Reformasi Hukum最新文献

{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menghadapi Sepak Terjang Klien Nakal di Era Teknologi Modern","authors":"Stella Stella","doi":"10.46257/jrh.v27i1.593","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.593","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas tentang notaris sebagai profesi yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta. Namun, terkadang notaris ikut terseret ke dalam konflik kliennya, bahkan menjadi korban dari aksi klien yang tidak bertanggung jawab. Dalam era teknologi modern, perlindungan hukum bagi notaris menjadi semakin penting untuk menghindari tindakan penipuan dan kejahatan oleh klien nakal. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi notaris di tengah era teknologi modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta yurisprudensi yang terkait dengan topik yang dibahas. Notaris dapat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam kasus dokumen palsu. Tindakan pencegahan dapat dilakukan, termasuk menolak permintaan klien atau melaporkan dugaan dokumen palsu. Meskipun tidak ada sanksi pidana dalam UU Jabatan Notaris, notaris masih dapat dikenai sanksi pidana jika melanggar KUHP dengan sengaja atau mengetahui dampak buruk yang mungkin terjadi. Dalam membuat akta notaris, notaris harus mempertimbangkan kebenaran formal dan hanya menggunakan dokumen yang benar. Seorang notaris harus terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya, termasuk dalam memahami teknologi informasi untuk tetap eksis dan bonafid di era digitalisasi saat ini.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116575822","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Unlawful Killing Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia","authors":"Muhammad Ali, Farhana","doi":"10.46257/jrh.v27i1.601","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.601","url":null,"abstract":"Dalam proses peradilan pidana, dari penyidikan hingga pengadilan ditemukan kejanggalan. Seperti kasus kematian enam laskar FPI di KM 50, perbuatan yang dilakukan oleh tiga anggota Polda Metro Jaya dinilai melakukan perbuatan Unlawful Killing. Permasalahan bagaimana perlindungan hukum HAM terhadap korban Unlawful Killing dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana sanksi terhadap pelaku Unlawful Killing. Tujuan penelitian menganalisis perlindungan HAM terhadap korban dan sanksinya. Metode penelitian yuridis normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan, Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan analisa permasalahan. penelitian menghasilkan jawaban bahwa terdapat banyak peraturan perlindungan hukum HAM baik terhadap korban Unlawful Killing maupun dalam sistem peradilan pidana. Sanksi bagi pelaku perbuatan Unlawful Killing belum terdapat ketentuan pidana secara khusus bagi pelaku, seperti kasus kematian enam laskar FPI di KM 50 pelaku didakwa Pasal 338 KUHP, dituntut pidana penjara enam tahun dan berakhir Putusan Bebas. Menurut hemat penulis penerapan KUHP dalam memidana perbuatan Unlawful Killing tidak tepat karena Unlawful Killing masuk kategori Pelanggaran HAM yang pelakunya merupakan aparat negara. Perlu dibuat aturan khusus bermaksud untuk menghukum aparat negara yang melanggar HAM.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"2014 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123488741","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS HUKUM TERHADAP SAH TIDAKNYA SEBUAH PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 01 .Pid/ Pra/ 2022.PN Blg","authors":"Maslon Hutabalian","doi":"10.46257/jrh.v27i1.563","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.563","url":null,"abstract":"The existence and presence of pretrial is not a separate judicial institution but only the granting of new powers and functions delegated to the District Court. Article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code emphasizes that the court must examine and decide whether the arrest/detention is legal, whether the termination of the investigation/termination of prosecution is legal, requests for compensation/rehabilitation by the suspect or his family or his attorney whose case has not been submitted to the District Court. For the smooth running of pretrial duties and responsibilities, the Head of the District Court may have alternatives by taking into account workload factors and technical personnel for the sake of upholding the law and protecting Human Rights (HAM). Procedures for the pretrial hearing examination process are regulated in Chapter X Part I Article 79 to Article 83 of the Criminal Procedure Code. Pretrial examinations can fail, meaning that they are stopped before a decision is passed/terminated without a decision, namely by canceling the request and at the same time all matters relating to the case are withdrawn into the authority of the District Court to evaluate and decide it. This research is to find out benchmarks regarding the legality of the arrest, detention and determination of suspects and to find out the objectivity of the panel of judges of the District Court in examining and deciding on pretrial requests, the method in this study is Normative Juridical and Analytical Descriptive, research results of Detention Actions can only be carried out if the conditions the material and formal conditions for arrest are fulfilled, meaning that if an arrest is declared legally disabled, then the act of detention is automatically disabled, law enforcement is carried out in ways that violate the law, then the action is illegal and disgraceful, In Decision No: 1/Pid . Pre/ 2022/ PN Blg there was not the slightest bit of objectivity in the panel of judges in viewing cases with a balanced understanding of the law. \u0000 ","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"184 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116309919","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial","authors":"E. N. Sihombing, Cynthia Hadita","doi":"10.46257/jrh.v27i1.491","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.491","url":null,"abstract":"Kewenangan Presiden dalam membentuk undang-undang pasca amandemen yaitu bahwa Presiden masih memiliki hak dalam pembentukan undang-undang hal itu terjadi atas implikasi pergeseran fungsi legislasi sebelum dan sesudah amandemen, saat ini Presiden yang berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam penelitian ini juga dilakukan perbandingan dengan negara-negara di Amerika Latin dan Brazil untuk menemukan indikator kewenangan presiden membentuk undang-undang dalam sistem presidensial, agar proporsinya lebih ideal. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkannya penyerahan kekuasaan legislasi sepenuhnya kepada DPR dan DPD serta perlu mempertimbangkan pranata Veto.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"123 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129865626","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum","authors":"Hengki Firmanda, Ira Ira Sinta Azlina, Indah Septipah","doi":"10.46257/jrh.v27i1.489","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.489","url":null,"abstract":"Tidak sedikit korban kekerasan seksual mendapatkan perilaku Victim Blaming atau penyalahan korban dari media sosial yang sangat berdampak buruk karena sekaligus mendapatkan dua kejahatan yaitu kejahatan karena kekerasan seksual yang dialami dan kejahatan atas pandangan buruk netizen terhadap dirinya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlindungan hukum korban dan menemukan peranan realisme hukum dalam mengatasi perilaku Victim Blaming di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif yang bertumpu pada filsafat hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beragam akibat yang disebabkan victim blaming dan realisme hukum berperan untuk mengontrol kepribadian manusia dalam memandang sesuatu berdasarkan gerakan sosial untuk tidak menyalahkan korban atas kejahatan yang terjadi terhadap dirinya.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122636993","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kedudukan Ibu Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Pada Perkawinan Campuran","authors":"Aulivia Adjani, A. Salam","doi":"10.46257/jrh.v27i1.506","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.506","url":null,"abstract":"Perceraian memiliki akibat hukum yang menimbulkan kewajiban orang tua, hak asuh sampai kepada nafkah anak. Permasalahan yang dibahas yakni mengenai pengaturan pelaksanaan pembiayaan anak pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peran serta kedudukan ibu dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam pembiayaan anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps. Tujuan penelitian untuk menganalisis perbandingan penerapan pengaturan terkait anak dan pembiayaan anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan anak pasca perceraian pada perkawinan campuran diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 105 KHI, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana pada dasarnya orang tua baik ibu maupun bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa. Pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps, telah sejalan dengan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dengan adanya kesepakatan dengan adanya perjanjian kesepakatan bersama antara bapak dan ibu untuk tetap mengasuh bersama sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Mengenai pembiayaan anak pasca perceraian, pembiayaan akan dilakukan secara bersama melalui adanya perjanjian kesepakatan bersama antara pihak ibu dan bapak untuk hak asuh yang ditetapkan asuhan bersama.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125909344","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terhadap Aktivitas Alih Fungsi Lahan","authors":"Berliana Alsa, Dimas Priyambodo, Garin Dinda","doi":"10.46257/jrh.v27i1.497","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.497","url":null,"abstract":"Pertumbuhan penduduk yang terus tumbuh secara signifikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan terhadap lahan yang digunakan sebagai pemukiman, sarana dan prasarana, maupun lahan-lahan difungsikan sebagai tempat produksi. Dengan tingginya tingkat pembukaan lahan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Sementara itu, perkembangan praktik pengelolaan dan pengendalian DAS yang dilakukan pemerintah belum menguntungkan. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau kebijakan pemerintah terkait pengelolaan DAS terhadap alih fungsi lahan. Metode yang digunakan adalah normatif. Berdasarkan penemuan fakta pada penelitian sebelumnya, DAS yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dengan mengalami kerusakan sebagai akibat dari aktivitas manusia dalam mengubah fungsi lahan. Salah satunya adalah DAS Kaligarang yang telah beralih fungsi lahan dari semula, sehingga berakibat pada lingkungan di sekitar DAS. Sebagai bentuk penanganan terhadap degradasi lingkungan di sekitar DAS, terdapat kebijakan pemerintah sebagaimana termuat di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 15 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Tengah yang dapat terselenggara dengan sebaik mungkin terhadap pengelolaan dan pemeliharaan DAS di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sehingga kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemeliharaan DAS Provinsi Jawa Tengah.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132248457","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia","authors":"Putri Azura Hana Haryadi, Taupiqqurrahman","doi":"10.46257/jrh.v26i2.478","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.478","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi informasi mendorong hampir seluruh bidang dalam kehidupan masyarakat menjadi sesuatu yang berbentuk digital terutama dalam bidang perdagangan. Saat ini masyarakat lebih memilih sesuatu yang bersifat praktis, cepat, dan efisien sehingga berbagai platform digital digunakan dalam kegiatan sehari-hari. NFT merupakan aset digital yang kepopulerannya meroket beberapa tahun ke belakang ini. Adanya karya pada NFT sudah seharusnya karya NFT tersebut bisa dijadikan objek jaminan fidusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi NFT sebagai objek jaminan fidusia serta bagaimana keabsahan NFT apabila dijadikan objek jaminan fidusia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks regulasi, Indonesia sudah memberikan suatu peluang atau potensi NFT sebagai jaminan fidusia yang berasal dari Undang-Undang Hak Cipta. Terdapat regulasi di Indonesia yang berkaitan untuk dijadikan ketentuan apabila menjadikan NFT sebagai jaminan fidusia. Itu menjadi cara agar pembebanan jaminan fidusia pada NFT tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak melanggar hukum. Potensi tersebut perlu dilakukan penambahan regulasi yang lain terkait dengan NFT sebagai objek hak cipta. Selanjutnya, kedudukan NFT sebagai objek jaminan fidusia belum sah secara khusus, begitu pula legalitasnya. Berdasarkan regulasi-regulasi terkait yang sudah berlaku, terlihat potensinya untuk dibuat atau dikembangkan suatu produk hukum sebagai regulasi tambahan baru yang mengatur secara khusus dan terperinci. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan NFT dengan maksimal dan bukan hanya sebagai investasi namun dijadikan hal lainnya seperti objek jaminan. Pemanfaatan NFT perlu diiringi dengan produk hukum dan ketentuan yang mengatur secara khusus untuk memberikan perlindungan dari segi hukum.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129797732","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Hambatan Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik","authors":"Ibrahim Pandu Sula","doi":"10.46257/jrh.v26i2.477","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.477","url":null,"abstract":"Perkembangan teknologi dengan salah satu dampak negatifnya adalah teknologi bersumbangsi memberikan kemudahan informasi dan transaksi elektronik atau ITE melalui akses media sosial yang dalam praktiknya digunakan untuk melakukan tindak pidana penghinaan. Salah satu bentuk penghinaan adalah pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam penegakan hukumnya pada wilayah hukum Polres Alor terkesan lambat dan tidak optimal, hal ini dikarenakan terkendala dengan hambatan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Permasalahan yang dikaji yaitu mengenai apa sajakah hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang ditemui oleh Kepolisian Resort Alor dan bagaimana upaya menindaklanjuti hambatan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab keberlanjutan proses hukum. Tujuan penelitian untuk menganalisis hambatan sekaligus memberikan solusi yang berkorelasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian, terdapat dua belas hambatan dalam sistem peradilan pidana pada tahapan penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Resort Alor, yang kemudian peneliti membaginya dalam tiga klasifikasi yakni Klasifikasi pertama hambatan prosedural, Klasifikasi kedua hambatan internal, dan Klasifikasi ketiga hambatan eksternal. Berkaitan dengan solusi dalam menindaklanjuti hambatan tersebut, dapat disimpulkan konsep solusi hambatan secara prosedural, konsep solusi hambatan internal, konsep solusi hambatan eksternal, dan konsep solusi sistem pengawasan. Kesimpulan dari analisis dalam pembahasan setelah hambatan diklasifikasi dalam  tiga bentuk berdasarkan kondisi dan keadaan, maka saran adalah selain solusi yang berhubungan dengan hambatan, sekaligus menjadi kontribusi pemikiran yang dapat bersumbangsi dalam pembenahan pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang ideal dengan bercirikan profesional dan independensi dalam sistem peradilan pidana khusus pada Kepolisian Resort Alor.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126988933","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penggunaan Produk Goto Group dalam Rangkaian Operasi Marketplace Tokopedia berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat","authors":"Husna Maulidah Ramadhani, Elisatris Gultom, Sudaryat","doi":"10.46257/jrh.v26i2.459","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.459","url":null,"abstract":"Eksistensi marketplace Tokopedia sebagai platform “pasar digital” memberikan perubahan dalam rangkaian produksi dengan marketplace sebagai penghubung rangkaian hulu ke hilir, dimana dalam pelaksanaannya diketahui bahwa terdapat penyertaan produk dalam beberapa rangkaian produksi oleh grup perusahaan Goto. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan permasalahan apabila bertujuan menguasai produksi dan menimbulkan hambatan masuk pasar. Keadaan pasca pandemi turut mempengaruhi dengan timbulnya krisis ekonomi dimana kegiatan penyediaan produk grup perusahaan dalam suatu rangkaian produksi dapat mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan. Tujuan penelitan untuk mengetahui validasi hukum dari kegiatan Goto Group dalam rangkaian operasi marketplace Tokopedia dan peran KPPU dalam mencegah integrasi vertikal pada kegiatan usaha berbasis digital. Metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukti secara sah terdapat penggunaan produk Goto dalam beberapa tahapan rangkaian produksi dengan keunggulan efisiensi waktu dan pemotongan harga dimana dalam membuktikan perbuatan tersebut mengikuti analisis pedoman KPPU juga rule of reason dengan hasil belum cukup menimbulkan kerugian bagi masyarakat. KPPU menjalankan fungsi pengawasan dengan pencegahan dimana salah satunya dengan pengawasan terhadap penggabungan vertikal melalui pedoman KPPU. Minimnya pembuktian pada data rujukan putusan KPPU terhadap kegiatan integrasi vertikal dan kompleksitas model bisnis yang turut berubah akibat perkembangan teknologi bertolak belakang dengan pembaharuan regulasi KPPU terkait integrasi vertikal. Peran KPPU terbatas sampai pengadaan sosialisasi dan forum diskusi terkait persaingan usaha pada ekonomi digital khususnya integrasi vertikal yang mana telah dilampaui oleh lembaga persaingan usaha luar negeri dengan adanya inisiasi maupun pedoman baru terkait integrasi vertikal pada perusahaan berbasis digital maupun pada ekonomi digital secara menyeluruh.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126996509","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}