Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum最新文献

{"title":"Philosophical Values for Children's Legal Rules in the Positive Law of Islam Indonesia","authors":"N. Nurhadi","doi":"10.22515/al-ahkam.v5i1.1775","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.1775","url":null,"abstract":"AbstractThe obligation to provide for a child is prioritized by a father, but if it is not capable, then the mother will take it. Ages earn a living from 0 to 21 years or get married. If a civil servant then the child salary is 1/3. The philosophy of child care obligations in Islamic UUP, if viewed from the axiological aspect of the benefit of the law, then the livelihood of children is a medium to achieve people's welfare, with the fulfillment of children's livelihood means that they have prepared quality human resources in the future, because in their livelihood three children aspects of fulfilling basic needs of children, namely primary needs, children's spiritual (psychological) needs and children's intellectual needs. From the axiological aspect of legal justice, the fulfillment of children's livelihood is full of the values of theological justice, social justice and gender justice. Whereas from the axiological aspect of legal certainty, the existence of legal sanctions on family law legislation serves as social control as a preventive measure to prevent acts of neglect of the child and repressive (forcing) parents to provide for the child by paying them later, as guarantee of child rights (child rights). ","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123814006","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah","authors":"Cholida Hanum","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1530","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1530","url":null,"abstract":"Salah satu buah dari reformasi adalah terjadinya perubahan mendasar pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem desentralisasi membuka kran bagi munculnya Perda-Perda Syariah. Selain itu Perda-Perda ini muncul terkait dengan historisitas penerapan syrai’at Islam di Indonesia sejak Islam masuk ke bumi Nusantara. Sebagian dari muatan Perda-Perda syariah tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia baik yang terdapat dalam HAM dalam perspektif Islam maupun HAM yang dimuat dalam konstitusi Indonesia. Prinsip utama dalam ajaran agama Islam adalah kemaslahatan bagi masyarakat yang di dalamnya tertuang dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pelaksanaan aturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah yang merupakan tataran terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan harus mewujudkan tujuan dasar negara ini yaitu perlindungan terhadap hak-hak warga negara serta dalam konsepsi siyasah dusturiyyah pun demikian diatur bahwa peraturan haruslah menjamin kemaslahatan bagi masyarakat sebagai tujuan utama dalam nomokrasi Islam.Kata Kunci: Perda Syariah, Siyasah Dusturiyyah, Kemaslahatan","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127612681","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia","authors":"Fahadil Amin Al Hasan","doi":"10.22515/alahkam.v4i1.1329","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i1.1329","url":null,"abstract":"Hukum dan ekonomi memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Artinya, suatu kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh perangkat hukum yang baik memungkinkan akan mengakibatkan terjadinya kekacauan. Hal ini disebabkan karena para pelaku ekonomi akan melakukan aktivitasnya dengan tanpa standar norma yang pada akhirnya menyebabkan kerugian di antara salah satu pihak yang melakukan aktivitas ekonomi. Jika dibiarkan begitu saja, hal tersebut akan menyebabkan iklim ekonomi di masa depan menjadi terganggu. Begitupun halnya dengan ekonomi syariah. Jika proses hukum, dalam hal ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilaksanakan dengan baik, maka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan semakin baik. Pengadilan Agama sebagai salah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peranan yang penting dalam memajukan industri keuangan syariah di Indonesia. Hal ini didasarkan karena Pengadilan Agama merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Makalah ini mencoba membahas mengenai beberapa aspek penting yang terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, serta beberapa usaha yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menguatkan peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.\u0000Abstract\u0000The legal relationship with the economy has a reciprocal and mutually influencing relationship. That is, an economic activity that is not supported by a good legal tool will result in chaos, this is because the economic actors will perform its activities without standard norms that caused the loss of one party in conducting economic activities. If left alone, this will cause the economic climate in the future to be disturbed. Likewise with the sharia economy. If the legal process, in this case the sharia economic dispute resolution carried out well, then the development of sharia economic and financial industry will be better. The Religious Courts as one of the judicial authorities under the Supreme Court of the Republic of Indonesia plays an important role in advancing the sharia financial industry in Indonesia. This is because the Religious Courts are state institutions that have the authority to resolve the dispute of sharia economy. This paper tries to discuss some important aspects related to the settlement of sharia economic dispute in the Religious Courts, as well as some efforts made by the Supreme Court in strengthening the role of Religious Courts in solving the dispute of sharia economy.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129688765","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif","authors":"Fery Dona","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I1.1548","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I1.1548","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer. Analisis data menggunakan deskripsi kualitatif, yaitu hasil pengelolahan data kualitatif ini digambarkan dengan kalimat dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif antara lain membangun gedung pusat promosi potensi daerah, menetapkan Peraturan Bupati No. 38 tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo tahun 2015-2025, menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 4 tahun 2017 tentang Layanan Perizinan Online dan Secara  Mandiri di Kabupaten Sukoharjo, menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 32 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu, menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2031, mengikuti promosi investasi. Kemudian juga diperoleh hasil mengenai hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif antara lain Sukoharjo belum mempunyai terminal  peti kemas, ada penolakan dari masyarakat terhadap izin tertentu salah satunya adalah izin menara telekomunikasi, adanya protes dari masyarakat kepada pelaku usaha yang disebabkan kelalaian pelaku usaha.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134473419","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pelaksanaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor","authors":"Mansur Efendi","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1961","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1961","url":null,"abstract":"Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, telah memberikan ruang dalam pengelolaan wakaf produktif. Pasal 43 secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan secara produktif. Ini menunjukkan bahwa banyak pihak berharap manfaat wakaf produktif dapat dihadirkan secara nyata dalam kehidupan. Lebih jauh, spirit dari Undang-undang wakaf ini adalah menegaskan bahwa wakaf merupakan instrument atas pengelolaan aset produktif untuk kepentingan publik. Namun kenyataannya, pengelolaan wakaf belum sepenuhnya dilakukan secara produktif. Meskipun pengelolaan wakaf secara produktif sudah dimulai, namun jumlahnya masih sedikit. Banyak pihak mengeluhkan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif. Tulisan ini ingin menggambarkan sejauhmana pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, khususnya Pasal 43 yang mengupas tentang wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor. Jauh sebelum Undang-undang wakaf diterbitkan, Pondok Gontor sudah mengembangkan wakaf produktif, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor diharapkan dapat menjadi salah satu model bagi nadzir pengelola wakaf di Indonesia. Dengan demikian, kendala teknis pengelolaan wakaf produktif setidaknya dapat dikurangi.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117113795","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia","authors":"F. Hasan","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I1.1329","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I1.1329","url":null,"abstract":"Hukum dan ekonomi memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Artinya, suatu kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh perangkat hukum yang baik memungkinkan akan mengakibatkan terjadinya kekacauan. Hal ini disebabkan karena para pelaku ekonomi akan melakukan aktivitasnya dengan tanpa standar norma yang pada akhirnya menyebabkan  kerugian di antara salah satu pihak yang melakukan aktivitas ekonomi. Jika dibiarkan begitu saja, hal tersebut akan menyebabkan iklim ekonomi di masa depan menjadi terganggu. Begitupun halnya dengan ekonomi syariah. Jika proses hukum, dalam hal ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilaksanakan dengan baik, maka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan semakin baik. Pengadilan Agama sebagai salah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peranan yang penting dalam memajukan industri keuangan syariah di Indonesia. Hal ini didasarkan karena Pengadilan Agama merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Makalah ini mencoba membahas mengenai beberapa aspek penting yang terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, serta beberapa usaha yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menguatkan peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. AbstractThe legal relationship with the economy has a reciprocal and mutually influencing relationship. That is, an economic activity that is not supported by a good legal tool will result in chaos, this is because the economic actors will perform its activities without standard norms that caused the loss of one party in conducting economic activities. If left alone, this will cause the economic climate in the future to be disturbed. Likewise with the sharia economy. If the legal process, in this case the sharia economic dispute resolution carried out well, then the development of sharia economic and financial industry will be better. The Religious Courts as one of the judicial authorities under the Supreme Court of the Republic of Indonesia plays an important role in advancing the sharia financial industry in Indonesia. This is because the Religious Courts are state institutions that have the authority to resolve the dispute of sharia economy. This paper tries to discuss some important aspects related to the settlement of sharia economic dispute in the Religious Courts, as well as some efforts made by the Supreme Court in strengthening the role of Religious Courts in solving the dispute of sharia economy.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122473742","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)","authors":"Fatum Abubakar","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1667","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1667","url":null,"abstract":"In this paper I want to compare of legal law in Indonesia and Pakistan about early marriage. In Indonesia, marriage law No. 1/ 1974 explained that the limit of age of marriage is sixteen (16) years for women and nineteen (19) years for men. In Pakistan, after the 1961 MFLO amendment, Pakistan established the minimum age of marriage under the Child Marriage Restraint Act, 1929, is eighteen (18) years for men and sixteen (16) years for women. In addition to Law No. 1 of 1974, in Indonesia, the KHI is clearly repeating Article 15 Paragraph (2), for candidates who have not reached the age of 21 years, they must obtain permission as provided in Article 6 Paragraph (2), (3), (4), and (5) of Law No. 1 year 1974. Otherwise, in Indonesia this regulation is slower than other perversions country that I mention. The questions in this paper are; first, why does the legislation of Indonesia provides dispensation of marriage in the Court for prospective couples under the age of marriage? Second, why does Pakistan's legislation give prison sanctions and penalties for married couples under the age of marriage? Thirdly, why does the legislation of Indonesia and Pakistan implement different determination of law for early marriage? The conclusion; if both prospective brides are still below the minimum age for marriage, the parents of the two brides-to-be may submit a marriage dispensation in a religious court. Dispensation of this marriage is regulated in Minister of Religious Affairs Regulation No. 3 year 1975, specifically for people who are Moslems. This matter the marriage law also provides an outlet as a solution if the minimum age requirement is not met. Otherwise, In Pakistan, Historically; the marriage of children is in conflict between those who feel established and those who want change by reforming their family law. So, MFLO 1961 came out of the outcome of the change of the Child Marriage Restraint Act 1929 to sanction marriage with fines and imprisonment for married couples who are married under the minimum age set for marriage. Even sanctions are given for parents, guardian, and marriage organizers as well as even more than the sanctions given to his son. Even if the renewal of Islamic law in the Indonesia have been done. Indonesia is somewhat late in doing Islamic law reform than Pakistan.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121144443","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia","authors":"Jaka Susila","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1795","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1795","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus kejahatan pelecehan seksual (2) Untuk mengetahui sejauhmana negara dalam mengedepankan perlindungan hak bagi korban pelecehan seksual (3) Untuk mengetahui gagasan dasar perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pelecehan seksual sebagai proses dalam pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP) di Indonesia.Metode  yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis-deskriptif (analytical-descriftif method). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) an sich yang bersifat literer,  sekaligus bersifat field research (penelitian lapangan). Sifat library research artinya penelitian ini akan didasarkan pada data tertulis yang  berkaitan dengan kejahatan asusila atau seksualitas.Hasil penelitian pada penanganan kasus pelecehan seksual menunjukkan bahwa belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual. Hal ini menjadi perhatian penting bagi penanganan korban pelecehan seksual sehingga tidak hanya menjadi langkah kuratif namun juga preventif dengan menekan niat pelaku pelecehan seksual. Dalam hal lain, sistem perlindungan hukum yang saat ini berjalan terhadap korban belum sepenuhnya mengembalikan luka baik psikologis maupun fisik setelah mengalami pelecehan seksual. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi sistem hukum untuk tidak hanya memberikan perlindungan hukum selama proses hukum, namun juga mengembalikan martabat korban seperti sediakala. Oleh karenanya sistem hukum memberikan berbagai rekomendasi yang dapat diusulkan. Diantaranya adalah memberikan bentuk-bentuk sanksi berdasarkan perlakuan ekstern diantaranya yang diusulkan adalah hukuman kebiri serta hukuman rajam. Dimana perlakuan ekstern bertujuan untuk memberikan suatu efek jera. Pandangan lain memasukkan bahwa sistem hukum progresif dimana dalam pandangan ini maka hukum progresif menempatkan korban pelecehan seksual tidak hanya sebagai subjek namun juga menempatkan manusia yang menjadi korban tidak hanya secara fisik namun juga psikologis.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130010627","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari, Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)","authors":"Aprilia Risma Yanti","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I1.1324","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I1.1324","url":null,"abstract":"Wage of paddy labors in villages is mostly based on heredity habits. This practice occurs continuously in muamalah activities as in Pagersari village, Mungkid, Magelang. This research aims to analyze the wage of paddy labors in Pagersari village by looking at the condition of the people who do not understand the conformity of the practice with the  Islamic law rules about wage. The method used in this research was descriptive analysis with qualitative approach. The data collection techniques were using interviews, field studies, and documentation studies. Meanwhile the data analysis techniques covered the data reduction, the data presentation, and conclusion drawing. This research was done by people who practice the wage of paddy labors. The result of the research shows that those practices according to Islamic law are categorized in fikih muamalah; that is ijarah based on works (ijarah ala al a’mal) which has been fulfilled the contract basis (rukun akad). The wage received is bawon gabah with the comparison system 12:1, 13:1, and 14:1 from the harvest which is divided between the laborers and the farmers in kilogram units. The wage is categorized ajrul misli; that is worth it with the works and the working conditions. As seen from the appropriateness in Islamic law, the wage practice has fulfilled the worthiness and virtue elements. It just has not fulfilled the element of justice in the form of transparency in the distribution of wage in the balance. ","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115288744","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaruh Islamic Law System Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia","authors":"Tutik Nurul Janah","doi":"10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1962","DOIUrl":"https://doi.org/10.22515/AL-AHKAM.V4I2.1962","url":null,"abstract":"Islamic Law System is generally applied in Islamic countries. An Islamic state is a country that uses Islamic law as the formal law of the state. Indonesia is a country with a dominant legal system using the Civil Law System. However, despite the dominant use of the Civil Law System, the Islamic Law System is also quite influential in Indonesia, especially in Privat law and economic law. The influence of the Islamic Law System in Indonesian economic law can be seen from the passing of the Law on Sharia Banking and other Legislation relating to Islamic economics. The dynamics of the speed of the needs of economic actors for legislation makes economic law the most dynamic field of law among other fields of legal study. Nevertheless, the legal norms must not be in conflict with human rights and humanity in order to achieve social justice for all Indonesian people.","PeriodicalId":135077,"journal":{"name":"Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123521892","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}