Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum最新文献

{"title":"Pelaksanaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor","authors":"Mansur Efendi","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1961","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1961","url":null,"abstract":"Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, telah memberikan ruang dalam pengelolaan wakaf produktif. Pasal 43 secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan secara produktif. Ini menunjukkan bahwa banyak pihak berharap manfaat wakaf produktif dapat dihadirkan secara nyata dalam kehidupan. Lebih jauh, spirit dari Undang-undang wakaf ini adalah menegaskan bahwa wakaf merupakan instrument atas pengelolaan aset produktif untuk kepentingan publik. Namun kenyataannya, pengelolaan wakaf belum sepenuhnya dilakukan secara produktif. Meskipun pengelolaan wakaf secara produktif sudah dimulai, namun jumlahnya masih sedikit. Banyak pihak mengeluhkan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif. Tulisan ini ingin menggambarkan sejauhmana pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, khususnya Pasal 43 yang mengupas tentang wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor. Jauh sebelum Undang-undang wakaf diterbitkan, Pondok Gontor sudah mengembangkan wakaf produktif, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor diharapkan dapat menjadi salah satu model bagi nadzir pengelola wakaf di Indonesia. Dengan demikian, kendala teknis pengelolaan wakaf produktif setidaknya dapat dikurangi.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117113795","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia","authors":"F. Hasan","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I1.1329","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I1.1329","url":null,"abstract":"Hukum dan ekonomi memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Artinya, suatu kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh perangkat hukum yang baik memungkinkan akan mengakibatkan terjadinya kekacauan. Hal ini disebabkan karena para pelaku ekonomi akan melakukan aktivitasnya dengan tanpa standar norma yang pada akhirnya menyebabkan  kerugian di antara salah satu pihak yang melakukan aktivitas ekonomi. Jika dibiarkan begitu saja, hal tersebut akan menyebabkan iklim ekonomi di masa depan menjadi terganggu. Begitupun halnya dengan ekonomi syariah. Jika proses hukum, dalam hal ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilaksanakan dengan baik, maka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan semakin baik. Pengadilan Agama sebagai salah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peranan yang penting dalam memajukan industri keuangan syariah di Indonesia. Hal ini didasarkan karena Pengadilan Agama merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Makalah ini mencoba membahas mengenai beberapa aspek penting yang terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, serta beberapa usaha yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menguatkan peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. AbstractThe legal relationship with the economy has a reciprocal and mutually influencing relationship. That is, an economic activity that is not supported by a good legal tool will result in chaos, this is because the economic actors will perform its activities without standard norms that caused the loss of one party in conducting economic activities. If left alone, this will cause the economic climate in the future to be disturbed. Likewise with the sharia economy. If the legal process, in this case the sharia economic dispute resolution carried out well, then the development of sharia economic and financial industry will be better. The Religious Courts as one of the judicial authorities under the Supreme Court of the Republic of Indonesia plays an important role in advancing the sharia financial industry in Indonesia. This is because the Religious Courts are state institutions that have the authority to resolve the dispute of sharia economy. This paper tries to discuss some important aspects related to the settlement of sharia economic dispute in the Religious Courts, as well as some efforts made by the Supreme Court in strengthening the role of Religious Courts in solving the dispute of sharia economy.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122473742","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)","authors":"Fatum Abubakar","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1667","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1667","url":null,"abstract":"In this paper I want to compare of legal law in Indonesia and Pakistan about early marriage. In Indonesia, marriage law No. 1/ 1974 explained that the limit of age of marriage is sixteen (16) years for women and nineteen (19) years for men. In Pakistan, after the 1961 MFLO amendment, Pakistan established the minimum age of marriage under the Child Marriage Restraint Act, 1929, is eighteen (18) years for men and sixteen (16) years for women. In addition to Law No. 1 of 1974, in Indonesia, the KHI is clearly repeating Article 15 Paragraph (2), for candidates who have not reached the age of 21 years, they must obtain permission as provided in Article 6 Paragraph (2), (3), (4), and (5) of Law No. 1 year 1974. Otherwise, in Indonesia this regulation is slower than other perversions country that I mention. The questions in this paper are; first, why does the legislation of Indonesia provides dispensation of marriage in the Court for prospective couples under the age of marriage? Second, why does Pakistan's legislation give prison sanctions and penalties for married couples under the age of marriage? Thirdly, why does the legislation of Indonesia and Pakistan implement different determination of law for early marriage? The conclusion; if both prospective brides are still below the minimum age for marriage, the parents of the two brides-to-be may submit a marriage dispensation in a religious court. Dispensation of this marriage is regulated in Minister of Religious Affairs Regulation No. 3 year 1975, specifically for people who are Moslems. This matter the marriage law also provides an outlet as a solution if the minimum age requirement is not met. Otherwise, In Pakistan, Historically; the marriage of children is in conflict between those who feel established and those who want change by reforming their family law. So, MFLO 1961 came out of the outcome of the change of the Child Marriage Restraint Act 1929 to sanction marriage with fines and imprisonment for married couples who are married under the minimum age set for marriage. Even sanctions are given for parents, guardian, and marriage organizers as well as even more than the sanctions given to his son. Even if the renewal of Islamic law in the Indonesia have been done. Indonesia is somewhat late in doing Islamic law reform than Pakistan.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121144443","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia","authors":"Jaka Susila","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1795","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1795","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus kejahatan pelecehan seksual (2) Untuk mengetahui sejauhmana negara dalam mengedepankan perlindungan hak bagi korban pelecehan seksual (3) Untuk mengetahui gagasan dasar perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pelecehan seksual sebagai proses dalam pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP) di Indonesia.Metode  yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis-deskriptif (analytical-descriftif method). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) an sich yang bersifat literer,  sekaligus bersifat field research (penelitian lapangan). Sifat library research artinya penelitian ini akan didasarkan pada data tertulis yang  berkaitan dengan kejahatan asusila atau seksualitas.Hasil penelitian pada penanganan kasus pelecehan seksual menunjukkan bahwa belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual. Hal ini menjadi perhatian penting bagi penanganan korban pelecehan seksual sehingga tidak hanya menjadi langkah kuratif namun juga preventif dengan menekan niat pelaku pelecehan seksual. Dalam hal lain, sistem perlindungan hukum yang saat ini berjalan terhadap korban belum sepenuhnya mengembalikan luka baik psikologis maupun fisik setelah mengalami pelecehan seksual. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi sistem hukum untuk tidak hanya memberikan perlindungan hukum selama proses hukum, namun juga mengembalikan martabat korban seperti sediakala. Oleh karenanya sistem hukum memberikan berbagai rekomendasi yang dapat diusulkan. Diantaranya adalah memberikan bentuk-bentuk sanksi berdasarkan perlakuan ekstern diantaranya yang diusulkan adalah hukuman kebiri serta hukuman rajam. Dimana perlakuan ekstern bertujuan untuk memberikan suatu efek jera. Pandangan lain memasukkan bahwa sistem hukum progresif dimana dalam pandangan ini maka hukum progresif menempatkan korban pelecehan seksual tidak hanya sebagai subjek namun juga menempatkan manusia yang menjadi korban tidak hanya secara fisik namun juga psikologis.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130010627","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"The Technique of Determining Ijtihad and Its Application In Life: Analysis Of Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, and Syar'u Man Qablana","authors":"Ahmad Maulidizen, Ashilah Raihanah","doi":"10.22515/alahkam.v4i1.1600","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i1.1600","url":null,"abstract":"Islam as a comprehensive religion has regulated the Shari'a for the conduct of all human actions which the Shari'a is universal and its use is not limited by the times. There are four main sources in the determination of law in Islam, namely Alquran, Sunnah, Ijma and Qiyas. Apart from the source of the law, there are several methods used by ulul Usul Fiqh to determine the law on a new problem. The issue in this research is whether the methods of ijtihad such as Istihsan, Maslahah Mursalah, Urf, and Syar'u man qablana can be accepted and allowed by the Ulema Ushul fiqh in determining a law? What is the success in Islamic law? And how is it applied in human life and activity? The method used in this paper is the library study method. The results of the research obtained that Istihsan, Maslahah Mursalah, Urf, and Syar'u man qablana are part of Islamic Shari'a. Despite the differences of opinion among the scholars regarding the ability to use the ijtihad methods. There are those who directly allow, some also give certain conditions in the process of determining the law. Described the arguments that strengthen the opinions of the scholars in issuing their fatwa. There are also examples of the implementation and application of the ijtihad method both at the time of the Prophet's best friend and in the present in accordance with the true Islamic Shari'a","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133690465","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Keputusan Munas Tarjih tentang Zakat Profesi pada Amal Usaha Muhammadiyah di Kota Pontianak","authors":"Wagiyem Wagiyem","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I1.1089","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I1.1089","url":null,"abstract":"ABSTRAK       Penelitian ini mengkaji implementasi Keputusan Munas Tajih tentang zakat profesi pada amal usaha Muhammadiyah di Kota Pontianak. Kajian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan (field research) dengan nara sumber Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah di Kota Pontianak, dan Pengurus Lembaga Amil Zakat.  Hasil kajian ini adalah  bahwa kebijakan persyarikatan Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Barat/ Derah Kota Pontianak  adalah meneruskan kebijakan pemotongan gaji pegawai di amal usaha Muhammadiyah sebagai zakat, infak dan shadaqah (zis), mengeluarkan instruksi agar dana zis yang dihimpun oleh  AUM diseteorkan kepada Lazismu. Pengelolaan zis ah pada  AUM  di Kota Pontianak, bervariasi dan mengalami perkembangtan dari waktu ke waktu. Ada yang didistribusikan  secara internal, ada pula yang awalnya didistribusikan secara internal tetapi selanjutnya sudah pula didistribusikan secara eksternal. Sejak adanya instruksi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, sebagian besar AUM  telah menyetorkan zakat, infak, dan shadaqah kepada Lazismu yang didistribusikan untuk kebutuhan mendesak dan  kegiatan produktif sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Secara umum tidak ada kendala yang dihadapi dalam implementasi keputusan Munas Tarjih pada amal usaha Muhammadiyah di Kota. Kata Kunci: zakat profesi, tarjih, amal usaha Muhammadiyah. ABSTRACTThis study examines the implementation of the Munas Tajih Decree on the profession zakat of the Muhammadiyah charity in Pontianak City. This study is classified as field research with resource from Muhammadiyah Regional Board of West Kalimantan, Muhammadiyah Regional Executive of Pontianak City, Head of Muhammadiyah Business Charity in Pontianak City, and Amil Zakat Institution Board. The result of this study is that the Muhammadiyah Regional Policy of West Kalimantan / Derah Pontianak is to continue the policy of employee salary deduction in charitable efforts of Muhammadiyah as zakat, infak and shadaqah (zis), issuing instructions to fund zis collected by AUM disetited to Lazismu. The management of zis ah in AUM in Pontianak City varies and develops from time to time. Some are internally distributed, some are initially distributed internally but are subsequently distributed externally. Since the instruction of the Muhammadiyah Regional Leadership of West Kalimantan, most AUM have deposited zakat, infaq and shadaqah to the distributed Lazismu for urgent needs and productive activities in accordance with the guidelines issued by the Muhammadiyah Central Executive. In general, there are no obstacles faced in the implementation of the Munas Tarjih decision on the Muhammadiyah business charity in the City. Keywords: zakat profesi, tarjih, Muhammadiyah charity efforts. Abubakar, Al-Yasa, Metodologi (manhaj) tarjih Muhammadiyah: Kritik dan Rekonstruksi, makalah Munas Tarjih ke-24, 29-31 Jan","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125566084","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kajian Metodologis Terhadap Fatwa MUI Tentang Rokok","authors":"H. Firmansyah","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I1.1829","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I1.1829","url":null,"abstract":"Salah satu yang dihasilkan oleh ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III yang di adakan oleh MUI pada tahun 2009 di Padang Pajang adalah fatwa mengenai rokok. Di dalam fatwa yang dikeluarkan MUI, ada tiga poin ketentuan hukum mengenai hukum rokok, yaitu pertama mereka sepakat akan adanya perbedaan mengenai hukum merokok yaitu antara makruh dan haram. Kedua, peserta ijtima sepakat memberikan amanah kepada MUI Pusat untuk menetapkan fatwa kemakruhan atau keharaman rokok. Ketiga, dalam ijtima’ ulama tersebut disepakati bahwa hukum merokok haram bagi empat hal yaitu merokok di tempat umum, bagi anak-anak, bagi wanita hamil dan bagi pengurus Majelis Ulama Indonesia. Artikel ini berupaya untuk meneliti fatwa MUI tersebut dari sisi metodologinya. One of the results produced by Ijtima’ Ulama of the Indonesian Fatwa Commission III which was held by the MUI (Indonesian Ulema Council) in 2009 in Padang Pajang was a fatwa concerning smoking. In the fatwa issued by the MUI, there are three points in the legal provisions regarding the cigarette law, namely first they agreed that there would be a difference regarding the smoking law, namely between makruh and haram. Secondly, the ijtima participants agreed to give the mandate to the Central MUI to establish a fatwa for the makruh or haram of smoking. Third, the ijtima’ ulama agreed that smoking law is illegal for four things, namely smoking in public places, for children, for pregnant women and for the members of the Indonesian Ulema Council. This article seeks to examine the MUI fatwa in terms of its methodology.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132067910","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari, Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)","authors":"Aprilia Risma Yanti","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I1.1324","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I1.1324","url":null,"abstract":"Wage of paddy labors in villages is mostly based on heredity habits. This practice occurs continuously in muamalah activities as in Pagersari village, Mungkid, Magelang. This research aims to analyze the wage of paddy labors in Pagersari village by looking at the condition of the people who do not understand the conformity of the practice with the  Islamic law rules about wage. The method used in this research was descriptive analysis with qualitative approach. The data collection techniques were using interviews, field studies, and documentation studies. Meanwhile the data analysis techniques covered the data reduction, the data presentation, and conclusion drawing. This research was done by people who practice the wage of paddy labors. The result of the research shows that those practices according to Islamic law are categorized in fikih muamalah; that is ijarah based on works (ijarah ala al a’mal) which has been fulfilled the contract basis (rukun akad). The wage received is bawon gabah with the comparison system 12:1, 13:1, and 14:1 from the harvest which is divided between the laborers and the farmers in kilogram units. The wage is categorized ajrul misli; that is worth it with the works and the working conditions. As seen from the appropriateness in Islamic law, the wage practice has fulfilled the worthiness and virtue elements. It just has not fulfilled the element of justice in the form of transparency in the distribution of wage in the balance. ","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115288744","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaruh Islamic Law System Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia","authors":"Tutik Nurul Janah","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1962","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1962","url":null,"abstract":"Islamic Law System is generally applied in Islamic countries. An Islamic state is a country that uses Islamic law as the formal law of the state. Indonesia is a country with a dominant legal system using the Civil Law System. However, despite the dominant use of the Civil Law System, the Islamic Law System is also quite influential in Indonesia, especially in Privat law and economic law. The influence of the Islamic Law System in Indonesian economic law can be seen from the passing of the Law on Sharia Banking and other Legislation relating to Islamic economics. The dynamics of the speed of the needs of economic actors for legislation makes economic law the most dynamic field of law among other fields of legal study. Nevertheless, the legal norms must not be in conflict with human rights and humanity in order to achieve social justice for all Indonesian people.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123521892","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Hermeneutika Amina Wadud atas Bias Politik Gender dalam Syariat: Rekonstruksi Aurat pada Pria","authors":"S. Suheri, Robbin Dayyan Yahuda","doi":"10.32495/NUN.V5I1.98","DOIUrl":"https://doi.org/10.32495/NUN.V5I1.98","url":null,"abstract":"Political Gender bias hints at the marginality of women under the control of men. Women seem to never move from the shackles of male dominance in all aspects, not least Syari'at religion. Imam Mazhab organize the woman's nakedness on all parts of the body except the face, palms and soles of the feet. And the opposite, men strip the body, except between the navel to the knee. Ideal moral distortion is clearly appear at this point, where the prevention of adultery against the fornication is contrary to the facts. Surveys prove that 7 parts of a man's body which not used in the limits of the genitals, potentialy stimulate women sexual. Thus, the reconstruction of the male aurat is necessary for potential change in Gender Politics bias.This study seeks to launch a new discourse for overcome Gender Political bias in Shari'ah. The study is based on hermeneutics of suspicious that initiated by Amina Wadud as one of the initiators of gender equality. Methods of data analysis are qualitative, referring to previous research results and mixed with other data sources. Three variables are presented in this study: first, the explanation of Amina Wadud's hermeneutics. Second, the disclosure of gender-bias evidence in Shari'ah. Third, the implementation of Amina Wadud’s Hermeneutic on the Political bias in Shari'ah, which contains the reconstruction offer on the Male aurat. The novelty side of the study lies in the reconstruction of male aurat and the use of Amina Wadud’s Hermeneutic as a blow to the analysis of male problems, where prior research has only focused on women's issues.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116839110","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}