Jurnal Planologi最新文献

{"title":"Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Kramat Jati Kodya Jakarta Timur Menggunakan Citra Pleiades","authors":"Mukhoriyah Mukhoriyah, Nurwita Mustika Sari, Maya Sharika, Lidya Nur Hanifati","doi":"10.30659/jpsa.v16i2.5005","DOIUrl":"https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.5005","url":null,"abstract":"ABSTRACTThe development of big cities in Indonesia especially Jakarta City which is developing very rapidly is marked by the rapid development of physical development, thus affecting the increasing population and land use resulting in a decrease in the amount of vegetation cover. The main problem of the existence of Open Green Space (RTH) in Jakarta is the increasingly reduced / limited land and inconsistencies in implementing spatial planning. The reduced green space is caused by changes in land use that is relatively significant so that green space in Jakarta has not met the target of 30% of the total area, especially in the District of Kramatjati. The purpose of this study is to calculate the need for green space within a district. The method used is the initial data processing (radiometric correction, pancarrage, mosaic, cropping) and calculation of vegetation density values based on Normalized Defference Vegetation Index (NDVI). Based on the results of NDVI calculations using Pleiades Image Data in 2015, that in Kramat Jati Subdistrict there were 225.17 ha as vegetation areas, while 918.93 ha were non-vegetation areas. The results of the calculation are then divided into density levels, ie, a rare density of 48,595 ha, medium density of 34,446 ha, and high density of 160,609 ha. The conclusion obtained is that green open space in Kramat Jati Sub-district is planned to cover 12.38% of the entire Kramat Jati area. However, based on NDVI results, green open space in Kramatjati has reached 19.68% of the entire district area. And  terms of quantity, then the amount of green space has been fulfilled. Key Word : open green space (RTH), Normalized Defference Vegetation Index (NDVI), Pleiades Image ABSTRAKPerkembangan kota-kota besar di Indonesia khususnya Kota Jakarta yang berkembang dengan sangat pesat ditandai perkembangan pembangunan fisik yang cepat, Sehingga mempengaruhi semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pemanfaatan lahan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah tutupan vegetasi. Permasalahan utama keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jakarta adalah semakin berkurangnya/keterbatasan lahan dan ketidak konsisten dalam menerapkan tata ruang. Berkurangnya RTH disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan yang relatif signifikan sehingga RTH Jakarta belum memenuhi target 30% dari total luas wilayahnya terutama di Kecamatan Kramatjati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung kebutuhan RTH dalam satu lingkup kecamatan. Metode yang digunakan adalah pengolahan data awal (koreksi radiometrik, pansharpen, mozaik, cropping) dan perhitungan nilai kerapatan vegetasi berdasarkan Normalized Defference Vegetation Indeks (NDVI). Berdasarkan hasil perhitungan NDVI dengan menggunakan data Citra Pleiades Tahun 2015, bahwa di Kecamatan Kramat Jati terdapat 225,17 ha merupakan daerah vegetasi, sedangkan 918,93 ha adalah daerah non vegetasi. Hasil perhitungan tersebut kemudian di bagi dalam tingkat kerapatan yaitu kerapatan jarang sebesar 48.595 h","PeriodicalId":281694,"journal":{"name":"Jurnal Planologi","volume":"256 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133466009","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengelolaan Ekosistem Gambut Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Di Provinsi Kalimantan Selatan","authors":"A. Sudrajat, S. Subekti","doi":"10.30659/jpsa.v16i2.4459","DOIUrl":"https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.4459","url":null,"abstract":"ABSTRACKPeat ecosystems are one of the potential natural resources that are very rich in biodiversity. Global warming is a process of increasing the temperature of the earth. One of the effects of global warming is changing climate characterized by changes in temperature and rainfall. One of the impacts of this is the occurrence of peatland fires, especially in the dry season. Based on this, it is necessary to do management of peatlands as an effort to mitigate climate change and maintain unspoiled peatland areas. Result from this text is knowing how to manage peat ecosystem on South Kalimantan, so if the peat ecosystem can be protect and then the climate be controlled.Keywords: Peatlands, Mitigation, Management, Climate Change ABSTRAKEkosistem gambut menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang melimpah dengan keanekaragaman hayati. Pemanasan global disebut juga sebagai suatu proses kenaikan temperature di bumi, dimana efek dari pemanasan global ini yaitu perubahan iklim dengan ditandai adanya perubahan suhu dan curah hujan. Salah satu dampak dari hal tersebut adalah terjadinya kebakaran lahan gambut khususnya pada musim kemarau. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukannya pengelolaan ekosistem lahan gambut sebagai upaya untuk mitigasi perubahan iklim dan mempertahankan areal lahan gambut yang masih alami. Hasil akhir dari tulisan ini adalah mengetahui cara pengelolaan ekosistem gambut di Kalimantan Selatan, sehingga apabila ekosistem gambut terjaga maka perubahan iklim dapat dikendalikan.Kata Kunci: Lahan Gambut, Mitigasi, Pengelolaan, Perubahan Iklim","PeriodicalId":281694,"journal":{"name":"Jurnal Planologi","volume":"79 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122858654","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi","authors":"Wilko Rahmad Zulkarnaini, Elfindri Elfindri, D. Sari","doi":"10.30659/jpsa.v16i2.5047","DOIUrl":"https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.5047","url":null,"abstract":"ABSTRACTCities are spatial plans on the surface (land) with administrative boundaries that have been determined where there is concentration of the population in it along with various economic, social and political activities. The city is a residential spatial structure with a large number of people on limited urban land, which is generally non-agrarian. The development of the city does not always have a positive impact, but it has a negative impact including the emergence of slum areas around the city center. Around the city center there are various centers of activity including tourism, health, education and trade as well as services in the city, provincial and national levels. The five activities are developing quite rapidly which has resulted in the development of residential areas around the city center and the poor development of slums in these locationsThe purpose of this study is to analyze the factors that influence the development of slums. The research location is in the city of Bukittinggi, West Sumatra Province. This study uses primary data by distributing questionnaires to households throughout the City of Bukittinggi. The analysis used is logistic regression analysis. The results showed the factors that influence the development of slums including the Quality of Dwelling, Building Density, Education and Road Accessibility. These influencing factors can be used as a reference for alleviating slums in Bukittinggi City.Keywords: cities, households, slum areas. ABSTRAKKota merupakan suatu tempat pemusatan berbagai kegiatan manusia baik dari kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, maupun kegiatan politik dimana berkonsentrasi pada satu tata ruang di atas permuakaan (darat) yang memiliki batas-batas wilayah administrasi yang sudah ditetapkan. Kota merupakan suatu tata ruang permukiman berpenduduk dengan jumlah yang banyak di atas lahan perkotaan yang terbatas, yang pada umumnya bersifat non agraris. Perkembangan kota tidak selalu menimbulkan dampak positif, namun memiliki dampak negatif diantaranya munculnya kawasan permukiman kumuh di sekitar pusat kota. Di sekitar pusat kota memiliki berbagai pusat  kegiatan diantaranya pariwisata, kesehatan, pendidikan dan perdagangan serta jasa baik di lingkup kota, provinsi maupun nasional. Kelima kegiatan tersebut berkembang dengan cukup pesat yang mengakibatkan berkembang kawasan permukiman di sekitar pusat kota dan buruknya berkembang permukiman kumuh di lokasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman kumuh. Lokasi penelitian berada di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner ke rumah tangga se-Kota Bukittinggi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman kumuh diantaranya Kualitas Hunian, Kepadatan Bangunan, Pendidikan dan Aksesibilitas Jalan. Faktor-faktor y","PeriodicalId":281694,"journal":{"name":"Jurnal Planologi","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124135863","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Proses Padu Serasi Dalam Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Semarang","authors":"M. Ridlo, Eppy Yuliani","doi":"10.30659/jpsa.v16i2.5274","DOIUrl":"https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.5274","url":null,"abstract":"ABSTRACTIn almost all regions of the Coastal Indonesia conflicts often occur with various interests. The main cause of this problem (conflict) is spatial planning that does not / does not pay attention to Coastal Resources in the region. This happens one of them as information that needs to be used. Various parties have an interest in their own goals, objectives and plans for exploiting the Coastal Resources. Likewise, the City of Semarang, in developing Coastal / Coastal areas, should ask permission from the holder of a fixed land right or at least leave a small amount of space from the front area of Semarang City as a public open space. Semarang City is a city that is very poor in public space. In the management of the Coastal area it is necessary to have direction in this Coastal area as a public space, not a free trade process with profit-oriented goals. But still giving access to the free space of the beach that can be entered by permitted. Free space can be realized by giving a certain free distance from the coastline. Therefore, the combination of spatial plans and zoning plans is needed. In the process of regional spatial planning (RTRW) and zoning plans (RZ) of Coastal areas, it is necessary to make a harmonious process.Key Words: Mix and Match, Development, Coastal Areas ABSTRAKKawasan pesisir menjadi kawasan yang mengalami berbagai permasalahan dari berbagai sudut kepentingan. Penataan ruang pada kawasan pesisir yang belum dapat selaras dengan  potensi sumberdaya pesisir, menjadi salah satu alasan dari munculnya berbagai permasalahan yang ada. Tidak satupadunya tujuan, target dan rencana dalam pengelolaan sumberdaya pesisir membuat penataan kawasan pesisir kurang menyatu. Demikian pula halnya dengan Kota Semarang,  dalam mengembangkan kawasan pesisir/pantai semestinya berwenang mengingatkan para pemegang izin/hak guna lahan untuk tetap menjadikan atau minimal menyisakan sedikit ruang dari kawasan terdepan (muka) Kota Semarang ini sebagai ruang terbuka publik. Kota Semarang merupakan kota yang sangat miskin akan ruang publik. Dalam pengelolaan kawasan pesisir perlu adanya pengarahan bahwa kawasan pesisir ini sebagai ruang publik, tidak sekedar suatu proses dagang semata dengan tujuan profit oriented. Namun tetap memberikan akses ke ruang bebas dari pantai yang dapat dimasuki oleh siapapun. Ruang bebas dapat diwujudkan dengan memberikan jarak bebas tertentu dari garis pantai. Oleh karenanya, maka perpaduan rencana tata ruang darat dan rencana zonasi pesisir sangat diperlukan. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana zonasi (RZ) wilayah pesisir, perlu dilakukan proses padu serasi.Kata Kunci: Padu Serasi, Pengembangan, Kawasan Pesisir","PeriodicalId":281694,"journal":{"name":"Jurnal Planologi","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134201393","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perubahan Penggunaan Tanah dan Faktor Pendorongnya di Kabupaten Karimun","authors":"R. Olenka, Adrimas Adrimas, Melinda Noer","doi":"10.30659/jpsa.v16i2.5048","DOIUrl":"https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.5048","url":null,"abstract":"ABSTRACTEarly detection is important to looking at the phenomenon of massive land use changes. Karimun Regency is one of the areas designated as one of the National Strategic Areas (KSN) for the benefit of economic growth. In addition, parts of the Karimun Regency are also designated as Free Trade Zone (FTZ). This has led to changes in land use patterns. This study analyzes changes in land use in Karimun Regency and its driving factors. Analysis of land use changes was carried out using land use map  and socio-economic data in 2008 - 2017. Methods of data analysis using spatial analysis and analysis of driving factors. The results showed that there were significant changes that occurred in land use. The rate of forest conversion and the decline in the area of agricultural land are very alarming. Growth of the built up area continues to increase. Development pattern of built area only concentrates on center of economic activity that already exists and also on transportation routes. Meanwhile the drivers of change in land use vary. Economic factors such as GRDP Karimun Regency and Investment and social factors such as urbanization and residents working in the primary sector drives land use change in Karimun Regency in 2008 – 2017. Key words: land use, land use change, driven factor ABSTRAKDeteksi dini penting dalam melihat fenomena perubahan penggunaan tanah yang masif. Kabupaten Karimun merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Selain itu sebagian wilayah Kabupaten Karimun juga ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone). Hal tersebut mendorong perubahan pola penggunaan tanah. Studi ini menganalisis perubahan penggunaan tanah dan faktor pendorongnya yang terjadi di Kabupaten Karimun. Analisis perubahan penggunaan tanah dilakukan menggunakan peta penggunaan tanah dan data sosial ekonomi pada tahun 2008 - 2017. Metode analisis data menggunakan analisis spasial dan analisis faktor pendorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan yang terjadi pada penggunaan tanah. Laju konversi hutan sangat mengkhawatirkan. Pertumbuhan area terbangun terus meningkat. Pola pengembangan area terbangun hanya berkonsentrasi pada pusat kegiatan ekonomi yang sudah ada dan juga pada jalur transportasi. Sementara itu pendorong perubahan penggunaan tanah bervariasi. Faktor ekonomi seperti PDRB Kabupaten Karimun dan Investasi sedangkan faktor sosial seperti urbanisasi dan penduduk yang bekerja di sektor primer mendorong perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Karimun tahun 2008 – 2017.  Kata Kunci: penggunaan tanah, perubahan penggunaan tanah, faktor pendorong.","PeriodicalId":281694,"journal":{"name":"Jurnal Planologi","volume":"79 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116096489","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Mapping Identification of Potential Cultural Tourism Areas Study Case: Kampung Parikan, Surabaya City","authors":"S. Sucipto, S. Rukmana","doi":"10.30659/jpsa.v16i2.5042","DOIUrl":"https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.5042","url":null,"abstract":"ABSTRACKMapping the tourism potential will facilitate the process of development and management. The community of Kampung Parikan has not been able to map the current tourism potential. It impacts on the direction and plans for the supervision of the village’s management and development. This study aims to identify the characteristics of the area and to map the potential of the Kampung Parikan, Surabaya. The research methodology uses descriptive qualitative and evaluative descriptive through scoring techniques (see the existence of the existing by adopting regulations Gubernur Yogyakarta No 36 Tahun 2014 About Culture Village / Village as an indicator of area / village / village / village culture). The results show that Kampung Parikan, Surabaya was appointed as the first Cultural Village by the Government of Surabaya City on March 1, 2018. Some of the potential attractions include Ludruk Community, Manunggaling Dwi Budoyo Art Performance, and Gadukan Bags. The results of calculations indicate that Kampung Parikan is in accordance with indicators of cultural villages with a score of 63,6%. So that Parikan Village in Surabaya City deserves to be a cultural tourism village.Keywords: Tourism Atrraction, Cultural tourism, Kampung Parikan  ABSTRAKPemetaan potensi wisata akan memudahkan dalam proses pengembangan dan pengelolaan. Masyarakat kampung parikan masih belum mampu melakukan pemetaan potensi wisata yang ada. Hal tersebut, berdampak terhadap arah dan rencana manejemen pengelolaan dan pengembangan kampung tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah dan dilanjutin dengan pemetaan potensi kampung budaya Parikan Kota Surabaya. Metodologi penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan deskriptif evaluatif melalui teknik skoring (melihat keberadaan eksisting dengan mengadopsi Peraturan Gubernur Yogyakarta No 36 Tahun 2014 Tentang Desa/Kelurahan Budaya sebagai indikator kawasan/desa/kelurahan/kampung budaya). Hasil penelitian menunjukan bahwa Kampung Parikan Kota Surabaya telah ditetapkan sebagai Kampung Budaya pertama oleh Pemerintah Kota Surabaya pada Tanggal 1 Maret 2018. Beberapa potensi yang menjadi daya tarik wisata Komunitas Ludruk, Pagelaran Seni Manunggaling Dwi Budoyo dan Tas Gadukan. Berdasarkan hasil penghitungan bahwa Kampung Parikan sesuai dengan indikator kampung budaya dengan skor 63,6%. Sehingga Kampung Parikan Kota Surabaya layak menjadi kampung wisata budaya.Kata Kunci: Atraksi wisata, Wisata budaya, Kampung Parikan","PeriodicalId":281694,"journal":{"name":"Jurnal Planologi","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127392299","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Lokasi Permukiman di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur","authors":"Ogi Dani Sakarov","doi":"10.30659/JPSA.V16I1.3945","DOIUrl":"https://doi.org/10.30659/JPSA.V16I1.3945","url":null,"abstract":"Pada UUD 1945 pasal 28 disebutkan bahwa rumah atau hunian merupakan hak dasarbagi setiap warga negara. Hal tersebut dapat difahami bahwa undang-undang dasar mewajibkan pemerintah untuk memenihi kebutuhan rumah atau hunian bagi masyarakat Indonesia. Hingga saat ini pemerintah telah mencanangkan berbagai program pengadaan dan pengembangan perumahan dan permukiman baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun daerah. Pada tingkat daerah, dimana pemerintah memegang peran sebagai pelaksana teknis program pembangunan perumahan dan permukiman hendaknya melakukan berbagai analisis untuk menentukan lokasi yang cocok untuk kawasan permukiman daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam menentukan lokasi yang sesuai untuk kawasan permukiman di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah spasial kuantitatif dengan Teknik analisis kesesuaian lahan menggunakan software Arch GIS 10.2, dimana analisis dilakukan dengan  pengskoringan dan pembobotan terhadap variabel penentu kesesuaian lahan yakni aspek fisi, prasarana, aksesibilitas, kebencanaan dan sosial budaya. Hasil analisis ini adalah lahan pada wilayah Kabupaten Belu yang layak atau potensial sebagai lokasi untuk permukiman terdiri atas tiga kelas kesesuaian yakni kelas sangat sesuai (S1) seluas 3.566,38 ha, kelas sesuai (S2) seluas 5.933,49 Ha dan kelas cukup sesuai (S3) seluas 25.3166,59 Ha.","PeriodicalId":281694,"journal":{"name":"Jurnal Planologi","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131851981","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Strategi Komunitas Peka Kota Hysteria dalam Pelestarian Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Bustaman Kota Semarang)","authors":"Rojab Umar Abdillah, Linda Darmajanti","doi":"10.30659/JPSA.V16I1.4384","DOIUrl":"https://doi.org/10.30659/JPSA.V16I1.4384","url":null,"abstract":"ABSTRACTKampung is an embryo of a city. Metropolitan city is growing from a kampung. The city growth has good and bad impacts. Semarang City has 6.6 million population and in the process of its development, four old kampungs have been evicted by the developer during 2005 to 2018, either for hotel or apartment. A kampung whose population is middle to lower economy is an easy target for developer. This condition has triggered Peka Kota Hysteria community which focuses on the issue of arts and urban youth to preserve kampungs in the urban area i.e kampung Bustaman. This study revealed KPK Hysteria’s internal and external factors in preserving kampung Bustaman and will reveal strategies used by KPK Hysteria. Through the strategy implemented namely 1. Based on local culture, 2. Optimizing the involvement of the resident of kampung Bustaman and 3. Using art movement through internal network. These tree strategies are implemented by KPK Hysteria with systematic steps. KPK Hysteria is considered capable and succeeded in preserving kampung Bustaman with the supporting for 6 years. This success can bee seen from the increasing social captal of kampung Bustaman :  changes in social norm, the existence of social control, network, trust , and the most impact for the resident is the improvement of Human Resources, especially for the youth in kampung  Bustaman .Keywords: Strategy, Community, Urban Kampung.ABSTRAKKampung merupakan embrio dari sebuah kota. Berawal dari sebuah kampung lalu tumbuh menjadi kota metropolitan. Pertumbuhan kota memang berdampak baik namun juga ada dampak buruknya. Kota Semarang dengan populasi 6,6 juta jiwa dalam proses pembangunannya didapati ada empat kampung lama yang digusur oleh developer dalam kurun tahun 2005 hingga 2018, baik itu dibangun hotel maupun apartemen. Keberadaan kampung yang penduduknya berekonomi menengah ke bawah merupakan sasaran empuk bagi developer. Kondisi  ini memicu komunitas Peka Kota Hysteria yang fokus pada isu anak muda seni dan perkotan untuk bergerak melestarikan kampung-kampung di perkotaaan salah satunya kampung Bustaman. Penelitian ini mengungkap faktor internal dan eksternal KPK Hysteria dalam melestarikan kampung Bustaman. Serta akan mengungkap strategi yang digunakan oleh KPK Hysteria. Melalui Strategi yang diterapkan yaitu 1. berbasis budaya lokal, 2. pengoptimalan keterlibatan warga kampung Bustaman, dan 3. menggunakan gerakan seni melalui jaringan internal. Tiga hal tadi diterapkan oleh KPK hysteria dengan langkah-langkah yang sistematis. KPK hysteria dinilai mampu dan berhasil melestarikan kampung Bustaman dengan pendampingan selama 6 (enam) tahun. Keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan modal sosial yaitu : perubahan norma sosial, adanya kontrol sosial,jaringan , trust, dan yang paling dirasakan yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya remaja pada kampung Bustaman.Keyword : Strategi, Komunitas, Kampung kota.","PeriodicalId":281694,"journal":{"name":"Jurnal Planologi","volume":"250 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134278386","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Evaluasi Kualitas Aset Ruang Terbuka Hijau Di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi","authors":"Nurlaila Fadjarwati, Tiafahmi Angestiwi, Putri Cantika Noviani","doi":"10.30659/JPSA.V16I1.4299","DOIUrl":"https://doi.org/10.30659/JPSA.V16I1.4299","url":null,"abstract":"ABSTRACTUrban green open space (RTHKP) is an important component in each City Regency. The green space owned by Cimahi reaches 13.60% from a minimum of 30%. One of the RTH in Cimahi City is in the Cimahi City Government Office Complex with an area of 11,115m2. RTH assets are used for parks, motorbike parking lots for guests and the ASN of Cimahi City Government and the rest are still unregulated open green space. The purpose of this study is to describe and define existing problems. The research method in this case study is a descriptive method with a qualitative approach. While the data collection techniques used include scientific observation, interviews and documentation studies. The results of evaluating the quality of RTH assets in the Cimahi City Government office complex are the surrounding communities and visitors need green open space with vegetation, facilities that are complete and attractive. Because the vegetation, facilities are incomplete and unattractiveKey Word: Evaluation of green open space, green open space  ABSTRAK Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) merupakan suatu komponen penting di setiap Kota/Kabupaten. RTH yang dimiliki kota Cimahi baru mencapai 13,60% dari minimal 30%. Satu di antara RTH yang ada di Kota Cimahi berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi dengan luas lahan 11.115m2. Aset RTH tersebut digunakan untuk taman, tempat parkir sepeda motor para tamu maupun ASN Pemkot Cimahi dan sisanya masih menjadi RTH yang tidak tertata. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan permasalahan yang ada. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian studi kasus ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi observasi ilmiah, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari evaluasi kualitas aset RTH di komplek perkantoran Pemerintah Kota Cimahi adalah masyarakat sekitar dan pengunjung membutuhkan RTH dengan vegetasi, fasilitas dan sarana yang lengkap dan menarik. Karena vegetasi, fasilitas dan sarana yang ada tidak lengkap dan tidak menarik.Kata kunci: Evaluasi Kualitas Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Hijau","PeriodicalId":281694,"journal":{"name":"Jurnal Planologi","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124458106","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Studi Literatur: Kajian Geoteknik Daerah Perbatasan sebagai Salah Satu Faktor dalam Penguatan Infrastruktur Daerah Perbatasan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur","authors":"Undayani Cita Sari, Boby Rahman","doi":"10.30659/JPSA.V16I1.4320","DOIUrl":"https://doi.org/10.30659/JPSA.V16I1.4320","url":null,"abstract":"Walaupun Indonesia sebagai negara maritime dengan sebagian besar berupa lautan, tetapi terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang berbatasan darat dengan negara tetangga, yaitu di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur dimana berbatasan dengan Timor Leste. Daerah perbatasan ini dapat dianggap sebagai tolak ukur pembangunan dari suatu negara. Hal ini dikarenakan karena secara geografis Kawasan perbatasan jauh dari pusat Pemerintahan, maka apabila kondisi Kawasan perbatasan maju jika ditinjau dari pembangunannya maka Pemerintah dapat dianggap secara umum telah berhasil meratakan pembangunan. Pembangunan infrastruktur adalah salah satu hal yang paling menonjol di daerah perbatasan. Dengan infrastruktur yang lengkap dan bermutu baik, maka Kawasan perbatasan sebagai cerminan diri dari suatu negara akan terasa semakin jelas. Namun demikian, sebagaimana konsep dasar pembangunan infrastruktur yang ada, pembangunan di daerah perbatasan pun perlu memperhitungkan karakteristik geoteknik wilayah tersebut. Posisi daerah perbatasan yang umumnya jauh dan sukar dijangkau pun membuat pembangunan infrastruktur menemui kendalanya sendiri. Oleh karena itu, pada tulisan ini melakukan tinjauan terhadap permasalahan geoteknik berdasarkan studi literatur yang ada di daerah perbatasan Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste, yaitu Kabupaten Belu. Sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu kontribusi dalam memberikan sumbangsih referensi mengenai keadaan di daerah perbatasan. Kondisi geoteknik daerah perbatasan yang ditinjau pada tulisan ini mencangkup kondisi tanah, batuan dan topografi, yang dapat digunakan sebagai dasar dari pembangunan infrastruktur.","PeriodicalId":281694,"journal":{"name":"Jurnal Planologi","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128661931","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}