PROGRESIF: Jurnal Hukum最新文献

Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Pusat Perbelanjaan 消费者保护停车场服务

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2023-07-13 DOI: 10.33019/progresif.v17i1.4038

Y. Yatini, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Ahmad Zazili

{"title":"Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Pusat Perbelanjaan","authors":"Y. Yatini, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Ahmad Zazili","doi":"10.33019/progresif.v17i1.4038","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.4038","url":null,"abstract":"The implementation of parking at Samarinda City Mall is carried out using the parking model and parking space leases, with variations in standard clauses. Potential disputes between the parties in this legal relationship can occur due to damage or loss caused by the actions of third parties, which have an impact on consumer losses. Variations in the implementation of parking have an impact on legal uncertainty which results in non-optimal legal protection for consumers of parking services. The research method used is empirical juridical supported by factual data obtained from research at the Samarinda City Mall. The results of the study show that the management and arrangement of parking at the Samarinda Mall is constructed as a parking agreement, the manager is responsible for damage and loss of vehicles using parking services. The standard clause on parking tickets is an exoneration clause, while the standard clause on parking space leases is not an exoneration clause. Even though BPSK Kota Samarinda has supervisory authority for standard clauses, its implementation is less effective. Supervision can be carried out by the permit giver for effective guidance and administrative sanctions. The implementation of parking space leases at the Samarinda Mall must be disciplined, because it is an avoidance of the responsibility of business actors, as an effort to optimize consumer protection.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"73 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114938618","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Korban Kekerasan Rumah Tangga: Adat Dayak Uud Danum dan Hukum Nasional 家庭暴力受害者:达雅克宪法和国法

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2023-07-07 DOI: 10.33019/progresif.v17i1.3615

Kartika Agus Salim

{"title":"Korban Kekerasan Rumah Tangga: Adat Dayak Uud Danum dan Hukum Nasional","authors":"Kartika Agus Salim","doi":"10.33019/progresif.v17i1.3615","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.3615","url":null,"abstract":"Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Buku Hukum Adat Dayak Uud Danum Tahun 2001 telah memberikan perlindungan kepada Istri yang menjadi Korban Kekerasan dalam Ruma Tangga oleh Suaminya. Perlindungan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentap Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diberikan sejak korban membuat laporan polisi, saat diperiksa dan sampai pada penetapan pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Tomakung kepada Istri yang menjadi korban kekerasan (hotuhui) oleh suami dengan membayar denda serta melaksanakan siro sahkik untuk mengembalikan keadaan yang rusak karena adanya kekerasan (hotuhui) antara suami dan istri. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh suami dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dikarenakan oleh istri yang seliingkuh, boros dengan uang, malas memasak. Faktor internal pada suami dikarenakan malas bekerja, tidak punya pekerjaan, selingkuh, berjudi dan pencandu minuman beralkhol. Pemerintah sebaiknya menyediakan lapangan pekerjaan bagi semua tingkatan pendidikan yang merata dari desa sampai ke kota. Pemerintah sebaiknya dalam membantu masyarakat miskin tidak memberikan bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai karena dengan nominal uang sedikit hanya cukup untuk membeli alkhohol bermain judi. Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga bukan semata – mata kesalahan warga tetapi karena kurangnya pembinaan kesadaran masyarakat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang tepat sasaran karena hari ini Pemerintah lebih banyak membangun infrastruktur daripada membangun mental dan spiritual manusia Indonesia itu sendiri.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122733332","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Upaya Administratif Sengketa Antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 公务员与邦比里翁省政府之间的行政争端

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2023-07-06 DOI: 10.33019/progresif.v17i1.3649

Lezi Fitri, J. D. N. Manik, Ita Rosdiana

{"title":"Upaya Administratif Sengketa Antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung","authors":"Lezi Fitri, J. D. N. Manik, Ita Rosdiana","doi":"10.33019/progresif.v17i1.3649","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.3649","url":null,"abstract":"Tahapan penyelesaian sengketa administrasi sebagaimana telah diatur pada Undang Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 58 ayat (6) membawa perubahan dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia yaitu berkaitan dengan upaya administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya administratif yang seharusnya selaras dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2018 yang membahas tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif dengan Undang Undang No.51 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan terkait objek sengketa dan upaya administratif ini, pertama: apakah upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN, kedua apakah terdapat akibat hukum apabila tidak dilaksanakan upaya administratif oleh pihak penggugat, ketiga apakah jika dilakukan pembedaan tenggang waktu pengajuan gugatan yang upaya administratif dapat meningkatkan efektivitas proses hukum yang berjalan. Secara sistematis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal sengketa tata usaha Negara dan menganalisis tentang efektivitas dari diberlakukannya perbedaan tenggang waktu dalam upaya administratif.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"202 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123037981","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Dialektika Unsur Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan Dengan Prinsip Demokrasi 民主原则的因素辩证法阻碍了矿产企业的发展

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2023-07-06 DOI: 10.33019/progresif.v17i1.4063

Dwi Haryadi, Sri Rahayu, Ndaru Satrio

{"title":"Dialektika Unsur Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan Dengan Prinsip Demokrasi","authors":"Dwi Haryadi, Sri Rahayu, Ndaru Satrio","doi":"10.33019/progresif.v17i1.4063","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.4063","url":null,"abstract":"The element of \"obstructing or interfering with mining business activities\" is the focus of this article, because the editorial has multiple interpretations. Its existence derives two problem formulations, namely (1) What are the problems with elements hindering or interfering with mining business activities?: (2) What is the reformulation that reflects democratic principles? The analytical knife used to examine existing problems through democratic principles. This study uses normative juridical research methods. There are several conclusions related to the problematic presence of elements hindering or interfering with mining business activities, including: first, elements hindering or interfering with mining activities can be directed to actions that can be interpreted differently. Second, these elements can be directed to certain interests. Third, these elements can be subjective. Fourth, it is counterproductive to provisions for environmental fighters who cannot be sued criminally or civilly. The reformulations that are expected to better reflect democratic principles include: first, providing a more detailed explanation regarding the redaction of elements hindering or disrupting mining activities. Second, changing the editorial elements hinders or disrupts mining business activities. Third, remove the redaction elements that hinder or interfere with this mining business activity.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126836060","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Matarumah Parentah Oleh Saniri Negeri Rumahtiga Sebagai Tindakan Administrasi 三是王室的行政行为

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2023-07-04 DOI: 10.33019/progresif.v17i1.3507

H. M. Tita, Muhammad Irham, Julista Mustamu

引用次数: 0

Tafsir Hakim Judex Facti dan Judex Juris Terkait Batas Maksimal Upaya Administratif 法官Judex Facti和Judex Juris就行政工作的最大限度作出解释

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2023-06-28 DOI: 10.33019/progresif.v17i1.4021

Muhtar Said, E. Erfandi

{"title":"Tafsir Hakim Judex Facti dan Judex Juris Terkait Batas Maksimal Upaya Administratif","authors":"Muhtar Said, E. Erfandi","doi":"10.33019/progresif.v17i1.4021","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.4021","url":null,"abstract":"Untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan diberikan waktu maksimal 21 hari kerja. Meskipun demikian ada perbedaan penerapan terhadap upaya administratif tersebut antara hakim judex facti dengan hakim judex juris. Hakim judex facti melalui putusan nomor 21/G/2020/PTUN dan 76/B/2021/PT.TUN JKT menerapkan upaya administratif adalah hal yang wajib diterapkan, putusan ini dikuatkan oleh hakim di Pengadilan Tingkat Tinggi Tata Usaha Negara. Namun putusan tersebut dibatalkan oleh hakim judex juris (tingkat Mahkamah Agung) melalui putusan nomor 420 K/TUN/2021. Dasar judex juris melakukan pembatalan terhadap putusan judex facti didasarkan pada frasa “dapat” yang tercantum pada Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga upaya administratif melalui keberatan maupun banding administratif merupakan suatu pilihan bukan wajib. Upaya administratif merupakan usaha untuk mewujudkan prinsip Pancasila ke dalam penyelesaian permasalahan administrasi, yakni dalam penyelesaian permasalahan administrasi supaya terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak bisa menemukan titik perdamaian maka bisa diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126020024","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia 宪法权利:印尼宗教自由的政治法律

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2023-02-02 DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3419

Maya Cristiana

引用次数: 0

Laut Cina Selatan: Menakar Peran Indonesia Dalam Dewan Keamanan United Nation

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2023-01-31 DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3435

Satrio Ageng Rihardi, Jaduk Gilang Pembayun, Arnanda Yusliwidaka

{"title":"Laut Cina Selatan: Menakar Peran Indonesia Dalam Dewan Keamanan United Nation","authors":"Satrio Ageng Rihardi, Jaduk Gilang Pembayun, Arnanda Yusliwidaka","doi":"10.33019/progresif.v16i2.3435","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3435","url":null,"abstract":"Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Anggota Tidak Tetap DK PBB) pada periode 2019-2020. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa, mengingat Indonesia dipercaya oleh negara-negara anggota PBB untuk menjadi salah satu anggota dari Organ Utama PBB yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan wilayah yang tengah menjadi sengketa antara negara-negara sekitar yang merasa memiliki klaim atas wilayah tersebut. Sengketa ini telah menjadi perhatian dunia dimana ketegangan-ketegangan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara tersebut semakin hari semakin mencemaskan dalam stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Berbagai provokasi dan kebijakan luar negeri dari masing-masing negara dilakukan untuk memenangkan klaim atas wilayah tersebut. Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB memiliki salah satu kewajiban untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa internasional atas wilayah LTS tersebut yang di klaim oleh negara-negara. Indonesia dapat menjadi pihak penengah untuk memberikan sudut pandang lain dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keterlibatan Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa di wilayah LTS berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti. Bahan pustaka yang diteliti dan dikaji terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Pencarian data dilakukan dengan studi pustaka atau studi dokumen dan keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114352853","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Barang Milik Negara: Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemerintah 国家财产:政府合同自由

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2023-01-04 DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3322

K. B. Sibarani

{"title":"Barang Milik Negara: Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemerintah","authors":"K. B. Sibarani","doi":"10.33019/progresif.v16i2.3322","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3322","url":null,"abstract":"Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari pengelolaan aset negara sebagai alternatif dalam memberikan pemasukan bagi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelaksanaan pemanfaatan BMN dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah dengan pihak mitra pemanfaatan yang dapat berasal dari sektor swasta. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai ketentuan atau pengaturan perjanjian pemanfaatan BMN dikaitkan dengan hukum perjanjian di Indonesia dan penerapan kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemanfaatan BMN. Hasil penelitian ini menunjukkan asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak dan penerapan kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemanfaatan BMN dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan dalam pengelolaan BMN. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Perjanjian pemanfaatan BMN merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, namun demikian penerapan kebebasan berkontrak dalam penerapannnya dapat dilihat dari tahapan perjanjian, yaitu tahap precontractual, contractual dan tahap post-contractual dalam menentukan isi dan ketentuan dalam perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133527209","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tinda Pidana Terorisme 对恐怖主义犯罪受害者实施保护措施

PROGRESIF: Jurnal Hukum Pub Date : 2023-01-02 DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3362

J. D. N. Manik, Rahmat Robuwan, Wirazilmustaan Wirazilmustaan

{"title":"Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tinda Pidana Terorisme","authors":"J. D. N. Manik, Rahmat Robuwan, Wirazilmustaan Wirazilmustaan","doi":"10.33019/progresif.v16i2.3362","DOIUrl":"https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3362","url":null,"abstract":"Victims of terrorism are not only those affected by terrorist attacks but include those exposed to terrorist ideology. The series of bombings, shootings and stabbings that occurred in the territory of the Republic of Indonesia has resulted in the loss of life regardless of the victim, causing widespread public fear, and property losses, resulting in a wide impact on social, economic, political, and international relations. The method used is Legal Research based on legislation related to each other. The best thing that can be done by the state to maintain the safety and security of citizens from becoming victims of terrorism is to prevent or anticipate that terrorism crimes do not occur. The fulfillment of the rights of victims under Act No. 15 of 2003 at the crisis stage after the crime of terrorism must be taken immediately because the action relates to the safety of the victim. Act No. 5 of 2018 states that the victim of non-criminal terrorism is a person who suffers physical, mental, and/or economic losses resulting from a Terrorism Crime. Victims are direct victims as well as indirect victims of a crime of terrorism. The determination of victims of terrorism can be done directly by investigators, without having to wait for a court decision. Treatment of victims, especially those who must receive medical treatment, psychosocial and psychological rehabilitation.","PeriodicalId":448451,"journal":{"name":"PROGRESIF: Jurnal Hukum","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121332005","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0