Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum最新文献

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL","authors":"Putri Hayuning Wulan","doi":"10.35315/dh.v22i1.8261","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v22i1.8261","url":null,"abstract":"Perkembangan perekonomian di Indonesia dalam bidang perdagangan dan perindustrian telah melahirkan banyak jenis barang dan jasa.Dibantu dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi di Indonesia, mengakibatkan luasnya area transaksi jual beli hingga manca Negara. Sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen makanan halal terbesar pula. Pelaku usaha bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi secara medis saja, namun juga perlu makanan yang dikonsumsi halal secara hukum.Sertifikasi terhadap produk makanan sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen terhadap kehalalan suatu produk, bukan hanya untuk melindungi konsumennya saja tetapi juga sebagai benteng untuk meniadakan kesewenang-wenangan yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen.Hal tersebut diatas yang menjadi dasar penulis menangambil judul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL”. \u0000Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal serta akibat hukum bagi pelaku usaha atas produk makanan yang belum bersertifikat halal. \u0000Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis.Data penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. \u0000Hasil penelitian yang didapat meskipun telah ada peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal tahun 2014, bahwa fakta yang terjadi masih terdapat adanya produk makanan yang belum bersertifikat halal. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai apabila konsumen di rugikan atas produk, konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Adapun kewajiban sebagai pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Halal, sebagai akibat hukum yang diterima pelaku usaha terhadap beredarnya produk makanan yang belum bersertifikat halal yaitu dengan memberikan sanksi adminitratif dan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. \u0000  \u0000Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Sertifikat Halal, Akibat Hukum","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127598043","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG SEBAB-SEBAB ORANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan PN Demak No.115/Pid.Sus/Dmk 10 Agustus 2016).","authors":"Ragil Wahyuningsih, Safik Faozi","doi":"10.35315/dh.v22i1.8259","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v22i1.8259","url":null,"abstract":"Terjadinya kejahatan disebabkan oleh adanya beberapa faktor yaitu biologi kriminal,psikologi kriminal, dan sosiologi kriminal. Padahal banyak faktor-faktor yang terkait seorang pelaku melakukan tindak pidana pencabulan atas dasar tersebut saya mengambil penelitian dengan judul : “ tinjauan kriminologi tentang sebab-sebab orang melakukan tindak pidana pencabulan (Studi Putusan Negeri Demak No.115.Pid.Sus/PN/Dmk 10 Agustus 2016)”. Dirumuskan sebagai berikut faktor-faktor apa yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana pencabulan? Dan bagaimana tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Demak studi putusan pencabulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Demak No.115.Pid.Sus/2016/PN/Dmk 10 Agustus 2016?. Penelitian tipe yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini deskriptof analitis. Data analisis secara deskriptif kualitatif yang mempunyai tujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan gejala-gejala dari suatu individu atau kelompok tertentu dapat diperoleh kesimpulan tahap akhir nanti. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh : kesimpulan adanya faktor biologis,faktor psikologis,faktor sosiokultural. Faktor psikologi kriminal kondisi kejadian pelaku bisa ilihat dari cara melakukan,faktor sosiokultural dilihat dari kondisi ekonomi,perubahan status sosial masyarakat desa ke kota. Kejahatan yang berkaitan dengan psikologi kriminal,biologi kriminal,sosiokultural: Terpidana R berusia 46 tahun seacara biologi kriminal tersebut yang melakukan kejahatan seperti pencabulan, terpidana R berjenis kelamin laki-laki. Secara biologi kriminal tindak pidana pencabulan yang dilakukan laki-laki dari pada perempuan, terpidana R mempunyai keadaan jiwa yang normal yang secara psikologi mempunyai kemampuan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan. \u0000  \u0000Kata Kunci : Kriminologi,Sebab-sebab Kejahatan, Tindak pidana Pencabulan.","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129366662","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KEGIATAN YANG TIDAK BERDAMPAK PENTING YANG BELUM MEMILIKI DOKUMEN UKL-UPL (Studi PT. Hadi Putra Makmur Kota Semarang)","authors":"I. Istiqomah","doi":"10.35315/dh.v22i1.8257","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v22i1.8257","url":null,"abstract":"Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau pemrakarsa yang ingin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Hadi Putra Makmur terkait masalah kewajiban dan larangan, khususnya mengenai perizinan, upaya pngelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dengan ini pihak pengawasan dari DLH menegakan dengan cara pemberian sanksi administrasi. Hal tersbut diatas yang menjadi dasar penulis mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KEGIATAN YANG TIDAK BERDAMPAK PENTING YANG BELUM MEMILIKI DOKUMEN UKL-UPL (Studi PT. Hadi putra Makmur Kota Semarang)”.Didalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan, yaitu: a. Bagaimana penegakan hukum administrasi terhadap kegiatan yang tidak berdampak penting yang belum memiliki dokumen UKL-UPL? b. Bagaimana hambatan yang timbul dalam penegakan hukum administrasi terhadap kegiatan yang tidak berdampak penting yang belum memiliki dokumen UKL-UPL? c. Bagaimana Peran Hukum Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan ?Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data  melalui studi pustaka dan  wawancara, dan metode penyajian dan metode analisis data menggunakan metode deskriptif analitis.Tujuan penelitian ini menjelaskan penerapan sanksi administrasi terhadap kegiatan yang tidak berdampak penting yang belum memiliki dokumen UKL-UPL. Hambatan yang timbul dalam penegakan sanksi administrasi terhadap kegiatan yang tidak berdampak penting yang belum memiliki dokumen UKL-UPL, dan peran hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan. Hasil penelitian bahwa PT. Hadi Putra Makmur telah melakukan  pelanggaran mengenai perizinan, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, DLH kota Semarang telah memberikan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah sesuai dengan PP no. 37 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Sanksi administrasi merupakan instrumen hukum yang digunakan pertama kali oleh DLHdalam penegakan kasus yang dilakukan olehPT. Hadi Putra Makmur. \u0000Kata kunci : Penegakan Administrasi, Izin Lingkungan, UKL-UPL","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128836610","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR ( Studi Perkara No.18/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smg )","authors":"Barokah Barokah","doi":"10.35315/dh.v22i1.8258","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v22i1.8258","url":null,"abstract":"Penerapan sanksi bagi anak tidak sama dengan penerapan sanksi bagi orang dewasa, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada keadilan, kebenaran, kesejahteraan, serta masa depan anak, anak mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras dan seimbang karena anak merupakan pilar terpenting dalam menentukan nasib bangsa dan negara di masa yang akan datang. Pecandu atau penyalahguna narkotika dalam perspektif  hukum disebut juga seorang pelaku tindak pidana. Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak  penyalahguna Narkotika dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap penyalahguna Narkotika Dalam Putusan No.18/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smg. Metode  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah in concreto. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Putusan No.18/Pid.Sus-Anak/2016.PN Smg, terdakwa dijatuhi hukuman sanksi tindakan yaitu dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sanksi yang diperoleh pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan No.18/Pid.Sus-Anak/2016/PN Smg sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, selain didampingi orang/wali, terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Rizka Abdurrahman S.H,M.H, selama proses pemeriksaan terdakwa tidak mendapat perlakuan deskriminasi/pembedaan, Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta  mempertimbangkan segala sesuatu yang terbaik bagi anak. \u0000                                                                                                 \u0000Kata Kunci : Anak, Narkotika, Penyalahgunaan, Penerapan Sanksi Pidana","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129663942","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Semarang Barat)","authors":"Aprisylia Dwi Hapsari, Rochmani","doi":"10.35315/dh.v22i1.8256","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v22i1.8256","url":null,"abstract":"Perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu pelanggaran yang masih sering terjadi di masyarakat sekitar kita. Hal tersebut melanggar ketentuan – ketentuan pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP, pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP, pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP. Pelanggaran terhadap perbuatan main hakim sendiri tidak dibenarkan karena seolah – olah masyarakat sebagai pelaku perbuatan main hakim sendiri mengabaikan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Maka perlu adanya perlindungan bagi tersangka atau korban main hakim sendiri secara hukum walaupun ia sebagai pelaku tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar tercapainya keadilan dan proses hukum yang ada di Negara ini. Perumusan masalah penelitian ini adalah Apa Faktor – faktor penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri, Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Semarang Barat). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan dua sumber sember data: data primer dan data skunder. Metode penyajian data dalam penelitian dilakukan dengan cara deskriptif. Analisis yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Faktor – faktor penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri yaitu rasa sepontan yang timbul dari sekelompok masyarakat yang bersumber dari faktor tekanan sosial, kurang kepercayaannya masyarakat terhadap aparat penegak hukum, kurangnya pengetahuan masyarakat yang melakukan main hakim sendiri mengenai hukum dan masyarakat sibuk mengabadikan momen main hakim sendiri dengan ponsel ketimbang harus melerai. Penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Semarang  Barat) dengan melakukan, mengatasi, dan meminimalisasi terjadinya perbuatan main hakim sendiri baik itu dari kebijakan  kebijakan penal (represif) sesuai pasal 27 ayat (1) UUD 1945, pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP, pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP, pasal 338 KUHP pasal 354 ayat (1) dan (2) maupun non penal (preventif) dilakukan dengan mengadakan penyuluhan pada masyarakat di daerah – daerah yang di anggap tempat maraknya kejadian main hakim sendiri dan melaksanakan patroli rutin. \u0000  \u0000Kata Kunci    : Faktor, Penegakan, Perbuatan Main Hakim Sendiri.","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128443337","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TANGGUNG JAWAB ATAS KETERLAMBATAN, KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN PENGIRIMAN BARANG DI PT. PANDU LOGISTICS","authors":"Tira Hana Kristina, Fitika Andraini","doi":"10.35315/dh.v22i1.8260","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v22i1.8260","url":null,"abstract":"Pengangkutan barang dan penumpang di Indonesia meliputi darat, laut, dan udara. Dengan adanya barang-barang dan penumpang yang memerlukan angkutan, maka banyak pengusaha-pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan jasa angkutan di ketiga jalur transportasi tersebut. PT. Pandu Logistics merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang yang berbadan hukum mengacu pada Layanan Pos Komersial yang tertuang dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Selama proses pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya kemungkinan terjadinya bencana, baik yang berasal dari alam, perbuatan manusia maupun dari sifat barang itu sendiri. \u0000Dalam penulisan hukum ini, metode pendekatanya dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis dan analisanya dilakukan secara kualitatif. \u0000Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan ditentukan secara sepihak yaitu oleh pihak pengangkut sehingga kedudukan para pihaknya tidak seimbang dan tidak ada kebebasan pengirim untuk nenentukan isi perjanjian. Faktor-faktor yang yang menyebabkan terjadinya keterlamabatan, kerusakan atau Kehilangan barang di PT. Pandu Logistics disebabkan 2 faktor, yang pertama faktor internal yang merupakan faktor dari PT. Pandu Logistics itu sendiri dan yang kedua adalah faktor eksternal seperti keadaan alam dan kecelakaan yang tidak mungkin dapat diduga dalam pelaksanaan pengangkutan barang. Tanggung jawab PT. Pandu Logistics Semarang terhadap barang yang hilang atau rusak yaitu dengan cara mengganti kerugian sebesar 10 kali biaya pengiriman atau maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kecuali jika PT. Pandu Logistics Semarang dapat membuktikan secara benar dan jelas bahwa kesalahan tersebut bukan kesalahan dari PT. Pandu Logistics Semarang, melainkan akibat kelalaian dan kesalahan dari pihak pengirim barang atau karena terdapat keadaan memaksa yang mengakibatkan barang muatan tersebut tidak sampai di tangan pihak penerima barang, hal inilah yang membebaskan PT. Pandu Logistics Semarang dari tuntutan yang diajukan oleh pihak pengirim barang. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos \u0000  \u0000Kata Kunci    : Perjanjian Baku, Faktor-Faktor, Tanggung Jawab, Pengiriman Barang","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114743920","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (T.P.P.O) (STUDI PUTUSAN NOMOR 632 K/PID.SUS/2016 DAN PUTUSAN NOMOR 1447K/ PID.SUS/ 2016)","authors":"Saras Sulistyawati","doi":"10.35315/dh.v21i2.7221","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v21i2.7221","url":null,"abstract":" Human Trafficking is an act of recruitment, shelter, sending, transferring, or accepting someone with the threat of violence, using violence, kidnapping, confinement, counterfeiting, fraud, abuse of power or vulnerable positions, debt bondage or paying or benefits, so obtain approval from the person who holds control over the other person, whether carried out within the state or between countries, for the purpose of exploitation or to result in exploitation (Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Crimes in Trafficking in Persons). \u0000          This study aims to analyze aspects of judges' consideration of the criminal termination of perpetrators of trafficking in persons in Decision Number 632.K / PID.SUS / 2016 and Decisions Number 1447.K / PID.SUS / 2016, covering juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridical aspects are based on the existing legal umbrella and judge as the applicator, sociological aspects, namely the application of the law concerning the values ​​of society in order to create legal justice, and philosophical aspects that are based on the value of truth and justice. \u0000          This research is a type of normative juridical research that focuses on studying the application of positive legal norms or norms. \u0000          The problem in this study regarding the basis of the judge's consideration in imposing criminal sanctions against perpetrators of trafficking in persons and the comparison of judges' considerations related to criminal imposition of perpetrators of human trafficking in decisions No. 632.K / PID.SUS / 2016 and Decisions Number 1447.K / PID.SUS / 2016. \u0000          From the results of this study indicate that, the application of the law where the judge as the applicator is in accordance with the values ​​of the law, and the community, but still very minimal or the need for more policies on victims of trafficking, namely the right to restitution (restoration of the rights of victims from trafficking).","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129798537","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENELANTARAN ANAK SEBAGAI JENIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA","authors":"Erinda Dhayana Putri Pertiwi","doi":"10.35315/dh.v20i1.7209","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v20i1.7209","url":null,"abstract":"Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah tangga ini adalah anak. Kedudukan anak dalam rumah tangga lebih lemah, dan lebih rendah dari pada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia masuk kedalam kekerasan secara sosial (social abuse), Kekerasan yag bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. \u0000Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak didalam rumah tangga, kedua adalah bagaimana kajian kriminologi terhadap penelantaran anak sebagai jenis kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis ini yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. \u0000Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak didalam rumah tangga dapat dijelaskan menggunakan teori kriminologi meliputi teori differential association dan teori sosio-kultural (sosiologi kriminal), adapula faktor-faktor lain yang berkaitan dengan penelantaran terhadap anak, antara lain: faktor perceraian orang tua, faktor kemiskinan, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak dapat dijelaskan dengan teori kriminologi yaitu differential association terkait dengan perilaku kejahatan yang dipelajari karena faktor eksternal dan yang meliputi teknik dan motifnya. Kajian Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu berupa penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya temasuk dalam jenis kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu penelentaran dalam rumah tangga yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 9 ayat 1.","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-09-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124788829","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"FUNGSI DAN PERAN BPOM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA SEMARANG","authors":"Atin Carolina Parei, Fitika Andraini","doi":"10.35315/dh.v21i2.7217","DOIUrl":"https://doi.org/10.35315/dh.v21i2.7217","url":null,"abstract":"Masalah perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu yang diperjuangkan agar bisa memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen. BPOM Kota Semarang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk mengawasi produk yang beredar agar terjamin keamanannya, namun demikian masih ada produk yang mengandung bahan berbahaya yang beredar. Oleh karena itu skripsi ini berjudul “ Fungsi dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Semarang “. \u0000Permasalahan yang diteliti adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peran BPOM terahadap makanan yang mengandung bahan berbahaya, upaya apa yang telah dilakukan BPOM terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya dan hak-hak yang didapatkan konsumen agar dapat lebih aman terhadap maknan yang mengandung bahan berbahaya. \u0000Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif spesikasi penelitian adalah deskriptif analisis sumber data primer dan sekunder metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan study kepustakaan dengan lokasi penelitian di BPOM Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang didapat menunjukan bahwa kedudukan konsumen yang lemah dibandingkan produsen maka konsumen membutuhkan adanya UUPK dan instansi Badan POM sebagai pengawas terhadap kelayakan dan keamanan obat dan makanan untuk menghindari kerugian yang dialami konsumen mengingat masih terdapat bahan berbahaya didalam produk yang beredar. Peranan pemerintah perlu dimaksimalkan dalam pengendalian, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan terhadap konsumen dan pelaku usaha.","PeriodicalId":398807,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum","volume":"84 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-08-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130545346","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}