKS played two main strategies in the election, namely air strikes in the form of a social media approach by uploading content that could attract the sympathy of millennials specifically. And the second is ground attacks such as social work, preaching, political advocacy, and sometimes even the PKS aleg has to fight the mainstream just to save the political ideals of this da'wah party.Keywords: Strategic, PKS, Election, Tulang BawangAbstrakPartai politik itu ibarat gerai yang menawarkan berbagai macam produk kebutuhan masyarakat berdampingan dengan gerai-gerai lainnya yang juga menawarkan produk yang sama. Maka gerai mana yang paling pandai dalam memasang taktik dan strategi pemasaran guna menarik minat calon pembeli maka dialah yang akan mendapat banyak pelanggan dan meraih keuntungan dari bisnisnya. Begitupun nasib parpol dalam kontestasi demokrasi di Indonesia, semua parpol bersaing untuk merebut hati voters. Tak ketinggalan PKS Tulang Bawang yang merupakan bagian dari rumah besar partai politik berasas Islam ini juga ikut serta dalam memainkan peran dan strategi politiknya di masyarakat. Kajian ini mencoba mentelaah secara dalam tentang strategi PKS pada pemilu legislatif tahun 2019 yang lalu di Kabupaten Tulang Bawang.  Jenis penelitian adalah kualitatif analitik dengan metode wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian mendapati bahwa PKS memainkan dua strategi utama dalam pemilu yaitu serangan udara berupa pendekatan media sosial dengan mengunggah konten-konten yang bisa menarik simpati kaum milenial secara khusus. Dan yang kedua adalah serangan darat seperti kerja-kerja sosial, dakwah, advokasi politik, bahkan tidak jarang aleg PKS harus melawan arus utama hanya sekedar untuk menyelamatkan idealitas politik partai dakwah mereka.Kata Kunci: Strategi, PKS, Pemilu, Tulang Bawang","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117113437","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Bantul Kota Metro","authors":"Tri Widodo","doi":"10.24042/TPS.V16I1.6124","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TPS.V16I1.6124","url":null,"abstract":"Abstract: Discrimination in services often arises because perceptions of rights and obligations between service providers and users have not yet reached a common ground. For example the right for each service user to get fair and friendly treatment from service providers. Instead, it is the service user who must be friendly to the service provider so that his affairs become fast and smooth. Of the various types of public services provided by the government, including health services at the Sumbersari Bantul Inpatient Health Center in Metro Selatan Sub-District Metro City. This research will try to find out complaints made by patients or community users of Inpatient Health Centers related to service problems by nursing staff, facilities and facilities available at the Inpatient Health Centers. The results of the study showed that the services provided by the Inpatient Health Center were already good and in accordance with the wishes of the patients, although there were still a number of complaints that needed to be addressed by the Sumbersari Bantul Inpatient Health Center.Keywords: Public Service, Quality of Service, the Health Service Abstrak: Diskriminasi pelayanan sering kali muncul karena persepsi mengenai hak dan kewajiban antara penyedia dan pengguna layanan belum mencapai titik temu. Misalnya  hak bagi setiap pengguna layanan untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dan ramah dari penyedia layanan. Sebaliknya, justru pengguna layanan yang harus bersikap ramah terhadap penyedia layanan agar urusannya menjadi cepat dan lancar. Dari berbagai jenis pelayanan publik yang diberikan pemerintah, diantaranya adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.Penelitian ini akan berusaha  mengetahui keluhan yang disampaikan pasien atau masyarakat pengguna Puskesmas Rawat Inap terkait dengan masalah pelayanan oleh tenaga keperawatan, sarana dan  fasilitas yang ada di Puskesmas Rawat Inap tersebut. Hasil penelitan menunjukan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Rawat Inap tersebut sudah baik dan sesuai dengan keinginan pasien, meskipun masih ada beberapa keluhan yang perlu menjadi perhatian Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Bantul.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, Pelayanan Kesehatan.","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"104 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130965798","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Secara Online di Samsat Kota Metro Tahun 2019","authors":"D. Daud","doi":"10.24042/TPS.V16I1.6123","DOIUrl":"https://doi.org/10.24042/TPS.V16I1.6123","url":null,"abstract":"Abstract: Bureaucracy is a government instrument to create efficient, effective, fair, transparent and accountable public services. This means that to be able to carry out government functions properly, bureaucratic organizations must be professional, aspirational and have a high responsiveness to the demands of the people being served so that service user communities are satisfied with the services they receive. Based on the results of research at the Metro City Samsat office in motor vehicle tax services it can be stated that the online Samsat system in Metro City functions in helping the process of finding taxpayer data when paying taxes. The obstacles encountered in the online tax payment process are the speedy network system which is often an error caused by other non-technical factors such as weather, besides the inadequate computer capacity. Excellent and skilled human resources in their fields are still lacking in online samsat operations in Metro City. This resulted in less effective use of Samsat online media in Samsat Metro City.Keywords: Public Services, Government Bureaucracy, Good Governance Abstrak: Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Hal ini berarti untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, aspiratif dan memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap tuntutan masyarakat yang dilayani agar masyarakat pengguna jasa merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Berdasarkan hasil penelitian pada kantor Samsat Kota Metro dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor dapat dikemukakan bahwa sistem Samsat online di Kota Metro berfungsi dalam membantu proses pencarian data wajib pajak saat pembayaran pajak. Kendala-kendala yang ditemui dalam proses pembayaran pajak secara online adalah sistem jaringan speedy yang sering error yang diakibatkan oleh faktor non teknis lainnya seperti cuaca, selain itu kapasitas komputer yang belum memadai. Sumberdaya manusia yang unggul serta terampil dalam bidangnya masih kurang dalam pengoperasian samsat online di Kota Metro. Hal ini mengakibatkan kurang efektifnya penggunaan media samsat online di samsat Kota Metro.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Birokrasi Pemerintah, Pemerintahan yang Baik.","PeriodicalId":163847,"journal":{"name":"Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122394895","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}