Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara最新文献_第9页

MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI MAHASISWA DI KAMPUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SINJAI MUHAMMADIYAH SINJAI大学校园的学生管理管理

Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.59050/jian.v18i2.179

Syamsiah Hasyim

{"title":"MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI MAHASISWA DI KAMPUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SINJAI","authors":"Syamsiah Hasyim","doi":"10.59050/jian.v18i2.179","DOIUrl":"https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.179","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Informan yang dipilih antara lain yaitu Ketua Koperasi, Pengurus Koperasi, Manajer Koperasi, Pengawas Koperasi, Anggota Koperasi dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan Koperasi Mahasiswa berjalan berdasarkan Anggaran Dasar Rumah tangga (ADRT) dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasiaan. Pengelolaan koperasi berjalan sesuai dengan kebijakan Akan tetapi, terhambat karna permsalahan pandemi yang terjadi pada tahun 2020. Manajemen Pengelolaan Koperasi Mahasiswa kegiatanya dengan dimulai dari Rapat Anggota yang akan menghasilkan sebuah program kerja yang dijalankan oleh pengurus yang sudah ditetapkan dalam Rapat anggota tersebut. kegiatan pengelolaan yang dilakukan koperasi mahasiswa adalah unit-unit usaha berupa pertokoan, kantin dan simpan pinjam, akan tetapi karena pandemi yang terjadi pada unit-unit usaha tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang membahas mengenai laporan pertanggungjawaban dari kegiatan pengelolaan pun dari 2020 hingga 2022 belum dilakukan karna terjadinya pandemi. Walaupun saat ini pengelolaan koperasi mahasiswa sudah berjalan normal akan tetapi masih terdapat kendala sehingga koperasi mahasiswa belum bisa dikatakan berjalan sebagaimana mestinya. ","PeriodicalId":52795,"journal":{"name":"Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86868603","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PADAELO 村政府的政策是给村里的渔民社区赋权

Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.59050/jian.v18i2.164

Supratman Tahir

{"title":"KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PADAELO","authors":"Supratman Tahir","doi":"10.59050/jian.v18i2.164","DOIUrl":"https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.164","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mampu mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Padaelo. Penelitian ini menggunakan deskriptip kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan uraian yang jelas secara keseluruhan dari permasalahan yang ada mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Padaelo. \u0000Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan indikator – indicator yang ditemukan dengan melihat hasil wawancara dan dokumentasi dari informan peneliti. Informan yang digunakan yakni Kepala Desa Padaelo, Sekretatis Desa Padaelo, Kelompok Nelayan, Masyarakat Nelayan. \u0000Kebijakan Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Padaelo, bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa kebijakan yang di lakukan, seperti membangun tambatan perahu, kemudian membangun lantai jemur, bantuan budidaya rumput laut, dan bantuan modal usaha, akan tetapi di balik dari beberapa kebijakan pemerintah tentunya ada kendala yang di hadapi oleh pemerintah Desa seperti, tidak stagnannya harga rumput kemudian anggaran yang di dapat oleh pemerintah desa tidak mampu mengimbangi kebijakan yang di rencanakan oleh pemerintah desa sehingga hanya beberapa kebijakan saja yang di lakukan untuk memberdayakan masyarakat nelayan.","PeriodicalId":52795,"journal":{"name":"Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75064290","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RABA BIMA 现代税务管理在促进拉巴马初级税务服务部门的纳税人合规方面的作用

Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.59050/jian.v18i2.143

Nurfarhati Nurfarhati

引用次数: 0

MANAJEMEN PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA BONGKI LENGKESE KECAMATAN SINJAI TIMUR

Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.59050/jian.v18i2.212

Muhammad amar

{"title":"MANAJEMEN PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA BONGKI LENGKESE KECAMATAN SINJAI TIMUR","authors":"Muhammad amar","doi":"10.59050/jian.v18i2.212","DOIUrl":"https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.212","url":null,"abstract":". Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan manajemen pengelolaan air bersih di Desa Bongki Lengkese. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperoleh bahwa Manajemen Pengelolaan Air Bersih di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur masih banyak kendala yang di hadapi dalam menjalankan baik dalam manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam pengelolaan air bersih, kendala yang di hadapi pengelola dari masih kurangnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembesaran jaringan, masih kurangnya anggota pegawai dalam pengelolaan tersebut sehingga menyulitkan dalam proses manajemen pengelolaan dan dan masih kurangnya alat untuk mendeteksi kebocoran jaringan perpipaan. Meskipun pengelolaan dilaksanakan pengairan selama 3 kali dalam sehari tetapi masih banyak pelanggan/konsumen yang belum terlayani selama 24 jam dan masih minimnya alat untuk mendeteksi kebocoran jaringan perpipaan baik dari pipa pengelolaan maupun pipa ke pelanggan/konsumen. Ini di karenakan pengelolaan air bersih masih di jalankan oleh 1 orang atau pribadi sehingga masih kurang pelayanan yang diberikan.","PeriodicalId":52795,"journal":{"name":"Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82590634","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BIMA 在比马市实行人口管理政策

Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara Pub Date : 2021-12-30 DOI: 10.59050/jian.v18i2.141

M. Irfan

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BIMA","authors":"M. Irfan","doi":"10.59050/jian.v18i2.141","DOIUrl":"https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan a). Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. b).Untuk mengetahui pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. c). Untuk mengetahui pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. d). Untuk mengetahui pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. populasi dalam penelitian ini adalah 617 orang. jumlah sampel yang diambil sebagai keterwakilan dalam analisis deskriptif kualitatif sebanyak 20 orang. 1). Hasil penelitian ini menunjukan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima sudah dilaksanakan dengan baik, 2). Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik, \u00003). Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima sudah dilaksanakan dengan baik. 4). Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik.","PeriodicalId":52795,"journal":{"name":"Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82143863","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN 2009-2010 DI KOTA BIMA (STUDI KASUS PELAKSANAAN P2KP DI KELURAHAN PENANAE) 通过2008 -2010年城市贫困项目实施贫困政策(潘比市P2KP实施个案研究)

Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara Pub Date : 2021-12-29 DOI: 10.59050/jian.v18i2.218

Kamaluddin

引用次数: 0

INTERNATIONAL RELATIONS PERSPECTIVE OF SISTER CITY: CONCEPT AND PRACTICES 姊妹城市的国际关系视角:概念与实践

Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara Pub Date : 2021-12-01 DOI: 10.21831/natapraja.v9i2.43865

Reynaldi Mandala Putra

{"title":"INTERNATIONAL RELATIONS PERSPECTIVE OF SISTER CITY: CONCEPT AND PRACTICES","authors":"Reynaldi Mandala Putra","doi":"10.21831/natapraja.v9i2.43865","DOIUrl":"https://doi.org/10.21831/natapraja.v9i2.43865","url":null,"abstract":"International relations is a study that discusses the relationship between actors in the international world. In its development, international relations are no longer dominated by the state as the main actor. International relations developed and expanded so that other actors, such as sub-national actors, emerged. Sub-national actors can include local or regional governments, one of which is the city government. Sister city is one form of international relations carried out by City Government actors. This paper will explain the concept and practice of sister city in International Relations. The concepts/theories used are International Relations and Sister city. While the research method used is descriptive qualitative by using the result of interviews, books, journals, websites and others as a reference. Conceptually, a sister city is a cooperative relationship carried out by two or more City Governments based on their similarities. However, in the practice, based on case studies, the reasons for sister city relationships are not always based on similarities. The practice of sister city relations has been carried out by many cities in the world in various fields. Sister cities also tend to be intertwined for a long time, but not a few have not been implemented effectively or even not running at all.","PeriodicalId":52795,"journal":{"name":"Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79284635","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

COMMUNITY RESPONSIVENESS TO THE FEASIBILITY OF THE YOGYAKARTA-SEMARANG RAILROAD VIA MAGELANG REACTIVATION PROGRAM 社区对日惹至三宝垄铁路可行性的响应，通过麦哲朗重新激活计划

Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara Pub Date : 2021-12-01 DOI: 10.21831/jnp.v9i1.37138

Amalia Khusnaya, A. T. Sulistiyani, T. D. Anggalini

{"title":"COMMUNITY RESPONSIVENESS TO THE FEASIBILITY OF THE YOGYAKARTA-SEMARANG RAILROAD VIA MAGELANG REACTIVATION PROGRAM","authors":"Amalia Khusnaya, A. T. Sulistiyani, T. D. Anggalini","doi":"10.21831/jnp.v9i1.37138","DOIUrl":"https://doi.org/10.21831/jnp.v9i1.37138","url":null,"abstract":"This study aims to assess the feasibility of the Jogjakarta-Semarang railroad reactivation program via Magelang. The research method used is a quantitative method through surveys and qualitative methods using interview techniques. Feasibility is assessed from 4 aspects, namely aspects of need, technical, management and law, and social aspects. The survey results were processed using Microsoft Excel 2010 applications. Qualitative analysis was strengthened by data triangulation techniques. The findings of this study indicate that the Jogjakarta-Semarang railroad reactivation program via Magelang is feasible in two aspects, needs and management and law. While it is considered not feasible according to technical and social aspects. However, reactivation programs should continue to be carried out because future regional developments require alternative modes of transportation. To overcome this, researchers recommend a middle ground, namely 1) Partial reactivation; 2) Development of elevated lines; 3) Policy of swap with additional compensation. Generally, commuters responds positively to railroad reactivation programs, but if the railroad tracks hit a functional building that exists, then commuters have several considerations.","PeriodicalId":52795,"journal":{"name":"Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87229575","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PUBLIC POLICY AND SPECIAL AUTONOMY IN PAPUA AND WEST PAPUA 巴布亚和西巴布亚的公共政策和特别自治权

Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara Pub Date : 2021-12-01 DOI: 10.21831/jnp.v9i1.43789

Suharno

{"title":"PUBLIC POLICY AND SPECIAL AUTONOMY IN PAPUA AND WEST PAPUA","authors":"Suharno","doi":"10.21831/jnp.v9i1.43789","DOIUrl":"https://doi.org/10.21831/jnp.v9i1.43789","url":null,"abstract":"Serious efforts to decentralize Indonesia have only been carried out since the reformation period began in the midst of the crisis that hit Asia and coincided with the process of changing leadership in Indonesia from Suharto to Habibie. Regional autonomy is considered to be able to answer the demands of equitable distribution of socio-economic development, governance, and the development of an effective political life because it is believed to be able to guarantee the handling of community demands in a varied and fast manner. Article 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia recognizes and respects special or special regional government units which are regulated by law. The special autonomy implemented in Indonesia can be categorized as asymmetric decentralization, including Papua and West Papua. Politically, the issue of Papua Autonomy has gained light and legitimacy as well as a normative basis with the issuance of the Special Autonomy Law, but in reality the implementing regulations are not perfect. A grounded public policy is needed that takes into account the aspirations of the people of Papua and West Papua with the Special Autonomy Law as a normative basis because the actual role of the Special Autonomy Law in the welfare of the people of Papua and West Papua is as legalization to manage Papua and West Papua in particular by taking into account the various characteristics that they have. towards progress and prosperity.","PeriodicalId":52795,"journal":{"name":"Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83613167","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) 直接现金村基金(BLT-DD)

Jurnal Natapraja Kajian Ilmu Administrasi Negara Pub Date : 2021-08-31 DOI: 10.33509/jan.v27i2.1515

Alisa Zakiyatus Saroh, Rido Parulian Panjaitan

引用次数: 2