ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal最新文献

{"title":"ANALISIS TINGKAT KESESUAIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN DENGAN KERANGKA PELAPORAN TERINTEGRASI INTERNASIONAL","authors":"Fidya Sutiono","doi":"10.22146/abis.v7i4.58870","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v7i4.58870","url":null,"abstract":"AbstrakTujuan – Penelitian ini menganalisis tingkat kesesuaian laporan tahunan dan laporan keberlanjutan pada perusahaan terbuka di Indonesia dengan kerangka pelaporan terintegrasi internasional yang diterbitkan oleh Integrated International Reporting Council (IIRC).Metode penelitian – Analisis konten digunakan pada sampel berjumlah 46 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tingkat kesesuaian laporan tahunan dal laporan terintegrasi dengan kerangka pelaporan terintegrasi dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan instrumen penelitian delapan konten elemen pada kerangka pelaporan terintegrasi internasional.Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia memiliki tingkat kesesuaian laporan tahunan dan laporan keberlanjutan sesuai dengan yang dipersyaratkan IIRC. Namun, masih diperlukan sedikit penyelarasan pada penerapan beberapa elemen konten pelaporan terintegrasi. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan tergolong cukup sesuai dengan kerangka pelaporan terintegrasi internasional yang diterbitkan IIRC.Originalitas – Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah tingkat kesesuaian laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dengan kerangka pelaporan terintegrasi internasional. Penelitian yang mengukur tingkat kesesuaian kerangka pelaporan terintegrasi dengan menggunakan kedua laporan tersebut masih sangat terbatas terutama di Indonesia.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114329543","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EVALUASI PERFORMANCE BASED PAY UNTUK MEWUJUDKAN PENINGKATAN KINERJA DOSEN BERKELANJUTAN (Studi pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)","authors":"Kholifah Fil Ardhi","doi":"10.22146/abis.v8i2.58891","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v8i2.58891","url":null,"abstract":"INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk megevaluasi implementasi performance based pay pada aspek distribusi pekerjaan, motivasi insentif, dan alur pelaksanaan performance based pay di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Desain penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode studi kasus Data yang digunakan terdiri atas data primer yang berasal dari kegiatan wawancara dengan dosen dan reviewer sebagai participants serta data sekunder yang berasal dari dokumentasi Universitas meliputi data kinerja dosen, surat keputusan rektor tentang satuan penilaian kinerja dan buku pemodan ketenagakerjaan.Berdasarkan hasil penelitiain menunjukkan bahwa implementasi performance based pay UMY sudah berjalan baik namun dengan beberapa permasalahan. Dari ketiga aspek yang digali bahwa aspek distribusi pekerjaan dan motivas insentif telah berjalan dengan baik. Namun, aspek alur pelaksanaan performance based pay yaitu pada proses pencatatan kinerja masih menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut yaitu pada kerumitan aktivitas pencatatan kinerja yang dilakukan individu oleh dosen pada situs kepegawaian UMY. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mengadakan pelatihan kepada dosen yang masih tidak tercapai kinerja dan mengadakan tenaga enumerator dalam membantu dosen mencatat kinerja mereka. ","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126512714","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Strategic Platform dan Pengendaliannya atas Sistem Informasi Pariwisata Sumbar","authors":"Gunawan Tri Prasetia","doi":"10.22146/abis.v7i4.58858","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v7i4.58858","url":null,"abstract":"Abstrak          Penelitian ini berjudul “Strategic Platform dan Pengendaliannya atas Sistem Informasi Pariwisata Sumbar”.  Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab belum diterapkannya inovasi terhadap website pariwisata pada  Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, (b) untuk mengetahui kesiapan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan website pariwisatanya, dan (c) untuk mengidentifikasi adanya pengauditan website pariwisata di Provinsi Sumatera Barat.          Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Adapun teknik yang digunakan ialah  dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis dokumen, utamanya, difokuskan pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017-2021.                                                                                                                   Hasil penelitian ini berupa temuan bahwa pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat belum siap untuk mengembangkan platform pariwisata. Para aparaturnya masih terbatas memikirkan tentang proses integrasi dan pengenalan pariwisata kepada masyarakat. Yang terkait pengaturan sistem informasi pariwisata dilakukan oleh pihak ketiga. Alur informasi pariwisata baru melalui satu personil. Pihak Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat belum melakukan pengauditan terhadap platform pariwisata. Rekomendasi yang disampaikan dalam penelitian ini ialah kesediaan pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat untuk mempersiapkan platform yang sesuai dengan standar normatif.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"105 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125457336","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS KEEFEKTIFAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN KORUPSI (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bekasi)","authors":"Putri Catalya","doi":"10.22146/abis.v7i4.58877","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v7i4.58877","url":null,"abstract":"AbstrakTujuan—Tujuan dari penelitian ini meliputi tujuan analitis dan tujuan aplikatif. Tujuan analitisnya adalah menganalisis keefektifan upaya pemerintah untuk membangun dan mengimplementasikan sistem pengendalian korupsi. Sedangkan tujuan aplikatif adalah menganalisis faktor penyebab ketidakefektifan yang dapat dikembangkan menjadi solusi demi terwujudnya sebuah sistem pengendalian korupsi yang efektif.Desain/Metodologi/Pendekatan—Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan studi kasus untuk memecahkan masalah melalui aplikasi teori kerangka analitikal program dan kebijakan antikorupsi (Arvis et.al.(2003), Bolongaita et.al.(2004), Albrecht et.al.(2012)) dan kerangka model Fraud Control Plan (BPKP, 2006). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil shorter case study interview kepada informan kunci dan survey interviews in case study kepada para pegawai d lingkungan entitas objek dan masyarakat. Data sekunder didapatkan dari hasil walkthrough ke sistem pelayanan, observasi kegiatan pelayanan, penelusuran internet, dokumen dan wadah publikasi lainnyaTemuan—Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk membangun sistem pengendalian korupsi berada pada level 3 dengan kategori “Cukup”. Berdasarkan skor penilaian masing-masing atribut program anti korupsi pada dimensi Pencegahan yang terdapat pada Pemerintah Kota Bekasi, dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi masih lebih berfokus pada penataan regulasi tentang kode etik dan standar disiplin pegawai (Conduct and Disciplinary Standard) dimana skor yang didapatkan dari hasil penilaian adalah mencapai level 4, level tertinggi dari atribut strategi pencegahan korupsi yang lain. Berdasarkan skor penilaian masing-masing atribut program anti korupsi pada dimensi Pendeteksian yang terdapat pada Pemerintah Kota Bekasi, dapat disimpulkan bahwa strategi pendeteksian korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi berada pada level 3 dengan kategori “Cukup”. Berdasarkan skor penilaian masing-masing atribut program anti korupsi pada dimensi Penindakan yang terdapat pada Pemerintah Kota Bekasi, dapat disimpulkan bahwa strategi penindakan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi masih lebih berfokus pada upaya pemenuhan kelayakan atribut Standar Investigasi (Investigation Standard) dimana skor yang didapatkan dari hasil penilaian adalah mencapai level 3, level tertinggi dari atribut strategi penindakan korupsi yang lain.Batasan/Implikasi—Penelitian ini memiliki implikasi pada akademisi, praktisi pemerintahan, dan entitas pemerintah daerah (khususnya Pemerintah Kota Bekasi) dalam menentukan strategi pengendalian korupsi yang efektif dalam mencegah, mendeteksi dan menindak korupsi secara terpadu dan simultan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak mempertimbangkan informasi di luar data yang bisa didapatk","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130131188","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"GAGASAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN BERDASARKAN POTENSI DAMPAK PERPAJAKAN DENGAN DIIMPLEMENTASIKANNYA PSAK 72: PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN (STUDI KASUS PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI)","authors":"Septin Herliana","doi":"10.22146/abis.v7i4.58808","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v7i4.58808","url":null,"abstract":"AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak implementasi PSAK 72 terhadap penerimaan pendapatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari PPh badan yang dibayarkan oleh korporasi di industri telekomunikasi. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi strategi yang dilakukan DJP dalam aspek kebijakan untuk mengakomodasi penerapan PSAK 72 dengan tetap melindungi kepentingan industri telekomunikasi dan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Validitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode serta member checking.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 72 pada industri telekomunikasi memiliki dampak perpajakan berupa beda temporer dalam pengakuan pendapatan dan biaya kontrak, nilai waktu uang dari biaya pajak yang dibayarkan, potensi penerimaan pajak lebih besar pada awal tahun saat entitas menerapkan PSAK 72, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal itu berarti dengan penerapan PSAK 72 maka penerimaan pajak lebih besar pada tahun awal penerapan PSAK 72, menimbulkan sanksi administrasi denda dan/atau bunga atas penghasilan yang diakui pada awal penerapan PSAK 72. Selain itu, penelitian juga menghasilkan lingkup gagasan dalam membuat kebijakan perpajakan yaitu kenyamanan pembayaran pajak dan interlocking system.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"93 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134301150","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL APLIKASI TERHADAP E-LEARNING OUTCOMES DIREKTORAT JENDERAL PAJAK","authors":"Bagus Wahyu Tendroutomo","doi":"10.22146/abis.v1i4.59375","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v1i4.59375","url":null,"abstract":"E-learning telah diadopsi sebagai cara revolusioner pembelajaran pada Direktorat Jenderal Pajak untuk mempercepat perkembngan penetahuan. Penelitian ini berusaha untuk menentukan faktor penting yang mempengaruhi e-learning outcomes Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Dengan mengintegrasikan kualitas sistem, penggunaan sistem, kualitas sistem, kepuasan pengguna, self-efficacy, self-regulated learning behavior, normative beliefs, dan subjective norm, penelitian ini menguji kausalitas dari faktoryang dapat memprediksi e-learning outcomes. Sebanyak 151 respon valid yang tidak ganda digunakan dalam analisis Partial Least Square. Hasil menyatakan bahwa kualitas sistem, penggunaan sistem, kualitas sistem, self-efficacy, self-regulated learning behavior, normative beliefs, dan subjective norm merupakan prediktor signifikan untuk memprediksi e-learning outcomes. Kepuasan pengguna tidak mempengaruhi memprediksi e-learning outcomes. Temuan pada penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan pada e-learning Direktorat Jenderal Pajak. Pertama, normative beliefs, dan subjective norm memiliki dampak yang besar, sehingga Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya memiliki orang penting yang dapat memotivasi sesama pegawai. Kedua, self-efficacy dapat diraih dengan melatih pegawai dan membuat rekrutmen yang baik. Ketiga, e-learning sebaiknya menyediakan akses informasi yang cepat.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132180577","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Contagion Informasi Kenaikan Pajak Warga Amerika Terhadap Indeks Pasar Modal Tujuh Negara Kaya Berkembang","authors":"Aviandi Okta Maulana, M. Sumiyana","doi":"10.22146/abis.v1i1.59409","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v1i1.59409","url":null,"abstract":"This research examines contagion effect among seven new emerging economy countries around the incerease of U.S. household tax January2, 2013. Using one minutes intraday return as a data. Johansen cointegration test and Granger causality test is used for knowing contagion relation among study period. The result clearly shows that the increase of U.S. household tax causes contagion relationship among the capital markets and strong relationship between short-term capital market studied.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"126 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114580679","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PENERAPAN INTERNET REPORTING PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA","authors":"F. Wulandari","doi":"10.22146/abis.v8i1.58887","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v8i1.58887","url":null,"abstract":"Abstrak Tujuan - Penelitian ini menganalisis peranan internet reporting dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tingkat nasional di Indonesia.Metode penelitian - Analisis konten digunakan pada sampel berjumlah 23 OPZ tingkat nasional di Indonesia. Peranan internet reporting dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan pada OPZ dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Abidin et al (2014) dan disesuaikan dengan PSAK 109. Kemudian menggunakan pendekatan wawancara terhadap 6 OPZ untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi OPZ dalan penerapan internet reporting.Temuan - Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi keuangan pada OPZ masih sangat rendah. Hal tersebut dilandasi masih kurangnya OPZ yang menyajikan informasi laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 pada website OPZ. Di samping itu, website pada OPZ digunakan untuk pengungkapan informasi non keuangan.  Akan tetapi masih terdapat informasi non keauangan yang tidak disajikan pada website OPZ yaitu laporan kesehatan dan keselamatan kerja amil zakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi OPZ yaitu kurangnya sumber daya manusia, tingginya biaya pengembangan website, adanya kendala teknis website serta regulasi yang menyebabkan keberagaman informasi.Originalitas - Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada website OPZ serta memberikan gambaran kendala yang dihadapi OPZ. Di Indonesia belum ada penelitian yang melakukan kajian mengenai fokus pada penelitian ini.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"84 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132091754","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EVALUASI PELAKSANAAN DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): STUDI PADA PT HOLCIM INDONESIA TBK CILACAP PLANT","authors":"Dian Anggraeni","doi":"10.22146/abis.v7i2.58837","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v7i2.58837","url":null,"abstract":"AbstrakTujuan – Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan, kepatuhan, dan pengungkapan CSR melalui dimensi pelaksanaan dan pelaporan dengan menggunakan framework ISO 26000, UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2012, dan GRI G4.Metode Penelitian – Analisis data untuk pelaporan dan pengungkapan CSR menggunakan content analysis berdasarkan indikator GRI G4. Teknik analisis miles et al (2014) mulai dari reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dalam pelaksanaan aktivitas CSR menggunakan indikator ISO 26000, dan untuk kepatuhan menggunakan regulasi terkait, yaitu UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun 2012.Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan CSR Holcim Cilacap dikatakan baik melalui berbagai program dan pendekatan dibuktikan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,2%; (2) kepatuhan pelaksanaan CSR Holcim Cilacap dinilai tinggi karena dalam keadaan kondisi keuangan yang kurang baik, tetap melaksanakan program CSR sesuai dengan kaidah ketentuan perundang-undangan. Holcim Cilacap sudah mematuhi UU No 40 Tahun 2007 dan PP No 47 Tahun 2012; (3) pelaksanaan CSR Holcim Cilacap ditinjau dari ISO 26000 sudah sesuai, meskipun pelaksanaan CSR Holcim Cilacap kurang optimal pada program posdaya; (4) tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan ditinjau dari framework GRI G4 secara keseluruhan mencapai 38%, pengungkapan kategori lingkungan mencapai 62%, sedangkan ekonomi dan sosial baru mencapai 22% dan 25%.Originalitas – Salah satu fokus penelitian ini ialah mengevaluasi pelaksanaan CSR secara komprehensif melalui dimensi pelaksanaan dan pelaporan. Belum ada penelitian yang meneliti keduanya secara bersamaan.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126770920","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA OLEH UNIT PEMBINA BADAN USAHA MILIK DAERAH Studi Kasus pada Unit Pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016","authors":"Arif Budaya","doi":"10.22146/abis.v7i4.58797","DOIUrl":"https://doi.org/10.22146/abis.v7i4.58797","url":null,"abstract":"IntisariBPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 melakukan audit kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari hasil audit tersebut BPK RI menemukan sepuluh temuan kelemahan dalam tata kelola pembinaan BUMD dan memberikan 24 rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. Hasil survey atas penyelesaian tindak lanjut hasil audit kinerja tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 22 rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti oleh Pemkot Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK dan faktor-faktor yang menyebabkan unit pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja tersebut.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur terhadap pejabat yang tergabung dalam Tim TLHP dan dokumentasi dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Lanjut Haisl Pemeriksaan BPK RI. Selain itu juga ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Yogyakarta belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja BPK, yaitu kekurangan jumlah dan kompetensi SDM, mutasi personil, kelemahan komunikasi, koordinasi, dan pengendalian internal, serta kurangnya dukungan legislatif.","PeriodicalId":281065,"journal":{"name":"ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-09-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123107527","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}