Jurnal Mercatoria最新文献_第2页

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn) 根据印尼法律对性侵犯儿童的法律保护(裁决编号320/Pid.Sus/2022/PN)

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2023-06-25 DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.9107

Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati, Abdul Rokhim

{"title":"Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)","authors":"Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati, Abdul Rokhim","doi":"10.31289/mercatoria.v16i1.9107","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum kekerasan seksual secara represif di Indonesia. Masalah difokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari artikel atau karya yang sesuai dengan masalah penelitian. Data-data yang didapat dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian, buku-buku hukum yang mengandung konsep-konsep hukum, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur secara spesifik dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak. Kasus kekerasan seksual di Indonesia sangat beragam dengan berbagai motif dan tindakan yang berbeda yang melibatkan berbagai pihak. Bentuk perlindungan hukum di Indonesia dalam praktek sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn yang memutus perkara tindak pidana melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43276637","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Pertanggungjawaban Hukum Platform E-Commerce terhadap Penjualan Buku Bajakan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia) 电子商务平台对盗版书籍销售的法律责任(印度尼西亚和马来西亚的比较研究)

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2023-06-25 DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.8515

Cheryl Patriana Yuswar, Lesly Saviera, Rosmalinda, Ningrum Natasya Sirait

引用次数: 0

Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim 论最高法院腐败裁定程序中法官的意见

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2023-06-25 DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.8915

Louis Fernando Simanjuntak, E. Rusmiati, B. Atmaja

{"title":"Dissenting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim","authors":"Louis Fernando Simanjuntak, E. Rusmiati, B. Atmaja","doi":"10.31289/mercatoria.v16i1.8915","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8915","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk membahas isu penting mengenai penegakan hukum sebagai bagian dari pembangunan hukum di Indonesia, yaitu tentang bagaimana menjalankan kekuasaan kehakiman dengan sinkronisasi antara UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Masalah difokuskan pada dissenting opinion yang mencerminkan kebebasan dan kemandirian individual hakim, termasuk dalam satu majelis atau pengadilan. Guna mendekati masalah ini digunakan acuan dari teori Pemidanaan sebagai acuan untuk mencapai kepastian hukum. Data-data dikumpulkan melalui sumber kepustakaan dan studi lapangan, serta diambil melalui studi dokumen dan wawancara, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat norma dalam UU Kekuasaan Kehakiman bahwa jika dalam sidang permusyawaratan majelis hakim belum mencapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda harus dimuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut. Oleh karena itu, agar Dissenting Opinion dapat memiliki pengaruh yang lebih besar, harus menjadi bagian dari pertimbangan hakim dan diatur sebagai peraturan dalam Hukum Acara Peradilan di Indonesia.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44313153","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Justice Aspects of Financial Service Authorities’s Competence for Bankruptcy and PKPU of Financial Service Institutions Based on Law No. 4 Year 2023 基于2023年第4号法律的金融服务机构破产权限与金融服务机构PKPU的司法问题

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2023-06-25 DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.9222

Suwinto Johan, A. Gunadi

{"title":"Justice Aspects of Financial Service Authorities’s Competence for Bankruptcy and PKPU of Financial Service Institutions Based on Law No. 4 Year 2023","authors":"Suwinto Johan, A. Gunadi","doi":"10.31289/mercatoria.v16i1.9222","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9222","url":null,"abstract":"The Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector was legalized by President Joko Widodo. The Act is known as Law No. 4 of 2023 often known as the P2SK Law, which stipulates that the Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK) is the only party that has the authority to file for bankruptcy and postpone debt payment obligations for financial service institutions. This research will provide novelty, especially on the definition of justice in the financial services sector, especially related to the interests of consumers and creditors with regulatory authority.This right has eliminated the creditor rights of insolvent financial service institutions. Creditors do not have any rights or legal action against defaulting or insolvent financial institutions. This research aims to examine the authority of OJK over bankruptcy and PKPU of Financial Services Institutions and justice for other creditors dan consumers according to the OJK’S authority. This researchers employed the normative juridical method. This study concluded that the authority of the OJK must be reviewed with consideration of the authority already possessed by the OJK, practical conditions in the business world specifically for financial service institutions, and the position and rights of creditors for loans to financial service institutions. The results of the study also found that the authority of the Financial Services Authority did not reflect the value of justice for consumers and creditors","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44921796","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penentuan Status Korban Pemerkosaan Guna Melakukan Aborsi Pasca Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 在2023年第1号法案通过后，确定强奸受害者的身份进行堕胎

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2023-06-25 DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.9439

Tsabitha Afnan Putri Wahyudhi, Beniharmoni Harefa

{"title":"Penentuan Status Korban Pemerkosaan Guna Melakukan Aborsi Pasca Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023","authors":"Tsabitha Afnan Putri Wahyudhi, Beniharmoni Harefa","doi":"10.31289/mercatoria.v16i1.9439","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9439","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk mencari penentuan kapan seseorang dapat dikatakan sebagai korban kekerasan seksual penyebab kehamilan dalam konteks korban menginginkan prosedur aborsi sesuai ketentuan Pasal 463 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Penentuan ini ditetapkan agar janin tidak melewati batas waktu umur 14 minggu. Masalah difokuskan pada seharusnya penentuan kapan seseorang dapat dikatakan sebagai korban kekerasan seksual penyebab kehamilan dalam konteks korban menginginkan prosedur aborsi sesuai ketentuan Pasal 463 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 di masa mendatang. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori keadilan hukum dari John Rawles dan Aristoteles. Data-data dikumpulkan melalui cara kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pihak yang berwenang menentukan kapan seseorang dapat melakukan aborsi legal adalah penyidik dan penentuan status sebagai korban pemerkosaan adalah saat penyidikan. Hal ini disimpulkan berasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 tahun 2019 berisi tentang Penyidikan Tindak Pidana.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47571676","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Konteks Hukum dan Perubahan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Medan) 法律与社会变革背景下社交媒体中的仇恨言论

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2023-06-25 DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.7668

Sahnaz Kartika, N. Nurhayati

{"title":"Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Konteks Hukum dan Perubahan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Medan)","authors":"Sahnaz Kartika, N. Nurhayati","doi":"10.31289/mercatoria.v16i1.7668","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.7668","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dalam konteks hukum dan perubahan sosial (studi kasus pada masyarakat kota medan). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi dari berbagai peraturan dan dengan pendekatan undang-undang. Tehnik penentuan informan dengan menggunakan purposive sampling. Sedangkan analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, verifikasi data dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa bentuk-bentuk perbuatan hukum mutakhir yang sebelumnya tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, secara tidak langsung telah dibawa oleh perkembangan alat-alat sosial, salah satunya adalah ujaran kebencian di media sosial. Kebebasan berpikir terpenting di dunia maya direnggut oleh dendam. Kemajuan informasi dan inovasi telah mengubah peradaban manusia secara keseluruhan. Kemajuan teknologi dan komunikasi kini terbuka untuk semua orang, yang menyebabkan keinginan untuk perubahan sosial di masyarakat. Di satu sisi, alat sosial bersifat eksklusif, tetapi di sisi lain alat sosial adalah alat publik karena orang lain dapat melihatnya. Pengungkapan data yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kekesalan atau konflik antara individu dan/atau kelompok warga negara tertentu berdasarkan ras, agama, suku, dan antargolongan (SARA) merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum terbaru berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Konsekuensinya, jika seseorang mengirimkan data elektronik atau sertifikat elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau ancaman yang ditujukan kepada individu, maka ia dapat dipidana.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48877483","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Merubah Fitur Wajah 美容整容手术法对面部特征的影响

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2023-06-25 DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.8433

T. K. D. Azwar, Arya Tjipta Prananda, Eva Syahfitri Nasution, Putri Rumondang Siagian, Hilbertus Sumplisius M. Wau, Utary Maharany Barus

{"title":"Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Merubah Fitur Wajah","authors":"T. K. D. Azwar, Arya Tjipta Prananda, Eva Syahfitri Nasution, Putri Rumondang Siagian, Hilbertus Sumplisius M. Wau, Utary Maharany Barus","doi":"10.31289/mercatoria.v16i1.8433","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8433","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam bedah plastik estetik yang mengubah fitur wajah, mengingat kemajuan teknologi alat kedokteran dan ketidakpuasan seseorang terhadap wajahnya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian dilakukan dengan sudut pandang penerapan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dokter yang melakukan pembedahan plastik sering kali melakukan kesalahan, baik sengaja maupun lalai hingga menimbulkan korban. Oleh karenanya, dokter tidak akan terlepas dari jeratan hukum maupun sanksi akibat tindakannya. Fokus masalahnya tentang pengaturan bedah plastik estetik di Indonesia dan tanggung jawab hukum dokter dalam melakukan bedah plastik estetik yang mengubah fitur wajah. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa hubungan antara dokter dan pasien terjadi karena adanya perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dokter berjanji untuk merubah atau menyempurnakan bagian tertentu dari pasien pada bagian wajah, sedangkan pasien berjanji untuk membayar biaya pengobatan, perawatan, dan pembedahannya. Jika salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut, maka pasien dapat menuntut dokter berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata. Selain itu, masing-masing pihak yang dirugikan dapat menuntut dengan gugatan berdasarkan wanprestasi.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45929478","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Khamsah MK关于婚外儿童地位的第46/PUU-VIII/2010号决定和Fatwa MUI 2012年第11号决定

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2023-06-25 DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.8929

Fitriyah, Budi Parnomo, Rahmatul Hidayati

{"title":"Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Khamsah","authors":"Fitriyah, Budi Parnomo, Rahmatul Hidayati","doi":"10.31289/mercatoria.v16i1.8929","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.8929","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pandangan Maqashid Syari`ah al-Khamsah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, pendapat Fatwa Maqashid Syari'ah al-Khamsah MUI No. 11 Tahun 2012 dan perbandingan diantara kedua putusan tersebut. Untuk memecahkan isu hukum terkait penelitian tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang status anak luar nikah, konsep al-dharuriyat, Maqashid Syariah al-Khamsah atau hifdz nafs dibahas sangat erat, karena membahas tentang hak anak melindungi jiwa anak dengan memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut pemahaman prinsip hifdz nashl Maqashid Syari'ah al-Khamsa, keturunan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang status anak luar nikah dan perlakuan terhadap kelahirannya. Hal ini sejalan dengan Maqasid Syari'ah al-Khamsah, khususnya yang berkaitan dengan hifdz nashli karena Maqasid Syari'ah al-Khamsah yang menyatakan bahwa generasi anak bagi orang tuanya adalah yang lahir dari perkawinan sah. Fatwa tersebut juga sesuai dengan Maqasid Syari’ah al-Khamsah dalam hifdz nafs yaitu dengan diwajibkannya bagi laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sang anak dan memberikan harta yang dimiliki melalui wasiat wajibah.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48401544","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Analisis Legalitas Kendaraan Roda Tiga sebagai Angkutan Orang dan Barang 三轮汽车载人载货合法性分析

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2023-06-25 DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.9351

Wisnu Wardana Kusuma, Ika Dewi Sartika Saimima, Sam Deli Imanuel Dudung

引用次数: 0

Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum OSS RBA对UMKM的许可证登记是基于法律确定性理论

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-12-30 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.7793

RM Hasbi Pratama Arya Agung, Sudaryat, Aam Suryamah

{"title":"Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum","authors":"RM Hasbi Pratama Arya Agung, Sudaryat, Aam Suryamah","doi":"10.31289/mercatoria.v15i2.7793","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7793","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan melihat implikasi hukum penerapan pendaftaran perizinan perusahaan melalui OSS RBA terhadap UMKM dikaitkan dengan kepastian hukum dan bagaimanakah kendala hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses pendaftaran perizinan melalui OSS RBA. Masalah difokuskan Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan izin usaha atau izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan. Apabila pemohon izin gagal dalam melakukan pemenuhan komitmen maka menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Teori Kepastian Hukum. Data- data dikumpulkan melalui kepustakaan dan studi lapangan, dan alat pengumpul data studi dokumen dan wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Implikasi yang timbul adalah ketidaksesuaian antara klasifikasi usaha dengan proses. Sistem OSS RBA belum siap dilaksanakan, kendala masih sering dihadapi khususnya pada izin yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pengembangan masih sulit dilakukan dan Kendala yang terjadi khususnya bagi daerah yang belum memiliki koneksi internet dan listrik, banyak pengusaha yang sulit melakukan perizinan pada OSS RBA karena belum dapat melakukan migrasi data dari OSS 1.1. pelaksanaan OSS RBA.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47939591","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0