IBLAM Law Review最新文献

{"title":"HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK YANG DILALAIKAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TETER KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI","authors":"Siti Napsiyah, Syamsudin Syamsudin, B. Baehaqi","doi":"10.52249/ilr.v4i1.174","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.174","url":null,"abstract":"This research aims: find out the typical husband who neglects his obligations towards his wife and children according to Islamic law, find out the factors of a husband who neglects his obligations toward his wife and children, find out the Islamic law for a husband who neglects his obligations toward his wife and children, find out the right to support the wife and children who are neglected by the husband in perspective of Islamic law in Teter Village Simo District Boyolali Regency.The approach taken is a qualitative approach, which means the data collected comes from interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.   The method used in this study is a survey method by taking information directly to respondents using a questionnaire it can provide a more realistic picture of the right to support a wife and children who are neglected by the husband in Teter village, Simo district Boyolali regency.  Respondents in this study are 12 couple of husband and wife in Teter Village Simo District Boyolali Regency.The right to support his wife and children in Teter village Simo District Boyolali. It is known that the category of husbands neglecting to support their wives and children includes husbands who do not protect, do not provide education, do not provide maintenance and clothing, do not provide housing, and do not provide living expenses or care higher percentage of 82 % compared to the percentage of fulfilling a living which is only 18 %. A percentage of 82 % is very negligent. There are internal and external factors that cause husband to neglect their wife and children, external factors consist of education and religious factors. Wife the internal factors are in the form of morals and patterns of parental guidance and education. The review of Islamic law based on the results of the above research is that husbands are very neglectful of family maintenance. In Islamic law, a husband who intentionally neglects his obligation to provide for his family is punished with sin.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"145 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140491407","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KAJIAN SOSIO LEGAL TERHADAP PERMEN 18 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA","authors":"Muhaimin Limatahu, Ahmad Mufti, Fathurrahim Fathurrahim","doi":"10.52249/ilr.v4i1.225","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.225","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Kajian Sosio Legal Faktor Terjadinya pelanggaran  Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpong serta upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate dalam menanggulangi pelanggaran  peraturan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpong. dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden yang telah ditentukan.Hasil penelitian ini menunjukan ahwa sosiologi hukum tidak berbicara mengenai substansi atau materi hukum, tetapi lebih merujuk pada dampak diterapkannya sumber hukum yang mana terjadinya pelanggaran  peraturan menteri nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang diakibatkan beberapa factor antara lain: mampu menarik berkumpulnya  biomassa ikan  dalam  jumlah  besar  di  sekitarnya,  faktor perizinan, aspek teknis pemasangan rumpon, sanksi. Sedangkan Upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate dalam menanggulangi pelanggaran  peraturan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dalam hal ini rumpon ialah upaya prefentif dengan melakukan sosialiasi serta patrol dan upaya represif yang mana dilakukannya berupa pembongkaran dan pemutusan rumpon yang illegal","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"22 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140491005","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"A CONTRACT REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW IN INDONESIA MAY BE DELAYED DUE TO FORCE MAJEURE","authors":"Ri˚zki Kurniawan, Zakiah Noer","doi":"10.52249/ilr.v4i1.223","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.223","url":null,"abstract":"The aim of this study is to: Recognize the structure of an emergency clause (force majeure) in a contract; and Recognize the legal implications for the parties involved and the actions that need to be taken in the event that an emergency (force majeure) nullifies a contract. In this study, the author used three distinct methodologies, conceptual, legislative, and comparative. However, in order to fulfill their responsibilities under a contract or agreement, the parties must be able to prove that they are faced with legitimate obstacles","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"39 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140490507","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS ASPEK HUKUM DAN IMPLIKASI KONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN BISNIS INTERNASIONAL","authors":"Irsan Rahman, Seno Wibowo Gumbira, Riezka Eka Mayasari, S. Sahrul, S. Suyanto","doi":"10.52249/ilr.v4i1.219","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.219","url":null,"abstract":"Riset ini dilandasi atas kemauan buat penuhi keinginan yang mendesak negeri buat ikut serta dalam akad bidang usaha global, tetapi belum seluruh akad bidang usaha international yang terdapat bisa menata ikatan diartikan. Riset ini bertabiat yuridis normatif dengan pangkal hukum inferior yang setelah itu ditafsirkan. Tata cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan dengan riset akta. Analisa informasi tidak bisa dilepaskan dari bermacam pengertian. Ada pula pengertian yang dipergunakan dalam penyusunan ini merupakan pengertian pandangan hukum serta keterkaitan kontraktual ialah dengan mengamati akad bidang usaha global dari bidang batas serta jenjang pembuatan dan akibatnya untuk kemajuan hukum nasional. Dari ulasan bisa disimpulkan yang dibilang akad bidang usaha global merupakan akad yang terbuat oleh poin hukum global, angkat tangan pada hukum nasional serta melahirkan hak serta peranan. Akibat Pengesahan Akad Global kepada Hukum serta keterkaitan kontraktual wajib memandang peran negeri serta akar dari perjanjian bidang usaha global. Kewenangan yudikatif senantiasa bisa melandaskan argumentasi hukum.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"31 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140491122","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TANGGUNG JAWAB HUKUM KONSUMEN ATAS KERUGIAN MENGKONSUMSI JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA","authors":"Ratih Brity Rosa, E. Prasetyawati","doi":"10.52249/ilr.v4i1.244","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.244","url":null,"abstract":"Kesehatan setiap orang sangat penting untuk dijaga, sehingga sangat diperlukan adanya pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu bagi masyarakat di Indonesia. Perlu diketahui komponen penting dari pelayanan kesehatan adalah obat, karena obat adalah salah satu faktor yang dapat menyembuhkan suatu penyakit. Namun seiring berjalannya waktu, jamu di Indonesia semakin diakui keberadaannya karena jamu dianggap sebagai obat tradisional yang tidak memiliki efek samping sebab dalam pembuatannya diutamakan memakai bahan-bahan alami yang tidak melibatkan bahan kimia didalamnya. Disamping meningkatnya para konsumen jamu di Indonesia, maka semakin banyak pula kasus-kasus kecurangan yang melibatkan jamu. Salah satunya adalah jamu racik yang mengandung bahan kimia obat berbahaya (BKO). Sehingga tidak sedikit konsumen yang menderita kerugiannya secara langsung baik kerugian material maupun kerugian immaterial seperti menderita efek mengkonsumsi obat kimia hingga ada yang meninggal dunia. Adanya kecurangan atas tindakan dilakukan oleh pelaku usaha maka perlu adanya tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha terhadap para konsumen jamu racik. Dari kasus yang dibahas, bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha ada 3 (tiga) macam sanksi yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana dimana dari ketiga sanksi itu berdasarkan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach) sehingga diharapkan hasil penelitian ini bersifat lebih objektif.j","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"69 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140491679","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"FORCE MAJEURE AND NOTARY RESPONSIBILITY: THE CASE OF THE DESTRUCTION OF DEED MINUTES","authors":"Nadia Mileni Habibah, Mohammad Hamidi Masykur, Diah Aju Wisnu Wardhani","doi":"10.52249/ilr.v4i1.241","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.241","url":null,"abstract":"Notaries, in carrying out their duties, have the authority to create authentic deeds, where authentic deeds serve as perfect evidence in court proceedings. According to Article 16 of the Notary Law (UUJN), the notary's obligation is not only to create authentic deeds but also to store them as part of the notary's protocol, which is a state document or archive that must be properly preserved and stored to prevent loss or destruction under any circumstances. The focus of this thesis is on the scenario where the notary's office, the place where all archives or protocols are stored, experiences a disaster or force majeure. The question arises whether the notary is still responsible for the destruction of the notarial protocol in such a case. The objective of this research is to examine and analyze the notary's responsibility for deed minutes that are destroyed due to force majeure and the legal construction of deed minute storage to minimize their loss due to force majeure. In this regard, concerning civil law liability, if the notary's negligence in safeguarding the notarial protocol results in losses for the parties involved, the notary's actions may be qualified as an Unlawful Act (PMH). PMH is regulated in Articles 1365 to 1367, stating that any unlawful act causing harm to others makes the perpetrator liable for the resulting losses. The legal consequences for a notary whose negligence leads to the loss or damage of deed minutes and failure to store them properly may result in administrative sanctions as stipulated in Article 9, paragraph (1), letter d of UUJN, which entails temporary suspension from the position of notary due to violating the obligations and prohibitions of the profession.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"177 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140492425","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN","authors":"I. Hanafi","doi":"10.52249/ilr.v4i1.216","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.216","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dan Apakah Kendala dalam Proses penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwaimpelementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu mind set dan budaya kerja pegawai serta kurangnya kesadaran PNS terhadap peraturan dan tata tertib kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"67 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140496512","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN","authors":"Hasudungan Sinaga","doi":"10.52249/ilr.v4i1.217","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.217","url":null,"abstract":"Penganiayaan yang marak terjadi di masyarakat di latar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan di dalam keluarga atau korban yang memancing terjadinya kekerasan sehingga mengakibatkan kematian. seperti dalam putusan pengadilan negeri nomor 64/Pid.B/2020/PN. Bau dan putusan pengadilan negeri nomor 61Pid.B/2021/PN.Kln. pada kedua putusan tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan dari uraian latar belakang, permasalahan yang dikaji, yakni: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN. Bau dan putusan nomor 61Pid.B/2021/PN.Kln.. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji asas atau prinsip hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, sebagai hasil dari pengumpulan data melalui data primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dalam penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, diatur dalam pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"132 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140495368","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"THE URGENCY OF DEREGULATION TO MANIFEST A SINGLE NATIONAL EDUCATION SYSTEM AS MANDATED IN CONSTITUTION","authors":"Pandu Ario Bismo, Mandira Bienna Elmir, Ammalia Fitriah","doi":"10.52249/ilr.v4i1.224","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.224","url":null,"abstract":"The Indonesian constitution imposes a mandate for the government to organize and manage a single national education system that shall be regulated by law (Article 31 paragraph (3)) in order to educate the life of the nation. As time goes by, Indonesia’s education regulation governance has deviated from that mandate. In reality, there are multiple Laws related to education in Indonesia. This circumstance has not only caused some difficulties for the stakeholders who want to understand the regulation, but also caused overlapping and hyperregulation. In this article, the Authors map out the problems in Indonesia’s education regulation policies and analyze the solutions. Deregulation by unifying all the Laws related to education should be considered in overcoming the hyperregulation. This research uses normative legal research method in exploring the relevant theories, histories, good practices, and options to manifest an effective education regulation governance as a single national education system.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"2 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140497165","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIVITAS ATURAN HUKUM YANG MENJERAT KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE","authors":"Adhelia Ananda Putri, Elysia Putri, Achsia, Ugi Putri Pamungkas, H. Anwar","doi":"10.52249/ilr.v4i1.214","DOIUrl":"https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.214","url":null,"abstract":"Artikel ini bermula dari permasalahan terkait mekanisme hukum penanganan kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia . KBGO adalah kekerasan gender dan/atau pelecehan seksual dan didukung oleh teknologi Internet. Pada dasarnya KBGO sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Namun, seperti halnya kasus kekerasan seksual di kehidupan nyata, jumlah kasus KBGO yang tercatat dan diselesaikan hanya sebagian kecil dari jumlah kasus sebenarnya.  Keadaan ini semakin diperburuk dengan penyelesaian kasus KBGO yang hanya sebatas menggunakan UU ITE dan UU TPKS. Saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pandangan masyarakat terhadap KBGO; Kedua, apa saja kendala lembaga penegak hukum dalam menangani KBGO dan bagimana efektivitas UU ITE dan UU TPKS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosio-legal. Penelitian sosio-legal adalah  perpaduan antara legal research dan social research. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keterbatasan pemahaman KBGO menjadi salah satu kendala dan tantangan dalam penyelesaian kasus KBGO selain kendala dari Lembaga penegak hukum. Dimana keduanya berpengaruh dalam efektivitas UU ITE dan UU TPKS.","PeriodicalId":500708,"journal":{"name":"IBLAM Law Review","volume":"33 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140497046","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}