Jurnal Fundamental Justice最新文献

Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi 分析财务服务管理局对保险公司的监督职能

Jurnal Fundamental Justice Pub Date : 2023-03-31 DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2598

Merina Puspita Sari, Abdurahman Rafsanjani, Andi Mumtaz Jamaluddin Fatwa, Nesya Arsalia Kharisma, Muhammad Jazil Rifqi

引用次数: 0

Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia 印度尼西亚非数字代币（NFT）成为财产担保的法学研究

Jurnal Fundamental Justice Pub Date : 2023-03-31 DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2878

Asyri Febriana, Nakzim Khalid Siddiq, Opan Satria Mandala

{"title":"Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia","authors":"Asyri Febriana, Nakzim Khalid Siddiq, Opan Satria Mandala","doi":"10.30812/fundamental.v4i1.2878","DOIUrl":"https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2878","url":null,"abstract":"Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian umum Non-Figura Token (NFT) di Indonesia dan Non-Figura Token (NFT) sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan. Berdasarakan dari hasil penilitian ini Namun, di sisi lain, NFT juga dapat menimbulkan beberapa masalah hukum, terutama dalam hal kepemilikan dan penggunaan aset digital. Dalam konteks NFT, kepemilikan aset digital tidak hanya berupa file digital, tetapi juga berupa kode-kode dan informasi di dalamnya yang disimpan di blockchain. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang jelas untuk memastikan keamanan dan hak-hak pemilik aset digital yang dihasilkan dari teknologi NFT. Untuk memungkinkan penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia, perlu ada kerja sama antara lembaga pemerintah, ahli hukum, dan pelaku industri blockchain dalam mengembangkan kerangka hukum dan teknis yang diperlukan. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat pengembangan regulasi yang berkaitan dengan blockchain dan aset digital. Regulasi ini harus mencakup definisi dan sifat hukum aset digital dalam konteks blockchain, pengakuan hukum atas NFT sebagai jaminan kebendaan, dan perlindungan hukum bagi pengguna NFT.","PeriodicalId":477818,"journal":{"name":"Jurnal Fundamental Justice","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135951253","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Akad Pembayaran Cash On Delivery Lazada dalam Hukum Ekonomi Syariah 伊斯兰经济法中的 Lazada 货到付款协议分析

Jurnal Fundamental Justice Pub Date : 2023-03-31 DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2835

Muhamad Arfah, Subhan Ansori

引用次数: 0

Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Sasak Khas Lombok 基于龙目岛萨萨克典型编织物图案的版权法律保护

Jurnal Fundamental Justice Pub Date : 2023-03-31 DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2790

Adinda Mutia Gani, Nakzim Khalid Siddiq, Maulana Syekh Yusuf

{"title":"Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Sasak Khas Lombok","authors":"Adinda Mutia Gani, Nakzim Khalid Siddiq, Maulana Syekh Yusuf","doi":"10.30812/fundamental.v4i1.2790","DOIUrl":"https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2790","url":null,"abstract":"Kain tenun dari setiap daerah memiliki motif yang berbeda-beda yang masing-masing daerah memiliki kualitas yang berbeda-beda serta komoditas ekspornya dan memberikan keuntungan bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, seni tenun pada masyarakat bersifat particular dimana memiliki ciri khas, dan merupakan bagian dari representasi budaya dari masing-masing daerah. Paten melindungi desain ikat dengan membatasi distribusi ke negara-negara tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.perlindungan hukum hak cipta berdasarkan motif kain tenun sasak khas Lombok ada 2 tipe yakni perlindungan hukum preventif dimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban","PeriodicalId":477818,"journal":{"name":"Jurnal Fundamental Justice","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135951252","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisa Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Yang Dilakukan Korporasi 分析非法犯罪记录的管辖权

Jurnal Fundamental Justice Pub Date : 2023-03-31 DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2798

Saparudin Efendi, Sukma Hidayat Kurnia Abadi

{"title":"Analisa Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Yang Dilakukan Korporasi","authors":"Saparudin Efendi, Sukma Hidayat Kurnia Abadi","doi":"10.30812/fundamental.v4i1.2798","DOIUrl":"https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2798","url":null,"abstract":"Korporasi ini acapkali terjadi melampaui batas-batas wilayah negara. Korporasi saat ini murni diakui sebagai suatu subjek hukum pidana yang dapat melakukan suatu tindak pidana, namun pengaturannya hanya terbatas pada undang-undang diluar KUHP termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah mengatur pula korporasi sebagai subjek hukum pidana, mengkaji suatu tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh korporasi, nantinya akan terlihat seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Dari berbagai fenomena yang ada, korporasi ternyata memiliki peran potensial dalam terjadinya tindak pidana illegal logging. Tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh korporasi merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan, dikarenakan dengan terjadinya tindak pidana ini maka hutan yang seharusnya dilindungi dan dijaga namun sebaliknya dirusak dan mengakibatkan kelestarian dan ekosistem hutan menjadi terganggu. dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan konseptal. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana illegal logging diatur dalam pasal 82 sampai pasal 105 yang dimana apabila pengurus korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana maka korporasi juga mampu untuk bertanggungjawab. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana illegal logging dilihat dari adanya hubungan kerja maupun hubungan lain dalam lingkup korporasi. Pidana yang diancamkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok yaitu denda dan pidana tambahan yaitu penutupan seluruh atau sebagaian perusahaan.","PeriodicalId":477818,"journal":{"name":"Jurnal Fundamental Justice","volume":"73 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135951254","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Independensi dan Integritas Hakim dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 法官的独立和正直对印尼刑事司法系统的影响

Jurnal Fundamental Justice Pub Date : 2023-03-31 DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2858

Ana Rahmatyar, Muhammad Rosikhu

{"title":"Independensi dan Integritas Hakim dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia","authors":"Ana Rahmatyar, Muhammad Rosikhu","doi":"10.30812/fundamental.v4i1.2858","DOIUrl":"https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2858","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi dan integritas hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan hukum yang baik adalah penegakan hukum yang selalu dilandaskan oleh rasa kemanusiaan dan keadilan. Subtansi hukum (legal subtance), para penegak hukum (legal stuructur), dan budaya hukum (legal culture) sangat berpengaruh dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, lebih khsususnya hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dalam konteks negara hukum, hakim diinteprestasikan sebagai wakil Tuhan didunia dalam mengintegrasikan berbagai macam persoalan negara, baik pada ranah privat maupun publik. Hakim seharusnya diberikan kebebasan untuk menjatuhkan hukum sesesuai dengan nilai-nilai keadilan, tidak hanya terkekang oleh kekuan tekstual undang-undang. Dan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara itu lah yang seharusnya membuat hakim tidak serta merta terikat secara normatif terhadap peraturan perundang-undanga semata. Melainkan juga kebebasan untuk meggunakan pikiran dan hati nurninya demi mewujudkan keadilan subtantif.","PeriodicalId":477818,"journal":{"name":"Jurnal Fundamental Justice","volume":"211 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135949994","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0