Journal of Public Policy and Management Review最新文献

{"title":"Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta (Studi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi)","authors":"Raafinda Nur Afifa, Ari Subowo","doi":"10.14710/JPPMR.V9I2.27366","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/JPPMR.V9I2.27366","url":null,"abstract":"Pendidikan inklusif menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2009 adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program pendidikan inklusif menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan informan dari pihak pengelola program pendidikan inklusif, Staff Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pihak penyelenggara program pendidikan inklusif, SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi; pihak penerima program pendidikan inklusi, orang tua peserta didik berkebutuhan khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan sudah berjalan dengan baik namun masih ditemui beberapa hambatan yaitu adanya daya tampung yang berlebih, sosialisasi dalam pelaksanaan prosedur penerimaan peserta didik baru, belum sepenuhnya disertakan tenaga professional dalam pelaksanaan identifikasi dan asesmen, kurangnya staff tata usaha, dan bangunan yang belum ramah disabilitas. Saran yang diberikan untuk meningkatkan implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi yaitu melakukan sosialisasi langsung terkait dengan jadwal pelaksanaan prosedur penerimaan peserta didik baru ke masyarakat sekitar, menyertakan tenaga professional dalam pelaksanaan identifikasi dan asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus, melakukan analisis beban kerja bagi Guru Pembimbing Khusus dan tenaga TU dan pengajuan akses bangunan yang ramah disabilitas.","PeriodicalId":408266,"journal":{"name":"Journal of Public Policy and Management Review","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124611133","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG","authors":"N. M. Laila, Z. Hidayat","doi":"10.14710/JPPMR.V9I2.27365","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/JPPMR.V9I2.27365","url":null,"abstract":"Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai tempat hiburan yang menjual berbagai minuman beralkohol. Bahkan, adapun minuman ciri khasnya yaitu congyang yang mudah ditemui diberbagai tempat. Hal ini menunjukkan maraknya penjualan minuman beralkohol di Kota Semarang baik itu legal maupun ilegal. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, serta wewenang dalam menciptakan kondisi serta lingkungan yang tertib serta aman di masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya di Kota Semarang berkaitan pula dengan pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang diatur pada Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang serta faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menjelaskan mengenai fenomena yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi lapangan, wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang masih belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari kurangnya produktivitas dalam hal koordinasi sebelum pelaksanaan operasi, lalu belum adanya responsibilitas dalam bentuk ketidaksesuaian antara Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satpol PP sebagai acuan bekerja dengan pelaksanaan di lapangan, serta kurangnya responsivitas dalam menanggapi aduan penutupan/penyegelan. Namun, dalam akuntabilitas sudah baik dilihat dari pelaporan dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Terdapat pula kendala dalam sumber daya manusia, keamanan informasi serta koordinasi. Saran yang dapat dilakukan yaitu dilaksanakannya koordinasi sebelum operasi, bekerja sesuai SOP dan dilaksanakan pembacaan, bersikap tegas dan tidak segan menutup tempat penjualan ilegal, tetap humanis dan dilaksanakan penambahan personil.","PeriodicalId":408266,"journal":{"name":"Journal of Public Policy and Management Review","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126713256","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG","authors":"Rafika Yolanita, Tri Yuniningsih","doi":"10.14710/JPPMR.V9I2.27367","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/JPPMR.V9I2.27367","url":null,"abstract":"The government has established a prospect family program as one of the poor handling efforts. However, the implementation of prospect family program in Gayamsari Sub-district of Semarang is still not able to run effectively because it is still found the area that has many receivers outside the household is very poor, high graduations capable, and high Percentage of funds that have not been extended. The purpose of this research is to analyse the effectiveness of the prospect family program in Gayamsari Sub-district of Semarang. The method used is a qualitative-descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This study uses the theories of Makmur, Campbell, and Nugroho about the criteria of program effectiveness, that is the accuracy of the goals, the accuracy of the objectives, satisfaction with the program, and the accuracy of the implementer. The results of this study indicate that the effectiveness of the family expectation program in terms of targeting accuracy, goal accuracy, and program satisfaction has not been effective, because there are still obstacles in its implementation, while the accuracy of the implementers has been able to run well. This is influenced by inhibiting factors such as the absence of an MoU, the emergence of social jealousy, KPM behavior that does not carry out its obligations, excessive co-worker workload, and poor quality system. The recommendation is to improve the socialization of the program, create a memorandum of understanding that governs cooperation between stakeholders, increased employment of KPM obligations, the addition of escort personnel, and improve the system PKH reports. Keywords : effectiveness, prospect family program, pov","PeriodicalId":408266,"journal":{"name":"Journal of Public Policy and Management Review","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126438387","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EVALUASI PROGRAM KESELAMATAN IBU DAN ANAK DALAM ANTINATAL CARE DAN NIFAS DI PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN KOTA SEMARANG","authors":"Dena Arianti Br Barus, Nina Widowati","doi":"10.14710/JPPMR.V9I2.27352","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/JPPMR.V9I2.27352","url":null,"abstract":"Program Antinatal Care dan Nifas adalah Program Nasional yang berfokus dalam melayani ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan, agar mampu menjalani kehamilan dengan sehat dan bersalin dengan selamat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari keberhasilan pelaksanaan program Antinatal Care (ANC) dan Nifas di Puskesmas Tlogosari Wetan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriftif, melalui wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan teknik Purposive. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program Antinatal Care dan Nifas belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan kurang efektifnya pemberian konseling pada ibu hamil dan ibu nifas, kurang efektifnya penulisan simpus sehingga belum terwujudnya pelaksanaan program Antenatal Care dan Nifas yang komperhensif dan berkualitas, belum cukup mampu menghilangkan Missed Opportunity hal ini terjadi karena kurang cukupnya fasilitas dan waktu pemeriksaan sehingga masih adanya Missed Opportunity, belum meratanya pengetahuan ibu terhadap program Antinatal Care dan Nifas dan kurangnya sosialisasi program kepada setiap daerah di Tlogosari Wetan, adapun saran dari peneliti yaitu meningkatkan efektifitas dengan cara pemaksimalan kualitas sumber daya manusia yang ada, memaksimalkan tenaga magang dan melaksanakan pelatihan penanganan ibu dalam masa Antintal Care dan Nifas, meningkatakan kecukupan dengan pemaksimalan sarana dan prasarana, serta mengadakan sosialisasi dan membuat poster pentingnya program Antinatal Care dan Nifa di ruang publik.","PeriodicalId":408266,"journal":{"name":"Journal of Public Policy and Management Review","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128374039","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS INOVASI PELAYANAN 6 IN 1 (ELEKTRONIK LAHIR MATI PINDAH DATANG) DI DISPENDUK CAPIL KOTA SURABAYA","authors":"Gayuh Nur Fadilah, Maesaroh Maesaroh","doi":"10.14710/JPPMR.V9I2.27346","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/JPPMR.V9I2.27346","url":null,"abstract":"Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat di setiap tahunnya mempengaruhi tingginya permintaan pelayanan administrasi kependudukan khususnya pada pelayanan akta kelahiran dan akta kematian sehingga menyebabkan menumpuknya antrian dan adanya calo. Inovasi pelayanan 6 in 1 atau e-Lampid yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya hadir untuk menggantikan pelayanan yang sebelumnya. Tujuan dari Penelitian ini adalah menganalisis atribut inovasi dan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat inovasi pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori atribut inovasi milik Rogers, faktor pendukung milik Fontana dan faktor penghambat miliki Albury untuk melihat bagaimana karakterisitk dan pelaksanaan dari inovasi pelayanan 6 in 1 (e-Lampid) di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan 6 in 1 (e-Lampid) memiliki 1) keuntungan relatif, 2) kesesuaian, 3) kemungkinan dicoba dan 4) kemudahan diamati, akan tetapi masih mengalami kerumitan. Dalam pelaksanaannya, Inovasi pelayanan 6 in 1 (e-Lampid) memiliki faktor pendukung, yaitu adanya orang-orang dan kelompok kreatif, budaya, dan sumber daya manusia. Disisi lain, faktor penghambat juga terdapat dalam pelaksanaan inovasi pelayanan 6 in 1 (e-Lampid) yaitu ketergantungan terhadap figur yang memiliki high performer serta tekanan dan hambatan administratif. Saran yang dapat diberikan adalah menjaga koordinasi yang kooperatif dan kolaboratif dengan dengan dibentuknya tim khusus untuk pengaduan terkait kendala jaringan untuk program inovasi pelayanan 6 in 1 (E-Lampid) dan perlunya pengembangan aplikasi terkait pemberitahuan atau notifikasi mengenai proses verifikasi dan kelengkapan berkas.","PeriodicalId":408266,"journal":{"name":"Journal of Public Policy and Management Review","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116011120","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANGKA KEMATIAN IBU STUDI KASUS KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG","authors":"Beny Setiawan, Herbasuki Nurcahyanto","doi":"10.14710/JPPMR.V9I2.27351","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/JPPMR.V9I2.27351","url":null,"abstract":"Angka Kematian Ibu menjadi indikator keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan. Tahun 2017 Kecamatan Pedurungan memiliki kasus kematian ibu tertinggi di Kota Semarang yakni enam kasus dan empat kasus pada tahun 2018. Melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang keselamatan ibu dan anak, Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk menekan angka kematian ibu yang melibatkan berbagai stakeholders. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis peran stakeholders dalam implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Metode Penilitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan stakeholder Kunci adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai peran sebagai policy creator, fasilitator, akselerator, dan koordinator. Stakeholders primer adalah Tenaga Kesehatan (Bidan) memiliki peran sebagai fasilitator, implementer, dan koordinator, IBI Kota Semarang, PKK Kecamatan Pedurungan dan FKK berperan sebagai fasilitator, implementator dan koordinator. Stakeholders Skunder terdiri dari Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, keluarga, Institusi pendidikan dan Dunia Usaha yang masing-masing berperan sebagai fasilitator. Rekomendasi yang dapat diberikan yakni Dinas Kesehatan dapat menjadi pemimpin utama dan memastikan optimalnya peran untuk mensinergiskan seluruh stakeholders. Koordinasi dan komunikasi harus selalu diupayakan dan pelibatan stakeholders terutama petugas lapangan dalam setiap proses kegiatan termasuk penumbuhan komitmen disetiap pertemuan rutin. Kerjasama dengan pihak swasta atau organisasi peduli kesehatan juga perlu dilakukan untuk membantu mempercepat penanggulangan angka kematian ibu di sektor bantuan pendanaan atau tenaga.","PeriodicalId":408266,"journal":{"name":"Journal of Public Policy and Management Review","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126561035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang","authors":"Auretha Angeline, S. Sulandari","doi":"10.14710/JPPMR.V9I2.27347","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/JPPMR.V9I2.27347","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang menarik untuk diteliti yaitu mengapa Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang belum dilakukan secara optimal. Faktanya adalah pelaksanaan PATEN di Kecamatan Kota Semarang masih berjalan setengah, Pemerintah Kota Semarang dan kecamatan belum siap melaksanakan kebijakan PATEN, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PATEN dan kurangnya pegawai teknis di bagian pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kebijakan PATEN, serta menganalisis dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan PATEN. Teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan publik beserta tolak ukur evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, dan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan dikemukakan oleh George C Edwards III meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Gunungpati belum sepenuhnya dapat melaksanakan kebijakan PATEN sesuai dengan pedoman PATEN. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan PATEN belum tercapai maksimal. Namun, pegawai dalam memberikan pelayanan sudah bersikap adil kepada masyarakat. Respon masyarakat terhadap PATEN tidak begitu berdampak bagi masyarakat karena masyarakat dalam melakukan pelayanan masih berpedoman pada kelonggaran waktu. Kebijakan PATEN memiliki maksud dan tujuan yang baik demi meningkatkan kualitas pelayanan, dan kebijakan PATEN tepat adanya diterapkan di Kecamatan Gunungpati apabila dibandingkan dengan sebelum adanya PATEN, lebih baik sekarang. Sedangkan faktor pendorong kebijakan PATEN adalah komunikasi, sedangkan penghambatnya adalah sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.","PeriodicalId":408266,"journal":{"name":"Journal of Public Policy and Management Review","volume":"355 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123232924","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG","authors":"Ika Nur Rachma, Nina Widowati","doi":"10.14710/JPPMR.V9I2.27356","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/JPPMR.V9I2.27356","url":null,"abstract":"Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program nasional di 271 kabupaten/kota di 34 propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program Kotaku bertujuan untuk membangun sistem yang terpadu dalammenangani permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah tentang program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu dan untuk mengetahui faktor pendorong maupun faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu sudah sesuai dengan Surat Edaran DJCK Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh tersebut dibuktikan dengan telah terlaksananya program mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga keberlanjutan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu adanya kendala teknis ketika pelaksanaan program serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait permasalahan sampah. Adapun saran dari peneliti yaitu meningkatan pembangunan jalan yang sempit, meningkatkan komunikasi kepada masyarakat, serta meningkatan sistem persampahan yang baik di Kelurahan Mangunharjo.","PeriodicalId":408266,"journal":{"name":"Journal of Public Policy and Management Review","volume":"127 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122913025","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus)","authors":"B. Handika, Dewi Rostyaningsih","doi":"10.14710/JPPMR.V9I2.27348","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/JPPMR.V9I2.27348","url":null,"abstract":"Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus) Oleh: Bagus Noor Handika, Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email fisip@undip.ac.id ABSTRAK Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Akan tetapi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat, terutama pada pelayanan yang diberikan di Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus. Masalah yang muncul adalah bagaimana kualitas pelayanan publik di Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada kantor SAMSAT Kabupaten Kudus dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan pelayanan di Kantor SAMSAT Kabupaten Kudus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Kantor SAMSAT kabupaten Kudus sudah menerapkan dimensi Tangibel, Realibility, Responsiviness, Assurance dan Emphaty beserta kriteria-kriterianya, akan tetapi masih terdapat beberapa kriteria yang belum berjalan antara lain, kenyamanan fasilitas, kemudahan dalam proses pelayanan, kecermatan pegawai, pelayanan dengan cepat dan tepat, dan menghargai setiap pelanggan. Kriteria yang belum terlaksana dalam penelitian ini antara lain, kurangnya jumlah tempat duduk, kurang jelasnya alur pelayanan, kurang aktifnya petugas dalam memberikan informasi tentang alur pelayanan, kurangnya tingkat ketelitian petugas dalam melaksanakan pelayanan dan petugas yang dinilai kurang menghargai masyarakat penerima pelayanan.","PeriodicalId":408266,"journal":{"name":"Journal of Public Policy and Management Review","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128771340","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MANAJEMEN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANK SAMPAH ‘NGUDI LESTARI’ KELURAHAN TINJOMOYO, KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG","authors":"Ilham Wicaksono, Hardi Warsono","doi":"10.14710/JPPMR.V9I2.27358","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/JPPMR.V9I2.27358","url":null,"abstract":"Sampah merupakan permasalahan yang cukup serius di Kota Semarang, berbagai macam upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menanggulangi hal tersebut, salah satunya adalah melalui pendirian bank sampah. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui Bagaimana manajemen dalam pemberdayaan Bank Sampah „Ngudi Lestari‟ di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan 8 narasumber. Data tersebut selanjutnya, dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan diuji kualitas datanya menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa Manajemen dalam pemberdayaan bank sampah di Kelurahaan Tinjomoyo sudah cukup baik meskipun masih kurang maksimal. Adapun faktor yang mendukung adalah: masyarakat bersifat terbuka, adanya pelatihan bagi pengelola, adanya arahan yang jelas, adanya fasilitas pendukung, partisipasi masyarakat yang tinggi, adanya komunikasi dua arah, dan pimpinan yang berintegritas. Sedangkan faktor penghambat yang ditemukan adalah: masyarakat terkadang masih lupa kegiatan pengelolaan bank sampah, pengelola yang sudah berumur, kurangnya kemampuan dalam penggunaan teknologi, pola pikir konvensional, data yang kurang update, dan tingkat partisipasi masyarakat yang hanya mencapai tingkat RT dan RW.","PeriodicalId":408266,"journal":{"name":"Journal of Public Policy and Management Review","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-04-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125862845","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}