JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA最新文献

{"title":"Bibliometrik Pengukuran dan Manajemen Kinerja di Indonesia","authors":"Doris Febriyanti, Siti Zubaidah","doi":"10.36982/jpg.v8i1.2902","DOIUrl":"https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2902","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepustakaan pengukuran dan manajemen kinerja dalam database Scopus yang ditulis oleh peneliti Indonesia. Proses pencarian dengan kategori“title, abstract and keyword: “performance measurement” and “performance management” ditemukan sebanyak 1.253 artikel, penulis hanya mengambil artikel yang terbit di Negara Indonesia dan dalam bahasa Inggris serta mengurutkannya berdasarkan relevansinya yaitu sebannyak 22 artikel. Kemudian melakukan analisis bibliometric dengan menggunakan perangkat lunak VOS viewer versi 1.6.18, selanjutnya data base tersebut akan di analisis berdasarkan tren publikasi pertahun, affiliasi paling produktif, penulis paling berkontribusi, dan bidang ilmu terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa artikel pertama diterbitkan pada tahun 2008 tentang sistem pengukuran kinerja berbasis pengetahuan hybrid, artikel berikutnya kemudian baru muncul 3 tahun setelahnya, Wibisono merupakan penulis paling berkontribusi, Institut Teknologi Bandung adalah affiliasi paling produktif dan pengukuran dan manajemen kinerja paling banyak terbit pada bidang ilmu bisnis, management dan accounting. Artinya penelitian tentang pengukuran kinerja masih belum banyak dibahas oleh peneliti Indonesia khususnya ilmu sosial karena berdasarkan data yang ditemukan bidang ilmu sosial hanya berkontribusi 7,5% dari artikel yang terbit di Indonesia.Keywords : pengukuran kinerja, manajemen kinerja, analisis bibliometrik","PeriodicalId":55825,"journal":{"name":"JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74462907","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI PASAR RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 (Studi Pada Pasar Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)","authors":"I. Sucahyo, M. Ikhsan, Ach. Noor Busthomi","doi":"10.36982/jpg.v8i1.2897","DOIUrl":"https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2897","url":null,"abstract":"Pasar Tradisional adalah salah satu sarana perdagangan yang sangat penting bagi masyarakat, akan tetapi dalam perkembangannya. Namun banyaknya masalah seperti tempat yang kumuh, kotor dan tidak tertata rapi  menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum bisa diatasi sepenuhnya. Permasalahan lain dapat dilihat dari pembangunan atau revitalisasi serta pengelolaan Pasar Tradisional yang buruk. Maka dari itu pemerintah mencoba menghilangkan stigma tersebut dengan mengubah Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat. Hal itu dilanjutkan dengan Menteri  Perdagangan dan Industri yang mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang mana dalam peraturan tersebut salah satunya mengatur tentang pembangunan atau revitalisasi Pasar Rakyat sesuai standar yang telah ditentukan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis terkait seberapa baik implementasi Pasar Rakyat ini khususnya di Pasar Rakyat Krucil. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Horn dengan indikator yang meliputi ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa keenam indikator yang telah disebutkan berjalan dengan baik serta sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.","PeriodicalId":55825,"journal":{"name":"JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA","volume":"82 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79710509","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Keputusan KPU Ogan Ilir Terhadap Pembatalan Pencalonan Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020","authors":"Aldie Novareza, Syarief Makhya, R. Kurniawan","doi":"10.36982/jpg.v8i1.2890","DOIUrl":"https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2890","url":null,"abstract":"Menurut UU No.7 tahun 2017 Pemilu terdiri dari pemilihan DPR,DPD,DPRD Kabupaten/kota serta pemilihan kepela daerah yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali, Pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020, diikuti oleh 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota termasuk kabupaten Ogan Ilir. Pada Pemilihan tahun 2020 terdapat 2 pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di kabupaten Ogan Ilir yaitu pasangan Panca Wijaya Akbar-Mardani yang diusung oleh partai Perindo,Nasdem, PKB, PKS, PPP, Partai Gerindra, Demokrat, PAN serta pasangan Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak diusung oleh partai PDIP, Golkar, Berkarya, PBB dan Hanura. Pada kesempatan ini penulis ingin mengangkat permasalahan tentang pembatalan pencalonan pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir No.. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar dampak pembatalan pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak terhadap pelaksanaan Pemilihan Serentak di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode interview(wawancara) dan studi dokumen yang berasal dari data yang diperoleh dari subbagian hukum dan SDM KPU Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian yang berguna demi terciptanya proses demokrasi yang lebih baik pada kabupaten Ogan Ilir.Kata Kunci : pencalonan,pilkada,pembatalan pasangan calon ","PeriodicalId":55825,"journal":{"name":"JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA","volume":"100 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74988790","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Pelayanan SKCK dan SIM Pada Polres Kota Magelang)","authors":"Eny Boedi Orbawati, Joko Tri Nugraha, Fadlurrahman Fadlurrahman","doi":"10.36982/jpg.v8i1.2882","DOIUrl":"https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2882","url":null,"abstract":"Salah satu unsur untuk menilai penyelenggaraan pelayanan publik yakni kepuasan masyarakat. Organisasi apapun bentuknya wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, prima, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Terutama organisasi yang secara langsung bersentuhan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu organisasi publik pemerintah Indonesia yakni Polres Kota Magelang. Polres Kota Magelang memberikan erbagai macam pelayanan, diantaranya pelayanan pembuatan SKCK dan SIM. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan, dan sebagai bahan masukan kepada Polres Kota Magelang dalam menyelenggarakan pelayanan public. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Jumlah responden sebanyak 45 responden yang terbagi menjadi 100 responden pada unit layanan SIM, dan 45 responden pada unit layanan SKCK. Pengolahan data menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unit pelayanan. Penelitian ini menghasilkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat pada unit layanan SIM berada pada kategori sangat baik (A) dengan nilai IKM sebesar 90,27, sedangkan pada unit layanan SKCK berada pada kategori baik (B) dengan nilai IKM sebesar 86,21. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlu adanya peningkatan sosialisasi biaya pelayanan pada kedua unit layanan SIM dan SKCK, perlu ditingkatkan kualitas sarana dan prasarana, dan perlu adanya standar kepastian kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. Kata Kunci : Indeks Kepuasan Masyarakat; Polres Kota Magelang; Survei Kepuasan Masyarakat.","PeriodicalId":55825,"journal":{"name":"JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA","volume":"49 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74012140","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Dinamika Politik Identitas Etnis di Aceh (Studi Kasus Terhadap Kemenangan Irwandi-Nova Pada Pilkada 2017)","authors":"Nofriadi Nofriadi, Afrijal Afrijal, Isti Nindiah","doi":"10.36982/jpg.v8i1.2810","DOIUrl":"https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2810","url":null,"abstract":"Political dynamics often occur when the democratic system is in a development that is happening at the present time. The emergence of political dynamics is also quite related to the emergence of identity politics. Where identity politics is the existence of individual awareness to describe a particular identity, based on the form of relations in ethnic and religious identities. In essence, identity politics in Indonesia has a fairly complex characteristic in which there is a culture in the development of democracy. The purpose of this study was to obtain a clear picture of the dynamics of ethnic identity politics in the 2017 Pilkada in Aceh. The theory that is used is the theory of Identity Politics, which means a person's tendency towards certain racial, religious, ethnic, social or cultural identities to form exclusive political alliances. The method used is a purposive descriptive method, this is done by obtaining qualitative data in a simple way so that it seeks to get data from libraries (library research), various sources of writing and academic information, data from reading sources about various rules, politics of various forms. related scientific works. The results obtained are that ethnic identity politics in the 2017 regional head elections in Aceh is still a very crucial issue. In practical politics and used as a strategy that is strong enough in the victory of candidates in order to gain support from the community. By bringing up a fairly thick ethnic identity, the Irawandi-Nova pair succeeded in obtaining victory in the 2017 Pilkada in Aceh province. However, this does not merely forget that the programs presented by the couple are also considered pro to the community so that this is also one of the factors for Irwandi-Nova's victory. So it is not surprising that the number of votes obtained is quite high in that area, namely at 53.5% (56,900 votes) in Aceh Tengah district, 53.2% (41,836 votes) in Bener Meriah district 40.6% (21,675 votes) ) in the district of Gayo Lues. It is hoped that in the future this identity politics issue can be minimized even though the results obtained from the existence of this identity politics issue run as expected, but still it can lead to intolerant conflicts in the community. Keywords: Identity Politics, District Heads Election , Aceh","PeriodicalId":55825,"journal":{"name":"JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA","volume":"69 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79931411","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2022","authors":"M. Q. Kariem, M. Iqbal","doi":"10.36982/jpg.v8i1.2806","DOIUrl":"https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2806","url":null,"abstract":"Fungsi pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi yang dimiliki oleh institusi legislatif. Fungsi pengawasan akan berdampak pada pembentukan ‘check and balances’ yang baik untuk pemerintah. Komposisi dukungan politik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 yang cukup lemah, membuat intensitas pengawasan yang dilakukan oleh legislative menjadi cukup tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian Pustaka dengan menggunakan data-data sekunder dari sumber yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan jenis pengawasan apriori dan a-posteriori yang hampir seimbang, namun tidak adanya mekanisme kcontrol atas tindakan yang telah dilakukan, membuat pengawasan tersebut tidak dapat dinilai efektitasnya. Kata Kunci : Pengawasan, DPRD, Kebijakan","PeriodicalId":55825,"journal":{"name":"JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89815039","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN FENOMENA ABSTAIN (GOLPUT) DI JAWA TIMUR","authors":"Charis Bagus Dhanuarta, Y. S. Hijri","doi":"10.36982/jpg.v8i1.2664","DOIUrl":"https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2664","url":null,"abstract":"Fenomena golput, faktor penyebab abstain di Indonesia, fenomena pantangan yang sering terjadi pada pemilihan lokal di Indonesia, dan kemungkinan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukannya dan tidak memberikan hak suaranya. Peneliti mencoba untuk menganalisa apa penyebab terkait dengan abstensi (Golput) dalam pemilihan lokal Indonesia yang akan membandingkan kasus-kasus di pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengolah data tanpa menggunakan hitungan angka (statistik). Kerangka penulisan kualitatif ini menyampaikan data dalam narasi, baik dalam bentuk kata-kata atau kutipan orang, teks, atau wacana lainnya. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Bogdan dan Biklen, seperti dikutip Sugiono, juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif di mana data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan angka (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif ini dilakukan melalui pemaparan pendapat atau pemahaman para ahli tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian (Sugiyono, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Alasan individu berperilaku pantang sesuai dengan karakteristik dapat dilihat dari usia. Alasan untuk tidak berpartisipasi dalam memilih dibagi antara alasan administratif dan teknis atau individu. Sedangkan dalam hal gender, di antara pria, abstain sebagian besar terjadi karena teknis / pribadi, sementara di antara abstain, wanita lebih banyak terjadi karena alasan administrasi. Memang, golput bukanlah pilihan yang bijaksana, tetapi Golput adalah hak suara. Dikarenakan pertama, opsi untuk tidak memilih adalah bentuk pemborosan anggaran Negara. Kedua, legitimasi kekuasaan caleg terpilih tidak mewakili aspirasi rakyat, dalam artian legitimasi uji materi dan uji publik calon terpilih tidak sah dan dapat menimbulkan pembangkangan sipil di masa depan. Ketiga, Abstensi adalah bentuk pengaduan terhadap situasi yang ada,","PeriodicalId":55825,"journal":{"name":"JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA","volume":"62 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77410575","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Problematika Keterwakilan Perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara","authors":"A. Widodo, R. Kurniawan, Tabah Maryanah","doi":"10.36982/jpg.v8i1.2771","DOIUrl":"https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2771","url":null,"abstract":"ABSTRACT The domination of men in the membership of the District Election Commitee in the 2024 Election in North Musi Rawas Regency is still a problematic note of women’s representation in filling in the membership of the District Election Commitee. This study answers the problem of not having any female repsentatives to fill the membership positions of the District Election Commitee for the 2024 Elections in North Musi Rawas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method through interviews and documentation. The results of the study show that the 30 %  quota for women’s repsentation in filling in the membership of the District Election Commitee in the 2024 election in North Musi Rawas Regency is due to the fact that women’s participation has not been maximized in registering for  the selection test for prospective PPK members, furthemore, the capacities and capabilities of women have not been sufficient as members of the District Election Commitee which were concluded from the test results of the interviews. As for efforts to overcome the problem of women’s representation in filling out PPK membership in elections, namely the need for support from election organizers to involve women more as members of the voting Commitee, Voting Organizing Group, Voter Data Updating Officers as well as Election observers, the next effort is to strengthen political education for women through outreach, workshops and other activities in the community so that wonen have the confidence to be able ro compete with men in the selection of members of the adhoc election management body. Keywords : Problem, women’s representation, District Election Commitee member  ABSTRAK Dominasi laki – laki dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten          Musi Rawas Utara masih menjadi catatan problematika keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut. Kajian ini menjawab permasalahan tidak adanya perwakilan perempuan satupun yang mengisi kedudukan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif diskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil kajian menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya kuota 30 %  keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten  Musi Rawas Utara disebabkan belum maksimalnya partisipasi perempuan dalam mendaftarkan diri untuk  tes seleksi calon anggota PPK selanjutnya kapasitas dan Kapabilitas perempuan belum memadai sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan  yang disimpulkan dari test hasil wawancara. Adapun upaya mengatasi permasalahan keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan PPK pada Pemilu yaitu diperlukan  dukungan dari penyelenggara Pemilu untuk lebih melibatkan perempuan sebagai anggota Panitia Pemungutan Su","PeriodicalId":55825,"journal":{"name":"JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA","volume":"36 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85599655","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19","authors":"Sujatmiko Sujatmiko, Eny Boedi Orbawati, F. ., Arie Mukti","doi":"10.36982/jpg.v8i1.2528","DOIUrl":"https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2528","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dengan menganalisis collaboratiev governance dalam program desa berdaya di Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa Bligo menjadi salah satu desa protipe pelaksanaan program desa berdaya dengan beberapa aktifitas berupa sekolah ibu-ibu produktif, bank sampah, kebun gizi, dan pengembangan wisata air yang terus berjalan hingga saat ini. Keberhasilan Desa Bligo dalam melaksanakan pemberdayaan tidak terlepas dari dukungan berbagai aktor diantaranya pemerintah desa, NGO rumah zakat, kelompok masyarakat, serta berbagai pihak swasta yang turut serta mensukseskan program desa berdaya. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih secara purposive dengan melibatkan berbagai stakeholders yang memahami permasalahan yang diteliti. pengumpulan data dilakukan melalui FGD, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan secara interaktif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan 10 dimensi collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program desa berdaya melalui berbagai diskusi dengan berbagai pihak yang saling percaya satu sama lain. Kepercayaan diantara pihak tersebut dituangkan ke dalam komitmen berupa kontrak kerjasama dan surat rekomendasi yang disepakati secara bersama. Adapun struktur jaringan di Desa Bligo terkategori sebagai self governance, yakni setiap pihak berpartisipasi dalam menjalankan tupoksinya masing-masing. Setiap pihak memiliki kewenangan masing-masing untuk menjalankan tugasnya dan mengakses (hak) berbagai kebutuhan dalam rangka mensukseskan program desa berdaya.","PeriodicalId":55825,"journal":{"name":"JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA","volume":"179 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76658537","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Challenges of Those in Leadership in The Digitalisation of Nigeria’s Government Organisations","authors":"U. Abasilim, John O Durojaiye, D. Gberevbie","doi":"10.31289/jppuma.v10i2.8350","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/jppuma.v10i2.8350","url":null,"abstract":"It is becoming increasingly difficult to function without using information and communication technology in all areas of human endeavour. This is because it promotes accountability and openness, which provides citizen-centred administration emphasising easier access to better delivery of government services. Digitalisation is one of the techniques available to government organisations to improve the effectiveness and efficiency of delivering services to the public. This is predicated on the notion that efficient digitalisation of the day-to-day activities of government processes will result in the provision of adequate services to citizens. However, there are various obstacles to effective digitalisation in government organisations in Nigeria. For instance, lack of information technology infrastructure, intermittent power/electricity supply, lack of trained and competent employees, a general aversion to change, etc. Of all the challenges aforementioned, the challenge of those in leadership stands out as a significant component that hinders digitalisation in government organisations in Nigeria. This paper examines the challenges of those in leadership in the digitalisation of Nigeria’s government organisations, as well as proposes suggestions on how to deal with the challenges. Data was gathered from secondary sources such as relevant books, journals and the internet. This paper finds out that the attitude and reluctance to change by leaders in government organisations restrict the adoption and successful digitalisation of their day-to-day activities, which negatively impacts the delivery of high-quality services to the citizens. This paper suggested that the requisite Information Communication Technology infrastructure for digitalisation should be provided by the Federal Government, as the majority of government organisations lack the fundamental infrastructure required to properly digitalise their operations. The government should develop ICT policies that make computer literacy a requirement for hiring and promotion of public or civil servants at all levels, including the federal, state, and local governments.","PeriodicalId":55825,"journal":{"name":"JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political Social UMA","volume":"24 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74278607","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}