Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik最新文献

{"title":"PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT DESA NAIOLA PADA PILKADA 2020 (Studi Kasus di Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara)","authors":"Reineldis Funan, Dian Festianto, Marisa S.B. Seran","doi":"10.55542/saraqopat.v5i2.998","DOIUrl":"https://doi.org/10.55542/saraqopat.v5i2.998","url":null,"abstract":"Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat desa Naiola pada pilkada 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek pada masa sekarang secar kualitatif data yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan sumber informen 20 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data digunkan yaitu redusi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) pendekatan sosiologis, masyarakat desa Naiola pada pendekatan sosiologis yaitu masyarakat memilih calon kepala daerah melihat dari suku bangsa dan tempat asal suatu calon sehingga kedepanya bisa dapat bertanggung jawab dalam membangun daerah asalnya. (2) pendekatan rasional, masyarakat melihat dari visi dan misi calon kepala daerah. Karena masyarakat sangat memprihatinkan visi dan misi yang jelas dari calon, beserta program-program yang akan di jalankan dengan begitu akan jelas arah kepemimpinan kedepanya. (3) pendekatan psiologis, masyarakat tidak terlalu memperhatikan identitas partai, dan masih ada pemilih melakukan pemilihan hanya karena poster da","PeriodicalId":409757,"journal":{"name":"Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik","volume":" 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140387555","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA KAUM PEREMPUAN KORBAN PEMERKOSAAN DI KABUPATEN BELU (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu)","authors":"Charles Octovianus Lobo","doi":"10.55542/saraqopat.v5i2.657","DOIUrl":"https://doi.org/10.55542/saraqopat.v5i2.657","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran P2TP2A dalam melakukan Perlindungan dan pendampingan kepada korban pemerkosaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan  pendekatan kualitatif teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pegawai P2TP2A, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Belu, kepala Lembaga Forum Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Belu. Hasil dari penelitian ini menunjukan peran P2TP2A dalam melakukan perlindungan dan pendampingan berupa Yuridis dalam hal ini korban diberikan pendampingan hukum dari membuat laporan ke Polres sampai pada tahap sidang putusan di pengadilan. Pendampingan selanjutnya adalah pendampingan medis yaitu korban akan diberikan pelayanan kesehatan dirumah sakit atau puskesmas dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan MOU yang berlaku. Selanjutnya adalah pendampingan Psikis yaitu pemberian konseling dari psikiater maupun pemuka agama kepada korban pemerkosaan, sambil tetap memperhatikan tingkat trauma dari korban. Beberapa kendala yang dialami oleh P2TP2A dalam melakukan perlindungan dan pendampingan korban pemerkosaan antaralain kelengkapan dokumen korban, korban sulit untuk bicara jujur, pelaku merupakan anak dibawah umur,pemahaman masyarakat tentang undang-undang perlindungan perempuan dan anak, dan komunikasi lintas OPD yang belum optimal.","PeriodicalId":409757,"journal":{"name":"Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik","volume":"98 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140224363","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur","authors":"Ruslan Ramadhan","doi":"10.55542/saraqopat.v6i1.328","DOIUrl":"https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328","url":null,"abstract":"Tujuan  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui konsep Good  Governance  dalam  perspektif Pelayanan  Publik.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis penelitian menggunakan metode kualitatif yang diawali dari konsep pelayanan public menurut berbagai ahli, kemudian analisis dilanjutkan dengan menganalisis konsep kualitas pelayanan dan konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan   bahwa   ciri   good   governance   berdasarkan   perspektif   pelayanan   public   harus memenuhi empat unsur utama, yaitu 1) Akuntabilitas; adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk  bertindak  selaku  penanggungjawab  dan  penanggung  gugat  atas  segala  tindakan  dan kebijakan yang ditetapkannya; 2) Transparansi: kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap  rakyatnya,  baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah;  dan  3)  Keterbukaan:  menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untukmengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang   dinilainya   tidak   transparan. Aturan   hukum;  kepemerintahan   yang   baik   mempunyai karakteristik  berupa  jaminan  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat  terhadap  setiap kebijakan publik yang ditempuh.","PeriodicalId":409757,"journal":{"name":"Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik","volume":"99 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140224354","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Efektivitas Aplikasi TangselPay Dalam Perkembangan E-Governement di Kota Tangerang Selatan","authors":"Intan Setyaningrum","doi":"10.55542/saraqopat.v5i2.472","DOIUrl":"https://doi.org/10.55542/saraqopat.v5i2.472","url":null,"abstract":"Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sedang berupaya melakukan suatu inovasi yang baru dalam pelayanan publik berbasis online, hal tersebut dilakukan karena Kota Tangerang Selatan sebagai kota yang mengusung konsep ‘Smart City’. TangselPay merupakan salah satu produk dari perwujudan konsep Smart City karena merupakan pembayaran berbasis digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efektivitas aplikasi TangselPay dalam perkembangan E-Government di Kota Tangerang Selatan. Penulis melihat bahwa dengan adanya kebijakan Tangsel Smart City yang melahirkan aplikasi TangselPay dapat membuka jalan antara pemerintah Kota Tangsel dengan masyarakat. Metode penelitian deskripif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi terhadap aplikasi TangselPay, dan pengamatan terhadap dokumen-dokumen terkait seperti kebijakan, operasional prosedur sistem dan lainnya yang di dapat serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih kurangnya efektivitas pada aplikasi TangselPay, faktor utama yang penulis anggap sebagai penghambat yaitu sangat minimnya sosialisasi terkait aplikasi TangselPay terhadap masyarakat Tangerang Selatan sehingga masyarakat yang tidak mengetahui hadirnya aplikasi TangselPay sejak 2019 hingga 2022 mendominasi. Hal ini dapat menjadi evaluasi terhadap pemerintahan Kota Tangerang Selatan agar maksimal dalam mewujudkan konsep Smart City sebagai perkembangan E-Government di Kota Tangerang Selatan.","PeriodicalId":409757,"journal":{"name":"Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik","volume":"113 s429","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140223612","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Memahami Dinamika Administrasi Publik dan Implementasi Kebijakan","authors":"A. Sarjito","doi":"10.55542/saraqopat.v5i2.670","DOIUrl":"https://doi.org/10.55542/saraqopat.v5i2.670","url":null,"abstract":"Abstract. This study aims to explore and analyze the factors that lead to the persistent discrepancy between policy formulation and effective implementation in public administration. \u0000By utilizing secondary data obtained from various scientific sources, this study uses qualitative research methods to provide insight into the complex dynamics that influence the outcome of policy implementation. \u0000The findings of this study emphasize several key factors influencing policy implementation. First, bureaucratic structure and organizational processes are identified as elements that significantly affect implementation results. This study reveals that inefficient bureaucratic practices and systemic barriers often hinder effective policy translation into practice. Moreover, the role of leadership in ensuring the successful implementation of policies in public administration emerges as another important factor. Effective leadership, with its ability to mobilize resources and inspire commitment, plays a critical role in driving successful policy implementation. Furthermore, political factors were found to greatly influence the dynamics of policy implementation. Research shows that political instability, self-interest, and ideological conflict can hinder effective policy implementation, leading to sub-optimal outcomes. To bridge the gap between policy formulation and implementation, this study outlines the main strategies. This strategy includes improving communication channels, stakeholder engagement, capacity building, and cultivating a culture of accountability and transparency within the administrative system. \u0000In conclusion, this research sheds light on the complexities surrounding policy implementation in public administration. By understanding the multifaceted nature of the problem and adopting strategic interventions, policymakers can work towards achieving a more effective and efficient policy implementation process. \u0000Keywords:          Bureaucratic structure; Organizational processes; Policy implementation; Political factors, Public administration","PeriodicalId":409757,"journal":{"name":"Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik","volume":"55 2‐3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140223395","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"STRATEGI PENINGKATAN INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOTA BEKASI","authors":"Iwan Irwansyah","doi":"10.55542/saraqopat.v5i2.914","DOIUrl":"https://doi.org/10.55542/saraqopat.v5i2.914","url":null,"abstract":"Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Penelitian dilakukan secara Metode Deskriptif yang berusaha menggambarkan objek atau subjek apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Untuk mendapatkan data yang diperlukan data kuantitatif serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang terkait yang kemudian data tersebut dilakukan analisis. Pemerintahan Berbasai Elektronik (SPBE) sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan \u0000  \u0000Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronilk. Untuk  Kota  Bekasi  penjabaran telah diatur  dalam  Peraturan Nomor : 555.10/Kep.233 Diskominfostandi/VI/2022 TENTANG Rencana Induk Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik, Berdasarkan hasil evaluasi Kementrian PAN dan RB Indeks SPBE Kota Bekasi dengan melihat 47 Indikator berdasarkan Permenpan RB no. 59 tahun 2020, tahun 202 nilai 2,94 tahun 2022 nilai 2,78 hal ini diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain : Rencana Induk atau masterplan SPBE , baru ditetapkan pada tahun 2022 pada bulan Juni 2022, Dukungan Sumber Daya Manusia di Organisasi Perangkat Daerah belum dimaksimalkan yang sebenarnya mampu untuk menciptakan aplikasi IT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan Aplikasi belum maksimal, dan ada yang tidak dapat ditelusuri. Kelemahan Penerapan SPBE dikota Bekasi dari sisi tata kelola dan manajemennya. Dukungan   anggaran   belum   maksimal   untuk   setiap  organisasi Perangkat Daerah dalam pengembangan aplikasi IT. Tim yang telah dibentuk dan diketuai oleh Sekretaris Daerah belum mampu berkolabarisasi dalam penerapan ICT untuk tercapainya Smart City.","PeriodicalId":409757,"journal":{"name":"Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik","volume":"100 S398","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140224236","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGUKURAN LEVEL KETERIKATAN KARYAWAN (EMPLOYEE ENGAGEMENT) DENGAN Q12 GALLUP PADA PT. XT","authors":"Sri Hastuti","doi":"10.55542/saraqopat.v4i1.182","DOIUrl":"https://doi.org/10.55542/saraqopat.v4i1.182","url":null,"abstract":"Keterikatan karyawan pada satu perusahaan masih menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan apakah setiap program yang di buat oleh perusahaan  dapat di terima oleh karyawan dengan baik, dan di  buktikan dengan adanya perilaku keterikatan karyawan pada perusahaan. Salah satu metode atau alat untuk mengukur tingkat  keterikatankaryawan adalah dengan menggunakan Teori Q12 Gallup.  Sebagai perusahaan yang tergolong menengah dengan jumlah karyawan sebanyak 20 orang. Metode ini di nilai cukup sederhana dan mudah di aplikasikan serta langsung dapat terlihat perubahan level di setiap indikatornya. Peneliti menggunakan metode deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar  kuesioner kepada 19 responden berdasarkan perhitungan table Krejcie, serta melakukan wawancara. Di tahun 2020 Peneliti sebelumnya telah melakukan pengukuran dengan metode yang sama di PT. XT dan di peroleh informasi bahwa 63% karyawan merasa tidak terlibat  (not engaged) dan 37% Karyawan merasa terlibat (engaged). Berdasarkan hasil tersebut maka Perusahaan memandang perlu untuk dilakukan pengukuran kembali guna mengetahui efektifitas kebijakan  yang di buat di tahun 2021 apakah dapat meningkatkan score keterikatan karyawan. Berdasarkan hasil pengukuran employee engagement  di peroleh data bahwa terjadi peningkatan level engagement yaitu menjadi 79% engaged dan karyawan status not engaged yang semula  63% turun menjadi 21%. Dari hasil pengukuran tersebut menunjukan bahwa kebijakan  yang dilakukan oleh PT. XT dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dapat mendongkrak peningkatan level keterikatan karyawan pada perusahaan.","PeriodicalId":409757,"journal":{"name":"Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik","volume":"266 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133813585","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PATOLOGI BIROKRASI PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH","authors":"Muhammad Rusli, Alzikri Fakhurraji, Hajar Ashwad","doi":"10.55542/saraqopat.v4i1.118","DOIUrl":"https://doi.org/10.55542/saraqopat.v4i1.118","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Patologi Birokrasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan menjelaskan Faktor terjadinya patologi Birokrasi dalam Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. HasilpenelitianmenunjukanbahwaPatologi Birokrasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Penyebab patologi dalam BUMK adalah rendahnya sumberdaya manusia dan memiliki keterbatasan dalam mengelola penggunaan anggaran yang menyebabkan terjadinya penyelahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran dan penggunaan pendanan BUMK kebanyakn sebagai simpan Pinjam, yang tidak dapat dikembalikan oleh masyarakat, Faktor terjadinya patologi Birokrasi dalam Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sumber daya manusia hambatan yang dialami oleh sumber daya manusia di kecamatan Bebesen, dalam mengelola BUMK di masing-masing Kampung. Tidak adanya pengaturan pengupahan yang diatur oleh Qanu Kampung Ataupun dalam Qanun Kampung tentang BUMK dan pengupahan terhadap struktur BUMK itu sendiri. Kesimpulan patologi BUMK di kecamatan bebesen, memiliki factor-factor yang komplek berkaitan dengan, tidak miliki kemampuan dalam mengelola dan minimnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan BUMK dikecamatan Bebeben. \u0000Kata Kunci: Patologi, Birokrasi, BUMK, BUMDEs","PeriodicalId":409757,"journal":{"name":"Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik","volume":"111 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124253184","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)","authors":"Junardi Junardi, H. Basri, Sabirin Sabirin","doi":"10.55542/saraqopat.v4i1.119","DOIUrl":"https://doi.org/10.55542/saraqopat.v4i1.119","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kantor Kecamatan Pegasing Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance dan menjelaskan Kendala Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kantor Kecamatan Pegasing Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance. Adapaun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pelayanan administrasi terpadu di Kantor Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah secara umum mengacu pada prinsip-prinsip good governance yakni dengan berdasar pada prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, transparasi/keterbukaan dan profesionalisme. Inovasi yang ada dalam PATEN yakni dengan menerapkan pelayanan dengan system informasi manajemen. Kelebihan dari pelayanan administrasi terpadu ini yakni pelayananya yang cepat, mudah dan murah. Kelemahan dari program ini yakni kurangnya personil petugas pelayanan. Kesimpulan(1) Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di Kantor Kecamatan berdasarkan pada prinsip-prinsip goodgovernance, (2) Pelayanan administrasi terpadu di Kantor Kecamatan Pegasing diselenggarakan dengan menerapkan pelayanan dengan system informasi manajemen (3) Sisi kelebihan dari penyelenggaraan pelayanan yakni dari segifasilitas yang sudah sangat lengkap dan kekuranganya yaitu kurangnya koordinasi pembagian tugas sehingga beberapa loket tidak dijaga oleh petugas. \u0000Kata Kunci: Penerapan, Pelayanan. PATEN, Governance","PeriodicalId":409757,"journal":{"name":"Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121695811","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI E-KTP DIMASA PANDEMI PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH","authors":"Hasanun Bakri Silalahi, Irhamna Sahru Nova, Hajar Ashwad","doi":"10.55542/saraqopat.v4i1.116","DOIUrl":"https://doi.org/10.55542/saraqopat.v4i1.116","url":null,"abstract":"Efektivitas Pelayanan Administrasi E-KTP dimasa pandemi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil merupakan poin utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah adalah lembaga publik yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. \u0000Tujuan dari penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas pelayanan administrasi E-KTP dimasa pandemi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil tentang pembuatan E-KTP. \u0000Penelitian dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam faktor dalam mewujudkan efektivitas administrasi sipil sebagaimana dikemukakan oleh H.A.S Moenir mengalami kemajuan efektivitas yang tinggi dan namun perlu lebih ditingkatkan agar setiap administrasi dokumen menjadi efektif dan ketepatan waktu.  \u0000  \u0000Kata Kunci: COVID-19; Efektivitas; Pelayanan Publik.","PeriodicalId":409757,"journal":{"name":"Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik","volume":"72 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116301771","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}