Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum最新文献

{"title":"PERSPEKTIF YURIDIS TERHADAP PERKARA KEALPAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 ( Studi Kasus Putusan Nomor-41/PidSus/2017/PN PWD )","authors":"Sapto Budoyo, Praditya Arcy Pratama, Putri Dea Nanda","doi":"10.35315/dh.v23i2.9091","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v23i2.9091","url":null,"abstract":"Lalu lintas memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai pengguna jalan, namun masih banyak pengguna jalan lalai dengan peraturan lalu lintas. Permasalahan penelitian yaitu urgensi pengaturan pukum terhadap perkara kealpaan lalu lintas berdasarkan Studi Kasus putusan Hakim Nomor-41/PidSus/2017/PN PWD dan analisis Putusan Hakim Nomor-41/PidSus/2017/PN PWD mengenai Perkara Kealpaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Metode Analisis Data yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil Penelitian pada perkara ini secara postivistik telah melanggar ketentuan yaitu perbuatan kelalaian Terdakwa menyebabkan korban luka berat dipidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan membayar biaya sebanyak Rp. 2.500,-. Untuk tidak terjadi hal seperti ini lagi penegak hukum harus siap membantu untuk mengadili dengan seadil-adilnya agar mendapat efek jera kepada pelaku dan hal ini tidak terjadi lagi kepada orang lain. \u0000  \u0000Kata kunci : Perspektif Yuridis, Lalu Lintas, Perkara Kealpaan","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132196369","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Ryan Maulana HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PEDOFILIA) BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN ANAK","authors":"R. Maulana, Rochmani Rochmani","doi":"10.35315/dh.v23i2.9081","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v23i2.9081","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan:1) dasar pembentukan sanksi kebiri pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak; dan 2) keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif/doktrinal, yaitu tipe penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), asas hukum dan doktrin-doktrin sebagai kajiannya. Objek penelitian ini ialah hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam bentuk Undang-Undang tentang perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual (pedofilia). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasill penelitianl memperlihatkanl bahwal 1)l hukuml  kebiril  kimial (chemicall castration)l terhadapl pelakul tindakl pidanal pedofilial  kepadal anak-anakl menurutl  hukuml pidanal  Indonesial sudahl mencakupl unsurl yangl terdapatl padal suatul  hukuman,l  yaitu:l sebagail upayal pembalasanl (reverenge)l atasl perbuatanl melanggarl  hukuml danl  ketentuanl  yangl sudahl dibuatl ataul ditetapkan.l Penetapanl Sanksil  kebiril  yangl diterapkanl dalaml Undang-Undangl Nomorl 17l Tahunl 2016l Tentangl Perlindunganl  Anakl bertujuanl untukl menjagal kemaslahatanl masyarakatl Indonesial daril pelakul pedofilial danl memberil efekl  jeral kepadal pelakul sertal bentukl pertanggungjawabanl  hukuml bagil pelakul tindakl pidanal pedofilia.l Pihakl kontral atasl pelaksanaanl sanksil kebiril  kimial umumnyal berargumentasil bahwal hall tersebutl bertentanganl denganl prinsip-prinsipl HAMl jugal berpotensil  konflikl denganl Kodel Etikl Profesil Kedokteran;l danl 2)l saatl  inil  kebiril telahl menjadil produkl undang-undangl  yangl baru,l tentunyal dalaml kebijakanl  hukuml pidanal dikenall denganl  kebijakanl denganl pembentukan,l  kebijakanl penegakan,l kebijakanl pelaksanaan.l sementaral penulisanl penelitianl  inil  hanyal terbatasl padal  kajianl  kebijakanl keberadaanl pembentukanl undang-undangl semata. \u0000  \u0000Kata kunci: hukuman kebiri, kekerasan seksual dan undang-undang Perlindungan Anak","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127541130","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Aprina Cempaka Sari TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 594/PID.SUS/2018/PN SMG","authors":"Aprina Cempaka Sari, Wenny Megawati","doi":"10.35315/dh.v23i2.9083","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v23i2.9083","url":null,"abstract":"Kekerasan dalam rumah tangga dapat artikan sebagai bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakuan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga atau orang lain yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimestris). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 (dua) rumusan masalah. Antara lain; 1) Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap kekerasan fisik dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN.Smg. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 549/Pid.Sus/2018/PN.Smg. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui dan memahami penerapan hukum yang terjadi pada kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga 2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pertimbangan hokum yang diberikan oleh hakim sesuai dengan unsur-unsur pidana yang termuat dalam pasal yang mengikutinya, keterangan saksi, surat dan melihat dari fakta- fakta dan bukti yang muncul dalam perkara ini, serta melihat dari sisi keadaan yang memberatkan dan meringankan. \u0000  \u0000Kata kunci : Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131573053","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Aulya Tri Susianawati OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG","authors":"Aulya Tri Susianawati, Safik Faozi","doi":"10.35315/dh.v23i2.9082","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v23i2.9082","url":null,"abstract":"Fakta bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih kurang, dikarenakan masih adanya hambatan dalam upaya perlindungan hukum bagi korban trafficking perlu adanya upaya-upaya yang konkrit agar lebih optimal memberikan perlindungan kepada korban trafficking. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan upaya dalam mengoptimalkan perlindungan hukum korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak PPT Seruni dan Unit II Subdit IV Ditreskrimmum Polda Jateng guna mendapatkan informasi data yang lebih akurat serta melalui kepustakaan. Bentuk perlindungan hukum korban trafficking dalam hasil penelitian yang diberikan oleh pihak PPT Seruni meliputi 5 (lima) layanan dasar, yaitu : layanan pengaduan; pendampingan dan bantuan hukum; layanan medis; rehabilitasi; layanan reintegrasi sosial dan pemulangan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum korban trafficking yang diberikan oleh Kepolisian berupa : pelaporan/pengaduan korban; diberitahukan bentuk perlindungan dan hak- hak korban; dalam kesaksiannya dapat didampingi advokat/pendamping lainnya; dirahasiakan identitas; proses penyelidikan dilakukan di RPK dan ditangani oleh penyidik khusu; menyediakan tempat perlindungan rumah aman/shelter. Untuk optimalnya perlindungan hukum korban sangat diperlukan meningkatkan komitmen lembaga/instansi; penyuluhan hukum dan sosialisasi dalam menyampaikan informasi terkait tindak pidana perdagangan orang di masyarakat; lebih melibatkan aparat penegak hukum dalam permohonan dan pengumpulan bukti penuntutan restitusi dan kompensasi; pemenuhan hak korban; menggabungkan permohonan restitusi dan kompensasi saat penyelidikan. \u0000Kata Kunci : Optimalisasi, Perlindungan Hukum, Korban Perdagangan Orang","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117046339","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Giri Kartono PEMBERIAN PENGGANTIAN KERUGIAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KULON PROGO SOLO-YOGYAKARTA BERDASARKAN PERPRES 71 TAHUN 2012","authors":"Giri Kartono, Fitika Andraini","doi":"10.35315/dh.v23i2.9080","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v23i2.9080","url":null,"abstract":"Pengadaan tanah adalah kegiatan memperoleh tanah dengan cara memberikan kompensasi kepada mereka yang telah melepaskan atau meninggalkan tanah, bangunan, tanaman, atau barang- barang yang berhubungan dengan tanah. Kajian yang berjudul Pemberian Penggantian Kerugian Untuk Pembangunan Jalan Tol Kulon progo Solo-Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Presiden 71 Tahun 2012, ini menjelaskan bagaimana cara pemberian ganti rugi atas pembangunan Jalan Tol Kulon progo Solo-Yogyakarta dan Bagaimana proses penyelesaian terhadap masyarakat yang tidak setuju terhadap pembebasan lahan dalam pembangunan Jalan Tol Kulon progo Solo- Yogyakarta berdasarkan Peraturan Presiden 71 Tahun 2012.Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologishukum. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data menggunakan sifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut 1. Dalam expositions pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Solo-Yogyakarta telah melalui beberapa tahapan yakni, Perencanaan, Penetapan lokasi, Penyuluhan/ Sosialisasi, Identifikasi dan Inventarisasi, Penilaian, Musyawarah, Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak. 2. Penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila pemilik tanah tidak sepakat dengan besamya ganti rugi yang telah ditetapkan, menurut pasal 87 Undang-undang Nomor 71 Tahun 2012 bahwa Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/ atau besamya ganli rugi dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) huruf a, ganti kerugian dapat diambil dalam waktu yang dikehendaki oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah, dan menurut pasal 88 Undang-undang Nomor 71 Tahun 2012 bahwa Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/ atau besamya ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan negeri/ mahkamah agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) huruf b, ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak setiap tetapi membawa surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah. \u0000  \u0000Kata Kunci : Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"151 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132970197","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI PASAL 24 NOMOR 7 TAHUN 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN JALAN (Study Kasus Di Kampung Dalem)","authors":"Agustin Lailatul Fatimah, Z. Arifin, Mochamad Wahid Hasym","doi":"10.35315/dh.v23i2.9053","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v23i2.9053","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pasal 24 nomor 7 tahun 2013 mengenai peraturan daerah Kabupaten tulungagung tentang pemanfaatan bagian jalan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Berdasarkan penelitin ini didapatkan bahwa bahwa tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan penertiban penggunaan jalan sudah hampir tercapai, hal tersebut dilakukan oleh Dinas perhubungan dengan cara melakukan penertiban pelanggaran yang telah ditunjukkan untuk para pedagang kaki lima dan parkir liar. Tindakan yang telah dilakukan sudah sesuai berdasarkan kebijakan yang telah diterapkan berdasarkan beberapa hal yang telah tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulugagung No 7 tahun 2013, yang menyatakan bahwa Dinas Perhubungan membentuk suatu tim untuk melakukan suatu razia yang bertujuan untuk menertibkan para pelanggar.","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125709500","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Farin Alma PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG KEHILANGAN HAK PILIHNYA DALAM PEMILU","authors":"Farin Alma Septiana, Rochmani Rochmani","doi":"10.35315/dh.v23i2.9079","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v23i2.9079","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan membahas tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Kehilangan Hak Pilihnya dalam Pemilu.” Latar belakang penelitian ini adalah sebagai negara demokrasi, Indonesia dalam hal ini hak memilih merupakan hak fundamental warga negara di mana masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang turut berpartisipasi mewujudkan pelaksanaan negara yang demokratis. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat adalah melalui kegiatan pemilihan umum. Pemilihan umum bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat dengan memilih wakil rakyat guna membentuk pemerintahan yang demokratis dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dan observasi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian terkait perlindungan hukum, dalam pelaksanaannya perlindungan hukum terhadap seseorang yang kehilangan haknya tetap dapat menggunakan hak memilihnya dengan menunjukkan KTP dan datang pada waktu yang telah ditentukan yaitu di atas jam 12.00 WIB. Ketentuan perlindungan hukum sendiri diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. \u0000  \u0000Kata Kunci : pemilihan umum, perlindungan hukum, upaya pemerintah","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126641532","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK BERDASARKAN PP 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANGSIDIMPUANG","authors":"Charolita Oktaviani Sitorus, Fitika Andraini","doi":"10.35315/dh.v23i1.8944","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v23i1.8944","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000pasal 19 menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari amanat yang ditetapkan dalam pasal 19 ini adalah PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan PP nomor \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u000010 Tahun 1961. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan melaksanakan pendaftaran tanah, sebuah bidang tanah dan pemilik atas hak tanah tersebut akan mendapatkan jaminan kepastian hukum. Selain itu, manfaat dari pendaftaran tanah ialah untuk mengetahui siapa pemilik dari tanah, berapa luas tanah, dan data-data yang berkaitan dengan tanah tersebut, sehingga kejelasan dari data tersebut akan meminimalisir munculnya sengketa dan sebagai alat bukti yang kuat. \u0000Berbagai faktor mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya secara sporadik. Karena itu permasalahannya adalah, bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Padangsidiampuang. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang- undangan, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. \u0000Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota \u0000Padangsidimpuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan peraturan pelaksananya dimana disini peraturan pelaksana yang didapat penulis adalah SPOPP yaitu Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan. Pihak Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuang selalu mengoptimalkan pelayanannya dalam proses pendaftaran tanah sehingga dapat memudahkan baik itu dari Kantor Pertanahan maupun dari masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuang. \u0000Faktor yang menjadi pengahmbat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut sehingga tidak berjalan dengan baik yaitu dari masyarakatsendiri yang ingin melakukan pendaftaran tanah secara sporadik adalah masih banyak persyaratan yang belum lengkap sehingga proses pendaftaran tanah memakan waktu yang lebih lama dari yang biasanya. Upaya atau solusi dari Kantor Pertanahan Padangsimpuan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan melakukan pelayanan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000 \u0000Kata Kunci: pendaftaran tanah, secara sporadik \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122444948","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENEGAKAN HUKUM PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 MENGENAI SENGKETA INFORMASI ANTARA LGMI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK","authors":"Yusril Faiz Octavianto, Dyah Listyarini","doi":"10.35315/dh.v23i1.8945","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v23i1.8945","url":null,"abstract":"Penelitian ini tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan data yang berasal langsung dari sumber di lapangan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskiptif dalam penelitian empiris ini artinya dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan melalui proses mediasi dan melalui proses Ajudikasi non-litigasi. Dalam sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak dilakukan peneakan hukum dengan ajudikasi non-litigasi dengan adanya Putusan Nomor 004/PTS-A/III/2019. Pada amar Putusan tersebut menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai salinan hasil audit atau tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak dan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diterima. Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan Infomasi Publik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai denggan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik. \u0000  \u0000Kata Kunci : Penegakan hukum, Sengketa Informsi, LSM LGMI dan Inspektorat","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128415140","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERADILAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM","authors":"Dheanda Azka Amalina, Safik Faozi","doi":"10.35315/dh.v23i1.8947","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v23i1.8947","url":null,"abstract":"Penulis melakukan penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan terhadap pelaksanaan peradilan pidana pada pemilihan umum yang kerap kali terjadi juga tahapan dalam menyelesaikannya. Tujuan dibutanya penelitian ini adalah untuk menjelaskan jenis tindak pidana pemilu yang sering terjadi dan mengetahui alur penyelesaian tindak pidana terhadap tindak pidana pemilu. Metode penelitian yang digunakan penulis yakni yuridis normative yang data kajiannya berupa dokumen. Karenanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti spereti peraturan perundangan dan jurnal hukum terkait bahasan. Selain studi kepustakaan yang digunakan sebagai metode pengumpulan data, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Bawaslu kota semarang agar data yang didapatkan lebih kuat dan akurat. Dari hasil penelitian dan Analisa penulis disimpulkan bahwa: 1) jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam pemilu adalah kampanye menggunakan fasilitas negara, kampanye di tempat ibadah, penghilangan hak suara, serta money politik, dan 2) alur penyelesaian dilaksanaan sesuai acara yang berlaku namun didapatkan data tidak ada kasus tindak pidana pemilu di kota semarang yang diteruskan ke pengadilan, melainkan terhenti pada pembahasan I dan II Gakkumdu. \u0000  \u0000Kata Kunci; Penyelesaian Pidana Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Money Politik","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-05-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123725829","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}