At-Tanwir Law Review最新文献_第2页

ATURAN SUBSIDI DALAM AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES TERHADAP PERIKANAN DI INDONESIA

At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-04-19 DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2061

Rahmih Yunisyah Mawaddah

引用次数: 0

ANALISIS PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU BERKAITAN DENGAN PRESIDENTIAL THRESHOLD

At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-04-19 DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2063

S. Nugroho

{"title":"ANALISIS PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU BERKAITAN DENGAN PRESIDENTIAL THRESHOLD","authors":"S. Nugroho","doi":"10.31314/atlarev.v3i1.2063","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2063","url":null,"abstract":"Tulisan ini dimaksudkan untuk menelaah presidential threshold dalam hubungannya dengan pemilu serentak 2019. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilu serentak menimbulkan pro dan kontra tentang pengaturan presidential threshold. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan bahan atau materi berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan. Pembentuk Undang-Undang perlu memikirkan kembali tentang ketentuan presidential threshold terutama dalam hubungannya denga pemilu serentak, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam penerapan atau penghapusan presidential threshold, agar tujuan untuk memperkuat sistem presidensial dapat tercapai. Adanya pemilu serentak sejatinya secara substansi telah menghapuskan ketentuan presidential threshold, sehingga persyaratan ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak relevan. Namun, apabila pembentuk Undang-Undang menghendaki adanya presidential threshold, maka jalan tengah yang dapat dipilih adalah menerapkan presidential threshold dengan menggunakan perolehan suara pemilu legislatif 2014 dengan catatan melembagakan koalisi.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122844581","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PARAMETER DEMOKRASI DALAM PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH 区域代理的民主参数

At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-04-19 DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2065

Zaqil Widad

{"title":"PARAMETER DEMOKRASI DALAM PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH","authors":"Zaqil Widad","doi":"10.31314/atlarev.v3i1.2065","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2065","url":null,"abstract":"Penundaan pelaksanaan pilkada pada tahun 2022 serta 2023 mendatang berpotensi menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan di lingkup pemerintahan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menerapkan kebijakan penunjukan penjabat kepala daerah sebagai mekanisme untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut. Namun kebijakan tersebut nampaknya mendapat penolakan dari masyarakat dikarenakan kebijakan tersebut banyak mengandung problematika di dalamnya. Salah satu problematika dalam penunjukan penjabat kepala daerah yang banyak mendapatkan sorotan dari publik adalah tidak terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif tulisan ini berusaha mengupas problematika tersebut. hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukkan penjabat kepala daerah tidak melibatkan pertisipasi masyarakat dalam proses rekruitemnnya yang telah menciderai nilai-nilai demokrasi. Selain itu, penunjukan penjabat kepala daerah yang mengabaikan partisipasi masyarakat menimbulkan permasalahan baru, mulai dari penghidupan kembali peran dwi fungsi ABRI, disharmonisasi antar penyelenggara pemerintah daerah, dan bertentangan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121150223","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP MERUPAKAN BENTUK PENERAPAN GREEN CONSTITUTION DALAM UUD TAHUN 1945 保护环境是1945年宪法中绿色宪法的一种应用

At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-04-19 DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2057

A. Hasim

{"title":"PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP MERUPAKAN BENTUK PENERAPAN GREEN CONSTITUTION DALAM UUD TAHUN 1945","authors":"A. Hasim","doi":"10.31314/atlarev.v3i1.2057","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2057","url":null,"abstract":"Green Constitution telah diterapkan dalam beberapa Konstitusi di Dunia seperti Konstitusi Portugal tahun 1976, Konstitusi Ecuador tahun 2008 dan Konstitusi Perancis tahun 2006. Indonesia sebagaimana yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen yang memuat konsep Green Constitution dirumuskan pada Pasal 28H Ayat (1) UUD tahun 1945 yang mencerminkan generasi hak asasi manusia ketiga yakni hak kolektif dan hak pembangunan, berupa hak atas lingkungan hidup, serta Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang mencerminkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia secara konstitusional. Penelitian ini menganalisis bagaimana konsep Green Constitution di dalam Konstitusi Indonesia (UUD tahun 1945). Selain itu, juga secara intensif mengkritisi penerapan dan penegakan dari konsep Green Constitution yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tulisan ini berfokus pada dua permasalahan hukum yakni : bagaimana pembentukan dan penegakan hukum terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup yang merupakan bagian hak asasi manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang merupakan penerapan dari konsep Green Constitution dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini diharapkan dapat menegaskan bahwa konsep Green Constitution di Indonesia dimaknai sebagai konstitutionalisasi norma hukum lingkungan sebagaimana diatur dan terimplementasi dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tenang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"92 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124271640","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA ATAS PELANGGARAN PEJABAT DAERAH 对村领导违规行为的现金直接援助政策分析(BLT)

At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-04-19 DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2064

Sitta Rosyida Azhar

引用次数: 0

IMPLIKASI SURAT KEPUTUSAN MENPERINDAG NOMOR 144/MPP/KEP/4/1999 TERHADAP PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KEPULAUANA BANGKA 搜查令上写着1999年4月144号对邦加拉群岛的非法锡矿的影响

At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-04-19 DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2062

Safitri Indri Ningsih

引用次数: 0

HAK WARGA NEGARA UNTUK DILINDUNGI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI 公民受宪法保护的权利

At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-03-01 DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2345

Salahudin Pakaya, I. Hadi

{"title":"HAK WARGA NEGARA UNTUK DILINDUNGI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI","authors":"Salahudin Pakaya, I. Hadi","doi":"10.31314/atlarev.v3i1.2345","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2345","url":null,"abstract":"Protection of citizens has become a basic obligation for the state because citizens have the right to be protected. So that the state does not neglect the protection rights of citizens, the rights of citizens should be set forth in the constitution or the Constitution as the basic law of a country. This constitution is the result of a social contract agreement between citizens and citizens with the government that is empowered to run the country. At least the content of this constitution is the division of powers (authorities) of state institutions, and the most important thing is the statement regarding the rights of citizens which the government must uphold. Indonesia has ratified the Universal Declaration of Human Rights (HAM) and is contained in Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. But even though regulatory instruments have been made, there is still a legal vacuum that guarantees citizens' constitutional rights as human rights. This is because the human rights court that was formed only examines gross human rights violations, while general or ordinary human rights violations are not the competence of the human rights court.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127299912","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KEBIJAKAN PARIWISATA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Kebun Binatang Surabaya) COVID-19大流行旅游政策(泗水动物园案例研究)

At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-02-15 DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2498

Upik Dyah Eka Noviyanti, Fauziah Maulani Pratiwi

{"title":"KEBIJAKAN PARIWISATA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Kebun Binatang Surabaya)","authors":"Upik Dyah Eka Noviyanti, Fauziah Maulani Pratiwi","doi":"10.31314/atlarev.v3i1.2498","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2498","url":null,"abstract":"The Covid-19 pandemic has had a significant impact on various sectors, such as the tourism sector, which is characterized by, among other things, a decrease in the number of visitors and the closure of tourist attractions. During the Covid-19 Pandemic, the Government has made various efforts to reduce the spread of the virus, one of which is by establishing and implementing various tourism policies. The implementation of tourism policies during the pandemic has in fact also resulted in innovation in various tourist destinations except the Surabaya Zoo by creating educational virtual tour packages. The method used in this research is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques using interviews, observation and searching for laws, references, articles, journals and websites. The research results show that government policies during the Covid-19 pandemic include regulations making laws and regulations related to tourism activities which are targeted at tourists and tourism business actors. Responding to the tourism policy made by the government during the pandemic, the Surabaya Zoo is one of the tourist destinations that can take advantage of the pandemic situation by creating alternative tourism in the form of educational virtual tour packages. This tour package is intended for tourists who want to get to know animal life online, especially during the Covid-19 pandemic.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"90 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135683625","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

URGENSI PENERBITAN PERPPU KPK TERHADAP KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 印度尼西亚廉政委员会(PERPPU KPK)的紧急发布承诺

At-Tanwir Law Review Pub Date : 2022-12-08 DOI: 10.31314/atlarev.v2i1.1855

Anisa Daulay

引用次数: 0

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF LEGAL FEMINISM

At-Tanwir Law Review Pub Date : 2022-12-08 DOI: 10.31314/atlarev.v2i1.1856

Parid Sidik

引用次数: 1