Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum最新文献

筛选
英文 中文
DISPENSASI KAWIN JELANG DUA TAHUN PASCA PERUBAHAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN 婚姻法改变后两年
Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum Pub Date : 2021-08-31 DOI: 10.46576/lj.v2i1.1447
Lisman Lubis
{"title":"DISPENSASI KAWIN JELANG DUA TAHUN PASCA PERUBAHAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN","authors":"Lisman Lubis","doi":"10.46576/lj.v2i1.1447","DOIUrl":"https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447","url":null,"abstract":"AbstrakPenelitian ini merupakan aplikasi dua tahun perubahan UU Perkawinan setelah dilakukaan revisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Penulis ingin mengurai bagaimana pihak yanghendak melangsungkan perkawinan dengan dalih adanya dispensasi guna bisadilangsungkannya perkawinan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengurai analisa konsep isi hukum, dengan menggali topik dengan kondisi yang muncul bersamaan atau melatarbelakangi topik.Sebagaimana penulis gambarkan sangat penting untuk memperketat syarat administrasi dalampengajuan dispensasi kawin sebagai bukti dukungan bahwa perkawinan tersebut benar-benardilakukan atas dasar keadaan mendesak karena tidak ada pilihan lain. Kata Kunci : Dispensasi, Perkawinan, Pasca 2 Tahun, UU Perkawinan","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83485748","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
Daftar Isi Vol 2 No. 1 Juli 2021
Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum Pub Date : 2021-08-31 DOI: 10.46576/lj.v2i1.1446
Daftar Isi
{"title":"Daftar Isi Vol 2 No. 1 Juli 2021","authors":"Daftar Isi","doi":"10.46576/lj.v2i1.1446","DOIUrl":"https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1446","url":null,"abstract":"Daftar Isi Vol 2 No. 1 Juli 2021","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":"122 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87969266","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PENERAPAN HUKUM TERHADAP KETIDAKHADIRAN TERGUGAT HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ( Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Tbt) 因未申辩与婚姻法(第21条/Pdt G/2020/PN未申辩的法律适用。Tbt)
Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum Pub Date : 2021-08-31 DOI: 10.46576/lj.v2i1.1452
K. M. Pasaribu
{"title":"PENERAPAN HUKUM TERHADAP KETIDAKHADIRAN TERGUGAT HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ( Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Tbt)","authors":"K. M. Pasaribu","doi":"10.46576/lj.v2i1.1452","DOIUrl":"https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1452","url":null,"abstract":"ABSTRAKKehadiran Penggugat dan Tergugat di persidangan syarat penting dan sangat berpengaruh pada agenda persidangan. Kehadirannya di muka persidangan dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap jalannya persidangan yang berakibat Hak hukum para pihak dapat terabaikan. Rumusan masalah yakni Bagaimanakah pengaturan hukum dalam perkara perdata jika tergugattidak hadir dalam persidangan dan bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN-Tbt. Penelitian ini adalah hukum normatif ditujukan pada peraturan –peraturan yang tertulis atau bahan hukum. Jenis penelitian adalah penelitian yang memfokuskan kepada studi kasus. Kesimpulan yang dihasilkan perlu adanya pengaturan hukum yang pasti, jika tergugat atau penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak-haknya akan gugur dan semua gugatan penggugat harus dikabulkan dalam putusa Verstek. Diperlukan adanya sumber manusia secara khusus para penebak hukum yang memahami tentang pertimbangan-pertimbangan dalam membuat suatu putusan, sehingga dapat mengadopsi rasa keadilan, kepastian dan kemamfaatanhukum.Kata Kunci : Penerapan Hukum, Ketidakhadiran Tergugat","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":"27 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72679083","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 3135/PID.B/2014/PN.MDN 分析法院判决中违反法律的行为。3135 - PID MDN B - 2014 - PN。
Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum Pub Date : 2021-08-31 DOI: 10.46576/lj.v2i1.1449
Sondy Raharjanto, Madiasa Ablisar, Sunarmi Sunarmi
{"title":"ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 3135/PID.B/2014/PN.MDN","authors":"Sondy Raharjanto, Madiasa Ablisar, Sunarmi Sunarmi","doi":"10.46576/lj.v2i1.1449","DOIUrl":"https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1449","url":null,"abstract":"ABSTRAKPerbuatan melawan hukum dalam perdata berbeda dengan perbuatan melawan hukum pidana, begitu juga konsep pertanggungjawabannya. Dimana proses penyelesaiannya memiliki sistem masing-masing. Dalam penelitian ini, mengkaji putusan pengadilan dimana konteks keperdataan diselesaikan dnegan ranah pidana. Majelis hakim yang memeriksa putusan di Pengadilan Negeri Medan dengan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn memutuskan melepaskan Terdakwa dari dakwan sebagaimana konsep putusan lepas. Putusan Pengadilan Negeri Medan ini yang diangkat sebagai objek penelitian ini tentang proses pertimbangan dalam mengambil keputusan yang memberikan pertimbangan bahwasanya kasus tersebut adalah kasus keperdataan, sehingga perbuatan terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana.Kata Kunci: Perdata, pidana, bebas.","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":"15 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78295476","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PERALIHAN KAPAL BERBOBOT DI ATAS 7GT DENGAN AKTA JUAL BELI BAWAH TANGAN DI KOTA SIBOLGA
Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum Pub Date : 2021-08-31 DOI: 10.46576/lj.v2i1.1448
Andalan Zalukhu, Hasim Purba, Jelly Leviza, Dedi Harianto
{"title":"PERALIHAN KAPAL BERBOBOT DI ATAS 7GT DENGAN AKTA JUAL BELI BAWAH TANGAN DI KOTA SIBOLGA","authors":"Andalan Zalukhu, Hasim Purba, Jelly Leviza, Dedi Harianto","doi":"10.46576/lj.v2i1.1448","DOIUrl":"https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1448","url":null,"abstract":"ABSTRAK Penelitian ini mengenai keabsahan hukum bukti kwitansi jual beli kapal laut di bawah tangan, kedudukan hukum dalam proses peralihan hak atas kapal melalui jual beli di bawah tangan, serta perlindungan hukumnya bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli di bawah tangan, sehingga memberikan pemahaman yang jelas dalam memaknai transaksi jual beli di bawah tangan. Adapun permasalahan pokok: Kepastian hukum terhadap peralihan hak ataskapal di atas 7 GT melalui perjanjian jual beli di bawah tangan di Kota Sibolga. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian: Secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi, secara materiil, kapal tersebut telah beralih dari penjual kepada pembeli, sebab telah diserahterimakan yang ditandai dengan dikuasai dan diuasahainya kapal tersebut oleh pembeli. Direkomendasikankepada masyarakat nelayan Kota Sibolga dalam melakukan jual-beli kapal berbobot, sebaiknya menggunakan jasa notaris agar dapat melindungi hak-hak dan kewajiban - kewajiban hukumnya.Kata Kunci: Pendaftaran, Jual-beli, Kapal, Sibolga.","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":"53 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85773763","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PERJANJIAN KREDIT HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI KOTA MEDAN 版权信贷协议是棉兰市信托的抵押品
Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum Pub Date : 2021-07-01 DOI: 10.46576/lj.v2i1.1454
Tarmizi Tarmizi
{"title":"PERJANJIAN KREDIT HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI KOTA MEDAN","authors":"Tarmizi Tarmizi","doi":"10.46576/lj.v2i1.1454","DOIUrl":"https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1454","url":null,"abstract":"ABSTRAKBank sebagai Lembaga perbankan, memerlukan adanya jaminan (agunan) dalammemberikan kredit bagi masyarakat, dan hingga saat ini fidusia adalah jenis pengikatan jaminan yang yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni dalam Pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”, namun dalam praktek perbankan di Kota Medan, belum ditemukan adanya perjanjian kredit dimana hak cipta dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian kredit. Hal ini karena adanya faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta tersebut yakni berkaitan dengan valuasi dalam bentuk uang.Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Hak Cipta, Objek, Fidusia","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":"28 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86666402","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
The Urgency of Criminal Code Bill Ratification in Criminal Law Policy Frame on The Spreading of Pornographic Content Offence 刑法立法在色情内容传播罪刑事政策框架中的紧迫性
Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum Pub Date : 2021-03-31 DOI: 10.14710/LR.V17I1.37551
Aldo Andrieyan Putra Makaminan, E. Soponyono
{"title":"The Urgency of Criminal Code Bill Ratification in Criminal Law Policy Frame on The Spreading of Pornographic Content Offence","authors":"Aldo Andrieyan Putra Makaminan, E. Soponyono","doi":"10.14710/LR.V17I1.37551","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/LR.V17I1.37551","url":null,"abstract":"Nowadays, the crime of spreading pornographic content as one form of cybercrimes has developed into a frequent offence. This offence has inflicted a lot of damage psychologically and materially for those who become the victims because, with internet access available in cyber space, the spread of pornographic materials is faster, wider, and easier to be accessed by public. The aim of this study is to review criminal law policy on the handling of pornographic content spreading offence according to the present and the future positive law. This study used normative juridical method, a method which analyzed a problem based on ius constitutum and ius constituendum. Criminal Code and Special Criminal Act such as Pornographic Act and Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) have not clearly regulated pornographic content spreading crime in Indonesia and have not been able to countermeasure this type of crime. This problem occurs in part because regulations are applicable specifically for offence containing pornographic element, but not applicable for the spread.  Criminal Code Bill needs to be ratified because the Bill regulates the offence related to pornographic contents which is suitable to the condition and issue arising in Indonesia recently. In comparison to regulations on offence related to pornographic content spreading in various countries, the author found that each country adjusts the law related to pornographic content spreading according to the type of issues they face. Thus, Indonesia also needs to make a legal product that can suppress the spread of pornographic materials.","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49245897","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Environmental Law, Populism, and Welfare State: Discourse on Environmental Law in the 21st Century 环境法、民粹主义与福利国家:21世纪环境法论述
Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum Pub Date : 2021-03-31 DOI: 10.14710/LR.V17I1.37553
Ladlul Muksinin, A. Aminah
{"title":"Environmental Law, Populism, and Welfare State: Discourse on Environmental Law in the 21st Century","authors":"Ladlul Muksinin, A. Aminah","doi":"10.14710/LR.V17I1.37553","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/LR.V17I1.37553","url":null,"abstract":"In the 21st century, the problems of environmental law in various parts of the world are getting more and more alarming. The research results by Elizabeth Fisher (2019) and Sanja Bogojevic (2019) indicate that several environmental law policies have been controlled by populism, as happened in several countries in Europe. Populism is transformed into a movement of people's will which certainly has an impact on the enforcement of environmental laws by various countries around the world. For this reason, this paper intends to discuss the law and to find the definition and influence of populism in protecting environmental laws in the welfare state. The aim was to determine a picture of populism and its influence on the development of environmental law. The result is that populism as an idea or ideology also means a discursive style, and it can also be interpreted as a form of political mobilization. The rise of populism threatens the development of environmental law. Populist attitudes lead to climate skepticism on environmental protection. Environmental protection may provide idealized targets for populists by framing this issue area as an elite project. Individuals who display highly populist attitudes perceive a lack of representation in these issue areas and, therefore, because of the problem of anti-elitism, reject climate and environmental policies. In other words, elite resistance tends to be associated with climate skepticism and lower support for environmental protection.","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44001503","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Exception of Mediation Procedure in Bankruptcy Cases According to Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 根据大法2016年第1号规定破产案件调解程序的例外
Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum Pub Date : 2021-03-31 DOI: 10.14710/LR.V17I1.37549
Rr. Putri A Priamsari
{"title":"Exception of Mediation Procedure in Bankruptcy Cases According to Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016","authors":"Rr. Putri A Priamsari","doi":"10.14710/LR.V17I1.37549","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/LR.V17I1.37549","url":null,"abstract":"Mediation in Court is regulated in Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 including the exception. This article aims to examine cases with exception of mediation procedure based on PERMA Number 1 Year 2016 and to identify why Bankruptcy Application in Commercial Court is one of cases with exception. This study finds that PERMA (Supreme Court Regulation) Number 1 Year 2016 exempts cases in Commercial Court, Industrial Relation Court, Objection to the Decision of the Indonesia Competition Commission, Decision of Information Commission and Decision of Consumer Dispute Settlement Agency, Application for Annulment of Arbitration Award, Political Party Dispute, Small Claim Court and Cases with time frame. Bankruptcy Application according to Laws of Bankruptcy in Commercial Court is carried on using speedy procedure, a direct legal remedy to the Supreme Court. Its Application and resolution are within limited time period.","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43185711","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Comparation of The Transfer of Land Rights to The Description Deed of Inheritance Rights 土地权利转让与继承权契据之比较
Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum Pub Date : 2021-03-31 DOI: 10.14710/LR.V17I1.37558
Tania Wijayanti, Y. T. Muryanto, M. I. Darori
{"title":"Comparation of The Transfer of Land Rights to The Description Deed of Inheritance Rights","authors":"Tania Wijayanti, Y. T. Muryanto, M. I. Darori","doi":"10.14710/LR.V17I1.37558","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/LR.V17I1.37558","url":null,"abstract":"Marriages are carried out by mixed ethics, so it is very difficult to know whether there are ethnics of Chinese, foreign-Eastern or indigenous groups in a cpopulation. This study aims to determine the legal certainty of a certificate of inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent. The research method used is normative juridical. The results of the research and the conclusions show that the notary is the only official authorized to make an authentic deed, namely a certificate of inheritance rights for Indonesian citizens of Chinese descent in accordance with Article 15 of the UUJNP. Comparison of Arrangements for Transfer of Land Rights to Deeds of Inheritance Rights of Chinese Descendants In ASEAN countries, namely Malaysia, that the distribution is contained in Article 6 of the Distribution Act 1958 jo. (Amendment) Act 1997 One of Article 6 (1), then in Turkey Article 35 of the Land Registry Law No 2644 / 1934my which gives foreigners the right to acquire land in Turkey and is subject to legal provisions governing restrictions and prohibitions.","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44522041","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信