Bandung Conference Series: Law Studies最新文献

{"title":"DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SOREANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN","authors":"Millahizzan Nasaleh","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.7298","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7298","url":null,"abstract":"Adanya aturan mengenai pemberian dispensasi nikah pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seakan-akan menjadi celah bagi beberapa orang untuk tetap dapat melegalkan pernikahan anak dengan dispensasi oleh Pengadilan. Oleh karena itu, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap permohonan dispensasi nikah terjadi pada tahun 2020 pasca munculnya perubahan terhadap UU Perkawinan. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama soreang dihubungkan dengan UU Perkawinan, Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Soreang Kabupaten Bandung dalam mengatasi tingginya perkawinan dibawah umur. Adapun kegunaanya adalah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis dalam rangka pengembangan aturan, asas, teori,dan kaidah hukum perkawinan serta bagi pemerintah,masyarakat pada umumnya,lembaga pengadilan agama dan Kantor Urusan Agama (KUA). \u0000  \u0000  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan serta metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. \u0000  \u0000  Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya berdasarkan hasil studi kasus putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor ditemukan alasan atau pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon selaku orang tua Caca Khoerunisa kepada pengadilan agama soreang disebabkan karena tidak terdapatnya alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Ayat 1 dan 2 UU Perkawinan serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 UU Perkawinan. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh KUA Soreang Kabupaten Bandung dalam hal mengatasi tingginya angka perkawinan dibawah umur yang pertama adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai aturan batasan umur dalam melangsungkan sebuah perkawinan yang diatur didalam peraturan perundang- undangan perkawinan itu sendiri dan dampak dari pada perkawinan dibawah umur itu sendiri kepada masyarakat, kemudian upaya yang kedua yang dilakukan KUA Soreang Kabupaten Bandung adalah menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut dan memberikan saran kepada calon pengantin agar mengikuti sidang dispensasi perkawinan ke pengadilan dengan pemberian Surat N7 (surat pemberitahuan kehendak nikah) dari KUA.","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129898592","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF UU NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK","authors":"Havid zul Aswad","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.7271","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7271","url":null,"abstract":"From a legal perspective, gambling is considered one of the criminal offenses (Delicts) that cause unrest in society. Law No. 7 of 1974 concerning the Regulation of Gambling states that all gambling activities are deemed as crimes. Gambling is also a significant social problem due to its highly negative impacts on national interests, especially concerning the younger generation. Gambling activities make young people less productive in their work and divert a substantial amount of funds that should have been used for development, but instead, they are used for gambling. Furthermore, gambling goes against religious, moral, and ethical values.     \u0000This research aims to examine the criminal offense of online gambling committed by children from a criminological perspective and to understand the efforts to implement criminal sanctions for children under Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. \u0000The methodology used in this research is the juridical-normative method, which focuses on secondary data obtained from cases related to online gambling offenses committed by children. The data collection technique employed in this study is a literature review, and the collected data is analyzed using a juridical-normative approach. \u0000The findings of this research reveal that the criminal offense of online gambling committed by children is caused by various factors, including the number of online gambling sites in Indonesia, social influences, education, religious factors, and legal awareness. When children are involved in the criminal offense of online gambling, it is crucial to apply a restorative legal approach, such as diversion, which aims to redirect the resolution of the case from the criminal justice process to alternative pathways outside the criminal justice system. \u0000Dalam sudut pandang hukum, perjudian adalah salah satu tindak pidana (Delict) yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan bahwa semua kegiatan perjudian dianggap sebagai kejahatan. Perjudian juga merupakan masalah sosial yang signifikan karena memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kepentingan nasional, terutama terhadap generasi muda. Aktivitas perjudian menyebabkan para pemuda menjadi kurang produktif dalam bekerja, dan juga mengalirkan sejumlah besar dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan, namun justru digunakan dalam permainan judi. Selain itu, perjudian juga bertolak belakang dengan nilai-nilai agama, moral, dan kesusilaan.. \u0000Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak ditinjau dari segi kriminologi juga untuk mengetahui upaya penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradlilan Pidana Anak. \u0000Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode   yuridis normatif yang dimana berfokus pada data sekunder yang didapatkanh dari kasus  tindak pidana pe","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115199563","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Santri Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Anak","authors":"Ilham Ramdani, Dian Alan Setiawan, S.H., M.H","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.7288","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7288","url":null,"abstract":"Humans are creatures that live in society, so humans routinely interact with fellow humans. However, in the process of interaction, sometimes it causes conflict and even worse the conflict can lead to crime. One of the crimes that often occurs is a case of sexual violence. Many sexual violence occur, one of which is cases of child molestation. One of the cases of abuse committed by teachers of educators, is the case committed by ngaji teachers with the initials SS against 12 students whose average age is 10-11 years in Pangalengan. \u0000This research method uses normative juridical methods, which is an approach carried out by examining library materials or secondary data. The specification of the study used a descriptive method of analysis. The technical analysis used is qualitative analysis. The result of this study is. First, criminal liability for the criminal act of obscenity which is a case study can be accounted for because it has fulfilled the elements of responsibility. Second, the application of the law against perpetrators of criminal acts of molestation against underage students is in accordance with the applicable law, namely article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. \u0000  \u0000Manusia adalah makluk yang hidup di masyarakat, sehingga manusia secara rutin beriinteraksi dengan sesama manusia. Namun, dalam proses interaksinya, terkadang menyebabkan konflik dan lebih parahnya lagi konflik tersebut bisa berujung terhadap kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi adalah kasus kekerasan seksual. Banyak kekerasan seksual yang terjadi, salah satunya kasus pencabulan terhadap anak. Salah satu kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru tenaga pendidik, adalah kasus yang dilakukan oleh guru ngaji berinisial SS terhadap 12 muridnya yang rata-rata berusia 10-11 tahun di Pangalengan. \u0000Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analisis. Teknis analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah. Pertama, pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencabulan yang menjadi studi kasus dapat di pertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Kedua, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap santri di bawah umur tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu pasal 82 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115053029","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Pelacuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002","authors":"Muh. Daffa Raihan Mutty, Chepi Ali Firman Zakaria","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.7256","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7256","url":null,"abstract":"This research will focus on Kotamobagu, North Sulawesi, cases of prostitution. The results of the researcher's initial observations with the PPA Head of the Kotamobagu Police, namely the beginning of this case was uncovered because the child victims of prostitution came to complain because the pimp did not give money from the proceeds of prostitution so that the Kotamobagu Police arrested the pimp. The purpose of this study is to find out the form of legal protection for minors as victims of prostitution in Kotamobagu, North Sulawesi and to find out the efforts to prevent and deal with online prostitution in Kotamobagu, North Sulawesi.  The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach Resor Police to children who are victims of prostitution in Kotamobagu City are:a. Provide social rehabilitation to children who are victims of online prostitution, both within the institution and outside the institution. b. Providing protection and assistance at the time of examination. c. Providing protection and assistance at the time of examination. d. Providing safety guarantees for victims, witnesses, both physically, mentally and socially. e. Police officers who receive reports of online prostitution cases provide encouragement and support to victims. f. The child during the investigation is accompanied by a parent or guardian. The obstacles experienced by the Kotamobagu Resort Police in providing legal protection for children who are victims of prostitution include:a. Lack of cooperation of victims during the examination process because they feel afraid and traumatized. \u0000Penelitian ini akan memfokuskan di Kotamobagu Sulawesi Utara, kasus pelacuran. Hasil observasi awal peneliti dengan Kanit PPA Polres Kotamobagu yaitu awal kasus ini terbongkar akibat anak korban pelacuran datang mengadu karena mucikari tidak memberikan uang dari hasil prostitusi sehingga Polres Kotamobagu melakukan penangkapan kepada mucikari tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban pelacuran di Kotamobagu Sulawesi Utara dan untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanganan prostitusi online di Kotamobagu Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kotamobagu kepada anak yang menjadi korban pelacuran di Kota Kotamobagu adalah:a. Memberikan rehabilitasi sosial kepada anak yang menjadi korban prostitusi online, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. b. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat pemeriksaan. c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat pemeriksaan. d. Pemberian jaminan keselamatan bagi korban, saksi baik fisik, mental, maupun sosial. e. Petugas kepolisian yang menerima laporan kasus prostitusi online memberikan semangat hidup dan dukungan kepada ko","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131007971","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN E-COMMERCE TERHADAP PENJUALAN PRODUK YANG MELANGGAR HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA","authors":"Fiery Andrian, DR. RATNA JANUARITA, S.H., LL.M., M.H","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.7223","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7223","url":null,"abstract":"ABSTRACT-The development of technology has had an impact on online buying and selling activities in e-commerce. However, within e-commerce, there are many sales of products that infringe copyright, which undoubtedly financially harms the copyright holders who are protected by Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. The purpose of this research is to understand the e-commerce mechanism in the sale of products that potentially infringe copyright and to analyse the responsibility of e-commerce companies for selling products that violate copyright in connection with Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The research method used is the statutory approach and conceptual approach, connected with relevant legal cases. This study is a normative juridical research with a descriptive analytical specification, based on secondary data sources such as primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research. The results of this research indicate that there are still many copyright violations in the sale of pirated books within e-commerce platforms like Shopee and Tokopedia. These violations are slow to be addressed, and there are no preventive measures against the registration of products that are indicated to infringe copyright. To address the sale of pirated books in e-commerce, collaboration between e-commerce platforms, the government, and copyright owners is necessary to protect copyright-protected products from piracy within e-commerce. \u0000ABSTRAK-Perkembangan teknologi berdampak terhadap kegiatan jual beli secara online di e-commerce,namun di dalam e-commerce banyak terjadi penjualan produk yang melanggar hak cipta hal tersebut tentu saja merugikan secara materil para pemegang hak cipta yang dimana mereka dilindungi oleh Undang – Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui mekanisme e-commerce dalam penjualan produk yang berpotensi melanggar hak cipta dan menganalisis pertanggungjawaban perusahaan e-commerce atas penjualan produk yang melanggar hak cipta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2oo8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2oo8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan dihubungkan dengan kasus hukum yang diangkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengkaji berdasarkan sumber data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research).Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa masih banyak terjadi ","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133936961","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi Pasien Operasi Caesar Di Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Gayo Lues Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pasien Di Bidang Kesehatan","authors":"Mulyadi Putraga","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.7248","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7248","url":null,"abstract":"Cesarean section patients are patients who are undergoing an abnormal childbirth process. Before performing a cesarean section procedure, it is necessary to provide accurate, clear, and precise information from both the patient and the hospital, including doctors and other medical staff, which should also be done by the Muhammad Ali Kasim Gayo Lues General Hospital. Cesarean section patients share common rights that need to be fulfilled. In order to fulfill the provision of rights, particularly the right to information for cesarean section patients, it is necessary to conduct this research. By using a normative juridical approach with the descriptive-analytical specification, which involves the use of legal norms, legal principles, and Indonesian positive law related to the legal protection of patients' right to information as a guide, the analysis will be based on data obtained from literature sources and secondary data related to legal aspects. The research aims to provide an overview and analysis of the implementation of provisions in regulations based on applicable law. There is a need for specific regulations that govern how legal protection for patients is ensured to guarantee the rights of patients, which are often overlooked at present. This research will explain the legal protection for cesarean section patients and the importance of laws governing patients' right to information. \u0000Pasien operasi caesar adalah pasien yang dalam proses melahirkan tidak normal, sebelum melakukan tindakan operasi caesar diperlukan pemberian informasi yang benar, jelas dan akurat baik dari pihak pasien ataupun rumah sakit yang disini adalah dokter dan tenagamedislainnya, termasuk seharusnya dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Gayo Lues. Pasien operasi caesar memiliki kesamaan dalam hak-hak yang harus dipenuhi terhadapnya. Untuk dilakukannya pemenuhan terhadap pemberian hak pasien caesar terkhususnya hak atas informasi maka perlu diadakannya penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasinya deskriptif analisis yaitu menggunakan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak informasi pasien sebagai panduan, melibatkan analisis berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan data sekunder yang berkaitan dengan aspek hukum yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai implementasi ketentuan dalam peraturan berdasarkan hukum yang berlaku. Perlu adanya peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien untuk menjamin hak-hak pasien yang seringkali saat ini masih diabaikan, pentingnya kesadaran dari kita untuk menjunjung tinggi atas hak-hak pasien tersebut. Maka, didalam penilitian ini akan dijelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien caesar dan pentingnya hukum mengatur tentang hak informasi terhadap pasien.","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121892955","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KASUS PORNOGRAFI PINA APRILIANTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR 150/PID/2020/PT BDG)","authors":"Annisau Sholihah Al Fiqriyah, Annisau Sholihah AlFiqriyah","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.7268","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7268","url":null,"abstract":"Setiap tahun terjadi peningkatan kasus kejahatan pornografi dan wanita menjadi objek paling rentan menjadi korban pornografi. Ironi yang terjadi dalam masyarakat dan pengakkan hukum adalah ketika korban dilupakan dalam pengakkan hukum dan tidak terpenuhi hak sebagai korban. Seperti halnya yang terjadi pada Putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG tentang tindak pidana pornografi. Korban yang harusnya mendapatkan perlidungan dari negara malah duduk dikursi pesakitan. Hal tersebut dapat terjadi karena kesalahan dalam praktik pengadilan, dalam penyidikan, penyelidikan, penerapan pasal dakwaan oleh Penuntut Umum, dan Hakim. Sejatinya meraka merupakan orang yang paling berhak mendapatkan perlindungan hukum karena mereka merupakan orang yang telah dirugikan karena suatu tindak kejahatan. Penelitian ini dilakukan guna mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait Putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG yang dilihat dari aspek korban pornografi. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diambil dari pengumpulan data hukum sekunder dan data hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukannya keterkaitan perbuatan terdakwa dengan Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Terdakwa lebih tepat ditetapkan sebagai korban pornografi dari pada objek pornografi berdasarkan Putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG. Korban pornografi selakyak mendapatkan pelindungan hukum seperti restitusi, konpensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. \u0000Every year there is an increase in cases of pornography crimes and women are the most vulnerable objects to become victims of pornography. The irony that occurs in society and in law enforcement is when victims are forgotten in law enforcement and their rights as victims are not fulfilled. Such is the case with Decision Number 150/PID/2020/PT BDG regarding the crime of pornography. Victims who should receive protection from the state instead sit in a hospital chair. This can occur due to errors in court practice, in investigations, investigations, application of the articles of indictment by the Public Prosecutor and Judges. In fact, they are the people most entitled to legal protection because they are people who have been harmed by a crime. This research was conducted to examine the judge's considerations in imposing a sentence regarding Decision Number 150/PID/2020/PT BDG from the perspective of pornography victims. The research uses a juridical-normative approach through qualitative methods with data collection techniques taken from the collection of secondary legal data and tertiary legal data. Based on the results of the study, there was no link between the defendant's actions and Article 8 Jo. Article 34 of RI Law Number 44 of 2008 concerning Pornography Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code which was indicted b","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"97 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131734399","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENDEKATAN KRIMINOLOGIS TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG TERLIBAT DALAM PEREDARAN KASUS NARKOTIKA","authors":"Caesarino Farhan Hidayat","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.9247","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9247","url":null,"abstract":"Abstract-Cases of narcotics abuse in Indonesia are increasingly worrying, this is evidenced by the increasing number of narcotics abuse among the community. Narcotics abuse is not only found among the community but also among police officers, this problem must be addressed, police as law enforcers must avoid the dangers of narcotics so that police professionalism as one of the institutions in the criminal enforcement system can be maintained properly. So that the police can work optimally in carrying out law enforcement. The purpose of this research is to find out the factors that cause police officers to commit narcotics crimes, and to find out the efforts to overcome narcotics crimes committed by police officers. The method in this research is empirical law, namely field research or what is commonly referred to as empirical research by examining the provisions of the law that apply and have occurred in community life, or in other words, a study conducted on the actual situation or the real situation that has occurred in society. The data analysis used is qualitative data analysis. The results showed that, the factors that caused the occurrence of narcotics abuse among the police were internal and external so that the police officers committed narcotics abuse crimes. Then the prevention and control measures are preventive efforts, namely by conducting periodic checks, counseling and enforcing the professional code of ethics, which can be a step to prevent narcotics abuse. \u0000Keywords: Criminology, Narcotics, Police. \u0000ABSTRAK- Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan, hal ini terbukti dengan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya ditemukan dikalangan masyarakat tetapi juga dikalangan aparat kepolisian, permasalahan ini harus di tanggulangi, polisi sebagai penegak hukum harus terhindar dari bahaya narkotika agar profesionalisme polisi sebagai salah satu institusi dalam sistem penegakan pidana dapat terjaga dengan baik. Sehingga polisi dapat bekerja secara optimal dalam melakukan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor \u0000  \u0000penyebab oknum kepolisian melakukan tindak pidana narkotika, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oknum kepolisian. Metode dalam penelitian ini adalah hukum empiris yaitu penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi didalam kehidupan masyarakat,atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dikalangan kepolisian adalah internal dan eksternal sehingga oknum kepolisian tersebut melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika. L","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123924089","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA OUTSOURCING DI PT I DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Jo. UNDANG UNDANG NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL","authors":"Ahmad Pahrul","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.7252","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7252","url":null,"abstract":"ABSTRACT. Occupational health protection is a program provided by companies to their workers to protect workers from various possible illnesses as a result of their work, because in doing work in a company we are not aware of what will happen in the future as a result of this work. And it is a right for every worker, be it outsourced or non-outsourced workers. This is based on Article 86 of Law No. 13 of 2003 and to implement this matter is based on Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies. \u0000The research method used is normative juridical, namely conducting an inventory of positive laws regarding employment. The type of research used is qualitative research, namely data collection with the aim of interpreting occupational health protection for outsourced workers at PT. I. The specification of this researcher uses descriptive analysis by focusing research on the application of occupational health for outsourced workers. The purpose of this study is to find out the consequences of outsourcing companies that do not carry out their obligations to fulfill workers' rights to occupational health protection. \u0000The results of the author's research show that PT. I cannot fulfill the obligation to provide occupational health protection for outsourced workers or is negligent in paying for health insurance. and has violated Article 19 of Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies. \u0000Keywords: Outsourcing, Protection, Health Insurance, Employment \u0000  \u0000ABSTRAK. Perlindungan kesehatan kerja merupakan suatu program yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerjanya untuk melindungi pekerja dari berbagai kemungkinan penyakit akibat dari pekerjaannya, karena dalam melakukan pekerjaan di suatu perusahaan kita tidak akan apa yang akan terjadi kedepannya akibat dari pekerjaan tersebut. Dan merupakan suatu hak bagi setiap pekerja mau itu pekerja outsourcing ataupun non outsourcing. Hal tersebut berdasarkan kepada Pasal 86 Undang Undang No 13 Tahun 2003 dan untuk melaksanakan hal tersebut berdasarkan kepada Undang Undang no 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. \u0000Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu melakukan inventarisasi hukum positif tentang ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dengan maksud menafsirkan perlindungan kesehatan kerja bagi pekerja outsourcing di PT. I. Spesifikasi peneliti ini menggunakan deskriptif analisis dengan memusatkan penelitian kepada penerapan kesehatan kerja bagi Pekerja outsourcing. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat dari perusahaan outsourcing yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak pekerja mendapatkan perlindungan kesehatan kerja. \u0000Hasil dari penelitian penulis menunjukan bahwa PT. I ini tidak dapat memenuhi kewajiban untuk memberikan perlindungan kesehatan kerja bagi pekerja outsourcing atau lalai dalam pembayaran jaminan kesehatan. dan telah melanggar ","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127618906","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penegakan Hukum Kejahatan Siber Berbasis Phising dalam Bentuk Application Package Kit (APK) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik","authors":"Naufal Mahira Dewantoro, Dian Alan Setiawan, S.H., M.H","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.7247","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7247","url":null,"abstract":"The rapid development of information and communication technology is related to the needs of everyday human life. With these developments, information technology itself has changed the behavior of global society and has made the world borderless and caused significant social changes to occur quickly. Phishing is a form of cybercrime that involves defrauding individuals into providing personal information, such as login credentials or credit card numbers, under the guise of a trustworthy entity. This study aims to determine law enforcement against cybercrime crimes using the phishing method in relation to the Electronic Information and Transaction Law. This study uses law enforcement theory which explains that law enforcement is an activity of harmonizing value relationships in the rules to create peace, if phishing cases can be enforced properly then security will be created in society. The method used in this study is an analytical descriptive method, namely by finding facts from news articles and determining the research object to obtain data on cybercrime crime problems using the phishing method and then connecting them with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and compiled and analyzed using law enforcement theory which produces an overview of this research. The results of the research include the factors that cause phishing-based cybercriminals to commit their crimes due to financial motivation, the desire to gain profits, the vulnerability of technological systems, and weaknesses in security infrastructure. \u0000Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan kebutuhan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Dengan perkembangan tersebut, teknologi informasi itu sendiri telah mengubah perilaku masyarakat global dan telah membuat dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial. Phishing yang merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang melibatkan penipuan terhadap individu untuk memberikan informasi pribadi, seperti kredensial login atau nomor kartu kredit, dengan menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana cybercrime dengan metode phising dihubungkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan menyerasikan antara hubungan nilai dalam kaidah untuk menciptakan kedamaian, apabila kasus phising dapat ditegakkan dengan baik maka akan terciptanya keamanan di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu dengan mencari fakta-fakta dari artikel berita dan menentukan objek penelitian untuk mendapatkan data permasalahan tindak pidana cybercrime dengan metode phising kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133664464","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}