Jurnal Analis Kebijakan最新文献_第7页

PENGUATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN MELALUI SEKOLAH KADER 通过卡德学校加强领导培训

Jurnal Analis Kebijakan Pub Date : 2019-07-11 DOI: 10.37145/jak.v1i1.63

Muhammad Taufiq, M. Syafiq

{"title":"PENGUATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN MELALUI SEKOLAH KADER","authors":"Muhammad Taufiq, M. Syafiq","doi":"10.37145/jak.v1i1.63","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v1i1.63","url":null,"abstract":"Pola pengembangan kader kepemimpinan di Indonesia saat ini baru melalui jalur pendidikandan pelatihan kepemimpinan yang ternyata dianggap oleh banyak pihak masih memilikibeberapa kelemahan. Policy brief ini menganalisis kelemahan sistem pendidikan dan pelatihankader pimpinan ASN. Selain itu, policy brief ini juga memberikan analisis bagaimana modelpenyelenggaraan sekolah kader yang ideal bagi birokrasi Indonesia sebagai rekomendasi bagipemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan pelatihan kader pimpinan ASN diIndonesia. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datamenggunakan studi literatur dan Focus Group Discussion (FGD). Informan dalam kajian inimeliputi praktisi, dan akademisi bidang manajemen sumber daya manusia. Hasil kajianmenunjukkan berbagai kelemahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan kader pimpinanASN saat ini, sebagai berikut: 1. belum berorientasi pada pemenuhan kompetensi, 2. belumterintegrasi dengan manajemen talenta, 3. calon peserta tidak terseleksi dengan baik, 4. belumjelasnya pemanfaatan alumni diklat, 5. sistem informasi kediklatan belum mencakupkebutuhan pengembangan kompetensi secara nasional, 6. kelembagaan diklat belummendukung proses reformasi birokrasi. Model penyelenggaraan sekolah kader yangdirekomendasikan terbagi menjadi tiga, yaitu : 1. Pelatihan Kader Pimpinan Tinggi (PKPT), 2.Pelatihan Kader Pimpinan Pimpinan Administrasi (PKPA), serta 3, Sekolah Kader Unggulan.Kurikulum mencakup 6 kelompok agenda pembelajaran yaitu etika dan integritas,kepemimpinan unggul, reformasi birokrasi, inovasi sektor publik, e-government,kepemimpinan dalam keragaman budaya, manajemen kinerja, dan seminar isu strategis(ekonomi, politik, budaya, dan teknologi).Kata Kunci: aparatur sipil negara, pelatihan kepemimpinan, sekolah kader","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133420043","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

STRATEGIES FOR DEREGULATION AND NATIONAL POLICY MAKING IMPROVEMENT 放松管制和改进国家政策制定的战略

Jurnal Analis Kebijakan Pub Date : 2019-07-11 DOI: 10.37145/jak.v1i2.64

E. Irawati, Aldhino Niki Mancer, Agit Kristiana

引用次数: 0

QUALITY ASSURANCE KOMPETENSI APARATUR PENGELOLA KEUANGAN DESA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA 村财务经理资格评估与村基金政策执行的合格条件

Jurnal Analis Kebijakan Pub Date : 2019-07-11 DOI: 10.37145/jak.v1i2.65

Halim _, Frida Chairunisa

引用次数: 0

DINAMIKA KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA

Jurnal Analis Kebijakan Pub Date : 2019-07-11 DOI: 10.37145/jak.v1i2.67

Prijono Tjiptoherijanto

引用次数: 0

DILEMA DISKRESI BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN 政府官员的混乱困境

Jurnal Analis Kebijakan Pub Date : 2019-07-11 DOI: 10.37145/jak.v1i1.60

Dian Eka Sawitri

引用次数: 0

UTOPIA ANALIS KEBIJAKAN DALAM ORGANISASI PEMERINTAH 乌托邦政府组织中的政策分析人士

Jurnal Analis Kebijakan Pub Date : 2019-07-11 DOI: 10.37145/jak.v1i1.62

Erna Noviyanti, Agit Kristiana

{"title":"UTOPIA ANALIS KEBIJAKAN DALAM ORGANISASI PEMERINTAH","authors":"Erna Noviyanti, Agit Kristiana","doi":"10.37145/jak.v1i1.62","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v1i1.62","url":null,"abstract":"Profesi analis kebijakan di lingkungan pemerintah Indonesia lahir sebagai responterhadap berbagai masalah dan kontroversi kebijakan publik di Indonesia. Setelahberjalan dalam kurun waktu ± 3 (tiga) tahun, eksistensi dan peran Analis Kebijakan(AK) belum menampakan geliat dan kiprahnya di instansi masing-masing. PusatPembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) melakukan sebuah mini research dengantiga dimensi dalam Human Capital (organisasi, kepemimpinan, dan kapasitas) untukmelihat peran dan utilisasi AK. Mini research tersebut menghasilkan temuan bahwarata-rata K/L/Pemda belum siap dalam mendukung kinerja AK. Dalam 3 (tiga) dimensitersebut dimensi organisasi memiliki nilai terendah, meskipun dimensi yang lain jugabelum mencapai kondisi ideal. Permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh LANdengan mengembangkan strategi baru untuk meningkatkan utilisasi ini, sepertipengembangan strategi baru dalam advokasi JFAK. Selain itu peran KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) jugadibutuhkan untuk mendorong utilisasi di K/L/Pemda. Upaya perbaikan tersebut jugaharus didukung dengan keterlibatan K/L/Pemda untuk memanfaatkan potensi AKdalam proses kebijakan di instansi masing-masing.Kata kunci: utilisasi analis kebijakan, modal sumber daya manusia","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126444952","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

EVALUASI PERAN KOMITE PENJAMIN MUTU (KPM) DALAM MANAJEMEN KUALITAS MUTU PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN DAN KEPEMIMPINAN 评价质量保证委员会(KPM)在高级管理和领导方面的作用

Jurnal Analis Kebijakan Pub Date : 2019-07-09 DOI: 10.37145/jak.v1i2.25

Siti Tunsiah

{"title":"EVALUASI PERAN KOMITE PENJAMIN MUTU (KPM) DALAM MANAJEMEN KUALITAS MUTU PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN DAN KEPEMIMPINAN","authors":"Siti Tunsiah","doi":"10.37145/jak.v1i2.25","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v1i2.25","url":null,"abstract":"Diklat merupakan salah satu upaya pengembangan kompetensi yang dilakukan untuk mengisi kesenjangan kompetensi yang dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) dalammelaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Untuk itu penyelenggaraan Diklat mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi harus dipastikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan baik secara substantif maupun administratif, dengan harapan tujuan penyelenggaraan Diklat untuk memenuhi kesenjangan kompetensi dapat tercapai. Peran Komite Penjamin Mutu (KPM) merupakan salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan dalam mengawal penyelenggaraan Diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai KPM. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan LAN terhadap beberapa Lembaga Diklat, diperoleh data bahwa peran KPM belum dilakukan secara maksimal, KPM hanya sebatas diikutkan pada kegiatan rapat-rapat penyelenggaraan saja, belum kepada pelibatan pembuatan standar mutu baku penyelenggaraan Diklat yang dapat berupa petunjuk teknis penyelenggaraan ataupun Standar Operating Prosedur (SOP) kegiatan penyelenggaraan Diklat, pembuatan instrumen evaluasi penyelenggaraan atau bahkan evaluasi pasca pelatihan. Untuk itu, peran KPM harus dapat dimaksimalkan kembali, terutama pada saat melakukan monitoring dan evaluasi pasca Diklat sehingga Lembaga Diklat memiliki dan menyajikan data kualitas lulusan Diklat untuk membantu meningkatkan hasil diklat.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126907823","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

MENAKAR TATA KELOLA EKONOMI DESA: OTOKRITIK TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PERDESAAN 农村经济治理:对农村经济赋权政策的批评

Jurnal Analis Kebijakan Pub Date : 2019-07-09 DOI: 10.37145/jak.v1i1.20

S. .

{"title":"MENAKAR TATA KELOLA EKONOMI DESA: OTOKRITIK TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PERDESAAN","authors":"S. .","doi":"10.37145/jak.v1i1.20","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v1i1.20","url":null,"abstract":"Desa dan kemiskinan merupakan dua kata yang hampir tidak terpisahkan. Hal ini karena desa dan masyarakat desa relatif jauh dari sumber-sumber ekonomi dan faktor-faktor produksi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, warga masyarakat berusaha mengatasi kemiskinan mereka dengan berbagai upaya, di antaranya melalui urbanisasi dan migrasi ke tempat lain. Dengan maksud yang sama, Pemerintah telah menginisiasi program-program pemberdayaan ekonomi desa seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), dan seterusnya. Terakhir, melalui UU Desa, Pemerintah menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Tulisan ini bertujuan memberikan masukan tentang pengelolaan tata kelola ekonomi desa, dengan memberikan kritik terhadap kebijakan BUM Desa. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, dengan melakukan analisis kritis permasalahan dengan memanfaatkan data dan informasi baik yang berasal dari berbagai referensi maupun hasil kajian sebelumnya. Disain tata kelola ekonomi desa dan perdesaan yang ditawarkan adalah mereplikasi program pemberdayaan ekonomi yang dianggap sudah berhasil atau memberdayakan lembaga BUM Desa dengan cara membentuk BUM Desa sesuai kebutuhan, membentuk BUM Desa Bersama untuk membangkitkan ekonomi perdesaan, dan menghindari BUM Desa sebagai predator bagi usaha rakyat yang sudah berkembang.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"85 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116305548","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

STRATEGI TATA KELOLA KOLABORATIF ANTARA AKTOR PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN 政府和非政府组织在减少贫困方面的合作治理策略

Jurnal Analis Kebijakan Pub Date : 2019-07-09 DOI: 10.37145/jak.v2i2.35

Stanislaus Riyanta, Paramita Nur Kurniati

{"title":"STRATEGI TATA KELOLA KOLABORATIF ANTARA AKTOR PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN","authors":"Stanislaus Riyanta, Paramita Nur Kurniati","doi":"10.37145/jak.v2i2.35","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.35","url":null,"abstract":"Kemiskinan merupakan masalah serius dan kompleks yang dihadapi oleh Indonesia. Isu kemiskinan mendapat perhatian karena menjadi akar masalah sosial lain, misalnya meningkatnya tingkat kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan, rusaknya lingkungan hidup, dan lainnya. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang direncanakan Pemerintah harus didorong untuk menyentuh aspek fundamental untuk menurunkan angka kemiskinan secara permanen. Studi literatur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai solusi jangka panjang diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk menjamin keberlanjutannya maka diperlukan suatu tata kela kolaboratif para pemangku kepentingan. Pendekatan tata kelola kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan sebagai instrumen yang menyatukan aktor pemerintah dan non pemerintah, termasuk masyarakat, dalam pengentasan kemiskinan. Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan (1) mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk non state actors; dan (2) memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu peran aktif masyarakat juga harus didorong dalam membentuk sistem ketahanan sosial di masyarakat.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133787387","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 4

ANALISIS HAMBATAN TARIF DAN NON TARIF SERTA PENGEMBANGAN PASAR EROPA PADA PRODUK PERIKANAN INDONESIA 分析关税和非关税障碍以及欧洲对印尼渔业产品的市场发展

Jurnal Analis Kebijakan Pub Date : 2019-07-09 DOI: 10.37145/jak.v2i2.28

Dian Dwi Laksani

{"title":"ANALISIS HAMBATAN TARIF DAN NON TARIF SERTA PENGEMBANGAN PASAR EROPA PADA PRODUK PERIKANAN INDONESIA","authors":"Dian Dwi Laksani","doi":"10.37145/jak.v2i2.28","DOIUrl":"https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.28","url":null,"abstract":"Analisis hambatan tarif dan non tarif serta pengembangan pasar Eropa pada produk perikanan Indonesia penting dalam rangka meningkatkan akses pasar serta mempromosikan danmembangun image untuk pengembangan ekspor ke negara-negara di Eropa. Penelitian ini menganalisis tentang deskripsi umum tentang sektor perikanan di Indonesia yang terdapatpotensi untuk penetrasi pasar ke Eropa. Tarif Uni Eropa berkisar antara 0-21% di antara negaranegara potensial lainnya. Kebijakan non tarif dirasakan mulai memberatkan pemerintah danpengusaha perikanan yaitu terkait standar mutu dan pangan dengan basis perlindungan konsumen tingkat tinggi. Analisis Export Product Dynamic (EPD) di pasar Uni Eropa menunjukkan sebanyak 165 produk perikanan Indonesia di posisi rising star (winner in increasing market), 18 produk pada posisi lost opportunity (loose market opportunity), 14 produk pada posisi winner in declining market. Diharapkan pemerintah maupun pengusaha perikanan mampu mengetahui dengan cepat perkembangan isu perdagangan diantaranya dengan mengakses fasilitas helpdesk on-line yang dikeluarkan Uni Eropa untuk membantu negara mitra dagang dalam mengakses informasi mengenai pasar Uni Eropa.","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-07-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130409853","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0