Jurnal Mercatoria最新文献_第4页

Pengawasan Prinsip Syariah Compliance pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syari’ah 移动收费公司银行时代合规公司原则的监控

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-06-27 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6461

Rifany Arbita Lubis

{"title":"Pengawasan Prinsip Syariah Compliance pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syari’ah","authors":"Rifany Arbita Lubis","doi":"10.31289/mercatoria.v15i1.6461","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6461","url":null,"abstract":"Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan pengawasan terhadap prinsip kepatuhan syariah dalam akad pembiayaan mudharabah. Terwujudnya nilai-nilai Syariah (Shariah compliance) merupakan salah satu aspek yang membedakan sistem tradisional dan syariah. Pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperlukan untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan setiap akad pembiayaan mudharabah oleh lembaga perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Mengumpulkan dan menganalisis data secara kualitatif dari metode yuridis sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya terdapat dua sistem pengawasan perbankan syariah, yaitu: pertama, pengawasan keuangan, yaitu kepatuhan umum terhadap industri perbankan dan prinsip kehati-hatian bank; pengaturan prinsip hukum. Pengawasan yang dilakukan OJK berupa pengawasan di bidang regulasi dan lembaga perbankan syariah, sedangkan DPS bekerja sama dengan berbagai fungsi audit internal untuk memantau pelaksanaan kepatuhan syariah. Pengawasan bank syariah secara menyeluruh penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana bank syariah menganut prinsip syariah.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44629498","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta yang Keliru (Studi Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020) 公证人对伪造契约的责任(MA判例编号628 K/PDT/2020)

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-06-27 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6243

Hilbertus Sumplisius M. Wau, T. K. D. Azwar, Yefrizawati Yefrizawati, Utary Maharani Barus

{"title":"Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta yang Keliru (Studi Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020)","authors":"Hilbertus Sumplisius M. Wau, T. K. D. Azwar, Yefrizawati Yefrizawati, Utary Maharani Barus","doi":"10.31289/mercatoria.v15i1.6243","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6243","url":null,"abstract":"Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris dalam hal pembuatan akta yang terindikasi melawan hukum, akta tersebut dibuat langsung oleh notaris sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi salah satu pihak. Permasalahannya yaitu bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris berdasarkan KUHPerdata? Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/PDT/2020 terkait dengan akta? Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris atas perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta jual beli yang dibuatnya? Metode penelitian menggunakan hukum normatif, bersifat deskriptif analitis. Sumber data menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data pendukung yang akan dijadikan data primer. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), dan alat pengumpul data yaitu studi dokumen (document study) dan pedoman wawancara (interview guide). Analisa data menggunakan metode kualitatif (qualitative method). Kajian ini menyimpulkan bentuk perbuatan melawan hukum dari seorang notaris adalah tidak terpenuhinya identitas para pihak dan tidak melaksanakan jabatannya sesuai standar operasional prosedur pembuatan akta. Pertimbangan hukum oleh hakim dimaknai belum terpenuhinya keadilan dan keseimbangan antar para pihak khususnya pada akta jual beli tersebut. Pertanggungjawaban notaris jika terindikasi melawan hukum adalah bertanggung jawab penuh secara perdata, pidana, serta administratif terkait dengan pembuatan akta jual beli yang keliru.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42205505","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kedudukan Hukum Internasional dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1945年印度尼西亚共和国主要国家公开法中的国际法状况

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-06-27 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6985

M. Mustakim, Herman Dirgantara

引用次数: 0

Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 1995年关于模式市场的第8号法律修订的《投资者网上证券交易保护法》

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-06-27 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6865

Damos Wiratua Tampubolon, Elisatris Gultom, S. Sudaryat

{"title":"Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal","authors":"Damos Wiratua Tampubolon, Elisatris Gultom, S. Sudaryat","doi":"10.31289/mercatoria.v15i1.6865","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6865","url":null,"abstract":"Tulisan ini bertujuan untuk melihat peran serta investor dapat membantu pemulihan ekonomi berkelanjutan. Masalah difokuskan pada perdagangan saham dengan melakukan kegiatan transaksi secara online dimana transaksi tersebut tidak mempertemukan investor dengan perusahaan efek. Kondisi ini dapat dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum diperlukan bagi investor yang mengalami kerugian dalam melakukan investasi berbasis aplikasi trading saham online, memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat beriventasi sehingga konsumen sektor jasa keuangan semakin tertarik melakukan kegiatan trading saham online. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Teori Perlindungan Hukum. Data- data dikumpulkan melalui kepustakaan dan studi lapangan pada OJK Kantor Regional 5 Sumatera Utara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha melalui Prinsip Keterbukaan dapat meminimalisir risiko yang mengakibatkan kerugian kepada investor pengguna aplikasi saham online. Pertanggungjawaban pelaku usaha/perusahaan sekuritas akibat kerugian yang dialami investor pengguna aplikasi saham online selain diatur dalam UU Pasar Modal juga diatur dalam UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan POJK No. 1/POJK.07/2013. Perlindungan hukum terhadap investor berdasarkan UU OJK bersifat preventif dan represif mengingat bahwa tugas OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48489636","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen 违约协议的实施及其对消费者的法律后果

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-06-27 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6812

Fransiska Novita Eleanora, A. Dewi

{"title":"Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen","authors":"Fransiska Novita Eleanora, A. Dewi","doi":"10.31289/mercatoria.v15i1.6812","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6812","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian baku dan akibat hukumnya bagi perlindungan konsumen, dikarenakan dalam praktiknya ada perjanjian yang tidak ada kata sepakatnya dan dibuat secara sepihak. Artinya ada pihak-pihak tertentu yang membuat isi perjanjian dan pihak lainnya harus menyepakatinya tanpa persetujuan yang biasanya disebut dengan klausula baku. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai penjanjian yang di dalamnya memuat klausula baku, Klausula baku jika diterapkan akan merugikan konsumen sebagai pembeli barang dan jasa serta tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga dalam penerapannya perjanjian yang memuat klausula ini secara sepihak akan bertentangan dengan aturan. Hasilnya adalah penerapan perjanjian sepihak ini banyak menimbulkan kerugian bagi konsumen dikarenakan hanya memberikan keuntungan bagi para penjual atau pelaku usaha saja dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku dapat menimbulkan sengketa atau kerugian bagi pembeli sebagai konsumen yang hanya menerima saja jika ada sengketa yang timbul dan dalam hukum perjanjian tidak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan itikad baik antara ke dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48493771","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Implementasi Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan di Kabupaten Cianjur pada Masa Pandemi Covid- 19 实施审查决议新冠肺炎大流行期间以Cianjur身份终止与公司的工作关系

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-06-27 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.7150

Tanti Kirana Utami

引用次数: 0

Tindak Pidana Tanpa Korban 无受害人重罪

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2022-06-27 DOI: 10.31289/mercatoria.v15i1.6197

B. Panjaitan

引用次数: 0

Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2021-12-29 DOI: 10.31289/mercatoria.v14i2.4930

Azhari Akmal Tarigan, Syukri Albani Nasution, Zubeir .

{"title":"Model Penyelesaian Sengketa Mahar Berutang pada Masyarakat Mandailing Natal Sumatera Utara","authors":"Azhari Akmal Tarigan, Syukri Albani Nasution, Zubeir .","doi":"10.31289/mercatoria.v14i2.4930","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.4930","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk mengkaji model-model penyelesaian pembayaran mahar berutang yang menjadi tradisi di sebagian masyarakat Mandailing Sumatera Utara. Masalah difokuskan pada bagaimana hukum bekerja dan efektif untuk membangun keteraturan baru dan akhirnya menciptakan keharmonisan dalam hal mahar berutang yang dijadikan penyelesaian dalam kawin lari lalu terjadi perceraian pada pernikahan tersebut. Guna mendekati masalah ini digunakan pendekatan sosioantropologi hukum. Penelitian ini juga termasuk ke dalam kategori penelitian hukum non doktrinal atau penelitian hukum empirik (sosiolegal). Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh adat dan beberapa partisipan yang melakukan praktik-praktik kawin lari (Marlojong) tersebut dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa mahar berutang yang dilakukan pada perkawinan Marlojong pada dasarnya bertujuan positif yaitu untuk mengikat hubungan rumah tangga antara suami dan istrinya agar tetap bersama selamanya. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa mahar berutang adalah sumber konflik yang tidak hanya melibatkan suami istri tetapi juga melibatkan dua keluarga besar. Ketika mahar berutang melahirkan konflik, maka jalan keluar yang ditempuh ada 3 (tiga) model penyelesaian.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41749193","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2021-12-29 DOI: 10.31289/mercatoria.v14i2.5852

Rafiqi Rafiqi, Arie Kartika, Marsella Marsella

引用次数: 0

Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan 棉兰市适用的反证法

Jurnal Mercatoria Pub Date : 2021-12-29 DOI: 10.31289/mercatoria.v14i2.5554

F. Lubis, Nasrullah Hidayat

{"title":"Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan","authors":"F. Lubis, Nasrullah Hidayat","doi":"10.31289/mercatoria.v14i2.5554","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5554","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Kota Medan. Masalah pencucian uang ini difokuskan kepada kajian yuridis tentang proses pembuktian terbalik di pengadilan. Guna menganalisis masalah ini peneliti mengacu pada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian empiris normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan wawancara, observasi dan kajian literatur. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum tentang pembuktian terbalik dalam tindak kejahatan pencucian uang sudah dijalankan sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78, dengan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Pembuktian harus dilakukan oleh terdakwa berupa penjelasan asal usul harta kekayaan yang tidak berasal dari hasil dari tindak pidana dan perbuatan haram seperti yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang penentuan pidana bagi terdakwa apabila didapati bukti kesalahan minimal ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, penerapan pembuktian terbalik merujuk kepada pada UU No. 8 tahun 2010 bersifat keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari kejahatan.","PeriodicalId":32167,"journal":{"name":"Jurnal Mercatoria","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69356267","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1