PROGRESIF: Jurnal Hukum最新文献_第3页

Redesain Pengisian Jabatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia 印尼总统系统部长职位重组

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2022-02-07 DOI: 10.33019/progresif.v16i2.2508

Andri Yanto, Harry Setya Nugraha

引用次数: 0

Independensi Pengawasan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 证人和受害者保护协会成员的独立监督

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2022-02-07 DOI: 10.33019/progresif.v16i2.2726

Ndaru Satrio, T. Toni

引用次数: 1

Underwater Drone: Aset Militer, Perangkat Penelitian dan Kedaulatan 水下无人机:军事资产、研究工具和主权

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2022-02-07 DOI: 10.33019/progresif.v16i2.2509

Akbar Kurnia Putra, Afrilia Faradilla, Bernard Sipahutar

引用次数: 0

Produktivitas Kerja: Persepsi Pemberian Bonus Buruh/Pekerja Dan Pengusaha 工作生产力:工人/工人和企业家奖金的感知

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2022-02-07 DOI: 10.33019/progresif.v16i2.2425

Jonny Simamora, P. Susanti, Sonia Ivana Barus

引用次数: 0

Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif 正相关的电子信息犯罪

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-06-28 DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2236

R. Agustian, J. D. N. Manik

{"title":"Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif","authors":"R. Agustian, J. D. N. Manik","doi":"10.33019/progresif.v16i1.2236","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2236","url":null,"abstract":"Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions is the first Act in the field of information technology and electronic transactions as a product of much-needed legislation and has become the spearhead that lays the groundwork for regulation in the field of technology utilization, although now during the implementation of the ITE Act experienced some problems regarding legal certainty about criminal provisions after the decision Constitutional Court, protection personal data and criminal investigation. Method in this study is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Government supports the development of IT through its legal infrastructure and arrangements so that the use of IT is carried out safely to prevent its misuse by paying attention to the religious and socio-cultural values of Indonesian people. Side of protection and legal certainty in the use of information technology, media, and communication in order to develop optimally. Protection of personal data in conducting activities in cyberspace can be the right to enjoy a private life and free from all kinds of interference, right to be able to communicate with others without the act of spying and right to supervise access to information about one's personal life and data.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115406645","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kedudukan Dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-06-28 DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2008

S. Suparto

{"title":"Kedudukan Dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia","authors":"S. Suparto","doi":"10.33019/progresif.v16i1.2008","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2008","url":null,"abstract":"The position of the Vice President and the President is not equal, even though the President and Vice President are a single inseparable institution. The position of the President and Vice President which is not equal shows that the presidential institution is the organizer of a single government system. The position of the Vice President cannot be separated from the President as a unit of positions which are directly elected by the people through general elections. Then, the duties and powers of the Vice President in the 1945 Constitution do not provide regulation, because the provisions of Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution only mention their duties as assistant to the President, even though the President and Vice President are a single unit of office elected by the people through general elections. The authority of the Vice President is the authority mandated by the President to assist the President in implementing laws so that the responsibility remains with the President. The authority of the Vice President as a substitute for the President is all the powers that are in the position of President. In the future, it is necessary to make a law as an elaboration of the provisions of Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122588892","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Desain Kebijakan: Percepatan Penggunaan Dana Penanganan Covid19 Berbasis Kinerja 政策设计:加速使用Covid19基于绩效的资金

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-06-28 DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2210

Beni Kurnia Illahi, Putra Perdana Ahmad Saifulloh

{"title":"Desain Kebijakan: Percepatan Penggunaan Dana Penanganan Covid19 Berbasis Kinerja","authors":"Beni Kurnia Illahi, Putra Perdana Ahmad Saifulloh","doi":"10.33019/progresif.v16i1.2210","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2210","url":null,"abstract":"Pemerintah harus mengeluarkan instrumen hukum dalam penanganan COVID-19 agar sesegera mungkin anggaran dengan besaran mencapai Rp.695,2 triliun. Namun persoalannya dalam setiap pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran yang rendah menjadi suatu fenomena yang tidak bisa dipungkiri dan hampir selalu terjadi di setiap tahun baik di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Tingkat Daerah, tak terkecuali dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Menjawab persoalan tersebut, maka perlu diketahui pengaturan dan dinamika penyerapan anggaran berbasis kinerja dan faktor yang mempengaruhinya dalam keadaan darurat untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dan Bagaimana Desain Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penggunaan Dana Penanggulangan Covid-19 Berdasarkan Konsep Anggaran Berbasis Kinerja. Desain kebijakan, yaitu: (i) meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan satuan kerja (satker) dalam menyusun rencana penarikan dana dan perencanaan pengadaan; (ii) menyempurnakan regulasi, khususnya terkait tata cara revisi anggaran tahun yang memberi kewenangan lebih besar kepada kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran dan tata cara penerbitan ijin kontrak tahun jamak; (iii) meningkatkan peran aparat pengawasan intern kementerian negara/ lembaga maupun unit-unit pengendali mutu di setiap kementerian negara/lembaga dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing satker.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121835263","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan 检察官办公室在打击犯罪方面发挥了恢复正义的作用

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-06-28 DOI: 10.33019/progresif.v16i1.1898

Gita Santika Ramadhani

{"title":"Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan","authors":"Gita Santika Ramadhani","doi":"10.33019/progresif.v16i1.1898","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.1898","url":null,"abstract":"Hukum tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari baik di dalam lingkup keluarga, sekolah, kantor, dan dalam bermasyarakat. Konstitusi kita telah secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum juga dapat diartikan sebagai aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Berhukum tidak hanya sekedar menjalankan undang-undang, hukum merupakan suatu sistem yang saling terkait antara Undang-undang, lembaga pelaksana undang-undang dan masyarakat itu sendiri. keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena berfungsi sebagai menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (asas dominus litis), sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan khususnya keadilan restoratif untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. \u0000Kata kunci : keadilan restoratif, Kejaksaan, Penanggulangan Kejahatan","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"81 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114266891","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 4

Pengaturan Sektor Jasa Pendidikan Indonesia Dalam Kerangka Liberalisasi WTO 印尼教育服务部门设置在世界贸易组织自由化框架内

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-06-28 DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2071

Rehulina Rehulina, Ria Wierma Putri, Yunita Maya Putri

引用次数: 0

Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia 以国家责任为基础的环境执法

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2021-06-28 DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2336

M. Anwar, Rafiqa Sari

{"title":"Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia","authors":"M. Anwar, Rafiqa Sari","doi":"10.33019/progresif.v16i1.2336","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2336","url":null,"abstract":" Environmental law enforcement put forward settlement of dispute through administration law as well as civil and criminal law. Based on the principle of state responsibility, the state will guarantee that the utilization of natural resources will provide benefits for the greater well-being and quality of life, both present and future generations as a goal of the implementation of sustainable development.The formulation of the problem a point issue is environmental management in Indonesia by the state in accordance with the principle of state responsibility? And, how is the implementation of sanctions as environmental law enforcement based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management? The method used in this research is juridical normative with regulation approach. The results of the study conclude that Indonesia has not been maximized in carrying out the function of the principle of state responsibility because there is still a lot of forest destruction that has occurred, and law enforcement, both administrative, civil and criminal, should be carried out in a balanced manner so that the deterrent effect of law enforcement can be a reflection for the parties who will do environmental damage","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"03 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129243155","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0