发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

At-Tanwir Law Review最新文献

筛选
英文 中文
PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN BAGI ANAK KORBAN, PELAKU DAN SAKSI (Studi Kasus Di Kabupaten Pohuwato) 妇女和儿童赋权联合服务中心在处理受害者、犯罪者和证人暴力案件方面的作用(Pohuwato区的案例研究)
At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-08-11 DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2401
Venty Dwikasari Hasan, Roby W. Amu, Arifin Tumuhulawa
{"title":"PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN BAGI ANAK KORBAN, PELAKU DAN SAKSI (Studi Kasus Di Kabupaten Pohuwato)","authors":"Venty Dwikasari Hasan, Roby W. Amu, Arifin Tumuhulawa","doi":"10.31314/atlarev.v3i2.2401","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2401","url":null,"abstract":"This study examines the role of the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (ISCWCE) in handling cases of child violence. The research method used is empirical, using primary data in the form of interviews and primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data. The results showed that in carrying out its role, ISCWCE experienced several obstacles, including the lack of assistance personnel in the field which impacted the effectiveness of the services provided and the unavailability of shelter facilities for victims of child violence","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135492928","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
POLITIK HUKUM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDONESIA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA 劳动版权法》颁布后印尼工人工资法的政治意义
At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-08-11 DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2391
Novendy Setiya Wibawa
{"title":"POLITIK HUKUM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDONESIA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA","authors":"Novendy Setiya Wibawa","doi":"10.31314/atlarev.v3i2.2391","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2391","url":null,"abstract":"Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan metode omnibus law memberikan perubahan terhadap sektor ketenagakerjaan khususnya pada aspek pengupahan. Dalam artikel ini, penulis akan melakukan penelitian dengan memfokuskan pada isu ketenagakerjaan khususnya dampak pada aspek perlindungan pengupahan di dalam materi muatan UU Cipta Kerja dengan rumusan masalah, Apa motif politik yang melatar-belakangi perubahan pengaturan sektor ketenagakerjaan khususnya aspek pengupahan dalam UU Cipta Kerja? Bagaimana implikasi terhadap perlindungan upah buruh/pekerja setelah UU Cipta Kerja disahkan? Apa dampak yang timbul dalam sektor ketenagakerjaan khususnya aspek pengupahan setelah MK mengabulkan gugatan UU Cipta Kerja? Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja dibuat sarat dengan muatan kepentingan pengusaha sehingga menurunkan kualitas perlindungan upah pekerja.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"76 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135492939","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
URGENSI PEMBERIAN DURASI WAKTU PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA 在印尼刑事司法程序的调查阶段，在这一阶段给予时间的紧迫性
At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-08-11 DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2392
Fitriana Hanifa
{"title":"URGENSI PEMBERIAN DURASI WAKTU PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA","authors":"Fitriana Hanifa","doi":"10.31314/atlarev.v3i2.2392","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2392","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui urgensi pemberian durasi waktu tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai batas waktu penetapan status tersangka. Status tersangka tergantung pada proses penyidikan. Tidak adanya batas waktu dalam penetapan tersangka menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini memberikan saran yakni mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian batas waktu penetapan status tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian, sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi terduga pelaku atau terduga tersangka","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"221 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135492929","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Organ Perusahaan Atas Kepailitan Yang Diakibatkan Kelalaian 法律分析了该公司对因疏忽而造成的损失的器官的责任
At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-08-11 DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2223
Tamara Alifadina
{"title":"Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Organ Perusahaan Atas Kepailitan Yang Diakibatkan Kelalaian","authors":"Tamara Alifadina","doi":"10.31314/atlarev.v3i2.2223","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2223","url":null,"abstract":"Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai pertanggungjawaban organ perusahaan atas kepailitan yang diakibatkan kelalaian dalam hal direksi Perseroan sebagai pemegang kuasa (fiduciary duties) dengan itikad baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan mengkaji bahan tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi penarikan kesimpulan.. Kesimpulan hasil penelitian dari tulisan ini, tindakan direksi dalam mewakili Perseroan harus melandaskan diri pada prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (duty of skill and care) dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan didirikan.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"83 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135492937","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PENYEDERHANAAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 简化各省税收和税收以增加当地收入
At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-08-11 DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2233
Jauhar Nashrullah
{"title":"PENYEDERHANAAN JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH","authors":"Jauhar Nashrullah","doi":"10.31314/atlarev.v3i2.2233","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2233","url":null,"abstract":"Sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan, pemerintah melakukan terobosan restrukturisasi dan penyederhanaan pajak dan retribusi daerah melalui UU HKPD. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Semua bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara komprehensif melalui teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa dikarenakan terdapat problematika dan kekurangan dalam UU PDRD, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 hadir mereformasi sistem fiskal daerah melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah dan menghadirkan jenis pajak baru. Jenis pajak daerah (provinsi dan kabupaten) lebih dirampingkan dan diperkenalkan jenis pajak baru yaitu opsen. Sementara jenis retribusi cukup banyak disederhanakan, jenis retribusi jasa usaha tidak banyak berubah namun jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan mengalami banyak perubahan. Penulis meyakini langkah ini akan mampu mendorong kesadaran masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah, karena melalui efisiensi ini masyarakat akan lebih mudah memenuhi kewajibanya sebagai wajib pajak. Selain itu daerah akan mudah melakukan pengawasan dan optimalisasi penerimaan PAD, sehingga potensi kebocoran dapat diminimalisir.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135492934","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERAN BANMUS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 47 PP NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD BANMUS在2010年第47条第16条关于DPRD规则手册的作用
At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-08-11 DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2400
Leni Ontulu, Arifin Tumuhulawa, Roby W. Amu, Yusriyanto Kadir
{"title":"PERAN BANMUS BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 47 PP NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD","authors":"Leni Ontulu, Arifin Tumuhulawa, Roby W. Amu, Yusriyanto Kadir","doi":"10.31314/atlarev.v3i2.2400","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2400","url":null,"abstract":"Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai pertanggungjawaban organ perusahaan atas kepailitan yang diakibatkan kelalaian dalam hal direksi Perseroan sebagai pemegang kuasa (fiduciary duties) dengan itikad baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan mengkaji bahan tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi penarikan kesimpulan.. Kesimpulan hasil penelitian dari tulisan ini, tindakan direksi dalam mewakili Perseroan harus melandaskan diri pada prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (duty of skill and care) dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan didirikan.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135492930","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM EKSEKUSI SANKSI DENDA PADA KASUS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA 国际商业竞争监督委员会(KPPU)和司法部长对印尼商业竞争案件处以罚款罚款
At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-08-11 DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2237
Aisyah Syifaa Suwita
{"title":"KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM EKSEKUSI SANKSI DENDA PADA KASUS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA","authors":"Aisyah Syifaa Suwita","doi":"10.31314/atlarev.v3i2.2237","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2237","url":null,"abstract":"This study examines two formulations of the problem, namely what is the authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in executing fines in business competition cases in Indonesia and what is the authority of the Attorney General's Office in executing fines in business competition cases in Indonesia. The research methodology used by the author is a normative research method with a statutory review approach. The conclusion obtained is that KPPU does not have the authority to execute fines on KPPU decisions but must go through the District Court. However, after the Job Creation Law, the authority regarding objections to the KPPU's decision was submitted to the Commercial Court. Then related to the authority of the Prosecutor's Office in executing fines in KPPU's decisions is based on a Memorandum of Understanding between KPPU and the Attorney General's Office and followed up with a Special Power of Attorney from KPPU to the Deputy Attorney General for Civil and State Administration regarding the settlement of fines in KPPU decisions.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"221 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135492938","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ANALISIS YURIDIS PARATE EKSEKUSI DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 224 HIR 对与司法财产法第 224 条相抵触的抵押权法第 6 条中的准执行进行司法分析。
At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-08-11 DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2398
Siti Rahayu Korompot
{"title":"ANALISIS YURIDIS PARATE EKSEKUSI DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 224 HIR","authors":"Siti Rahayu Korompot","doi":"10.31314/atlarev.v3i2.2398","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2398","url":null,"abstract":"In carrying out the execution of mortgage rights, if the debtor is negligent or defaults, a warning will be given to the debtor to pay off the debt. However, if the debtor does not respond, direct execution can be carried out on his own power (parate executie) without having to ask for fiat from the Chief Justice and without having to follow the rules of the game in the procedural law. If one looks at the UUHT there is confusion, namely that it is contained in article 6 UUHT with the General Explanation number 9 UUHT and the explanation of Article 14 paragraphs (2) and (3) UUHT which states that the implementation of parate executie is carried out based on Article 224 HIR and Article 258 Rbg. This condition will lead to multiple interpretations. This research will discuss how is the implementation of parate executie mortgage rights based on the provisions in the mortgage rights law? And what are the legal consequences if the parate executie in article 6 of the law on mortgage rights contradicts the provisions of article 224 HIR? This study uses a normative legal approach. The results of this study indicate that parate executie mortgage rights are carried out directly and without fiat from the court, this is different from the general explanation number 9 UUHT which states that parate executie implementation is carried out based on Article 224 HIR and Article 258 Rbg, then based on the asymmetry of these rules causes a conflict of norms between Article 6 UUHT and Article 224 HIR which causes several legal consequences, one of which is the dualism of the judge's opinion in handling parate executie cases.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135492931","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PAJAK PERHOTELAN DALAM PENINGKATAN PAD DI ERA OTONOMI 政府在自治时代改善住房税收方面的政策成效
At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-08-11 DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2226
Rochmansyah Setiono, Arifin Tumuhulawa, Marten Bunga
{"title":"EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PAJAK PERHOTELAN DALAM PENINGKATAN PAD DI ERA OTONOMI","authors":"Rochmansyah Setiono, Arifin Tumuhulawa, Marten Bunga","doi":"10.31314/atlarev.v3i2.2226","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2226","url":null,"abstract":"This study analyzes government policies towards hotel taxes in increasing Regional Original Revenue (LOR) in the era of regional autonomy. The results show that the policy has not been effective, although hotel taxes contribute to LOR with fluctuations. Inhibiting factors include ineffective tax officers, inadequate facilities and facilities, and taxpayer communities that avoid taxes. Local governments must set explicit provisions and improve the collection and collection of unpaid taxes. Intensive socialization of hotel tax regulations is also needed to increase taxpayer public awareness and service quality","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"105-D 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135492932","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK 政党议员之间的继任问题
At-Tanwir Law Review Pub Date : 2023-04-19 DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2058
Muhammad Ananda Pratama
{"title":"PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK","authors":"Muhammad Ananda Pratama","doi":"10.31314/atlarev.v3i1.2058","DOIUrl":"https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2058","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengangkat berkaitan dengan permasalahan proses pergantian antar waktu anggota legislatif oleh partai politik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Bahan hukum sekunder berupa referensi atau kepustakaan yang meliputi buku literatur, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dimaksud dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam melakukan pemberhentian anggota legislatif harus meminta peresmian kepada Presiden dan mengenai peresmian anggota legislatif harus mendapatkan persetujuan Gubernur, Bupati ataupun Walikota daerah setempat. Penggantian Antar Waktu terhadap anggota legislatif tidak dapat dilaksanakan apabila masa jabatan sisa kurang dari 6 (enam) bulan.","PeriodicalId":337072,"journal":{"name":"At-Tanwir Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122705892","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
下一页 尾页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：604180095
Book学术官方微信
小红书