At-Tanwir Law Review最新文献

{"title":"PENERAPAN ASAS PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DI PAPUA","authors":"Rini Maisari","doi":"10.31314/atlarev.v2i1.1854","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1854","url":null,"abstract":"Tidak meratanya pembangunan dan tingkat kesejahteraan di Papua menyebabkan adanya insiatif pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah baru meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Namun, pembentukan UU ini dianggap minim partisipasi publik karena tidak dilibatkannya Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam memberikan persetujuan pemekaran wilayah Papua. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pentingnya asas partisipasi publik dalam proses pembentukan UU otonomi daerah Papua yang baru. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pembentukan UU DOB Papua minim partisipasi publik dengan tidak dilibatkannya MRP sebagai representasi orang Papua asli.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122198240","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA PASCA REFORMASI","authors":"Agus Nardi Nasution","doi":"10.31314/atlarev.v2i1.1851","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1851","url":null,"abstract":"Pancasila sebagai falsafah negara (philosofische gronslag) yang menjadi pandangan bangsa Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai dasar pengaturan pemerintahan negara dan dasar aturan administrasi negara. Ada lima prinsip philosofische grondslag bagi bangsa Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudaya. Sehingga maksud tersebut mewujudkan ide yang mulia bagi perjalanan bangsa Indonesia kedepanya. Maka pada prinsipnya tetap relevan dan menjadi pedoman karena bangsa Indonesia harus menemukan nilai-nilai yang dapat memotivasi, menginspirasi dan menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan tujuan 27ersama mulai dari desa hingga kota. Begitu pula pada pembentukan pengaturan desa nilai-nilai pancasila menjadi hal yang pokok. Pada penegasan pandangan tersebut dapat pula dikatakan bahwa desa menjadi bagian sub-sistem terkecil dan terendah yang menjalankan entitas konsep negara hukum Pancasila. Selain itu, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121275251","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASILPEMILIHAN KEPALA DAERAH","authors":"Fitri Usman, Salahudin Pakaya, Ismet Hadi","doi":"10.31314/atlarev.v2i1.1852","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1852","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil Pilkada. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan, Pertama, Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Kontitusi”. Kedua, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengadili sengketa hasil Pilkada, sebab dalam Pasal 24C Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili sengketa Pemilu. Disamping itu, Pilkada bukanlah rezim Pemilu melainkan rezim Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Bab VI Pemerintahan Daerah UUD 1945","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126878318","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI","authors":"A. Saputra","doi":"10.31314/atlarev.v2i1.1848","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1848","url":null,"abstract":"Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajibdilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumberpenunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan danpeningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dalam KUHP yang berlaku saat ini tidakatau kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi didalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan.Pidana yang terdapat dalam KUHP masih berorientasi pada pelaku tindak pidanatidak berorientasi pada korban. Berdasarkan latar belakang di atas, penulismegangkat permasalahan tentang Bagaimanakah kebijakan formulasi hukumpidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kegiatankorporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif diIndonesia Dan Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa datangdalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidupoleh korporasi. Paper ini menggunakan metode penelitian hukum normatif ataudoctrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undangundang,pendekatan kasus dan Pustaka. Sumber data terdiri dari data primer dandata sekunder. Hasil pembahsan menunjukkan pada saat ini perumusan tindakpidana lingkungan hidup diatur dalam KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009sebagai aturan umumnya dan Perundang-undangan Sektoral. KUHP yang berlakusaat ini belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidanalingkungan hidup yang dilakukan Korporasi baik secara in abstracto maupun inconcreto, karena sanksi yang diancamkan hanya ditujukan kepada pelaku individutidak termasuk korporasi, sedangkan Konsep ideal di masa datang Sanksi pidanadisempurnakan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa restitusi dankompensasi. Sebagai pidana tambahan untuk kasus TPLH ditambahkan kewajibanmelakukan pemulihan lingkungan. Dalam undang-undang juga dimuat mengenaibesarnya nilai ganti rugi yang bisa diletakkan pada penjelasan undang-undang. Halini untuk menghindari ketidak pastian atau perbedaan dalam pelaksanaan dilapangan","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"102 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125639974","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"REVIEW OF ISLAMIC LAW ON DEFAULTS IN WORKING AGREEMENTS FOR PERMANENT LECTURERS AT WEST JAVA PRIVATE RELIGIOUS UNIVERSITIES (PTKS)","authors":"Hisam Ahyani, Memet Slamet, Naeli Mutmainah","doi":"10.31314/atlarev.v1i2.790","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v1i2.790","url":null,"abstract":"Introduction/Main Objectives: This study aims to determine the concept of default carried out by lecturers and private religious colleges (PTKS) in terms of Islamic law perspective.Background Problems: There are defaults in a number of private religious universities in West Java Province who violate the agreement, one of which is a permanent lecturer at PTKS West Java, who has not implemented the Tridharma of Higher Education. So that in default, rights or obligations come from the contract or agreement of the parties who break the promise, both from the university, as well as the permanent lecturers of PTKS.Novelty: In this study, no one has examined the concept of Default in terms of Islamic Law perspective on default or broken promises made by permanent lecturers at PTKS West Java.Research Methods: The approach in this research is normative and empirical juridical. The sources of legal materials that the authors use are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. Data obtained from data sources in the field (Field research), in the form of interviews, and documentation.Finding/Results: The findings show that the concept of Default is viewed from the perspective of Islamic Law on default or broken promises made by Permanent Lecturers at PTKS West Java, including Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat in nature.Conclusion: First, Default has an element of Dharuriyat goals, namely maslahat which is primary in nature, where human life is very dependent on it, both aspects of diniyah or religion as well as aspects of a worldly nature. Second, it contains elements of Hajiyat, which is a secondary benefit, which is needed by humans to make life easier and eliminate difficulties and difficulties. The third contains the Tahsiniyat element, namely maslahat which is a muru'ah or moral demand, it is intended only for good and glory. If this maslahat does not exist, it will not damage or complicate human life.  Pendahuluan / Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Wanprestasi yang dilakukan oleh Dosen dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Latar Belakang Masalah: Wanprestasi di sejumlah Perguruan tinggi keagamaan swasta di Provinsi Jawa Barat ada yang melakukan pelanggaran perjanjian salah satunya Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat, belum melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Sehingga di dalam wanprestasi, hak atau kewajiban berasal dari kontrak atau kesepakatan para pihak ada yang ingkar janji, baik dari pihak Perguruan Tinggi, maupun pihak Dosen Tetap PTKS. Kebaruan: dalam penelitian ini belum ada yang meneliti terkait Konsep Wanprestasi ditinjau dari perspektif Hukum Islam terhadap wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat. Metode penelitian: Pendekatan dalam Penelitian ini yaitu yuridis normative dan Empiris. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah sumber bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data diperoleh dari sumber data di lap","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"405 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126063988","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KONSEPTUALISASI DAN PILIHAN INSTRUMEN HUKUM POKOK-POKOK HALUAN NEGARA","authors":"Torik Abdul Aziz Wibowo","doi":"10.31314/atlarev.v2i2.2024","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2024","url":null,"abstract":"The Main Principles of State Policy (PPHN) is an idea as an answer to the problems of Indonesia development wich caused by the ineffectiveness of the Development Planning System (SPPN) as a directive principles of state policy. This article attemps to answer two academic questions, first how the compatible concept of the Main Principle of the state policy with the Indonesia constitutional structure, and the second is wich approriate legal instrument for the Main Principle of the State Policy. The result of this research in this article describe that PPHN as the new directive principle of state policies must be able to answer the problem that contained by the Development Planning System; to ensure the implementation of sustainable development, PPHN must have juridical power by being regulated through statutory instrument; and PPHN must built within framework of presidential government system and regional autonomy. In addition constitution is the most suitable choice as an instrument for PPHN.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121747742","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMBATASAN PENGULANGAN IBADAH HAJI BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DI TINJAU DARI PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH","authors":"Muhammad Ishtiaq Ali","doi":"10.31314/atlarev.v2i2.2023","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2023","url":null,"abstract":"Memiliki penduduk muslim terbesar di dunia membuat warga Indonesia harus menunggu begitu lama untuk dapat bisa melaksanakan ibadah Haji. Hal ini merupakan buah dari kebijakan pemerintah dalam mengatur mekanisme keberangkatan haji bagi WNI, hingga saat ini belum ada solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Oleh karena itu Penulis meneliti mengenai pembatasan pengulangan ibadah haji bagi WNI ditinjau dari pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembatasan pengulangan ibadah haji dapat dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif dan menggunakan tipe penelitian teoretis (theoretical research). Berdasarkan penelitian ini pembatasan haji dapat diimplementasikan di Indonesia.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"104 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122584149","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KRITIK DASAR ALIRAN POSITIVISME TEORI HANS KELSEN (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia)","authors":"Akmal Fauzan","doi":"10.31314/atlarev.v2i2.2025","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2025","url":null,"abstract":"Legalisasi ganja di Indonesia mengalami pro-kontra dikalangan masyarakat sampai pemerintah. Regulasi mengenai ganja yang tergolong narkotika masih mendapatkan penolakan berbagai lapisan masyarakat ataupun pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih bersifat positivisme. Penelitian ini mendorong agar penggunaan ganja sebagai kesehatan atau alat medis mendapatkan aturan atau regulasi yang jelas oleh otoritas yang berwenang(pemerintah). Karena ada sebagian penyakit yang pengobatannya memerlukan ganja sebagai alternatif.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"71 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129635601","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW","authors":"Aditya Saputra","doi":"10.31314/atlarev.v2i2.2026","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2026","url":null,"abstract":"Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegak hukum Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan politik hukum omnibus law sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan investasi untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan desaian literatur review atau tinjauan dengan teknik mencari kesamaan dan ketidaksamaan dan menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Aapun masalah yang diteliti yaitu bagaimanakah poliltik hukum Omnibus Law dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi dalam konsep negara kesejahterah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Omnibus Law sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi diIndonesia dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133302027","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN DALAM KETENTUAN PASAL 78 AYAT (15) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN","authors":"Suslianto Suslianto, I. Hadi","doi":"10.31314/atlarev.v2i2.2028","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2028","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hasil penelitian ini, ketentuan pasal ini selain memiliki multitafsir dalam perumusan deliknya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, maka ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi ukuran dalam mempertimbangkan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu perbuatan atau tidak untuk dapat dikenakan sanksi.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122198573","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}