Jurnal Komunitas Yustisia最新文献

{"title":"KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA","authors":"Lompoh Egia Nuansa Pinem, Ni Ketut Sari Adnyani, Muhamad Jodi Setianto","doi":"10.23887/jatayu.v5i3.51869","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51869","url":null,"abstract":"  \u0000Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait (1) Legalitas Perjanjian Arisan Online Terkait Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan (2) Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Di Arisan Online. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pedekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Teknik analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) menurut hukum perdata, legalitas perjanjian yang ada didalam arisan online sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang terlibat didalamnya. Mengacu pada pasal 1320 KUHPer perjanjian diarisan online dinyatakan sah secara hukum jika memenuhi persyaratan seperti: kecakapan untuk membuat suatu hal yang untuk perikatan, sepakat bagi mereka untuk mengikatkan dirinya, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Maka perjanjian di arisan online pun berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melaksanakan arisan tersebut. Untuk memperkuat pernyataan dari pasal 1320 KUHPer sebagai syarat sahnya perjanjian arisan online di dukung oleh asas-asas yang ada di perjanjian. Didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tidak tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat. (2) Akibat hukum terhadap wanprestasi di arisan online berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, pembayaran biaya perkara. Namun akibat hukum akan disesuaikan dengan bagaimana si debitur menanggapi tuntutan dari kreditur dan melihat kembali perjanjian yang di sepakati di awal mengenai tangung jawab oleh owner arisan sebagai penanggung jawab bilamana arisan macet, apakah ditanggung secara bersama sama, apakah menunjuk pengadilan untuk menyelesaikannya.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131984337","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PERKAWINAN USIA DINI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)","authors":"Gede Surya Saputra, Ketut Sudiatmaka, I Nengah Suastika","doi":"10.23887/jatayu.v5i3.51904","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51904","url":null,"abstract":"skripsi ini berjudul “implementasi pasal 7 ayat 1 undang-undang no.16 tahun 2019 tentang perkawinan mengenai perkawinan usia dini (studi kasus pengadilan negeri singaraja)”. perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena  disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya  mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan  keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan  tuhannya  . tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab perkawinan usia dini , akibat hukum dari perkawinan usia dini, dan konsekuensi dari perkawinan usia dini. untuk mengetahui permasalahan yang menyeluruh dan lebih mendalam, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pernikahan dini dan permasalahannya di kecamatan buleleng kabupaten buleleng. kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pernikahan dini serta permasalahannya di kecamatan buleleng kabupaten buleleng. dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini berbeda dengan dulu. faktor utama yang melatar belakangi pernikahan dini di kecamatan buleleng yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, adat-istiadat, tradisi, kurangnya efektivitas undang-undang perkawinan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor kemauan sendiri. perkawinan usia dini berdampak pada suami istri, dampak terhadap anak-anaknya, dan dampak terhadap masing-masing keluarga, . pandangan masyarakat berbeda-beda terhadap pernikahan dini yaitu positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatar belakangi pernikahan dini.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125329994","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EKSISTENSI PELAKSANAAN TRADISI MANAK SALAH DI DESA ADAT PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG (DALAM PERSEFEKTIF PERATURAN NOMOR 10 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN TRADISI MANAK SALAH )","authors":"I Putu Agus Yudha Artama, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani","doi":"10.23887/jatayu.v5i3.51898","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51898","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai prosesi pelaksanaan tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa, serta (2) mengetahui dan menganalisa Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah  di Desa Adat Pedawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan bentuk penerapan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bentuk penerapan menggunakan model analisa hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses pelaksanaan tradisi Manak salah di Desa Adat Pedawa terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, mebyakaon dan mekecis atau metirta, (2) implementasi Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah  di Desa Adat Pedawa belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena adanya pelaksanaan tradisi yang masih dilakukan oleh krama Desa Adat Pedawa.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131119113","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA INTELEKTUAL KARAKTER FIKSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA","authors":"I Made Surya Wahyu Arsadi, Si Ngurah Ardhya, Ni Ketut Sari Adnyani","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51692","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51692","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa karya intelektual karakter fiksi secara independen perlu mendapatkan perlindungan hukum dan masuk ke dalam objek hak cipta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karakter fiksi di Indonesia berdasarkan Undang – Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum karakter fiksi di Negara Amerika apabila di bandingkan dengan perlindungan hukum karakter fiksi yang ada di Indonesia? Penelitian ini merupakan perbandingan hukum antara hukum hak cipta yang ada di negara Indonesia dengan hukum yang mengatur tentang karakter fiksi yang ada di negara Amerika. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karakter fiksi hanya bisa dilindungi jika karakter fiksi tersebut masih menjadi satu kesatuan dengan naskah cerita dan diwujudkan ke dalam karya cipta sinematografi, buku cerita, dan permainan video. Sedangkan negara Amerika dimana peraturan merek dagang, hak cipta, dan hak hukum publisitas mendorong penulis untuk memahami dan mengembangkan karakter fiksi independen dan menawarkannya kepada publik untuk dinikmati dalam berbagai bentuk media dan barang dagangan terkait karakter fiksi.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126727621","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DOKTER DALAM MENGHADAPI SENGKETA MEDIS","authors":"Andi Ervin Novara Jaya, Mulyadi A. Tajuddin, Zegovia Parera, Nurul Widhanita Y. Badilla, Rudini Hasyim Rado","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51747","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51747","url":null,"abstract":"Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan pelayanan medisnya. Pendidikan kedokteran telah memberikan bekal knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan) dan professional attitude (perilaku profesional) bagi peserta didiknya untuk dibentuk sebagai dokter yang berkompeten dengan didasari perilaku profesi yang selalu siap memberikan pertolongan kepada sesamanya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menegtahui bagaimanakah perlindungan yang dapat diberikan kepada dokter yang berhadapan dengan hukum dan bagaimanakah penegakan hukum pidana bagi dokter yang berhadapan dengan hukum di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesinya dan berhadapan dengan hukum karena terjadi dugaan malpraktek terdapat dalam Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Apabila dokter tidak melakukan yang seharusnya dilakukannya sebagai seorang dokter atau melakukan kesalahan yang bukan disengaja, biasanya berbentuk kelalaian, maka dokter tersebut dapat dituntut dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun dan denda, dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dokter diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dokter yang melakukan kelalaian dinacam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115569375","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI TERHADAP KERUGIAN INVESTOR DI PASAR MODAL INDONESIA","authors":"Oleh Ni Luh, Dwik Suryacahyani Gunadi, Ni Luh Dwik, Suryacahyani Gunadi","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51683","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51683","url":null,"abstract":"Pelanggaran dan kejahatan adalah dua hal yang menghantui gerak investor dalam beraktivitas di pasar modal. Dalam pasar modal pelanggaran yang terjadi pada umumnya bersifat teknis administrasi, di mana dapat dijatuhkan kepada pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan melakukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sementara untuk kejahatan, dalam pasar modal dapat dibedakan menjadi tiga yakni penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam yang mana pada sebagian besar kasus dilakukan secara profesional oleh penjahat white collar crime. Berkaitan dengan hal tersebut, tren investasi pada produk keuangan pasar modal di Indonesia pasca hantaman pandemi Covid-19 menunjukan nilai positif, salah satunya tercermin dari total jumlah investor pasar modal per 29 Desember 2021 telah meningkat 92,7% dari posisi pada akhir Desember 2020. Namun perlu digarisbawahi bahwa peningkatan tersebut ditopang oleh kalangan milenial dan gen-z yang secara demografi memiliki latar belakang pendidikan lebih kecil sama dengan sekolah menengah umum yakni di angka 56% dari keseluruhan jumlah investor. Pasar modal yang kompleks menuntut para pelakunya untuk dapat mengisi diri dengan segala pengetahuan yang dibutuhkan agar terhindar dari kerugian yang mengiringi setiap keputusan investasi di dalamnya, termasuk kemungkinan tindak kejahatan yang diorganisir secara profesional oleh white collar crime. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap investor pasar modal di Indonesia serta bagaimana alternatif penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti kerugian yang cepat, pasti, dan tidak melibatkan proses peradilan akibat pelanggaran maupun kejahatan dalam pasar modal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif sehingga data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka. Adapun perlindungan hukum terhadap investor pasar modal Indonesia dijamin oleh undang-undang yang mana perlindungan hukum tersebut memiliki dua sifat yakni pencegahan (preventif) dan hukuman (represif). Kemudian terkait penyelesaian dan pertanggungjawaban ganti kerugian yang pasti dan cepat terhadap kerugian investor akibat kejahatan pasar modal dapat dilakukan oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund maupun oleh seorang administrator yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130672968","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS TERHADAP TATA KELOLA APBD TAHUN 2019 – 2021","authors":"Asianto Nugroho, Siti Salma Tsalistya Umari, Sapto Hermawan","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51749","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51749","url":null,"abstract":"Artikel ini mengkaji implementasi tata kelola rebudgeting berdasarkan asas transparansi dalam penetapan APBD 2019-2021 dan efektivitas program kebijakan pengelolaan anggaran dalam mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan program pembangunan. Metodologi penelitian ini normatif bersifat preskriptif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan beberapa fakta hukum sebagai dasar untuk menentukan konklusi.. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian adalah menindaklanjuti Perppu No. 1 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, Ipres No. 4 Tahun 2020, Permendagri No. 1 Tahun 2020, Inmendagri No. 188/52/1979/SC/2012, Perda Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020 dan Perda Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2021 dalam mengkaji perspektif hukum telah melakukan regulasi dengan baik, sehingga rebudgeting APBD terbukti resiliensi terdampak pandemi dan mempertahankan status SilPA selama 3 periode dari tahun fiskal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang belum transparan secara open ended (penyajian informasi APBD secara terbuka) seharusnya menerbitkan sebuah website tracking data dan informasi mengenai pengelolaan APBD yang dapat dengan mudah diakses serta di download oleh masyarakat sebagai wujud dari asas transparansi. Efektivitas program kebijakan pengelolaan anggaran dalam rangka mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan program pembangunan dinyatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa indikator yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan secara keseluruhan.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116616622","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN NYENTANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI KERAMBITAN TABANAN)","authors":"I Kadek Sukadana Putra, Ketut Sudiatmaka, Dewa Bagus Sanjaya","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51691","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51691","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap status kedudukan masing-masing pihak setelah terjadinya perceraian dalam Perkawinan Nyentana menurut Hukum Adat Bali dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Prajuru Adat agar dampak dari akibat perceraian perkawinan Nyentana tidak mempengaruhi kehidupan masing-masing Pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Perkawinan Nyentana masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kerambitan. Namun, perkawinan nyentana yang sudah berlangsung bisa saja mengalami perceraian. Langkah perceraian ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan nyentana. Sebab, cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pasangan nyentana tersebut tidak mendapatkan hasil yang tepat walaupun adanya Peran Prajuru Adat yang membantu. Setelah terjadinya perceraian, laki-laki yang melaksanakan perkawinan Nyentana di kerambitan kembali ke kediaman keluarga asalnya bukan sebagai ahli waris atau dalam Hukum Adat Bali dikenal dengan status Mulih Daha. Status Mulih Daha ini ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh keluarganya bersama dengan Prajuru Adat. Meskipun laki-laki tersebut kedudukannya bukan sebagai ahli waris, orang tuanya bisa saja memberikan sebagian harta warisannya dengan sukarela berdasarkan persetujuan dari saudara-saudaranya serta tetap melaksanakan kewajiban (swadharma) di keluarga asalnya.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"382 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131817817","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA BAGI PECANDU NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA","authors":"Nurul Widhanita Y. Badilla","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51748","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51748","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan “Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jayapura”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah efektivitas pidana penjara bagi pecandu narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat tidak efektivnya pidana penjara bagi pecandu narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jika efektivitas dilihat dari perlindungan masyarakat terjadi penurunan angka terpidana kasus narkotika dari tahun 2021-2022, disini berarti pembinaan dapat dikatakan berhasil. Sementara dilihat dari sisi pelaku residivis ada beberapa orang yang mengulang dari jumlah presentase 10,99%-12,24% tiap bulannya, faktor-faktor yang menghambat pembinaan terpidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jayapura, antara lain: a. tidak seimbangya kapasitas ruangan dengan penghuni lembaga pemasyarakatan; b. tidak adanya fasilitas rehabilitasi medis, sosial, dan psikis.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"102 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114480682","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PEMENUHAN HAK-HAK PENGGUNA JASA NOTARIS BERKENAAN DENGAN MENINGGALNYA NOTARIS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)","authors":"I Gede Hendrawan Saputra, Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto","doi":"10.23887/jatayu.v5i2.51690","DOIUrl":"https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51690","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pemenuhan hak-hak pengguna jasa notaris dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak masyarakat pengguna jasa notaries dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng..Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Ikatan Notaris Indonesia Cabang Singaraja, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hak masyarakat pengguna jasa notaris yang penting untuk dilindungi, adalah haknya untuk memiliki bukti kuat atas transaksi yang dilakukannya, dan selanjutnya memiliki alat bukti yang kuat atas hak yang timbul dari transaksi tersebut, antara lain hak milik. Serta, (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak masyarakat pengguna jasa dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng yaitu terkendala dengan waktu penyelesaian terkait terlalu lama datangnya SK bagi pemegang protocol notaris, pemegang protokol yang baru dia tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya artinya melanjutkan dari notaris yang meninggal dunia maka nantinya adanya kekosongan hukum terhadap pelayanan jasanya maka ini menjadi hak hak pengguna jasa terlambat terpenuhi dan terkendala jika notaris yang meninggal dunia tidak mempunyai karyawan berpendidikan sarjana hukum.","PeriodicalId":330269,"journal":{"name":"Jurnal Komunitas Yustisia","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123862988","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}