Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan最新文献_第10页

Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City): Studi Kasus Kota Yogyakarta 智能城市开发战略分析:日惹案例研究

IF 0.3

Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan Pub Date : 2018-10-02 DOI: 10.24905/JIP.V3I2.1037

Nur Faidati, M. Khozin

引用次数: 13

Implementasi Kebijakan Kemitraan Tata Kelola Hutan Sebagai Resolusi Konflik di Register 45 Mesuji Lampung 《森林治理伙伴关系政策的实施》是45个Mesuji楠榜记录中的冲突解决方案

IF 0.3

Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan Pub Date : 2018-10-02 DOI: 10.24905/JIP.V3I2.830

Andrialius Feraera, N. A. Deliarnoor, Neneng Yani Yuningsih

{"title":"Implementasi Kebijakan Kemitraan Tata Kelola Hutan Sebagai Resolusi Konflik di Register 45 Mesuji Lampung","authors":"Andrialius Feraera, N. A. Deliarnoor, Neneng Yani Yuningsih","doi":"10.24905/JIP.V3I2.830","DOIUrl":"https://doi.org/10.24905/JIP.V3I2.830","url":null,"abstract":"Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji telah mengalami perambahan oleh masyarakat dandialihfungsikan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman sehingga menimbulkan konflik. Padatahun 2015, terjalin kemitraan pengelolaan hutan antara Pemerintah, PT. Silva dan masyarakatperambah. Dalam Pelaksanaanya, kemitraan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan(Implementation Gap). Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaankemitraan dan faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan kemitraan pengelolaan HutanRegister 45. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Berdasarkan penelitian, realisasikemitraan pengelolaan hutan ini sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Faktor yangmendukung kemitraan pengelolaan hutan ini dalam dimensi struktur manajemen program adalahdipergunakannya teori kausal dan ketersediaan dana. Faktor penghambatnya adalah kejelasan dankonsistensi tujuan, dasar hukum, keterpaduan pelaksana kebijakan dan keterbukaan. Sementaraitu, dimensi faktor di luar peraturan menjadi faktor yang paling dominan dalam menghambatkebijakan ini meliputi kondisi sosial dan keamanan, dukungan publik, sikap masyarakat dankomitmen pejabat pelaksana.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"98 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2018-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"91109842","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Aplikasi Systematic Mapping Review Sebagai Upaya Pengukuran Efektivitas Pembangunan Desa Pesisir Natuna sys主题地图审查应用程序，以评估沿海村庄Natuna建设的有效性

IF 0.3

Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan Pub Date : 2018-10-02 DOI: 10.24905/JIP.V3I2.1034

Armauliza Septiawan, Sintanigrum Sintaningrum

{"title":"Aplikasi Systematic Mapping Review Sebagai Upaya Pengukuran Efektivitas Pembangunan Desa Pesisir Natuna","authors":"Armauliza Septiawan, Sintanigrum Sintaningrum","doi":"10.24905/JIP.V3I2.1034","DOIUrl":"https://doi.org/10.24905/JIP.V3I2.1034","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji berbagai permasalahan pembangunan yang mencakup potret minimnyapartisipasi masyarakat desa dalam aktivitas perencanaan, alokasi sumber daya, pelaksanaan maupunpengawasannya. Dalam eksistensinya, problem pembangunan desa juga terjadi pada desa pesisir disekitar wilayah perbatasan dan terluar Indonesia, sehingga secara signifikan menginterpretasikannyasebagai inefektivitas pembangunan desa pesisir yang memotivasi dan menarik minat perhatian parapeneliti di Indonesia. Berbagai penelitian banyak dilakukan, namun belum ditemukan penelitian yangmemetakan pemikiran tentang efektivitas pembangunan desa pesisir secara sistematis (Riset Indeks,Inklusif Filtrasi dan Pemetaan). Studi ini mempergunakan pendekatan kualitatif dan secara teknis datayang dikumpulkan melalui filtrasi atau screening of paper terhadap 99 topik penelitian yang relevan danselanjutnya dianalisis menggunakan teknik systematic literature review yang menghasilkan diskusi danbahasan agregasi tentang arah penelitian kontemplatif yang dilakukan melalui analisis sistematisterhadap 21 topik penelitian terindeks yang telah dikumpulkan menggunakan teknik screening of papersdan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu. Hasil analisis data penelitian inklusif secarasistematis, menjelaskan bahwa letak penelitian yang concern terhadap proses membangun desa secaraefektif mencakup perilaku agen pembangunan desa pesisir saat ini masih minim sehingga memerlukanupaya pngukuran keberhasilan proses pembangunan yang tepat bagi desa pesisir.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"7 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2018-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86135927","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

IF 0.3

Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan Pub Date : 2018-10-02 DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.89-119

Rendra Setyadiharja, Suherry, Raja Dachroni

{"title":"Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau","authors":"Rendra Setyadiharja, Suherry, Raja Dachroni","doi":"10.24905/jip.3.2.2018.89-119","DOIUrl":"https://doi.org/10.24905/jip.3.2.2018.89-119","url":null,"abstract":"Kebijakan pembangunan desa merupakan amanat dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara teknis di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan desa sangat tinggi. Maka ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah di desa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan pembangunan desa pada desa wilayah pesisir serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan desa tersebut. Adapun lokasi penelitian adalah pada Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang dan Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Konsep implementasi kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah menggunakan konsep Van Meter dan Van Horn, serta Konsep Agustino untuk menjawab faktor yang mempengaruhi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pada desa pesisir di Kabupaten Bintan berjalan dengan baik dengan didukung dengan tujuan kebijakan yang baik, kapasitas sumber daya yang baik, baik sumber daya manusia, dan finansial, karakteristik dan sikap pelaksana yang lebih mengarah kepada mencapai tujuan kebijakan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan kolaborasi di dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan optimal.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"34 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2018-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89919309","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Governansi Publik Model Co-Production Oleh Aktor Socio-Preneur (Kasus Desa Setanggor Dan Kawis Krisant) 社会企业家的联合政府

IF 0.3

Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan Pub Date : 2018-10-02 DOI: 10.24905/JIP.3.2.2018.12-135

Evi Sukmayeti, Vidya Yanti Utami

引用次数: 1

Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang 坦永平市街道规划的有效实施

IF 0.3

Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan Pub Date : 2018-06-09 DOI: 10.24905/jip.v3i1.864

Rendra Setyadiharja

{"title":"Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang","authors":"Rendra Setyadiharja","doi":"10.24905/jip.v3i1.864","DOIUrl":"https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.864","url":null,"abstract":"Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program di tingkat Kecamatan. Dalam proses tersebut terdapat singkronisasi alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang telah efektif dan usulan-usulan yang diajukan dalam Daftar Usulan Pembangunan Kecamatan Tanjungpinang Timur telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan rumus indeks efektivitas dari De Garmo, Sullivan dan Canada, dapat disimpulkan bahwa efektifitas musrenbang kecamatan memberikan tujuan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan perolehan indeks tertinggi pada dimensi tujuan dengan jumlah nilai indeks 4.17 sehingga dapat dikategorikan efektif. Dimensi adaptasi dengan jumlah nilai indeks 3.87 sehingga dapat dikategorikan efektif dan indeks terendah berada pada dimensi integrasi dengan jumlah nilai indeks 3.70 sehingga dapat dikategorikan efektif. Dari keseluruhan hasil Indeks Efektivitas Pelaksaanan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur Di Kota Tanjungpinang dengan jumlah nilai indeks 3.96 sehingga dapat dikategorikan efektif.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"7 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2018-06-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"79125270","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Strategi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Sumber Daya Air (Studi Kasus Sungai Ciliwung) 水资源管理区域合作战略(Ciliwung river案例研究)

IF 0.3

Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan Pub Date : 2018-06-09 DOI: 10.24905/JIP.3.1.2018.55-70

Faqih Alfian, Dian Vitaloka

{"title":"Strategi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Sumber Daya Air (Studi Kasus Sungai Ciliwung)","authors":"Faqih Alfian, Dian Vitaloka","doi":"10.24905/JIP.3.1.2018.55-70","DOIUrl":"https://doi.org/10.24905/JIP.3.1.2018.55-70","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pemerintah Daerah administratif DAS Ciliwung mengintegrasikan kepentingan politik dalam mengelola DAS Ciliwung. Kebijakan antar daerah sering terjadi karena belum adanya peraturan yang melindungi DAS Ciliwung dari kepentingan- kepentingan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan tinjauan konseptual good environmental governance yang merupakan sebuah desain kebijakan tata kelola pemerintahan dalam mengkonservasi lingkungan. Serta melihat bagaimana kolaborasi tata kelola yang dipakai sebagai alat dalam konservasi DAS Ciliwung. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk kerjasama pengelolaan DAS Ciliwung berupa pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki peran untuk membuat kebijakan makro perencanaan pengelolaan DAS Ciliwung, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengimplementasikan kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat terkait pengelolaan DAS Ciliwung dan sektor swasta memiliki peran untuk mengelola lingkungan dengan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun demikian, strategi tersebut belum berjalan optimal karena pemerintah kurang mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS Ciliwung.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"98 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2018-06-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76685625","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Politisasi Program Keluarga Harapan Pada Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang. 2018年Jatim州长皮尔卡达的政治化家庭项目:马朗市和地区案例研究。

IF 0.3

Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan Pub Date : 2018-06-01 DOI: 10.24905/JIP.V3I1.883

Wimmy Haliim

{"title":"Politisasi Program Keluarga Harapan Pada Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang.","authors":"Wimmy Haliim","doi":"10.24905/JIP.V3I1.883","DOIUrl":"https://doi.org/10.24905/JIP.V3I1.883","url":null,"abstract":"Program Keluarga Harapan dijalankan sebagai pelaksanaan dari berbagai bentuk peraturan perundangan yang tujuannya memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Namun, PKH yang memiliki sifat Conditional Cash Transfer (CCT) memiliki celah dibalik keberhasilannya menekan kemiskinan di Kota dan Kabupaten Malang. Fakta yang didapatkan penulis menyatakan bahwa elit politik yang berkepentingan dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur tahun 2018 memanfaatkan PKH sebagai alat politiknya. Diantaranya adalah Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial dan Rendra Kresna sebagai Bupati Kabupaten Malang. Dengan metode penulisan studi kasus, penulis menjelaskan beberapa hasil dan pembahasan didalam penulisan artikel ini. Pertama, bahwa potensi PKH sebagai alat politik memang sudah terjadi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY benar-benar memanfaatkan PKH untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas nya, terutama pada pemilu 2009. Secara implisit, strategi SBY telah diadobsi sedemikian rupa oleh elit-oligarki yang berkepentingan pada pilkada gubernur jatim 2018. Kedua, penulis juga menjelaskan dampak politisasi dari PKH. Dampaknya, penerima bantuan PKH merasa berhutang budi terhadap PKH dan Khofifah sebagai penanggung jawab PKH. Mereka menilai PKH yang dilaksanakan oleh menteri sosial benar-benar membantu kehidupan ekonomi mereka. Ketiga, adalah tuntutan penulis untuk merubah orientasi PKH dari bantuan tunai langsung menjadi pemberdayaan. Penulis meyakini bahwa bantuan langsung tunai tidak akan pernah menyelesaikan masalah kemiskinan sampai dengan akarnya. Selain itu, orientasi instan tersebut lah yang menjadi celah bagi PKH untuk selalu dimanfaatkan oleh elit politik tertentu untuk kepentingan politiknya. Selain itu, orientasi pemberdayaan memiliki capaian jangka panjang dan membentuk masyarakat miskin menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya.","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"18 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3,"publicationDate":"2018-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"75531800","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0