Jurnal Mercatoria最新文献_第3页

Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Binjai) 宗教法庭法官判决的强制执行遗嘱(Medan - court和Binjai宗教法庭的研究)

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-12-30 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.6550

Yefrizawati, Idha Aprilyana Sembiring, Utary Maharany Barus, T. K. D. Azwar

{"title":"Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Binjai)","authors":"Yefrizawati, Idha Aprilyana Sembiring, Utary Maharany Barus, T. K. D. Azwar","doi":"10.31289/mercatoria.v15i2.6550","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.6550","url":null,"abstract":"Artikel untuk mengkaji pertimbangan bagi ahli waris non muslim oleh Mahkamah Agung RI dalam menetapkan putusan wasiat wajibah dan persepsi hakim pengadilan agama Kota Medan dan Binjai berkaitan dengan ahli waris non muslim mendapatkan wasiat wajibah. Masalah difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung RI menetapkan ahli waris non muslim menerima wasiat wajibah dan pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Binjai tentang putusan tersebut. Guna menyelesaikan masalah ini, digunakan acuan teori maqasid syariah, hukum progresif dan pembangunan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan memadukan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan hasil wawancara kepada informan kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim di lingkup Mahkamah Agung mendasarkan 3 (tiga) pertimbangan hukum dalam memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim yaitu kemaslahatan, pluralisme agama dalam rumah tangga dan keadilan. Selain itu, belum pernah diterima dan diputuskan perkara mengenai pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Dan berdasarkan pandangan para hakim di lingkungan pengadilan agama pada umumnya tidak menyetujui tindakan pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim disebabkan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan syariah islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43556420","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Migran (Muslim) 美国政府移民政策（穆斯林）

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-12-30 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.7362

Zaitun Mukaromah, Muzani, Muhammad Zid

{"title":"Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Migran (Muslim)","authors":"Zaitun Mukaromah, Muzani, Muhammad Zid","doi":"10.31289/mercatoria.v15i2.7362","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7362","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk mengutarakan mengenai Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat Terhadap Migran (Muslim). Masalah difokuskan pada kebijakan yang erat kaitannya dengan Islamofobia yang terjadi di Amerika Serikat. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Perintah Eksekutif 13769 atau yang dikenal dengan Travel Ban. Data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang menggunakan berbagai artikel yang dipilah dan juga disitasi dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Travel Ban malah mendukung adanya Islamofobia. Sehingga memunculkan diskriminasi kepada orang-orang dan imigran yang beragama islam. Dan kebijakan ini menuai berbagai respon penduduk yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip Amerika Serikat terutama dalam hal kebebasan diri dan prinsip demokrasi yang berisikan bahwa semua rakyat sama kedudukannya dalam hukum sehingga Presiden Donald Trump merevisi kebijakan Travel Ban dengan mengeluarkan Perintah Eksekutif 13780. Sedangkan pengganti Presiden Donald Trump yakni Presiden Joe Biden belum mampu mengatasi Islamofobia dengan kebijakannya yang mengedepankan kesetaraan rasial.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46301533","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik 在公共场所对受性骚扰的妇女提起诉讼

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-12-30 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.7616

Emy Rosnawati

引用次数: 0

Perjanjian Lisensi sebagai Sarana Alih Teknologi Persfektif Hukum Perdata 许可证协议是一种超越民法技术的手段

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-12-30 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.8193

Fauzi Ahmad

{"title":"Perjanjian Lisensi sebagai Sarana Alih Teknologi Persfektif Hukum Perdata","authors":"Fauzi Ahmad","doi":"10.31289/mercatoria.v15i2.8193","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.8193","url":null,"abstract":"Alih teknologi merupakan upaya dari negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan dari negara maju, karena kebergantungan teknologi menyebabkan negara-negara sedang berkembang membayar dengan harga tinggi pembelian teknologi tersebut, tidak mampu untuk melakukan pengawasan terhadap industri-industri yang dibangun. Tujuan penelitian akan membahas perjanjian lisensi dapat mendorong terjadinya transfer teknologi di indonesia, pelaksanaan pengaturan transfer teknologi melalui perjanjian lisensi memberikan perlindungan hukum pada penemu teknologi, hubungan hukum dalam perjanjian lisensi dan paten dalam kaitannya dengan proses alih teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian yurisi normatif yang hanya melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada diperpustakaan. Memproduksi barang-barang dan jasa, oleh karena itu dipilih jalan melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi itu sendiri merupakan salah satu dari proses alih teknologi yang menguntungkan kalau dilihat dari segi kemanfaatan. Namun harus dapat diantisipasi tentang isi yang dibuat dalam perjanjian lisensi itu sendiri. Dalam perjanjian lisensi dapat dilakukan alih teknologi dengan cara penjualan atau penyewaan. Yang dapat dijual atau disewakan tersebut itu berupa: formula ataupun patennya, know how, teknik pengolahan, proses pembuatan, peralatan yang diperlukan, bahan baku, desain serta manajemen.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42855553","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Implementation of Customer Due Diligence Principles on Financial Service Companies in Preventing and Eradicating Criminal Action of Money Laundering in Medan 金融服务公司客户尽职调查原则在棉兰预防和消除洗钱刑事诉讼中的实施

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-12-30 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.7480

S. Sunarmi, Detania Sukarja, T. Lubis

{"title":"Implementation of Customer Due Diligence Principles on Financial Service Companies in Preventing and Eradicating Criminal Action of Money Laundering in Medan","authors":"S. Sunarmi, Detania Sukarja, T. Lubis","doi":"10.31289/mercatoria.v15i2.7480","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7480","url":null,"abstract":"This study discusses about the implentation of customer due diligince principles on financial service companies in preventing and eradicating criminal action of money laundering in Medan. Indonesia has many favorable factors for conducting money laundering, so it does not doubt that Indonesia is labeled as a non-cooperative country combating money laundering crimes. In order to prevent and eradicate money laundering, Law No. 8 of 2010 regulates the principle of customer due diligence. The study was conducted in Medan because in Medan there are many financial services industry companies that are engaged in autotyping, real state, foreign exchange, securities companies, insurance, postal, gold, jewelery, precious metals, savings and loan cooperatives and others. Secondary the data was collected through library studies by inventorying a number of laws and regulations related to money laundering. The result shows that Principle The Customer Due Diligence has a strong legal basis in various regulations in the field of money laundering and in the Financial Services Authority regulations as in Article 18 Paragraph (2) of Law No. 8 of 2010 and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 3/10 / PBI / 2001 concerning Application of Know Your Customer Principles as last amended by PBI No. 5/21 / PBI / 2003. in 2009, PBI No. 5/21 / PBI / 2003 concerning Application of Know Your Customer Principles.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41696682","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Efektivitas Hukum terhadap Pidana Tambahan sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan 土地火灾对其他犯罪的法律效力

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-12-30 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.8298

Ridho Mubarak, Alvi Syahrin

{"title":"Efektivitas Hukum terhadap Pidana Tambahan sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan","authors":"Ridho Mubarak, Alvi Syahrin","doi":"10.31289/mercatoria.v15i2.8298","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.8298","url":null,"abstract":"Artikel bertujuan untuk membahas tentang Efektivitas Hukum terhadap Pidana Tambahan sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan. Masalah difokuskan pada bagaimana penerapan pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan akibat kebakaran lahan dan bagaimana efektivitas hukum pidana tambahan terhadap pemulihan lingkungan hidup. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori efektivitas hukum. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Penerapan pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan akibat kebakaran lahan diatur didalam Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; Perbaikan akibat tindak pidana; Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Efektivitas pidana tambahan dalam upaya pemulihan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Sanksi pidana tambahan berupa tindakan itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus selalu berdampingan dengan sanksi pidana pokok.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43516026","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Asean Guidelines for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration: A Study of SEZ Arun Lhokseumawe, Aceh- Indonesia 东盟经济特区（SEZ）发展与合作指南：对印度尼西亚亚齐Arun Lhoksemawe经济特区的研究

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-12-30 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.7820

M. A. Aiyub Kadir, Azhari, T. Haflisyah, Sufyan, Eka Kurniasari

{"title":"Asean Guidelines for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration: A Study of SEZ Arun Lhokseumawe, Aceh- Indonesia","authors":"M. A. Aiyub Kadir, Azhari, T. Haflisyah, Sufyan, Eka Kurniasari","doi":"10.31289/mercatoria.v15i2.7820","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7820","url":null,"abstract":"The establishment of Special Economic Zones (SEZ) Lhokseumawe, Aceh province in 2017, has accelerated economic development in post-conflict situation in Aceh province, Indonesia. This area is supported by the existence of former Arun gas industry facilities which was ended in 2014. This paper investigates the meaning, the extent to which the Asean Guidelines for SEZ has been applied and contributed to accelerate investment in SEZ Arun Lhokseumawe, along with progresses and challenges ahead. This is essential for sustainable peace post peace agreement(MoU) Helsinki. Using doctrinal approach and secondary data, this paper found that SEZ Arun Lhokseumawe has partly adopted the Asean Guideline for SEZ, in terms of a clear development strategy, clarification and separation of roles and responsibility, delegation of authority, building strong institutional capacities, and increasing Asean SEZ cooperation. Therefore, little progress of this SEZ become questionable. Current constraint of asset ownership, the absence of independent management has advised to have Aceh Qanun on the Administrator Institution of the SEZ Arun Lhokseumawe. The Qanun is expected to become a legal umbrella and technical guidance in the effective management of the SEZ Arun Lhokseumawe.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42610263","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tim Medis Covid-19 Covid-19医疗团队的健康和工作保障(K3)

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-12-30 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.7430

Kartina Pakpahan, R. Sitompul, Nelli Sofian Sihombing, Feby Nadila I Hutagalung, Michael Yusuf Lumbantobing

引用次数: 0

Forced Resignation of Financial Industry Workers by Employers Judging from The Legislation 从立法看用人单位强迫金融从业人员辞职

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-12-30 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i2.7030

Suwinto Johan, A. Gunadi

{"title":"Forced Resignation of Financial Industry Workers by Employers Judging from The Legislation","authors":"Suwinto Johan, A. Gunadi","doi":"10.31289/mercatoria.v15i2.7030","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7030","url":null,"abstract":"This study aims to discuss the impact of employer-forced layoffs on employees. Industrial interactions between employees and employers are sometimes a source of contention. In a country's economy, the financial industry plays a critical role. Both parties need each other, yet their tactics are very different. The government is the only party with authority to settle labor-management disputes. Employer-initiated layoffs (PHK) harm the economy, particularly in the country's financial sector and socio-political life. Unemployment will rise as a result of layoffs, causing national instability. Unemployment can lead to riots and other social problems. This discussion is based on the Manpower Law's normative. This research employs a normative legal approach. Forced layoffs or revisions to worker resignations, according to this study, violate the Manpower Act. The rights of workers who wish to resign and workers laid off differ significantly. Instead of layoffs, companies might save money on severance pay by having employees retire. The company's responsibility to give compensation in severance pay and other workers' rights will be eliminated if employees depart. Dispute resolution forums can help workers and employers work out their differences.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":"160 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41280638","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021 经过2021年5月25日的保释申请，公证人以电子方式申请了保证书

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-06-27 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6851

Nishka Sylviana Hartoyo, Teddy Anggoro

引用次数: 0