Bandung Conference Series: Law Studies最新文献

{"title":"PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PEREDARAN VAKSIN BOOSTER ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN","authors":"S. Hakim, Ade Mahmud","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.9549","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9549","url":null,"abstract":"Covid-19 merupakan penyakit misterius yang menggemparkan dunia terutama di Indonesia sendiri. Covid-19 menyebabkan kepanikan, keresahan karena mengancam kesehatan warga negara. Tujuan penelitian ini di buat Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pengadaan vaksin booster. Dan Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam menangani covid-19 ini pemerintah sangat serius menangani virus misterius ini (COVID-19), mulai dari upaya kebijakan kesehatan preventif hingga kebijakan penal. Dan pemerintah juga harus tegas dalam menegakan hukum bagi para pelaku yang sudah mengotori kebijakan kebijakan kesehatan tersebut. Pengaturan tentang keseahatan berada di dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam undang-undang ini mengatur tentang mekanisme pelayanan kesehatan hingga Hukuman bagi pelanggar undang-undang tersebut. Dengan adanya peredaran vaksin booster ilegal ini, pemerintah sudah gagal dalam menjamin pelayanan yang aman dan bermutu kepada masyarakat. Diharapkan untuk hal-hal yang kecil seperti ini pemerintah harus lebih mengawasi kepada pelayanan kesehatan di setiap daerah.  Karena memberikan pelayanan kesehatan yang aman bermutu salah satu hak warga negara dan menjadi kewajiban bagi pemerintah demi menjunjung tingi hak kesehatan warga negaranya. \u0000Covid-19 is a mysterious disease that has shaken the world, especially in Indonesia itself. Covid-19 causes panic and anxiety because it threatens the health of residents. The purpose of this study was made to find out government policies in procuring booster vaccines. And to find out how criminal law is enforced when viewed from Law Number 36 of 2009 concerning Health. In handling Covid-19, the government is very serious about handling this mysterious virus (COVID-19), starting from preventive health policy efforts to enforcement policies. And the government must also be firm in enforcing the law for the perpetrators who have polluted the health policy. Regulations regarding health are in law number 36 of 2009 concerning health. This law regulates the mechanism of health services to sanctions for violators of the law. With the circulation of illegal booster vaccines, the government has failed to guarantee safe and quality services to the community. It is hoped that for small things like this the government should pay more attention to health services in each region. Because providing quality and safe health services is one of the rights of citizens and it is an obligation for the government to uphold the health rights of its citizens.","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128549725","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Narkotika di Situ Cangkuang Kabupaten Garut di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika","authors":"Rilan Stiyadi, Dr. Chepi Ali Firman., SH., MH.","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.7287","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7287","url":null,"abstract":"Drugs are one of the international crimes (International Crime), organized crime, has a very wide network, and of course has large financial support and already uses sophisticated technology. Developments in modern times that are so rapid as well as education and technology, must be accompanied by policies in the field of law, to achieve a peaceful and prosperous society. The results of this study are to find out how law enforcement deals with the issue of illicit narcotics trade in Garut City based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In Law Number 35 of 2009 in the preamble section it is stated that import, export, produce, plant, store, distribute and/or use. Narcotics without strict and thorough control and supervision and contrary to laws and regulations is a crime of Narcotics. Circulation and illicit trade of narcotics has also spread in several provinces and cities in Indonesia, one of which is in Garut Regency. Efforts to deal with narcotics abuse and drug trafficking by the Narcotics Unit of the Garut District Police are divided into three parts, namely pre-emptive, preventive and repressive. These three things are the main (operational) functions in accordance with the main duties of the Police which are regulated in article 13 of Law no. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. \u0000Narkoba menjadi salah satu kejahatan internasional (International Crime), kejahatan yang terorganisir, mempunyai jaringannya yang sangat luas, dan tentunya mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Perkembangan di zaman modern yang begitu pesat serta ilmu pendidikan dan teknologi, harus diiringi dengan kebijakan di bidang hukum, untuk mencapai masyarkat yang damai dan sejahtera. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum untuk persoalan perdagangan gelap narkotika di Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bagian konsiderans menimbang disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan. Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika. Peredaran serta perdagangan gelap narkotika juga telah menyebar di beberapa provinsi maupun kota di Indonesia salah satunya di Kabupaten Garut. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika serta perdagangan narkoba oleh Satuan Narkoba oleh Kepolisian Kabupaten Garut ke dalam tiga bagian, yakni preemtif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128475095","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemenuha Hak, Kewajiban, Dan Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Dengan Sistem Lepas Kunci","authors":"Muhamad Rizki Mulya Rizki","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.9548","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9548","url":null,"abstract":"Abstrak—Sewa menyewa adalah suatu hal yang tidak asing lagi dilakukan dalam masyarakat yang mana dalam kegiatan sewa menyewa tersebut terciptalah suatu perjanjian yaitu perjanjian sewa menyewa. Dalam hukum perdata peminjaman guna pemakaian biasa dikenal dengan istilah sewa, sedangkan dalam Islam sewa menyewa dikenal dengan istilah Ijarah dalam hal praktik di lapangan masalah yang sering terjadi ialah pelanggaran pada hak dan kewajiban dari para pihak. Dan juga perjanjian yang dibuat hanya atas dasar kepercayaan dalam hal pembuktian maupun pelaksanaanya akan mengalami kesulitan untuk menangani pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara dan observasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif. Pemenuhan Hak Kewajiban dengan dalam perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum yang lemah. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Masyarakat dalam melakukan perjanjian ijarah/sewa menyewa, masih tidak paham karena masih banyak dari masyarakat salah mengartikan bagaimana hak dan kewajiban yang harus dijalankan serta banyak juga tidak mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dari para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Hukum Islam dan KUHPerdata.","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114751323","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Akibat Hukum Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Nominee Dalam Perspektif Hukum Agraria dan Hukum Perjanjian","authors":"R. Akbar, Frency Siska, S.H., M.H.","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.9559","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9559","url":null,"abstract":"ABSTRACT- The limitation of land ownership rights by foreign nationals in Indonesia is the reason foreign nationals are looking for ways to obtain property rights through nominee agreements. In practice, this nominee agreement involves foreigners and Indonesian citizens who aim to transfer property rights to land by making Indonesian citizens the holders of the property rights, therefore the nominee agreement in the case is declared as a form of legal smuggling. This will result in the validity of the agreement, because based on Article 1320 of the Civil Code the consequences of the nominee agreement in this case are null and void and the land returns to the State. The purpose of this study is to analyse land tenure and analyse the legal consequences by foreigners through nominee agreements with Indonesian citizens in terms of Agrarian Law and Covenant Law. To find out the author collects data with normative juridical research methods with primary legal materials in the form of laws and regulations. The results of this study are land tenure by foreigners through nominee agreements with Indonesian citizens in terms of agrarian law and treaty law, which are considered contrary to Indonesian law. \u0000ABSTRAK- Keterbatasan hak milik tanah oleh Warga Negara Asing di Indonesia adalah alasan  Warga Negara Asing mencari cara untuk memperoleh hak milik tersebut ialah melalui perjanjian nominee. Dalam praktiknya perjanjian nominee ini melibatkan warga negara asing dan warga negara Indonesia yang bertujuan untuk memindahkan hak milik atas tanah dengan menjadikan Warga Negara Indonesia sebagai pemegang hak milik tersebut, oleh karena itu perjanjian nominee dalam perkara tersebut dinyatakan sebagai bentuk dari penyelundupan hukum. Hal ini akan berakibat pada keabsahan dari perjanjian tersebut, karena berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akibat perjanjian nominee dalam perkara ini adalah batal demi hukum dan tanah tersebut kembali kepada Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk menganalisis penguasaan tanah dan menganalisis akibat hukum oleh orang asing melalui perjanjian nominee dengan warga negara Indonesia ditinjau dari Hukum Agraria dan Hukum Perjanjian. Untuk mengetahui penulis mengumpulkan data dengan metode penelitian secara yuridis normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini adalah Penguasaan tanah oleh WNA melalui perjanjian nominee dengan WNI ditinjai dari hukum agraria dan hukum perjanjian yaitu dianggap bertentangan dengan hukum di Indonesia.","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"11 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114038523","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Suap Perizinan Usaha Di Kabupaten Subang Dan Dampaknya Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku “Studi Putusan Nomor 6o/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg”","authors":"Rafi Adhitya Bagaskara, Dr. H. Rusli K. Iskandar S.H., M.H.","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.9542","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9542","url":null,"abstract":"The criminal act of corruption is an act committed with the intention of obtaining a personal advantage or another person's that is contrary to their obligations. There are many cases of bribery found in the community. Bribery is the most common type of corruption case handled by the Corruption Eradication Commission (KPK). Basically, bribes are aimed at state officials because they have power or authority with the aim of doing or not doing something related to their position. The purpose of this research is to find out and analyze the application of law by judges and the weight of criminal responsibility handed down by judges in cases of bribery in licensing cases in Subang district. This study uses normative juridical research methods with data collection techniques, namely literature and media studies. The research results obtained are that in the process of applying punishment by judges to perpetrators of bribery committed by state officials it has not been maximized because such as Article 56, Article 88, Article 418, Article 419 of the Criminal Code, Article 3 of Law No. 11 of 1980 concerning Crime Bribery and Article 11 of Law No. 21 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes have not been implemented optimally and the weight of the sentence given by the judge to the defendant is felt to be less than optimal due to Articles such as Article 56, Article 88, Article 418, Article 419 of the Criminal Code, Article 3 of Law No. 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery and Article 11 of Law No. 21 of 2001 concerning the Eradication of Corruption have not yet been implemented. \u0000. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan sebuah keuntungan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan kewajibannya. Kasus suap banyak sekali di temukan di lingkungan masyarakat.  Suap merupakan jenis kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada dasarnya suap ditujukan kepada pejabat negara karna ia memiliki kekuasaan atau wewenang dengan tujuan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan jabatannya. Tujuan penelitian ini diperlukan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum oleh hakim dan bobot pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus tindak pidana suap perizinan di kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan media. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam proses penerapan hukuman oleh hakim bagi pelaku tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat negara belum maksimal karena seperti Pasal 56, Pasal 88, Pasal 418, Pasal 419 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang No 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan pasal 11 Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum diterapkan secara maksimal dan bobot hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa dirasa kurang maksimal karena Pas","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128383320","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Makanan Ice Smoke Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen","authors":"Nur Ati Rachmawati, Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.9545","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9545","url":null,"abstract":"ABSTRACT-The development of the business economy causes business people to try to create business ideas that can attract the attention of consumers to gain a lot of profit. One of the business ideas that currently stands out is the food business, ice smoke snacks are a food business that has a great opportunity to attract consumers. This snack contains liquid nitrogen which is a chemical, making it vulnerable to risks to consumers, especially in terms of health losses. The enactment of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection as a form of legal protection for consumers. This study aims to determine the legal protection of consumers and to determine the liability of ice smoke snacks to consumers who experience health losses in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection This study uses normative juridical research methods, with research specifications using descriptive analytical, the type of data used is secondary data, data retrieval techniques using literature study techniques, and data analysis techniques using qualitative juridical. Based on the results of this study, that consumer legal protection uses prevention and the government is given the task of supervising. Legal sanctions for violations of the provisions in the GCPL in the form of civil and criminal legal sanctions. Ice smoke snacks business actors are held accountable for compensation as Article 19 paragraph (1) which is charged with product responsibility. \u0000  \u0000  \u0000ABSTRAK-Perkembangan ekonomi bisnis menyebabkan pelaku usaha berupaya menciptakan ide bisnis usaha yang dapat menarik perhatian konsumen untuk meraih banyak keuntungan. Salah satu ide bisnis usaha yang saat ini menonjol adalah bisnis makanan, jajanan ice smoke menjadi bisnis makanan yang punya peluang besar menarik konsumen. Jajanan ini mengandung nitrogen cair yang merupakan bahan kimia, sehingga menyebabkan rentan terjadinya risiko pada konsumen khususnya dalam hal kerugian kesehatan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen dan mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha jajanan ice smoke kepada konsumen yang mengalami kerugian kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengambilan data menggunakan teknik studi kepustakaan, dan teknik analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa perlindungan hukum konsumen menggunakan preventif dan pemerintah ddiberi tugas untuk mengawasi. Sanksi hukum bagi pelanggaran ketentuan dalam UUPK berupa sanksi hukum secara perdata dan pidana. Pelaku usaha jajanan ice smoke dimintai pertanggungjawaban ganti rugi sebagaimana Pasal 19 ayat (1) yang dibeba","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115470973","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penerapan Transparansi Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Sebagai Wujud Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Studi kasus gagal investasi saham PT. ASABRI (Persero)","authors":"Tsabita Nisa Salsabila, Ratna Januarita","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.9479","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9479","url":null,"abstract":"Good Corporate Governance is an important part of the corporate world in order to create a prosperous company. The form of GCG practice is believed to be able to strengthen the company's competitive position in a sustainable manner, control resources and risks more effectively and efficiently, grow company value and investor confidence. PT ASABRI caused a large loss, one of the factors causing the loss occurred in its stock investment where PT ASABRI had invested in shares whose price had fallen, causing the company to lose money, the loss reached IDR 22.7 trillion, where fraud occurred in financial and fund management investment in PT ASABRI during 2012-2019. The purpose of this study is to be able to see and understand the implementation of financial soundness based on Good Corporate Governance in insurance companies, as well as the accountability of state-owned companies in financial reports based on Law no. 40 of 2014 concerning Insurance. The results of the study show that the application of financial health transparency in the implementation of good corporate governance is very important to be practiced in company activities, which aims for each company to always exercise caution in the management of its stock investment and create better financial health. \u0000Good Corporate Governance menjadi suatu bagian penting dalam dunia perusahaan demi menciptakan perusahaan yang makmur. Wujud praktik GCG dipercayai dapat mempererat kedudukan daya tarung perusahaan secara berkelanjutan, mengendalikan sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien, menumbuhkan nilai perusahaan dan kepercayaan investor. PT.ASABRI menyebabkan kerugian besar yang salah satu faktor penyebab kerugian itu terjadi pada investasi sahamnya dimana PT.ASABRI telah menempatkan investasi saham yang harga-nya sudah turun sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan BUMN, dimana kerugian tersebut mencapai Rp 22,7 triliun, dimana terjadi manipulasi pada tata kelola  keuangan dan dana investasi pada PT.ASABRI semenjak 2012-2019. Tujuan penelitian ini agar dapat melihat dan memahami penerapan kesehatan keuangan berdasarkan Good Corporate Governance di perusahaan asuransi, serta pertanggung jawaban perusahaan BUMN dalam laporan keuangan berdasarkan peraturan Undang- undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan transparansi kesehatan keuangan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting dipraktikan dalam kegiatan perusahaan,  dimana bertujuan agar setiap perseroan untuk selalu melakukan kehati hatian pada tata kelola investasi sahamnya serta menciptakan kesehatan keuangan yang lebih baik.","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"52 1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116565317","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DAN STRATEGI PENCEGAHANNYA DI INDONESIA","authors":"Rivalda Alexander Gunawan","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.9359","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9359","url":null,"abstract":"Abstract. This thesis is entitled \"LAW ENFORCEMENT REGARDING PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF TERRORISM AND PREVENTION STRATEGIES IN INDONESIA\". There is a problem formulation in this thesis, namely 1. How is the application of law enforcement against perpetrators of criminal acts of terrorism based on Law no. 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism 2. How is the form of prevention / efforts to prevent criminal acts of terrorism with the objectives of the study is 1. To find out the form of criminal law enforcement against perpetrators of criminal acts of terrorism 2. To find out efforts to prevent criminal acts of terrorism that occur in Indonesia, the results of this study can be drawn a conclusion as follows: 1. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of terrorism already has a legal umbrella, namely Law no. 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism and in the process, law enforcement officials carry out various strategies in efforts to overcome and eradicate criminal acts of terrorism in Indonesia based on positive law. 2. The community is the main focus in efforts to prevent criminal acts of terrorism, because terrorism starts from the community and causes victims from the community as well, this is where terrorism law enforcement officers are required to be more active in educating the public so that they know the real dangers of terrorism, besides that Islamic teachings play a role in efforts to eradicate and overcome criminal acts of terrorism, where perpetrators of terrorism in Indonesia,  based on many data driven by factors of ideological differences, especially religion, and the majority of Indonesian people embrace the teachings of Islam., from here if Islam is studied thoroughly then Islam is a teaching whose presence is able to realize peace and love in the community, both to fellow humans and the universe. \u0000Abstrak. Skripsi ini berjudul “PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DAN STRATEGI PENCEGAHANNYA DI INDONESIA”. Terdapat Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan UU no 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme 2. Bagaimana bentuk preventif/upaya pencegahan tindak pidana terorisme di dengan Tujuan penelitian ialah 1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme 2. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, hasil dari penelitian ini dapat di Tarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme sudah memiliki payung hukum, yakni UU no 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan dalam prosesnya, aparat penegak hukum melakukan berbagai strategi dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan hukum positif. 2. Masyarakat merupakan fokus utama dalam upaya p","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129977409","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA ORMAS YANG MELAKUKAN PEMERASAN DAN PUNGUTAN LIAR DITINJAU DARI PASAL 368 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN BERSIH PUNGUTAN LIAR","authors":"Al Jawsyan Kabir Attami","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.9365","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9365","url":null,"abstract":"Abstract. Indonesia is a state of law as stated in the 1945 Constitution, one of the main characteristics of a law-based state lies in the tendency to judge the actions of society on the basis of legal regulations. As a social reality, the problem of crime is inevitable and always exists, so it is natural to cause unrest. Some examples of cases of extortion and illegal levies, including one that has occurred in one of the schools that was extorted by unscrupulous CSOs in the name of monitoring and evaluating the flow of funds (BOS), cases of illegal levies carried out by unscrupulous CSOs against traders in the market with the intention of collecting security and hygiene money. Based on this background, this study aims to determine legal responsibility for members of Community Organizations who commit criminal acts of extortion and illegal levies and find out the legal protection for people who experience extortion and illegal levies by members of CSOs in terms of the Criminal Code (KUHP) and the Law on Community Organizations (CSOs) ). This research method uses normative juridical and this research is Descriptive Analysis. While the data used in this study are secondary data obtained from the results of the literature and using the Qualitative Descriptive analysis method. So it was obtained that the extortion cases committed by unscrupulous mass organizations in the city of Bandung, especially the extortion of the Church, had fulfilled objective and subjective elements. Article 368 of the Criminal Code explains that the offender can be sentenced to 9 years in prison. That victims of extortion crimes committed by unscrupulous community organizations can have rights and obligations from compensation and reconstitution. Especially if there is peace between victims and perpetrators, it can be done with restorative justice. The extortion article carries a maximum penalty of 9 months and there is a possibility of aggravation. However, on threat, the maximum prison sentence is 4 years and does not allow for aggravation.  \u0000Keywords : Legal Protection, Victim, Community Organization \u0000Abstrak. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang dasar 1945, salah satu ciri yang utama dari suatu negara yang berbasis hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.. Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan. Beberapa contoh kasus pemerasan dan pungutan liar, diantaranya yang pernah terjadi pada salah satu sekolah yang diperas oleh oknum ormas yang mengatasnamakan monitoring dan evaluasi aliran dana (BOS), kasus pungutan liar yang dilakukan oknum ormas terhadap pedagang di pasar dengan maksud untuk menagih uang keamanan dan kebersihan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap oknum anggota O","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"8 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123540172","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang Dilakukan oleh Anggota TNI Ditinjau dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.","authors":"Cintya Dewi Dewi, Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H.,","doi":"10.29313/bcsls.v3i2.9376","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9376","url":null,"abstract":"ABSTRACT-Law enforcement is the implementation of the law by individuals who are authorized as law enforcers, as well as by other individuals who have interests in accordance with their authority and the applicable legal regulations. Persecution of animals is a crime, and the perpetrators should receive sanctions. This has been regulated in the Laws and Regulations. This study raised a case of criminal acts of animal abuse committed by a member of the TNI (Indonesian National Armed Forces), which is very contrary to Article 302 Paragraph 2 of the Criminal Code. In Article 302 paragraph 2 of the Criminal Code, it is explained that if the action causes suffering for more than a week, disability, serious injury, or death, the perpetrator can be subject to a maximum prison sentence of nine months and a maximum fine of three hundred rupiah. The purpose of this study is to find out about law enforcement in terms of the laws and regulations that apply to perpetrators of crimes against animals in Indonesia and to find out the obstacles in the process of enforcing cases of shootings of cats committed by perpetrators who are part of the Indonesian Army. Indonesian National Armed Forces (TNI) This research uses a juridical-normative approach, which involves legal research by examining secondary literature. The results of this study indicate that law enforcement in this case is not in accordance with the law because the punishment given is only the transfer of the perpetrator, who is a member of the TNI. This proves that law enforcement against animals still requires more attention so that it can run in accordance with the applicable laws and regulations. \u0000ABSTRAK-Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum oleh individu yang berwenang sebagai penegak hukum, serta oleh individu lain yang memiliki kepentingan sesuai dengan wewenang mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penganiayaan terhadap hewan merupakan sebuah tindak pidana dan sudah seharusnya para pelaku mendapatkan sanksi dan hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pada penelitian ini mengangkat sebuah kasus tindak pidana penganiayaan hewan yang dilakukan oleh seorang anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 302 Ayat 2 KUHP. Pada Pasal 302 Ayat 2 KUHP tersebut dijelaskan bahwa Jika tindakan tersebut menyebabkan penderitaan lebih dari seminggu, cacat, luka serius, atau kematian, pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal sembilan bulan dan denda paling banyak sebesar tiga ratus rupiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku tindak pidana kekerasan terhadap hewan di indonesia dan mengetahui kendala atau hambatan dalam proses penegakan kasus penembakan terhadap kucing-kucing yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif ","PeriodicalId":289709,"journal":{"name":"Bandung Conference Series: Law Studies","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122853623","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}