Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum最新文献

{"title":"The Constitutionality of Outsourcing Job Regulation in the Law on Job Creation","authors":"Sostones Y. Sisinaru, S. Harijanti","doi":"10.14710/lr.v18i1.44249","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44249","url":null,"abstract":"Government policy to adopt the idea of “omnibus law” through the forming of Job Creation Law aims to simplify investment and to fix regulations in Indonesia. Job creation Law consists of 11 clusters. One of the clusters regulates manpower mainly concerning Outsourcing Minimum Wage and termination of employment. This policy has potential to bring disadvantages to the interest of the workers and leads to protest by workers/labors.  This study aims to investigate political direction of job Creation Law and question the constitutionality of the regulations of outsourcing work in Job Creation Law. Research method of this study was normative, meaning that by using legislation and conceptual approach to perform qualitative analysis. The result and Discussion of this study concludes that political direction of Job creation Law is still authoritarian politics so that resulting in Law that is conservative because the discussion about the Law did not involve the people participation. Moreover, the material formulation of outsourcing in Job Creation Bill has not aligned with the mandate of Supreme Court decision No 27/PUU-IX/2011.","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46659903","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"The Implementation of General Principles of Convention on The Rights of The Child During Covid-19 Pandemic in The City of Serang","authors":"Ridwan Ridwan, Belardo Prasetya Mega Jaya, Sarah Haderizqi Imani","doi":"10.14710/lr.v18i1.44643","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44643","url":null,"abstract":"Convention on The Rights of The Child is the most comprehensive international legal instrument of human rights to promote and protect rights of children. In the late 2019, Coronavirus Disease 19 outbreak started. This pandemic then has led to socio-economic impact as a result of preventive and controlling actions. This pandemic has also affected the fulfillment of child’s rights including the rights of children in The City of Serang. This research was aimed at investigating the implementation of general principle of Convention on The Rights of The Child during Covid-19 pandemic in the city of Serang. This study applied normative research method, which is a research discussing legal aspects by studying literature sources on the applied regulations. The result of the study shows that the implementation of general principle of Convention on The Rights of The Child, consisting of the principle of non-discrimination, the best interest of the child, the right to life, survival and development, and the right to be heard, went well along with the establishment of Child Social Welfare Institute to serve children with special needs (LKSA), Integrated Service Centre for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) to receive complaints on the violation of children’s rights, Serang’s Children Forum as a media where children of Serang can participate. The implementation of the right to survival was not as good because Working group (Pokja) for adverse effect following immunization (KIPI) special for children has not effectively implemented.","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46953733","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TRADISI KAWIN TANGKAP SUMBA DAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG R I NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN","authors":"Dian Kemala Dewi","doi":"10.46576/lj.v2i2.1812","DOIUrl":"https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812","url":null,"abstract":"ABSTRAKTradisi kawin tangkap biasanya dilakukan oleh keluarga kaya karena terkait dengan mahar yang harus dibayarkan pada pihak perempuan mahal. Namun tradisi kawin tangkap yang terjadi sekarang sudah melenceng dan tidak sesuai lagi dengan tradisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terkait Tardisi Kawin Tangkap Sumba dan bagaimana Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yaitu jurnal-jurnal dan surat-surat kabar online yang kredibel. Setelah data dikumpulkan kemudian peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis. Hasil penelitian pustaka yang dilakukan peneliti menemukan bahwa Kawin tangkap yang berlaku saat ini seakan menjadi praktek penculikan yang berlindung di bawah nilai adat Sumba dan tidak sesuai dengan praktek kawin tangkap pada zaman dulu. Tradisi kawin tangkap secara paksa telah melanggar UU hukum pidana Pasal 328 dan tidak sesuai dengan asas keluarga dan syarat perkawinan yang terdapat pada UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disarakan seluruh pihak terkait baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama maupun Pemerintah Daerah Sumba untuk melakukan sosialisai pentingnya menjaga tertib Hukum agar kasus kejadian kawin tangkap secara paksa tidak terjadi pada perempuan Sumba.Kata Kunci: Kawin tangkap, UU RI No 1 Tahun 1974","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":"80 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74187903","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP JAMINAN HAK KEHILANGAN PEKERJAAN BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA","authors":"M. Harahap, Sugih Ayu Pratitis, Andi Putra Sitorus","doi":"10.46576/lj.v2i2.1813","DOIUrl":"https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1813","url":null,"abstract":"ABSTRAKUU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020. Salah satu yang menjadi permasalahan setelah disahkanya UU cipta kerja adalah hak pekerja. Hubungan kerja merupakan suatu hubungan yang timbul akibat dari perjanjian kerja yang dibuat atau disepakati bersama oleh pengusaha dan pekerja/buruh. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana jaminan hak pekerja terhadap kehilangan pekerjaan setelah lahirnya UU nomor 11 tahun 2020. Dengan adanya penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagi para pekerja dan pengusaha tentang hak pekerja dalam hak pekerja kehilangan pekerjaannya. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Pada UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bagian ketiga “jenis program jaminan sosial” tercantum bahwa program jaminan sosial baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial tepatnya pada pasal 82. Manfaat yang akan pekerja atau peserta dapatkan dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini, di antaranya uang tunai, Akses Informasi Kerja, Akses Informasi Kerja.Kata kunci: kehilangan pekerjaan, hak pekerja, UU Cipta Kerja.","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":"112 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77162578","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK KAITANNYA DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PUTUSAN PN.LUBUK PAKAM NO. 964/PID.B/2015/PN.LBP., TANGGAL 19 AGUSTUS 2015","authors":"Arfin Fachreza, S. Sunarmi, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi","doi":"10.46576/lj.v2i2.1815","DOIUrl":"https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1815","url":null,"abstract":"ABSTRAKKasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan Laporan Polisi No. LP/43/I/2015/SU/Res.DS, tertanggal 23 Januari 2015 An. Pelapor Bank Mandiri yang berkas perkaranya didapat dari Satreskrim Polres Deli Serdang. Permasalahannya: pertanggungjawaban pegawai bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank terkait pembukaan rekening bank, akibat hukum tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian oleh pegawai bank dalam pembukaan rekening pada Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam, dan analisis hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/PN.Lbp., tertanggal 19 Agustus 2015. Metode penelitian: jenis penelitian normatif bersifat deskriptif. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan induktif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tanggungjawab pegawai bank dalam pembukaan rekening bank pada Bank Mandiri Cabang Lubuk Pakam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian adalah dimulai sejak pengajuan formulir pembukaan rekening bank; 2) Akibat hukum tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian bank dalam pembukaan rekening bank adalah menimbulkan permasalahan hukum dan kerugian terhadap nasabah; 3) Majelis hakim PN.Lubuk Pakam telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH.Pidana sebagai orang yang membantu tindak pidana tersebut dilakukan.Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; pegawai bank; prinsip kehati-hatian bank.","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":"124 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86575044","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PADA DIT.RESNARKOBA POLDA SUMUT)","authors":"Hady Saputra Siagian, Madiasa Ablisar, S. Sunarmi, Marlina Marlina","doi":"10.46576/lj.v2i2.1814","DOIUrl":"https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1814","url":null,"abstract":"ABSTRAKPerkara tindak pidana narkotika yang ditangani Dit.Resnarkoba Polda Sumut sejak tahun 2014 s.d. bulan Oktober 2019 hanya berjumlah 8 (delapan) berkas tindak pidana. Anak tersebut ditangkap dikarenakan bersama-sama dengan tersangka dewasa melakukan tindak pidana narkotika. Penanganan perkara anak juga dilakukan di seluruh jajaran Polda Sumut, yaitu pada setiap polres dan polsek, sehingga perkara tindak pidana narkotika yang pelakunya ABH di bawah umur berjumlah sedikit. Salah satu contoh dalam penelitian ini yang mengangkat kasus anak pelaku tindak pidana narkotika yang masih berumur + 17 tahun di Dit.Resnarkoba Polda Sumut. Adapun pelakunya adalah Anak (“SJTN”) yang telah melakukan tindak pidana narkotika sesuai Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun alasan diangkatnya contoh kasus tersebut dikarenakan terdapat anak pelaku tindak pidana narkotika yang masih duduk di bangku sekolah. Anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut adalah sebagai perantara antara penjual dan pembeli pil exstasy. Penelitian ini akan menguraikan mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).Kata Kunci: Penyelidikan dan penyidikan; anak pelaku, pidana narkotika;","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":"26 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90812123","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PIDANA KORUPSI DALAM INVESTASI MEDIUM TERM NOTES (STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PN.MEDAN NO. 42/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN)","authors":"Jhordy M.H. Nainggolan, Madiasa Ablisar, S. Sunarmi, Mahmud Mulyadi","doi":"10.46576/lj.v2i2.1816","DOIUrl":"https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1816","url":null,"abstract":"ABSTRAKDalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana nasabah bank yang menyimpan uangnya di bank menggunakan uangnya. Salah satu contoh kasus adalah wanprestasi atas Medium Term Notes yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan. Kasus ini muncul karena MTN yang diterbitkan gagal bayar meski telah mendapat peringkat bagus dari lembaga pemeringkat, serta audit laporan keuangannya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama. Medium-term note adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan. SNP Finance mencapai Rp. Rp 4,07 triliun dari 14 bank sebagai kreditur. Mereka membayar 2,2 triliun dan 336 pemegang MTN senilai Rp. 1,85 triliun. Kasus Bank Sumut, PT MTN yang diterbitkan oleh. SNP dilakukan oleh PT. Bank Sumut Rp. 177 miliar. dan bank lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, antara lain bank mengelola dana nasabah, bagaimana menginvestasikan dana nasabah jika terjadi fraud, dan analisis korupsi dalam investasi MTN dalam Putusan Pengadilan Tipikor. nomor lapangan 42 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN.Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menerapkan proses analitis ilmiah. Data yang digunakan adalah data sekunder didukung data empiris. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Data empiris dikumpulkan dengan teknik studi lapangan dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan ditarik dengan penalaran induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat. Meskipun bank berinvestasi dalam Medium Term Notes (MTN) untuk meningkatkan pendapatannya, investasi tersebut penting terkait dengan jumlah MTN yang diterbitkan bank. Peraturan terkait investasi MTN ini sebelum tahun 2019 hanya diatur berdasarkan KUHPerdata dan KUHPerdata, karena hubungan hukum antara MTN dengan penerima MTN bersifat perdata. POJK 30/2019 dirilis setelah kasus MTN mencuat; Jika terjadi penipuan terkait investasi bank dalam medium term notes (MTN), banyak pihak yang harus bertanggung jawab, antara lain: penerbit MTN, bank sebagai penjual produk, Pemeringkat, penjamin/perusahaan asuransi. Terkait dengan Penipuan Medium Term Notes (MTN) Bank.Kata Kunci: Tipikor; Investasi MTN; Bank Sumut.","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":"55 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88479789","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Juridical Overview on the Inconsistency of Prohibition to be the Member of Political Parties for the Members of Public Institutions","authors":"Fajar Prima Julian, Ratna Herawati","doi":"10.14710/LR.V17I2.41747","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/LR.V17I2.41747","url":null,"abstract":"The creation of a justice in the life of the nation and state must be supported by regulations that do not conflict with other regulations. The prohibition to join a political party for administrators of public institutions   is in conflict with higher regulations. The article is considered contrary to the principle of \"Equality before the Law\" when viewed from the aspect of equal concern put forward by Ronald Dworkin. The purpose of this research was to analyze the inconsistency of the prohibition article for members of public institutions   to join political parties and to explain the legal implications for the public institutions when they do not comply with these regulations. The method used was normative juridical with descriptive analytical research specifications, and the type of the data were secondary data. The data analysis was conducted qualitatively. Political rights are part of the human rights owned by a person who should not be limited by discriminatory treatments. In fact, there are still restrictions on these political rights which are detrimental to a person from contributing to become the administrator of a public institution. The contents of conflicting articles cause the public institutions to have a crisis of law compliance, is actually a hierarchical harmony between laws and regulations in Indonesia.","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44013579","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Presence of Pretrial in the Perspective of the Pancasila State of Law","authors":"S. M. T. Situmeang","doi":"10.14710/LR.V17I2.41746","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/LR.V17I2.41746","url":null,"abstract":"Pretrial is a process that precedes a trial in court or a preliminary examination before entering a trial. However, in its application, pretrial institutions both before and after the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 are not in accordance with the Criminal Procedure Code and also have weaknesses or shortcomings. This paper aims to find out the presence of pretrial institutions in the perspective of the Pancasila state of law. In other hand, pretrial institution as an institution that oversees the protection of the human rights of suspects/defendants is regulated in Chapter X Articles 77 to Article 83 of the Criminal Procedure Code. The determination of the suspect must be carried out carefully by taking into account the principle of presumption of innocence as a general principle in criminal procedural law that must be enforced by law enforcers. In law enforcement, of course, there must be supervision both vertically and horizontally so as to minimize the occurrence of irregularities. Therefore, it is important to establish an Ad Hoc institution as a substitute for a Pretrial institution in which the judges consisting of career judges, legal practitioners and academics can act whether there is an application or not which is filed by the suspect/defendant or his family or proxies so that the decision is objective. Thus, it is important to reformulate the Criminal Procedure Code regarding the determination of suspects.","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42021162","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Securitization of the Merchant Vessels by the Private Contracted Armed Security Personnel: A Legal Perspective","authors":"Selo Pasha Purnawarnantha, A. Afriansyah","doi":"10.14710/LR.V17I2.41771","DOIUrl":"https://doi.org/10.14710/LR.V17I2.41771","url":null,"abstract":"Shipping trade commodities using commercial ships through the sea that are safe and free from security disturbances is a prerequisite for spinning a country's economy. However, not all seas in this world are safe. There are many areas of waters categorized as high-risk areas. UNCLOS regulates that a safe sea implies that the sea is free from threats or disruptions to the activities of peaceful sea use or utilization, among others, free from threats of violence in the form of piracy, sabotage, and armed terrorism at sea. Conditions gave rise to private security services on board called PCASP (Private Contracted Armed Security Personnel). This article aims to find out how to set up PCASP internationally and according to Indonesian law. This research uses secondary data materials, namely books, journal articles, and papers relevant to this research obtained from print and internet media. The use of PCASP supports the safety and security clause in UNCLOS 1982. IMO as an instrument of the United Nations in charge of maintaining and controlling international regulations on the safety and security of ships and ports. The maritime transportation authority in Indonesia does not require PCASP service nor approves commercial shipping companies to present PCASP on board.","PeriodicalId":33353,"journal":{"name":"Law Reform Jurnal Pembaharuan Hukum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47635677","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}