Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran最新文献_第4页

URGENCY CRITICAL LEGAL STUDIES PARADIGM FOR THE PROTECTION OF WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE DIVORCE CASE 离婚案件中保护家庭暴力受害妇女的紧迫性批判法律研究范式

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran Pub Date : 2018-10-31 DOI: 10.18592/sy.v18i2.2276

N. Triana

{"title":"URGENCY CRITICAL LEGAL STUDIES PARADIGM FOR THE PROTECTION OF WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE DIVORCE CASE","authors":"N. Triana","doi":"10.18592/sy.v18i2.2276","DOIUrl":"https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2276","url":null,"abstract":"This research describes the protection of women victims of domestic violence in divorce cases. Domestic violence victims are hidden in divorce cases in the Religious Courts. The positivistic paradigm adopted by the Judges gives less protection to victims of domestic violence. The method used in this study is a qualitative method, a type of doctrinal legal research with a socio-legal approach. Domestic violence victims in the Religious Courts need a new paradigm to provide protection for victims of domestic violence. Religious Court Judges who have a positivistic paradigm see the law as a book (act). The judge in examining the domestic violence in divorce only adheres to the law relating to marriage, namely Law No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law. Paradigm of Critical Legal Studies. build critical awareness in law enforcement by improving the legal system and carrying out a reformation in the institutions responsible for the protection of victims of domestic violence, one of which is the Religious Courts. Also consider the PKDRT Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence even covering legal culture of family, community, health and psychological.","PeriodicalId":33523,"journal":{"name":"Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48103987","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

SHARIA LAW OF TAX AMNESTY IN PERSPECTIVE OF THE SOUTH KALIMANTAN MUSLIM ECONOMISTS 从南加里曼丹穆斯林经济学家的视角看伊斯兰教法的税收特赦

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran Pub Date : 2018-10-29 DOI: 10.18592/sy.v18i2.2220

Firqah Annajiyah Mansyuroh

{"title":"SHARIA LAW OF TAX AMNESTY IN PERSPECTIVE OF THE SOUTH KALIMANTAN MUSLIM ECONOMISTS","authors":"Firqah Annajiyah Mansyuroh","doi":"10.18592/sy.v18i2.2220","DOIUrl":"https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2220","url":null,"abstract":"Abstract: The rising standard of living will require an ever-increasing budget. This can be seen from the size of the Indonesian government budget for 2017, revenue in the APBN only Rp 1750.3 trillion while spending reached Rp 2,080.5 trillion. One way to increase state revenues without adding a new burden to the community is through a tax amnesty program. This policy then from the legal aspect, especially the tax amnesty legislation contains legitimacy about not enforcing the applicable laws and regulations, especially regarding administrative sanctions, criminal sanctions and legal form of tax amnesty arrangement itself. From the legal aspects of Islam, this policy of tax amnesty cannot be ignored to see the elements of maslahat and mafsadat or the dominant effect it causes in society. Therefore, author consider the Muslim economist is the right person to be consulted about the policy of tax amnesty, so that the research on tax amnesty perspectives Muslim economist South Kalimantan conducted. This research is empirical law research, which is research done in certain environment, in this case done in South Kalimantan Province. The results found are Muslim economists of South Kalimantan have a view that is divided into two in terms of tax amnesty policy, namely agree and disagree. Those who agree with this policy have the foundation of the priestly (government) policy on the people based on the benefits and considering the amount of benefits obtained compared to the non-tax amnesty. ","PeriodicalId":33523,"journal":{"name":"Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45761957","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

RELASI SETARA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KASUS KEWARISAN ISLAM (FARAIDH)

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran Pub Date : 2018-08-08 DOI: 10.18592/SY.V18I1.2144

Wahidah Wahidah

引用次数: 2

IMPLIKASI HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 2016年5月25日宪法法院判决对消除腐败罪行的法律影响

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran Pub Date : 2018-07-24 DOI: 10.18592/SY.V18I1.2063

Dadin Eka Saputra, Afif Khalid

{"title":"IMPLIKASI HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"Dadin Eka Saputra, Afif Khalid","doi":"10.18592/SY.V18I1.2063","DOIUrl":"https://doi.org/10.18592/SY.V18I1.2063","url":null,"abstract":"Tujuan dalam penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.Dan untuk mengetahui Implikasi hukum apa terkait dengan proses penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analitis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 melahirkan ketidakpastian hukum yaitu berkaitan dengan rumusan delik tindak pidana korupsi, dimana awalnya rumusan tindak pidana korupsi adalah delik formil menjadi delik materiil, sehingga penegak hukum harus dapat membuktikan berapa nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara riil atau nyata (actual loss) bukan pada sudut pandang potensi nilai kerugian yang akan dialami (potential loss). Frasa kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara antara pendekatan pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pendekatan administratif sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah 2 hal yang berbeda dan tidak mempunyai hubungan hukum.","PeriodicalId":33523,"journal":{"name":"Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-07-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"67530489","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

FIKIH BAGI PEMULA (Studi Strategi Pembelajaran Kitab Fikih Melayu Rasam Parukunan) 肺结核

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran Pub Date : 2018-07-02 DOI: 10.18592/SY.V18I1.2126

Abdul Hafiz Syairazi

引用次数: 0

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH: TINJAUAN TERHADAP PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) 原则发展：原则政策联盟的原则发展与作用

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran Pub Date : 2018-07-02 DOI: 10.18592/SY.V18I1.2131

Jamaludin Ghafur

{"title":"PENEGAKAN PERATURAN DAERAH: TINJAUAN TERHADAP PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)","authors":"Jamaludin Ghafur","doi":"10.18592/SY.V18I1.2131","DOIUrl":"https://doi.org/10.18592/SY.V18I1.2131","url":null,"abstract":"Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhinya. Namun faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perda-perda yang ada. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah-langkah penegakan. Berdasarkan hal tersebut, fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah (Perda)? Kedua, Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan daerah (Perda)? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: Pertama, peran Pol PP dalam penegakan perda meliputi 4 (empat) hal yaitu: (i) pengarahan; (ii) pembinaan; (iii) preventif (penindakan non yustisial); dan (iv) penindakan (yustisial). Kedua, Secara garis besar, ada tiga hambatan yang dialami oleh Pol PP dalam menegakkan perda yaitu: (i) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pol PP baik dari aspek keterampilan dan kapabilitas maupun jumlah personil; (ii) dukungan sarana dan prasana yang belum memadai; dan (iii) tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam mematuhi peraturan hukum (perda).","PeriodicalId":33523,"journal":{"name":"Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-07-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45444435","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ISTIṢḤĀB SEBAGAI SOLUSI PEMECAHAN MASALAH KEKINIAN 妻子ṢḤĀB作为解决问题的解决方案很流行

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran Pub Date : 2018-06-30 DOI: 10.18592/sy.v18i1.2125

M. Rasyid

引用次数: 2

DINAMIKA KASUS AHMADIYAH DAN ALIRAN KEPERCAYAAN LAINNYA SERTA PENYELESAIANNYA MELALUI HUKUM TERTULIS DI INDONESIA ah马迪亚事件和其他信仰流动的动力以及通过印尼的书面法律来解决

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran Pub Date : 2018-06-30 DOI: 10.18592/sy.v18i1.2062

Siti Hamimah

{"title":"DINAMIKA KASUS AHMADIYAH DAN ALIRAN KEPERCAYAAN LAINNYA SERTA PENYELESAIANNYA MELALUI HUKUM TERTULIS DI INDONESIA","authors":"Siti Hamimah","doi":"10.18592/sy.v18i1.2062","DOIUrl":"https://doi.org/10.18592/sy.v18i1.2062","url":null,"abstract":"Pemerintah secara resmi mengakui enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) Secara umum Pemerintah menghargai kebebasan menjalankan ibadah agama, namun demikian pembatasan yang terus berlangsung dari pemerintah, khususnya pada agama yang tidak di akui dan agama yang dianggap menyimpang dari agama yang di akui merupakan pengecualian dari pelaksanaan penghormatan kebebasan beragama. Meskipun pemerintah pusat mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan agama, pemerintah pusat tidak berusaha untuk membatalkan peraturan daerah yang membatasi hak seperti yang dijamin oleh Undang-undang Dasar. Pengikut kelompok agama minoritas terus mengalami beberapa diskriminasi resmi dalam bentuk kesulitan di bidang administrasi, seringkali dalam konteks pencatatan sipil untuk akta pernikahan dan kelahiran atau berkenaan dengan pengeluaran kartu penduduk Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa: pertama , penganut dari kepercayaan yang belum di akui resmi oleh pemerintah boleh mengosongkan kolom agama dalam KTP elektronik atau e-KTP. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/ Walikota dengan kewenangan. Kedua, Dinamika kasus Ahmadiyah dan penyelesaiannya terhadap agama pemerintah sebagai lembaga tertinggi sebuah Negara harus bersikap netral.","PeriodicalId":33523,"journal":{"name":"Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41795689","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 5

INTEGRATION OF HISBAH AND DA'WAH IN THE ENFORCEMENT PROSEDURE OF IMMORAL AND KHALWAT CRIME IN MALAYSIA 在马来西亚对不道德和亵渎罪的执法程序中，hisbah和da 'wah的融合

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran Pub Date : 2018-06-17 DOI: 10.18592/sy.v18i1.2002

Alias Bin Azhar

引用次数: 1