JKAP Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik最新文献

{"title":"Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow","authors":"A. Dilapanga","doi":"10.36412/jan.v1i1.999","DOIUrl":"https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.999","url":null,"abstract":"Setiap kebijakan publik yang telah ditetapkan dan diimplementasikan, harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebutdisebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada publik, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untukmelihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.Penelitian ini bertujuan untuk untuk memperoleh temuan lapangan, menganalisis dan menginterpretasikan data lapangan sehingga diperoleh gambaran tentang evaluasi kebijakan PPIP di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap, menganalisis dan menginterpretasikan data lapangan, oleh karena itu digunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:1. Secara keseluruhan ketiga desa sasaran (Bolaang I, Bantik, dan Lolan I) PPIP di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan. 2. Masyarakat telah desa diberdayakan dalam pelaksanaan pembangunan melalui OMS,KPP dan KD artinya keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan melibatkan peran aktif masyarakat. 3. Fasilitator Masyarakat (FM) yang ditempatkan di Kecamatan Bolaang Timur, telah berperan dalam membimbing dan mengarahkan OMS, KD dan KPP mulai dari tahapan penyiapan dan sosialisasi hingga pelaporan dan penyerahan infrastruktur yang dibangun kepada KPP dan pemerintah desa.4. Kelompok masyarakat miskin dan kaum perempuan benar-benar diberdayakan dan diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif berpartisipasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan dalam pelaksanaan PPIP pada ketiga desa sasaran. 5. Infrastruktur yang dibangun pada ketiga sasaran dapat diterima oleh masyarakat, karena masyarakat telah dilibatkan mulai dari tahapan survey, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sehingga tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat desa. 6. Masyarakat pada ketiga desa sasaran merasakan manfaat dengan dibangunnya infrastruktur pada masing- masing desa.7. Secara keseluruhan proses perencanaan oleh masyarakat melalui OMS dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada ketiga desa sasaran telah dilaksanakan berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditentukan. 8. Telah dilakukan penguatan dalam pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi secara terus menerus serta adanya mekanisme penanganan pengaduan masyarakat secara efektif.Kata-kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pembangunan, Infrastruktur","PeriodicalId":30969,"journal":{"name":"JKAP Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80887599","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa","authors":"Sisca B. Kairupan, Marthinus Mandagi","doi":"10.36412/jan.v1i1.1001","DOIUrl":"https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.1001","url":null,"abstract":"Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui Bagaimanakah Peran Pemerintah dalam hal pengelolaan objek wisata di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa, (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pengelolaan Objek wisatadi Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertempat di Kali Selata Kecamatan pineleng dan menghasilkan peran pemerintah daerah (Dinas Pariwisata) dalam pengelolaan potensi pariwisata di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata yang mencakup Koordinator, peran yang dilakukan pemerintah sebagai koordinator yaitu melakukan koordinasi dengan Instansi dan pembuatan strategi. Fasilitator, peran yang dilakukan pemerintah yaitu, menyediakan sarana dan prasaran dan menciptakan strategi promosi. Stabilitator, peran pmerintah sebagai stabilitator belum bagus karena pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasabelum melibatkan pihak investor dan pihak swasta untuk ikut serta dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah hanya melibatkan masyarakat dalam pengelolaanya. Motivator, peran yang di lakukan pemerintah yaitu: memberdayakan msyarakat.Kata kunci: objek wisata, pineleng, pengelolaan","PeriodicalId":30969,"journal":{"name":"JKAP Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"81668629","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kepala Sekolah","authors":"G. Tumbel, Anggun Switly Langkay","doi":"10.36412/jan.v1i1.998","DOIUrl":"https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.998","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas Kepala Sekolah SMA dan SMK se Kota Tomohon dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis regresi dan korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Budaya organisasi secara signifikan tidak memberikan pengaruh besar terhadap akuntabilitas Kepala Sekolah di SMA dan SMK se Kota Tomohon., 2). Besar pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas ialah 13,4 %. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan bahwa : 1). Sebaiknya dilakukan penelitian dan kajian terhadap faktor-faktor dominan yang mempengaruhi akuntabilitas Kepala Sekolah di SMA dan SMK se Kota Tomohon., 2). Dilalukan evaluasi terhadap perubahan-perubahan tata kelola organisasi berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan.Kata Kunci :Budaya Organisasi, Akuntabilitas Kepala Sekolah","PeriodicalId":30969,"journal":{"name":"JKAP Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"77298073","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tondano Selatan","authors":"Margareth Rantung","doi":"10.36412/jan.v1i1.1003","DOIUrl":"https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.1003","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tondano Selatan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu: observasi pada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang, wawancara semi tersruktur pada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang, implementer kebijakan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Laboran dan dokumen berupa isin usaha, hasil uji kualitas air isi ulang . Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a). Kebijakan belum disosialisasikan kepada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang dan masyarakat di Kecamatan Tondano Selatan, b) belum terjadi komunikasi yang intensif antara pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang, implementer kebijakan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Laboran, c) belum terdapat komitmen yang serius dari implementer kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, d). Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat pengguna air minum isi ulang yang belum peduli dengan kualitas air minum yang dikonsumsi. Untuk itu disarankan sebaiknya: a). Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang disosialisasikan kepada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang dan masyarakat di Kecamatan Tondano Selatan, b) dilakukan komunikasi yang intensif antara pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang, implementer kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang yaitu Dinas Kesehatan, Laboran, dan masyarakat pengguna air isi ulang, c) diperlukan komitmen yang serius dari implementer kebijakan dalam memberi isin usaha, melakukan uji laboratorium tentang kualitas air isi ulang, d). Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat pengguna air minum isi ulang di berikan pemahaman tentang dampak kesehatan dalam menggunakan air minum isi ulang yang belum memenuhi syarat kualitas air minum isi ulang.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang, Kecamatan Tondano Selatan, Minahasa.","PeriodicalId":30969,"journal":{"name":"JKAP Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78889356","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara","authors":"Frisca Kuhu, A. Dilapanga, Jeane Mantiri","doi":"10.36412/jan.v1i1.1002","DOIUrl":"https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.1002","url":null,"abstract":"Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalalm penyediaan air bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, dimana masih banyak masyarakat sebagai pelanggan yang seringkali tidak mendapatkan pasokan air yang cukup untuk kebutuhan mereka serta proses penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan keluhan pelanggan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dalam penelitian ialah mendeskripsikan tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui tinjauan pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil antaranya pimpinan perusahaaan, pegawai dan pelanggan, dengan Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian bahwa Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara belum terselenggara dengan baik atau belum optimal, dikarenakan masih banyak masyarakat sebagai pelanggan yang belum mendapatkan air bersih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pihak PDAM belum sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan publik yang telah ditetapkan. Sarannya untuk PDAM lebih meningkatakan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sebagai pelanggan, serta dapat menangani keluhan-keluhan pelanggan agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi, dan lebih menigkatkan pengawasan di lapangan dan tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat.Kata Kunci : Pelayanan Publik, Air Bersih, Kepuasan Pelanggan","PeriodicalId":30969,"journal":{"name":"JKAP Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88247727","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat","authors":"Thelma Wawointana","doi":"10.36412/jan.v1i1.996","DOIUrl":"https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.996","url":null,"abstract":"enelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jenis penelitian ialah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban hanya sebagian masyarakat saja yang secara sadar berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Peran elit lokal masih kurang dalam berpartisipasi, yang terjadi hanya karena ada muatan kepentingan. Para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada dalam struktur forum Mapalus Kamtibmas secara formal dimasukkan dalam forum tapi kenyataannya mereka tidak berfungsi. Dukungan Politik Anggota DPRD hampir tidak pernah terlihat kecuali pada saat-saat kampanye. Mereka muncul hanya pada saat kampanye untuk merebut suara masyarakat tapi setelah itu hampir tidak pernah terlihat lagi. Lembaga legislatif itu pula tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan mapalus kamtibmas. Peran lembaga legislatif sebagai bagian dari representatif masyarakat belum menjalankan tugas politiknya dalam fungsi budgeting (penganggaran) sehingga dukungan anggaran di tingkat kabupaten sama sekali tidak ada dan kurang mendukung. Hambatan partisipasi dapat disimpulkan bahwa hambatan yang utama partisipasi masyarakat ialah lemahnya sosialisasi dan koordinasi dari pembuat kebijakan. Selanjutnya lemahnya koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten secara vertikal. Selanjutnya pelibatan masyarakat hanya pada hal-hal yang sifatnya temporer atau sementara, dalam hal ini peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat lemah dan tidak optimal.KATA KUNCI: Partisipasi Masyarakat, keamanan, ketertiban masyarakat.","PeriodicalId":30969,"journal":{"name":"JKAP Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87886920","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan dan Diskresi","authors":"J. Mokat","doi":"10.36412/jan.v1i1.997","DOIUrl":"https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.997","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengambilan keputusan pemimpin pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado (Unima). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data ditempuh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer yang diperoleh dari informan secara purposive sampling, yang didukung dengan data sekunder berupa studi kepustakaan, regulasi terkait dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan pemimpin (Dekan) ditempuh melalui enam tahapan, yang meliputi: 1) tahapan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan; 2) mengidentifikasi alternatif-alternatif dan solusi pemecahan masalah; 3) menganalisis dan mengevaluasi masing-masing alternatif solusi; 4) memilih alternatif terbaik; 5) melaksanakan keputusan; dan 6) melakukan evaluasi. Untuk mengatasi stagnasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka dekan sebagai pemimpin organisasi melakukan tindakan diskresi untuk kepentingan publik sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka menjawab tuntutan dan ekspektasi masyarakat/mahasiswa.Kata Kunci: Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan, Tindakan Diskresi.","PeriodicalId":30969,"journal":{"name":"JKAP Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86182068","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Public (Dis)Engagement in Toll Road Project: A Case Study from Indonesia","authors":"N. Susanto","doi":"10.22146/JKAP.43994","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JKAP.43994","url":null,"abstract":"Although numerous studies have established the importance of public participation in development, in practice, the government or companies in charge of infrastructure development often obscure public perception about its potential impact on development outcomes. This research aims to provide a more detailed description of the impact of toll road construction projects with low public participation. This research is study is a case study that employed qualitative research design approach. The study provides a deeper understanding the impact that ignoring public engagement has on the construction toll road. Results of this study underscore the importance of participatory public project planning and implementation on project outcomes and impact. Specifically, results of the study showed that public disengagement in the construction of road toll impacts public perception [during the project preconstruction and construction stages; willingness to accept change in land use change that is necessary to realize the project; and ultimately the social impact of similar project. Study results are valuable inputs into decision making process on the need for participatory infrastructure development to enhance project acceptability, effectiveness and social impact; the importance of good development planning that involves taking into consideration all the scenarios during the implementation phase. ","PeriodicalId":30969,"journal":{"name":"JKAP Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45196563","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Public Service Motivation Measurement: A Test of Perry's Scale in Indonesia","authors":"Hety Budiyanti, S. Patiro, akhmat yamin","doi":"10.22146/JKAP.39653","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JKAP.39653","url":null,"abstract":"This article proposes and tests a ‘shorter version of the instrument for public service motivation based on Perry’s (1996) exploratory 24-item scale for Indonesia civil servants in five big cities, inter alia, Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, and Medan. Of 1200 respondents, 904 completed the questionnaire, and 800 questionnaires were determined to be feasible for further analysis. Thus, the response rate was 88.50% the results indicated support for the shortened scale of Perry’s original work on investigating the Public Service Motivation (PSM) of Indonesia civil servants in sample cities. The 10-item scale was based on four factors PSM, inter alia Attraction to Policy Making (APM), Commitment to the Public Interest (CPI), Compassion (COM), Self-Sacrifice (SS). Results also showed that, generally PSM for civil servant with basic positions in city government offices, in five cities tends to vary. The research results are expected to enhance our understanding about the importance of factors that influence the motivation of civil servants in providing public services to the general public. However, the limitation of the study lies in the small sample which is drawn from only five large cities in Indonesia.","PeriodicalId":30969,"journal":{"name":"JKAP Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45517270","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analysis of the Financial Condition West Java Provincial Government, Indonesia","authors":"Sofik Handoyo, Syaiful Anas, Ivan Yudianto","doi":"10.22146/JKAP.37046","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/JKAP.37046","url":null,"abstract":"The purpose of the study is to assess the financial condition of 18 districts and 9 municipals in West Java Province. Assessing the financial condition was based on a 10 (ten) point financial ratio model developed by Kenneth Brown. Data on financial ratios for the 2013-2016 period was obtained from audited financial reports published by the west java provincial supreme auditor. Analysis of financial ratios was based on descriptive statistics and conducting Independent t-Test analysis. Research results showed that both district and municipal governments in West Java Province have a good financial condition. However, the performance of financial condition score for district governments shows a downward trend. In general, there is significant difference in the financial condition of district governments and municipal governments. In general, municipal governments showed better financial condition than district governments.","PeriodicalId":30969,"journal":{"name":"JKAP Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48894291","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}