Reformasi Hukum最新文献

Persepsi Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta 日惹特区阿利亚夜校（Madrasah Aliyah Negeri）学生对侵犯人权行为的看法

Reformasi Hukum Pub Date : 2024-01-02 DOI: 10.46257/jrh.v27i3.668

Persepsi Peserta, D. Madrasah, Aliyah Negeri, Terhadap Pelanggaran, Hak Asasi, Manusia Di Daerah, Istimewa Yogyakarta, Siti Miskiah, Ahmad Munawir Siregar, Isyam, Kata Kunci, Manusia Peserta, Pelanggaran

{"title":"Persepsi Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta","authors":"Persepsi Peserta, D. Madrasah, Aliyah Negeri, Terhadap Pelanggaran, Hak Asasi, Manusia Di Daerah, Istimewa Yogyakarta, Siti Miskiah, Ahmad Munawir Siregar, Isyam, Kata Kunci, Manusia Peserta, Pelanggaran","doi":"10.46257/jrh.v27i3.668","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i3.668","url":null,"abstract":"Persepsi peserta didik terhadap Hak Asasi Manusia di sekolah Madrasah Aliyah merupakan hal yang fundamental dalam proses belajar mengajar, mendidik peserta didik MAN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pelanggaran HAM terhadap peserta didik, ketentuan HAM dan mengaplikasikan ketentuan hak asasi manusia tersebut dalam pergaulan di MAN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu pemahaman terhadap pelanggaran HAM di lingkungan Pendidikan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilaksanakan di sekolah MAN di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta, dengan teknik pengumpulan data melalui peninjauan lapangan dan wawancara. Dengan observasi ini, peneliti mendapatkan persepsi peserta didik terhadap pelanggaran HAM dalam dunia pendidikan Sekolah MAN adalah dengan paktek non-diskriminasi terhadap semua peserta didik. Tenaga kependidikan telah melakukan proses nilai-nilai hak dasar individu pada peserta didik melalui pembelajaran dengan baik, tenaga kependidikan sudah memberikan kepada peserta didik dengan pendidikan yang baik, perhatian kepada peserta didik, memfasilitasi pembelajaran, dan peduli. Peran tenaga pendidik terhadap pencegahan pelanggaran HAM di lingkungan peserta didik adalah melalui materi-materi pembelajaran yang mencakup nilai-nilai hak asasi manusia terutama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan peserta didik dapat menerapkan nilai pancasila dalam kehidupan.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"37 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139389819","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kedudukan Hak Waris Anak Yang Berkewarganegaraan Asing Atas Hak Kepemilikan Tanah di Indonesia

Reformasi Hukum Pub Date : 2023-09-03 DOI: 10.46257/jrh.v27i2.617

Sonia Amelia, Al Qodar Purwo Sulistyo

{"title":"Kedudukan Hak Waris Anak Yang Berkewarganegaraan Asing Atas Hak Kepemilikan Tanah di Indonesia","authors":"Sonia Amelia, Al Qodar Purwo Sulistyo","doi":"10.46257/jrh.v27i2.617","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.617","url":null,"abstract":"Sebagai makhluk social yang hidup berdampingan dengan manusia lain, status kewarganegaraan seseorang dapat menjadi jaminan perolehan hak dari suatu negara. Sebuah status hukum yang sah sangat penting misalnya terkait isu kepemilikan seperti kepemilikan atas tanah, warisan dan sebagainya. Tanah merupakan bagian tanggung jawab secara nasional guna mewujudkan kekuasaan tanah. Namun seiring berjalannya waktu terdapat kesempatan bagi WNA untuk memiliki hak terkait tanah yang ada di Indonesia. Fenomena ini merupakan latar belakang untuk melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah menemukan dan menunjukkan konsistensi terhadap norma dan kepastian hukum dari ahli waris dengan status WNA terkait hak kepemilikan untuk tanah di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dan menggunakan sifat pendekatan Undang-Undang (UU). Selain itu, sudut pandang teoritis dari berbagai buku serta jurnal ilmiah untuk memberikan sebuah solusi terkait permasalahan tentang hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini, menjelaskan bahwa WNA tetap bisa mendapatkan warisan namun mereka tidak bisa memiliki hak kepemilikan tanah yang ada di Indonesia, akan tetapi WNA bisa memiliki hak untuk tanah dengan status hak pakai. Terjadi peristiwa tersebut harus diperhatikan betul oleh Pemerintah dengan cara penguatan hukum terkait pertanahan sehingga WNA tidak bisa melakukan penyelundupan terkait hukum untuk memperoleh hak tanah.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125946127","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Urgensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Malapraktik Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 根据2014年第36条卫生保健法案，执法医疗事故紧急情况

Reformasi Hukum Pub Date : 2023-09-03 DOI: 10.46257/jrh.v27i2.659

Salsabila Meidita Hermawan, Ujuh Juhana, Haidan Angga Kusumah

{"title":"Urgensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Malapraktik Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan","authors":"Salsabila Meidita Hermawan, Ujuh Juhana, Haidan Angga Kusumah","doi":"10.46257/jrh.v27i2.659","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.659","url":null,"abstract":"Tenaga kesehatan dalam prakteknya seringkali menimbulkan polemik, seperti halnya lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas ketika menangani pasien, dalam pertanggungjawabannya seorang tenaga kesehatan seringkali menghindar dari tanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya, maka dari itu seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh tenaga kesehatan yang melakukan tindakan Malapraktik dan seperti apa pula penegakan hukum di Indonesia terhadap tindakan Malapraktik medis ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode ini penulis dapat menganalisa dan memberikan penjelasan dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan menunjukan kesimpulan bahwa dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Malapraktik masih kurang dalam penanganannya, karena peraturan yang mengatur tentang tindakan Malapraktik ini belum diatur secara spesifik dan belum adanya liminatif yang memberikan suatu batasan dalam tindakan Malapraktik. Pertanggungjawaban pidana diawali dengan adanya suatu kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian, dalam hal ini menjadi acuan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban yang telah diperbuat oleh tenaga kesehatan, pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Maka dari itu perlu adanya perhatian lebih dari pemerintahan terhadap kasus malapraktik medis dengan melakukan sosialisasi, dan dibuatnya regulasi baru khusus malapraktik medis.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"121 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123766533","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja 法律技术对服务的破坏，从发展法律的角度来看

Reformasi Hukum Pub Date : 2023-09-03 DOI: 10.46257/jrh.v27i2.622

Anjar Setiarma, Disrupsi, Teknologi Hukum, H. Pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja, Kata Kunci

{"title":"Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja","authors":"Anjar Setiarma, Disrupsi, Teknologi Hukum, H. Pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja, Kata Kunci","doi":"10.46257/jrh.v27i2.622","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.622","url":null,"abstract":"Tulisan ini membahas mengenai disrupsi teknologi hukum terhadap jasa advokat dalam sudut pandang hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, dalam era digitalisasi saat ini perkembangan teknologi pada sektor industri telah membawa perubahan yang signifikan terhadap masyarakat, termasuk industri bidang hukum seperti jasa advokat. Dalam industri jasa advokat telah terjadi digitalisasi layanan jasa hukum dengan bantuan teknologi yang disebut sebagai teknologi hukum (legal technology atau legal tech), secara definisi dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi, membantu atau meningkatkan kualitas pekerjaan pengacara, klien dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan metode pendekatan analisis (analytical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang disajikan menggunakan penelitian induktif. Hasil terhadap penelitian ini yaitu kehadiran teknologi hukum telah mendisrupsi layanan jasa hukum tradisional dan apabila ditinjau dengan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang mengajarkan bahwa perubahan terhadap hukum dapat terjadi dengan cara pembentukan hukum positif yang disesuaikan dengan nilai dan fakta yang terjadi di lapangan, maka merujuk pada teori tersebut saat ini masih terdapat kekosongan hukum positif yang mengatur teknologi hukum.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125264884","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Degradasi Moral Pejabat Negara Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Indonesia 国家官员的道德堕落，违背印尼公民的法律义务

Reformasi Hukum Pub Date : 2023-09-03 DOI: 10.46257/jrh.v27i2.589

Eyda Kurnia, N. Rahmawati, Siti Asifa’ur Rahmah, Reyhan Ammarazka

{"title":"Degradasi Moral Pejabat Negara Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Indonesia","authors":"Eyda Kurnia, N. Rahmawati, Siti Asifa’ur Rahmah, Reyhan Ammarazka","doi":"10.46257/jrh.v27i2.589","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.589","url":null,"abstract":"Ketaatan etika dan moral mempunyai hubungan fungsional dengan ketaatan pada hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis latar belakang terjadinya degradasi moral pejabat negara dan pengaruhnya terhadap sikap warga negara serta tindakan apa yang harus dilakukan terkait fenomena ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa keserakahan dan ketamakan merupakan akar permasalahan terjadinya degradasi moral pejabat negara. Berdasarkan sejumlah data dan penelitian bahwa karakter pejabat dalam menyikapi tugasnya semakin terkikis sehingga tercipta degradasi moral yang mengakibatkan penurunan sikap aktif dan kontributif dari warga Negara. Ketidakpatuhan menjadi sikap yang diwajarkan oleh masyarakat karena mereka mengacu pada para oknum pejabat negara tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum yang bersih dan tidak memihak mengenai beretika. Tindakan-tindakan menyimpang dan menyeleweng dari oknum pejabat negara harus ditindak secara tegas serta diberikan sanksi yang setimpal karena berdampak kepada masyarakat, yakni warga negara Indonesia. Sistem hukum di Indonesia akan berfungsi dengan baik jika nilai etika dan moral ditegakkan di setiap sektor kenegaraan.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131391085","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Jaminan Kepastian Hukum Dengan Maraknya Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan di Era Pandemi Covid-19 在Covid-19大流行期间，与该公司雇员的工作关系普遍存在的法律确定性

Reformasi Hukum Pub Date : 2023-09-03 DOI: 10.46257/jrh.v27i2.592

Della Kristina

{"title":"Jaminan Kepastian Hukum Dengan Maraknya Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan di Era Pandemi Covid-19","authors":"Della Kristina","doi":"10.46257/jrh.v27i2.592","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.592","url":null,"abstract":"Jaminan hak atas pekerjaan tercantum pada Pasal 28D (2) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan upah serta perlakuan yang adil di tempat kerja. Hak atas pekerjaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Maraknya pemutusan hubungan kerja di era pandemik Covid-19 menjadi suatu kendala dalam menjamin hak atas pekerjaan dan kepastian hukum para pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab Pemutusan hubungan kerja karyawan selama pandemi Covid-19 serta menganalisis perlindungan hukum terhadap karyawan perusahaan untuk menjamin kepastian aturan hukum selama pandemi Covid-19 dengan melakukan studi kasus pada PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Metode penelitian adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama pemutusan hubungan kerja di PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk Cabang Cibinong adalah keterpaksaan adanya pandemi Covid-19. Walaupun disebabkan keterpaksaan, pengusaha tetap diminta membayar uang pesangon kepada pekerja sesuai haknya. Dengan harapan situasi yang dapat membaik, dengan kebijakan penerapan new normal perusahaan dapat segera mempekerjakan karyawan lama yang terkena pemutusan hubungan kerja.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126324943","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perlindungan Hukum Pada Penumpang Perempuan Kereta Api Perkotaan Terhadap Pelecehan Seksual 城市妇女免受性虐待的法律保护

Reformasi Hukum Pub Date : 2023-09-03 DOI: 10.46257/jrh.v27i2.546

Dhina Setyo Oktaria

{"title":"Perlindungan Hukum Pada Penumpang Perempuan Kereta Api Perkotaan Terhadap Pelecehan Seksual","authors":"Dhina Setyo Oktaria","doi":"10.46257/jrh.v27i2.546","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.546","url":null,"abstract":"Pelecehan seksual di dalam kereta api perkotaan terjadi di kereta campur antara perempuan dan laki-laki. Pelecehan tersebut dilakukan pada saat jam sibuk dalam kondisi kereta api penuh dan berdesakkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi penumpang perempuan kereta api perkotaan terkait pelecehan seksual yang terjadi di dalam perjalanan kereta api. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, karena didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual bersama dengan peraturan-peraturan lain yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan No 63 Tahun 2019, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan UU No 8 Tahun 1999). Peraturan-peraturan tersebut dapat memberikan kepastian perlindungan hukum bagi korban, dan menekan perbuatan abmoral dari pelaku pelecehan seksual, di dalam perjalanan kereta api perkotaan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan terkait Standar Pelayanan Minimum Perkeretaapian dapat ditambahkan pasal mengenai perlindungan pada penumpang perempuan terkait pelecehan seksual di kereta api perkotaan.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128436109","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Dampak Sosiologis Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama 跨宗教婚姻对孩子的社会学影响

Reformasi Hukum Pub Date : 2023-09-03 DOI: 10.46257/jrh.v27i2.562

Azmy Ali Muchtar

{"title":"Dampak Sosiologis Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama","authors":"Azmy Ali Muchtar","doi":"10.46257/jrh.v27i2.562","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.562","url":null,"abstract":"Perjalanan panjang Undang-Undang perkawinan turut diiringi beberapa permasalahan, terutama dalam hal konflik antara hukum Islam dan hukum negara pada saat itu seperti diperbolehkannya pernikahan beda agama, umat islam diwajibkan untuk monogami, dan sebagainya. Pelaksanaan perkawinan beda agama memiliki dampak besar dan berimbas terhadap anak yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sinkronisasi antara hukum Islam dengan hukum negara dalam UU perkawinan dan dampak sosiologis anak dari hasil perkawinan beda agama. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah terdapat sinkronisasi antara hukum islam dan hukum positif karena UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merepresentasikan hukum islam dan hukum positif menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang, hal tersebut juga diperkuat dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 9 Tahun 1991 yang melarang perkawinan beda agama. Adapun dampak sosiologis anak dari hasil perkawinan beda agama yaitu anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak tidak legal. Berdasarkan Ketentuan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa orang Islam tidak sah serta haram hukumnya menikah dengan orang selain Islam atau beda agama. Sehingga jika terjadi perkawinan tersebut maka perkawinannya dapat dikatakan tidak legal atau batal, dampak lainnya ialah anak tersebut akan mengalami permasalahan dengan warisan dari kedua orangtuanya.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116937950","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perlindungan Hukum dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten di Platform Media Sosial Indonesia 保护印尼社交媒体平台上的知识产权

Reformasi Hukum Pub Date : 2023-09-03 DOI: 10.46257/jrh.v27i2.638

Lie Natanael

{"title":"Perlindungan Hukum dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten di Platform Media Sosial Indonesia","authors":"Lie Natanael","doi":"10.46257/jrh.v27i2.638","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.638","url":null,"abstract":"Penggunaan media sosial di Indonesia kini semakin meluas, yang mengangkat isu-isu hak kekayaan intelektual, seperti pelanggaran hak cipta, plagiasi, dan penggunaan informasi rahasia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia menjadi dasar hukum relevan. Namun, terdapat permasalahan dalam perlindungan hak properti intelektual di platform media sosial, dan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan content creator, platform, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual konten di media sosial Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta mengidentifikasi isu hukum dan tren perlindungan properti intelektual. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menganalisis hukum perdata, kebijakan pemerintah, dan kerangka kebijakan. Hasil studi ini mengidentifikasi isu perlindungan hak kekayaan intelektual di media sosial serta tren terkait. Kesimpulannya, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di media sosial Indonesia memerlukan pendekatan kontekstual dan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan content creator, platform, dan masyarakat. Penguatan efektivitas hukum dan kerangka kebijakan diperlukan untuk memajukan isu hak kekayaan intelektual di media sosial.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125558345","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang

Reformasi Hukum Pub Date : 2023-05-01 DOI: 10.46257/jrh.v27i1.603

S. Febriani, Mimin Mintarsih

{"title":"Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang","authors":"S. Febriani, Mimin Mintarsih","doi":"10.46257/jrh.v27i1.603","DOIUrl":"https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.603","url":null,"abstract":"Kendaraan jasa angkutan barang sudah menjadi hal yang lumrah terlihat di berbagai titik daerah di Indonesia karena merupakan perantara antara konsumen dengan pengusaha jasa angkutan untuk melakukan perpindahan barang dagangan yang memiliki muatan yang cukup besar, namun seringkali kendaraan jenis angkutan barang tidak memenuhi standar tipe pembuatan pabrik atau sudah dimodifikasi kembali dengan harapan memperoleh keuntungan dalam memasok barang angkutan sehingga terjadilah pelanggaran berlebihnya dimensi dan muatan Overdimension dan Overloading (ODOL). Penelitian ini tertujuan untuk menganalisa penegakan hukum dalam kebijakan Zero ODOL terhadap Pengangkutan Barang dan untuk mengetahui bentuk sanksi pelanggaran dalam kebijakan Zero ODOL. Metode penelitian digunakan yaitu normatif dan pendekatan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kebijakan Zero ODOL terhadap pengangkutan barang mengalami kemunduran selama lima tahun kebelakang hal ini disebabkan oleh pengemudi angkutan umum tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkutan, dimensi kendaraan. Sehingga sanksi yang diberikan bisa berbentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana kurungan. Pelanggaran ODOL termasuk pada sanksi golongan berat. Kesimpulan bahwa penegakan hukum dalam kebijakan Zero ODOL belum berjalan secara efektif.","PeriodicalId":432737,"journal":{"name":"Reformasi Hukum","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120953434","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1