Petita : jurnal kajian ilmu hukum dan syariah最新文献

{"title":"ROBOTICS AND AUTOMATION: THEIR IMPACT ON THE SOCIAL SECURITY OF CRITICAL INFRASTRUCTURE WORKERS","authors":"Ivan Kaylo, Dmytro Lubinets, Dmytro Kryvenko, Dmytro Mykolaiets, Hanna Platonova","doi":"10.22373/petita.v8i2.205","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.205","url":null,"abstract":"Automated robotics is significantly changing the way we live and work. The use of automation technologies is becoming more and more common either in manufacturing or in healthcare. This technology improves workplace safety significantly since robots can perform dangerous or repetitive tasks. It also reduces the risk of injury to workers. The topic of robotics and automation is relevant in Ukraine, given the war and the frequent shelling of critical infrastructure facilities. Currently, robotics and automation have great potential to improve the social security of critical infrastructure workers in conditions of war and frequent shelling of objects. They can ensure safety, productivity, and operational stability and improve emergency response capabilities. The purpose of the article is to study the issue of robotics and automation in the modern world and their impact on the social security of critical infrastructure workers in particular.
 Abstrak: Robotika otomatis secara signifikan mengubah cara kita hidup dan bekerja. Penggunaan teknologi otomasi menjadi semakin umum baik di bidang manufaktur maupun di bidang kesehatan. Teknologi ini meningkatkan keamanan tempat kerja secara signifikan karena robot dapat melakukan tugas berbahaya atau berulang. Ini juga mengurangi risiko cedera pada pekerja. Topik robotika dan otomasi relevan di Ukraina, mengingat perang dan seringnya penembakan fasilitas infrastruktur penting. Saat ini, robotika dan otomasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan jaminan sosial pekerja infrastruktur kritis dalam kondisi perang dan seringnya penembakan objek. Mereka dapat memastikan keselamatan, produktivitas, dan stabilitas operasional serta meningkatkan kemampuan tanggap darurat. Tujuan artikel ini adalah untuk mempelajari masalah robotika dan otomasi di dunia modern dan dampaknya terhadap jaminan sosial pekerja infrastruktur kritis pada khususnya.
 Kata Kunci: Otomatisasi, Infrastruktur Kritis, Robotika, Jaminan Sosial Pekerja, Perlindungan Pekerja","PeriodicalId":500566,"journal":{"name":"Petita : jurnal kajian ilmu hukum dan syariah","volume":"18 15","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135112314","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EUROPEAN BORDER SECURITY: RETHINKING THE CONCEPT OF OPEN BORDERS","authors":"Adnan Mahmutovic, Abdulaziz Alhamoudi","doi":"10.22373/petita.v8i2.214","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.214","url":null,"abstract":"This paper examines the concept of integrated border management in the context of the European Union. Integrated border management refers to a collaborative approach among all entities involved in border activities, aimed at mitigating potential adverse consequences arising from the removal of internal border controls. The task of achieving a harmonious equilibrium between facilitating unrestricted movement across borders and ensuring robust external border protection poses noteworthy difficulties and consequences. This research investigates the progression of integrated border management within the European Union and its impact subsequent to the Tampere meeting in 2006. This study examines the fundamental attributes of the European integrated border management model and evaluates its efficacy in managing irregular migration and security threats, while simultaneously facilitating unhindered mobility within the European Union. The study also examines the promotion and implementation of the key principles of integrated border management among member states of the European Union in order to strengthen external border control and maintain stability within the Schengen Area. Furthermore, this study evaluates the significance of risk analysis in facilitating the implementation of European integrated border management. It also examines how risk analysis can be utilized to enhance the efficiency of border assets and effectively address risks of different magnitudes.
 Abstrak: Artikel ini mengkaji konsep pengelolaan perbatasan terpadu dalam perpektif Uni Eropa. Pengelolaan perbatasan terpadu mengacu pada pendekatan kolaboratif di antara semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan, bertujuan untuk memitigasi potensi dampak buruk yang timbul dari penghapusan kontrol internal perbatasan. Hal ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan harmonis antara memfasilitasi pergerakan tanpa batas, dalam melintasi perbatasan serta memastikan perlindungan perbatasan eksternal yang kuat, dari timbulnya kesulitan dan konsekuensi yang patut diperhatikan secara bersama. Penelitian dalam artikel ini menginvestigasi tindak lanjut manajemen perbatasan terpadu dalam Uni Eropa serta akibat yang ditimbulkan terhadap pertemuan Tampere tahun 2006. Kajian artikel ini menguji atribut dasar tentang model manajemen perbatasan terpadu di Eropa, serta mengevaluasi, dan mengevaluasi keberhasilannya dalam mengelola migrasi tidak teratur dan ancaman keamanan, sekaligus memfasilitasi mobilitas tanpa hambatan di dalam Uni Eropa. Artikel ini juga mengkaji penerapan prinsip-prinsip utama pengelolaan perbatasan terpadu di antara negara-negara anggota Uni Eropa dalam memperkuat kontrol perbatasan eksternal dan menjaga stabilitas di Wilayah Schengen. Lebih lanjut, penelitian ini mengevaluasi pentingnya analisis risiko dalam memfasilitasi penerapan pengelolaan perbatasan terpadu Eropa. Disamping itu juga mengkaji bagaimana analisis risiko dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi a","PeriodicalId":500566,"journal":{"name":"Petita : jurnal kajian ilmu hukum dan syariah","volume":"19 2","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135112496","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PSEUDO-ENVIRONMENTAL VALUES VERSUS ETHICAL SPIRITUALITY: A STUDY ON INDONESIAN GREEN SUKUK","authors":"Muhammad Syauqi Bin-Armia","doi":"10.22373/petita.v8i2.225","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.225","url":null,"abstract":"This paper investigates and inspects the application of green sukuk as an Islamic environmentally accepted bond and its impacts on the global market. Law No.19 of 2008 on Shariah Government Securities, governs the exercise of green sukuk that accepts two basic norms, Shariah compliance and ecosystem friendly. Philosophically speaking, environmental preservations are embedded in Shariah as a core principle. Shariah persuaded unharmed human beings as well as other creatures. The amalgamation between the sharia principle and environmental values out to be sufficient to manifest the objective. The research aims to examine the worthiness of new emerging sukuk while carrying the same basic principle on moral, ethical and environmental embeddedness within the sukuk itself. The research methodology conducted in this research will implement mixed-methods through qualitative and quantitative approaches. The research indicates that green sukuk issuance has no contribution toward global sukuk performances signaled by selected sukuk indices on the issuance date. In addition, there are no sufficient assessment mechanism indicators to ensure the application of environmental distinctive values and shariah compliance implimentations.
 Abstrak: Tulisan ini menyelidiki penerapan green sukuk sebagai obligasi Islam yang ramah lingkungan dan dampaknya terhadap pasar global. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mengatur pelaksanaan green sukuk yang menganut dua norma dasar, yaitu kepatuhan syariah dan ramah ekosistem. Secara filosofis, pelestarian lingkungan hidup tertanam dalam syariah sebagai prinsip inti. Syariah mengatur prinsip untuk tidak merugikan manusia dan juga makhluk lainnya. Penggabungan antara prinsip syariah dan nilai-nilai lingkungan sudah cukup untuk mewujudkan tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan jenis sukuk yang baru ini dengan tetap mengusung prinsip dasar yang sama mengenai keterikatan moral, etika, dan lingkungan dalam sukuk itu sendiri. Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini akan menerapkan mix-methods melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerbitan green sukuk tidak memberikan kontribusi terhadap kinerja sukuk global yang ditunjukkan oleh indeks sukuk pada tanggal penerbitan. Selain itu, tidak ada indikator mekanisme penilaian yang memadai untuk memastikan penerapan nilai-nilai keistimewaan lingkungan dan kesuksekan dampak syariah pada sukuk tersebut.
 Kata kunci: Sukuk Hijau, Lingkungan, Benturan Nilai, Pasar Modal.","PeriodicalId":500566,"journal":{"name":"Petita : jurnal kajian ilmu hukum dan syariah","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136185240","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SEXUAL HARASSMENT BY CHILDREN IN THE ACEH PROVINCE: A CASE STUDY ON THE JINAYAT BYLAW","authors":"Muhammad Nur, Harun Harun, Nurdin Bakry","doi":"10.22373/petita.v8i2.183","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.183","url":null,"abstract":"The Aceh province is a special autonomous region with the authority to carry out Islamic Sharia. Article 125 of Law Number 11 of 2006 concerning the Aceh Government emphasizes that the Sharia implemented in Aceh includes aqidah (creed), syar'iyah, and akhlaq (disposition). However, Sharia implementation in Aceh has not fully affected the social conditions of its people, especially since child crimes, such as sexual harassment, still happen. Acehnese people are religious and view the relationship between men and women as sacred and can only happen through marriage. Hence, sexual harassment is against the Acehnese people's Islamic life views and beliefs. This study aims to explain the factors that cause children to commit sexual harassment in Aceh Province. This study is empirical legal research that collects primary and secondary data. Data analysis employed a descriptive-analytical approach. The study shows that children commit sexual harassment in Aceh due to two factors, namely internal factors, i.e., children's lack of religious knowledge and sexual desire, and external factors, i.e., lack of parental supervision as well as influence from communication and social media.
 Abstrak: Propinsi Aceh sebagai Daerah Otonomi khusus mempunyai kewenangan untuk menjalankan syari’at Islam, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, pada Pasal 125 ditegaskan bahwa Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak. Namun kebijakan penerapan syari’at Islam di Provinsi Aceh belum sepenuhnya berpengaruh terhadap kondisi social masyarakatnya, terutama masih terjadi tindak criminal yang dilakukan oleh anak yaitu Pelecehan seksual. Pada dasarnya masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius, dan memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang sakral. Hubungan tersebut hanya dapat dilakukan melalui lembaga perkawinan. Sehingga tindak pidana pelecehan seksual sangat bertentangan dengan pandangan hidup dan keyakinan masyarakat Aceh yang Islami. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah faktor penyebab anak melakukan pelecehan seksual di Propinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa anak melakukan pelecehan seksual di Propinsi Aceh disebabkan oleh dua factor yaitu factor internal, berupa; anak kekurangan ilmu pengetahuan agama dan dorongan nafsu birahi. Adapun faktor eksternal, anak melakukan pelecehan seksual karena kurang mendapatkan pengawasan orang tua dan pengaruh media komunikasi dan media social.
 Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Anak Sebagai Pelaku, Hukum Jinayat","PeriodicalId":500566,"journal":{"name":"Petita : jurnal kajian ilmu hukum dan syariah","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136185238","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"THE QUALITY OF THE CHAIN (SANAD) OF HADITH CONCERNING THE LEGAL GUARDIAN (WALI) OF THE NIKAH","authors":"Saifuddin Sa’dan, Ardelia Vidya Riana","doi":"10.22373/petita.v8i2.175","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.175","url":null,"abstract":"The Wali (women's guardian of marriage) as a condition for a valid nikah (marriage) is not particularly discussed in the Qur'an. 1 It is explained more in the hadith of the Prophet, such as \"unlawful marriage without a guardian\" (Narrated by Arba'ah) or statements about \"a widow has more rights over herself than her guardian while a bikr (young woman) needs to be asked for permission\" (Narrated by Muslim).","PeriodicalId":500566,"journal":{"name":"Petita : jurnal kajian ilmu hukum dan syariah","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136185223","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"THE IMPLEMENTATION OF THE CANING LAW IN ACEH FOLLOWING THE ENACTMENT OF THE ACEH QANUN NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING THE JINAYAT LAW: IS IT MORE EFFECTIVE?","authors":"None Muhibbuthabary, Taslim HM Yasin, Saifuddin A. Rasyid, Rahmad Syah Putra, Nurrauzhah Fitria, Rahmat Kurniawan","doi":"10.22373/petita.v8i2.210","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.210","url":null,"abstract":"The birth of the caning law in Aceh certainly aims to regulate the life order of the people in Aceh both in terms of behaviour and social aspects so that it is achieved well and is safe and prosperous based on Islamic teachings and norms. This article will briefly describe the effectiveness of applying the caning law in Aceh after enacting the Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. This research is qualitative with an anthropological approach using ethnographic methods with data collection techniques using three kinds of methods: in-depth interviews, observation, and documentation. In contrast, data analysis uses four stages: data reduction, data organization, data verification, and conclusion. The research results show that the implementation of caning has not been able to reduce violations of Islamic law, especially in several regions. This is proven by increased cases recorded at the Aceh Sharia Court. The current ineffectiveness of caning is also influenced by the financial aspect, namely the very large budget for the caning procession activities, which is borne by the District/City Regional Governments in Aceh through the District/City Revenue Expenditure Budget (APBK) with a nominal value of one caning procession being quite large. So that it is necessary to redesign the implementation of caning in Aceh practically and economically by referring to the opinion of the Shafi'i school of fiqh, which states that the execution of caning punishment is sufficient to be witnessed by four believers, the procession of caning punishment can be carried out in a simple place, and it is enough to be witnessed by law enforcement officials to minimize budget spending so that it is more effective and efficient.","PeriodicalId":500566,"journal":{"name":"Petita : jurnal kajian ilmu hukum dan syariah","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136185226","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PUBLIC PREFERENCES ON FACTORS AFFECTING MAQASHID SHARIAH-BASED HEALTH INSURANCE SERVICES IN ACEH PROVINCE","authors":"Muhammad Zulhilmi, Winny Dian Safitri, Nadlia Ariyati","doi":"10.22373/petita.v8i2.222","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.222","url":null,"abstract":"Health development is a development effort in the health sector that aims to achieve optimal health status. The Aceh government, through special autonomy rights, carries out the development of the health sector through health insurance which is named the sharia-based Aceh Health Insurance (JKA) managed by the Social Security Administration (BPJS) to meet the health needs of all Acehnese people so that the objectives of Maqashid shariah are achieved, namely benefit. This study aims to determine the community's preference for factors that affect Maqasid Shariah-based health services in Aceh. This research approach is quantitative, using the method of statistical analysis of the structural equation model based on partial least squares. This study indicates a statistically significant effect on the variables of socialization intensity, accessibility of information, availability of facilities and infrastructure for the services of health insurance participants at a significant level of 10%. Based on the Acehnese people's preferences, both facilities and infrastructure are important factor in running health insurance services.","PeriodicalId":500566,"journal":{"name":"Petita : jurnal kajian ilmu hukum dan syariah","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136185650","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"CHILDFREE AND ITS RELEVANCE TO 'AZL FROM THE PERSPECTIVE OF TAQIYUDDIN AN-NABHANI","authors":"Fakhrurrazi M. Yunus, Siti Nurliyana, Azka Amalia Jihad, Aulil Amri, Saifullah M. Yunus","doi":"10.22373/petita.v8i2.235","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.235","url":null,"abstract":"One of the goals of marriage in Islam is to ensure the continuity of someone’s bloodline. However, recently, a new trend has emerged where married couples agree to live without offspring in their household, which, in essence, is contrary to the purpose of marriage itself. The trend to live without children is also called childfree. Substance-wise, the childfree concept is related to 'azl because both concepts reject a child's existence before any potential for having the child exists. In relation to these contemporary issues, Taqiyuddin an-Nabhani's view on 'azl in his book an-Nizham al-Ijtima' fi al-Islam, is still highly relevant to be used as a focal point for any discussion on such issues. Accordingly, this study aims to examine Taqiyuddin An-Nabhani's views on the legal status of 'azl and its relevance to the current childfree concept. This study is a library research study which relies on a historical approach and utilizes some primary data from the book an-Nizham al-Ijtima' fi al-Islam and other books of hadith. The secondary data sources were obtained from other books, journals, previous research, and digital media. Data were analyzed using qualitative analysis techniques. Based on Taqiyuddin An-Nabhani's view, couples who practice 'azl are allowed to use non-permanent contraceptives in an effort to temporarily prevent pregnancy. Meanwhile, the use of permanent contraceptives to prevent pregnancy, such as tubectomy or vasectomy or the use of other means that can cause permanent infertility is haram (forbidden). These should not be used because they are a form of castration. The relevance between 'azl and childfree lies only in denying the existence of children before they potentially form. If childfree is used to delay having children, then its legal status becomes permissible in line with the ruling of 'azl. However, the practice of childfree where a couple would use permanent contraceptives is catagorized as tabattul, which is unlawful because they clearly aim to stop the continuation of human existence.
 Abstrak: Tujuan dari pernikahan dalam Islam salah satunya adalah untuk melestarikan keturunan. Namun, belakangan ini muncul pemikiran baru untuk hidup tanpa menghadirkan keturunan dalam rumah tangga, yang pada hakikatnya hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan. Pilihan hidup tanpa anak itu disebut juga dengan childfree. Jika dilihat secara substansi, childfree berkaitan dengan ‘azl, karena sama-sama menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud. Menanggapi permasalahan kontemporer tersebut, pandangan Taqiyuddin an-nabhani terhadap ‘azl dalam kitabnya an-Nizham al-Ijtima’ fi al-Islam, masih sangat relevan untuk dikaitkan dengan permasalahan childfree ini. Maka berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Taqiyuddin An-Nabhani terhadap hukum ‘azl dan mengkaji relevansi childfree dengan hukum ‘azl berdasarkan pandangan Taqiyuddin An Nabhani. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustaka","PeriodicalId":500566,"journal":{"name":"Petita : jurnal kajian ilmu hukum dan syariah","volume":"26 2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136185849","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) POLICY: The Principle of Legal Certainty in a Rule of Law","authors":"None Muhammad Dahlan, None Husni, None Darmawan, None Sulaiman","doi":"10.22373/petita.v8i2.176","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.176","url":null,"abstract":": One of the governments of Indonesia's objectives for renewal and transformation is the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), which would improve the public service system for traffic crimes. The existence of ETLE in Indonesia is badly required for a variety of reasons related to the myriad problems that develop when law enforcement addresses traffic infractions. Since not all Indonesians have mastered technology, it cannot be stated that e-tickets are successful, yet the deployment of ETLE is a workable alternative for imposing sanctions for traffic rule violators. To capture traffic offenses on the road, an ETLE device instantly links to the police department's Command Center. This study's objective is to ascertain how the ETLE policy is being carried out from a law enforcement standpoint. This essay aims to evaluate the ETLE policy's execution in terms of legal certainty and its applicability to Indonesia's legal system. A statutory approach and a normative legal technique are both used in this study","PeriodicalId":500566,"journal":{"name":"Petita : jurnal kajian ilmu hukum dan syariah","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136185856","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MURABAHA FINANCING OF THE INDONESIAN ISLAMIC BANKS UNDER AN ISLAMIC ECONOMIC LAW AND THE FATWA DSN MUI","authors":"Bismi Khalidin, Armiadi Musa","doi":"10.22373/petita.v8i2.238","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.238","url":null,"abstract":"This study conducts a thorough analysis of the practice of Murabaha financing within Islamic banks, contextualized within the framework of Islamic economic law and the influential Fatwa issued by the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia - MUI). Murabaha, a fundamental mode of Islamic finance, involves a cost-plus-profit arrangement that adheres to Shariah principles. This analysis delves into the core principles of Islamic economic law, which include fairness, transparency, and adherence to ethical financial conduct, and investigates how these principles are manifested in Murabaha transactions. Central to this examination is the Fatwa issued by the MUI, which serves as a guiding regulatory framework for Murabaha financing. This Fatwa provides essential guidelines to ensure the compatibility of Murabaha transactions with Shariah principles and ethical practices. By exploring the origins, key features, and benefits of Murabaha financing as guided by the MUI Fatwa, this study highlights the intricate dynamics through which Islamic banks in Indonesia operationalize this financing mode while upholding the tenets of Islamic economic law.","PeriodicalId":500566,"journal":{"name":"Petita : jurnal kajian ilmu hukum dan syariah","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136184508","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}