{"title":"PENGUATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN MELALUI SEKOLAH KADER","authors":"Muhammad Taufiq, M. Syafiq","doi":"10.37145/jak.v1i1.63","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Pola pengembangan kader kepemimpinan di Indonesia saat ini baru melalui jalur pendidikandan pelatihan kepemimpinan yang ternyata dianggap oleh banyak pihak masih memilikibeberapa kelemahan. Policy brief ini menganalisis kelemahan sistem pendidikan dan pelatihankader pimpinan ASN. Selain itu, policy brief ini juga memberikan analisis bagaimana modelpenyelenggaraan sekolah kader yang ideal bagi birokrasi Indonesia sebagai rekomendasi bagipemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan pelatihan kader pimpinan ASN diIndonesia. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datamenggunakan studi literatur dan Focus Group Discussion (FGD). Informan dalam kajian inimeliputi praktisi, dan akademisi bidang manajemen sumber daya manusia. Hasil kajianmenunjukkan berbagai kelemahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan kader pimpinanASN saat ini, sebagai berikut: 1. belum berorientasi pada pemenuhan kompetensi, 2. belumterintegrasi dengan manajemen talenta, 3. calon peserta tidak terseleksi dengan baik, 4. belumjelasnya pemanfaatan alumni diklat, 5. sistem informasi kediklatan belum mencakupkebutuhan pengembangan kompetensi secara nasional, 6. kelembagaan diklat belummendukung proses reformasi birokrasi. Model penyelenggaraan sekolah kader yangdirekomendasikan terbagi menjadi tiga, yaitu : 1. Pelatihan Kader Pimpinan Tinggi (PKPT), 2.Pelatihan Kader Pimpinan Pimpinan Administrasi (PKPA), serta 3, Sekolah Kader Unggulan.Kurikulum mencakup 6 kelompok agenda pembelajaran yaitu etika dan integritas,kepemimpinan unggul, reformasi birokrasi, inovasi sektor publik, e-government,kepemimpinan dalam keragaman budaya, manajemen kinerja, dan seminar isu strategis(ekonomi, politik, budaya, dan teknologi).Kata Kunci: aparatur sipil negara, pelatihan kepemimpinan, sekolah kader","PeriodicalId":137551,"journal":{"name":"Jurnal Analis Kebijakan","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Analis Kebijakan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.37145/jak.v1i1.63","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Pola pengembangan kader kepemimpinan di Indonesia saat ini baru melalui jalur pendidikandan pelatihan kepemimpinan yang ternyata dianggap oleh banyak pihak masih memilikibeberapa kelemahan. Policy brief ini menganalisis kelemahan sistem pendidikan dan pelatihankader pimpinan ASN. Selain itu, policy brief ini juga memberikan analisis bagaimana modelpenyelenggaraan sekolah kader yang ideal bagi birokrasi Indonesia sebagai rekomendasi bagipemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan pelatihan kader pimpinan ASN diIndonesia. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datamenggunakan studi literatur dan Focus Group Discussion (FGD). Informan dalam kajian inimeliputi praktisi, dan akademisi bidang manajemen sumber daya manusia. Hasil kajianmenunjukkan berbagai kelemahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan kader pimpinanASN saat ini, sebagai berikut: 1. belum berorientasi pada pemenuhan kompetensi, 2. belumterintegrasi dengan manajemen talenta, 3. calon peserta tidak terseleksi dengan baik, 4. belumjelasnya pemanfaatan alumni diklat, 5. sistem informasi kediklatan belum mencakupkebutuhan pengembangan kompetensi secara nasional, 6. kelembagaan diklat belummendukung proses reformasi birokrasi. Model penyelenggaraan sekolah kader yangdirekomendasikan terbagi menjadi tiga, yaitu : 1. Pelatihan Kader Pimpinan Tinggi (PKPT), 2.Pelatihan Kader Pimpinan Pimpinan Administrasi (PKPA), serta 3, Sekolah Kader Unggulan.Kurikulum mencakup 6 kelompok agenda pembelajaran yaitu etika dan integritas,kepemimpinan unggul, reformasi birokrasi, inovasi sektor publik, e-government,kepemimpinan dalam keragaman budaya, manajemen kinerja, dan seminar isu strategis(ekonomi, politik, budaya, dan teknologi).Kata Kunci: aparatur sipil negara, pelatihan kepemimpinan, sekolah kader