Jurnal Hukum PRIORIS最新文献_第9页

Laporan Eksaminasi Publik Putusan Perkara Tindak Korupsi No. 38/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST 《公共腐败裁决》第38号/PID.B/TPK/2011/ JKT.PST女士

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2016-05-17 DOI: 10.25105/prio.v3i1.359

Refki Saputra

引用次数: 0

Mekanisme Penyelesaian Konflik Nelayan (Studi di Pantai Puger Kabupaten Jember) 渔民冲突解决机制(对江伯县Puger区的研究)

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2016-05-17 DOI: 10.25105/prio.v3i2.363

A. E. Widiarto, Setiawan Nurdayasakti, Faizin Sulistio

引用次数: 2

Pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan (P3) dan Kedudukan Konsultasi Hukum Persaingan Usaha

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2016-05-17 DOI: 10.25105/prio.v3i1.357

Yakub Adi Krisnanto

引用次数: 0

Menggagas Perubahan Kelima Undang-undang Dasar 45

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2016-05-17 DOI: 10.25105/prio.v3i1.356

Marwan Maas

引用次数: 1

Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal 法治、腐败和人权:早期研究

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2016-05-17 DOI: 10.25105/prio.v3i1.355

Bambang Widjojanto

引用次数: 2

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi A.N. Terdakwa Artalyta Suryani Alias Ayin 对a.n.腐败重罪指控的再版被告Artalyta Suryani别名Ayin

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2016-05-17 DOI: 10.25105/prio.v3i2.365

Ramelan -

引用次数: 0

Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi 《腐败刑法》中对死刑的威胁的存在

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2016-05-17 DOI: 10.25105/prio.v3i3.370

Elasa R. M Toule

引用次数: 11

Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah oleh Orang Asing dan Badan Hukum Asing (Studi Perbandingan Indonesia - Turki)

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2016-05-17 DOI: 10.25105/prio.v3i3.369

Listyowati Sumanto

{"title":"Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah oleh Orang Asing dan Badan Hukum Asing (Studi Perbandingan Indonesia - Turki)","authors":"Listyowati Sumanto","doi":"10.25105/prio.v3i3.369","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v3i3.369","url":null,"abstract":"Substansi pengaturan pemilikan hak atas tanah oleh orang asing dan badan hukum asing meliputi berbagai aspek berbeda di berbagai negara. Bagaimanakah pengaturan jenis hak-hak atas tanah dan pembatasan pemilikan hak atas tanah oleh orang asing dan badan hukum asing menurut Hukum Tanah di Indonesia dibandingkan dengan Turki menjadi pokok permasalahan yang dianalisis. Adanya persamaan dan perbedaan pengertian, jenis dan pembatasan pemilikan hak atas tanah menurut Hukum Tanah Indonesia dan Turki tidak terlepas dari sistem hukum dan konsepsi yang melandasinya. Menurut Hukum Tanah Nasional, tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Negara hanya berwenang mengatur peruntukan, penguasaan, penggunaan tanahnya; Di Turki, Tanah Negara adalah Tanah milik Negara. Negara berwenang menyewakan tanah. Jenis hak atas tanah primer di Indonesia terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai. Jenis hak atas tanah di Turki terdiri dari Freehold Title dan Leasehold Title. Orang asing dan badan hukum asing di Indonesia dibatasi hanya dapat memiliki tanah berstatus Hak Pakai dengan syarat orang asing berkedudukan di Indonesia dan kehadirannya memberi manfaat bagi pembangunan Nasional, sedangkan badan hukum asing mempunyai perwakilan di Indonesia. Pemilikan rumah dibatasi pada satu buah tempat tinggal. Di Turki, orang asing dan badan hukum asing dapat memiliki tanah berstatus Freehold Title berdasarkan Prinsip Reciprocity (Timbal Balik), Persamaan pembatasanpemilikan hak atas tanah terhadap orang asing dan badan hukum asing di Indonesia dan Turki berkaitan dengan kepentingan nasional, kedaulatan dan ekonomi.Kata Kunci: Pembatasan, Pemilikan, Hak Atas Tanah, Indonesia – Turki","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-05-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127346201","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2016-05-13 DOI: 10.25105/prio.v2i2.326

Muhammad Amin Suma

{"title":"Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia","authors":"Muhammad Amin Suma","doi":"10.25105/prio.v2i2.326","DOIUrl":"https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.326","url":null,"abstract":"Syariat Islam dalam pandangan sebagian masyarakat masih terkesan negatif, padahal syariat Islam dalam konteksnya yang luas dan luwes tampak mencerminkan sisi positif untuk diamalkan, sehingga sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra dalam penerapan syariat Islam di Indonesia, yang sekaligus juga masih mempertanyakan apakah syariat Islam di Indonesia sebagai mitos atau fakta? Pro-kontra syariat Islam masa lalu (1945-1959) lebih bersifat politis-ideologis-konstitusionalis, sedangkan pro-kontra pada era 1990-an sampai sekarang lebih bersifat legal formal. Dibalik perdebatan pro-kontra penerapan syariat Islam ini, faktanya telah terjadi proses taqninisasi Hukum islam dan/atau Islamisasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, diantaranta adalah lahirnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kemudian berlanjut dengan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Berdasarkan fakta yang bersifat akademik ilmiah berupa taqninisasi Hukum Islam dan/atau Islamisasi peraturan perundang-undangan tersebut, penerapan syariat Islam bukanlah mitos tetatpi fakta hukum yang sangat fenomenal (red).","PeriodicalId":335820,"journal":{"name":"Jurnal Hukum PRIORIS","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-05-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130463440","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 4

Pengaturan Perundang-undangan Nasional Terkait dengan Penetapan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan 国家立法的安排与建立印尼群岛国家有关

Jurnal Hukum PRIORIS Pub Date : 2016-05-13 DOI: 10.25105/prio.v2i4.341

Ida Kurnia

引用次数: 1