AL-HUKAMA'最新文献

{"title":"Resilience of Families of Different Religions in Indonesia between Social and Religious Problems","authors":"Danu Aris Setiyanto","doi":"10.15642/alhukama.2022.12.2.47-73","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.47-73","url":null,"abstract":"Abstract : Families of different religions are a social fact in plural social life. However, interfaith marriage has always been a controversy and is considered to cause several problems, especially legal, social, and religious debates. Interestingly, some families of different religions can have good family resilience in their conditions facing social problems and religious debates. This article will answer academic anxiety about strengthening family resilience after marriage. We answer this problem with case studies and use a sociological approach.  The purpose of this article is used to explain that interfaith families have specific strategies for maintaining the resilience of their families. So, the contribution of theories and experiences of families of different religions needs to be studied in more detail through this article and subsequent research. This article produces an answer that strengthening the resilience of families of couples of different religions is carried out by mutual agreement on childcare, sharing experiences for prospective families of different religions, consultations, and couple communication that does not lead to theological differences.\u0000Abstrak : Keluarga yang berbeda agama adalah fakta sosial dalam kehidupan sosial yang majemuk. Namun, pernikahan beda agam selalu menjadi kontroversi   dan dianggap menimbulkan sejumlah masalah, terutama perdebatan hukum, sosial, dan agama. Menariknya, beberapa keluarga yang berbeda agama mampu memiliki ketahanan keluarga yang baik dalam kondisi menghadapi masalah sosial dan perdebatan agama. Artikel ini akan menjawab kecemasan akademis tentang penguatan ketahanan keluarga setelah menikah. Kami menjawab masalah ini dengan studi kasus dan menggunakan pendekatan sosiologis.   Tujuan artikel ini digunakan untuk menjelaskan bahwa keluarga beda agama memiliki strategi khusus untuk menjaga ketahanan keluarga mereka. Jadi kontribusi teori dan pengalaman keluarga dari agama yang berbeda perlu dipelajari secara lebih rinci melalui artikel ini dan penelitian selanjutnya. Artikel ini menghasilkan jawaban bahwa penguatan ketahanan keluarga pasangan yang berbeda agama dilakukan dengan kesepakatan bersama tentang pengasuhan anak, berbagi pengalaman bagi calon keluarga yang berbeda agama, konsultasi, dan komunikasi pasangan yang tidak mengarah pada perbedaan teologis.","PeriodicalId":245959,"journal":{"name":"AL-HUKAMA'","volume":"11 16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134164918","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perkawinan Sesama Marga Pada Masyarakat Suku Ende dan Lio: Antara Mempertahankan Harta Warisan dan Nasab","authors":"Tri Neneng Jafa Jafa, M. Tahir, Heru Sunardi","doi":"10.15642/alhukama.2022.12.2.74-95","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.74-95","url":null,"abstract":"Abstract : This article discusses inter-marga marriages in the Ende and Lio Tribe Communities. The people of the Ende and Lio tribes enforce inter-marga marriages in marriage. The focus of this research is why the people of the Ende and Lio tribes apply same-marga marriages in marriages. In this study, researchers utilized a concept of legal sociology initiated by Soerjono Soekanto to analyze the reasons for the emergence of legal practice in society. This study concludes that the emergence of the practice of same-clan marriage among the Ende and Lio people in Tanjung Village is closely related to their inheritance and lineage. If their children or grandchildren marry another clan, they are worried that the inheritance will be distributed to other clans or fall into other clans. This was not wanted by the ancient ancestors. the second is worried about lineage, if from a clan they marry with another clan then their lineage will disappear. This was not wanted by their previous ancestors, so that tradition is still being implemented today.\u0000Abstrak : Artikel ini membahas mengenai perkawinan sesama Marga pada Masyarakat Suku Ende dan Lio. Masyarakat Suku Ende dan Lio memberlakukan perkawinan sesama Marga dalam perkawinan. Pusat perhatian pada penelitian ini ialah mengapa masyarakat Suku Ende dan Lio memberlakukan perkawinan sesama Marga dalam perkawinan. Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan suatu konsep sosiologi hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto untuk menganalisis alasan dari lahirnya praktik hukum pada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa munculnya praktik perkawinan sesama marga pada masyarakat suku Ende dan Lio di Kelurahan Tanjung berhubungan erat dengan harta warisan dan nasab mereka. Jika dari anak-anak atau cucu mereka menikah dengan marga lain maka dikhawatirkan harta warisan tersebut akan dibagikan ke marga lain atau jatuh ke marga lain. Hal tersebut tidak diinginkan oleh nenek moyang terdahulu. yang kedua dikhawatirkan akan nasab, jika dari marga mereka nikah dengan marga lain maka akan hilang nasab mereka hal tersebut tidak diinginkan oleh nenek moyang mereka terdahulu, sehingga sampai sekarang tradisi tersebut masih diterapkan.","PeriodicalId":245959,"journal":{"name":"AL-HUKAMA'","volume":"75 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126206993","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul","authors":"Putri Rahyu, Arif Sugitanata","doi":"10.15642/alhukama.2022.12.2.113-131","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.113-131","url":null,"abstract":"Abstrak : Artikel ini membahas mengenai rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul tahun 2018-2020: studi terhadap analisis peran mediator di Pengadilan Agama Bantul. Fakus dari kajian ini ialah menganalisa alasan atau faktor rendahnya keberhasilan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Bantul dengan memanfaatkan konsep sosiologi hukum yang pisau bedahnya menggunakan teori efektivitas hukum, budaya hukum dan resolusi konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas keberhasilan peran mediator dipengaruhi oleh tujuh faktor yakni Pertama, Para pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, Kedua, Tingkat kesulitan kasus. Ketiga, Tingkat kesadaran masyarakat. Keempat, Waktu mediasi terlalu singkat. Kelima, Mediasi hanya sebagai formalitas. Keenam, Itikad baik para pihak. Ketujuah, Kemampuan mediator.\u0000Kata Kunci: Mediator, Mediasi, Pengadilan Agama, Bantul.\u0000Abtract : This article discusses the low success rate of mediation at the Bantul Religious Court in 2018-2020: a study of the analysis of the role of mediators at the Bantul Religious Court. The focus of this study is to analyze the reasons or factors for the low success of mediation by mediators at the Bantul Religious Court by utilizing the concept of legal sociology whose scalpel uses the theory of legal effectiveness, legal culture and conflict resolution. The results of this study indicate that the effectiveness of the successful role of the mediator is influenced by seven factors namely First, the parties are determined to divorce, Second, the degree of difficulty of the case. Third, the level of public awareness. Fourth, the mediation time is too short. Fifth, Mediation is only a formality. Sixth, the good faith of the parties. Seventh, the ability of the mediator.\u0000Keywords: Mediator, Mediation, Religious Court, Bantul","PeriodicalId":245959,"journal":{"name":"AL-HUKAMA'","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128765515","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Cara Membakar Istri di Masa Pandemi COVID-19","authors":"Wahidah Zein Br Siregar","doi":"10.15642/alhukama.2022.12.2.132-149","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.132-149","url":null,"abstract":"Abstrak : Domestic violence is a terrifying crime. Komnas Perempuan noted that in the years of 2004 to 2021, number of domestic violence in Indonesia reached 544,452 cases. More than 70 percent of them were violence against wives. Pandemic of COVID-19 increased cases of the violence. According to UN Women, 7 among 10 women they interviewed stated that domestic violence was raising during the pandemic time. In Indonesia, research conducted by Komnas Perempuan showed that 80 percent of women who came from group of income less than 5 million per month experienced domestic violence in the COVID-19 pandemic time. This paper aims to describe and analyze cases of physical domestic violence by burning wives alive. Data on the cases were gathered from online news of the year 2020 and 2021. Description on the cases includes factors causing the violence, impacts to the victims, and sanctions that were given to the offenders. Besides adding references on the issue, this paper intents to raise awareness of the people to the need of preventing and taking serious action on domestic violence. Therefore, cases of domestic violence can be reduced if it is impossible to be demolished.\u0000.\u0000Keywords: domestic violence, COVID-19, burning alive, victim, offender, social problems\u0000 \u0000Abstrak : Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah kejahatan yang sangat mengkhawatirkan. Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2004-2021, jumah KDRT di Indonesia mencapai 544.452 kasus. Lebih dari 70 persen diantaranya adalah kasus kekerasan terhadap istri. Pandemi COVID-19 disinyalir telah meningkatkan jumlah kasus KDRT. Menurut UN Women, 7 diantara 10 perempuan yang mereka wawancarai, mengatakan bahwa KDRT meningkat selama pandemi. Di Indonesia, dari riset yang dilakukan oleh Komnas Perempuan diketahui bahwa 80 persen perempuan yang berasal dari kelompok berpenghasilan 5 juta ke bawah mengalami KDRT di masa pandemi. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis tentang kasus-kasus KDRT yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi COVID 19, khususnya kasus kekerasan fisik dengan cara membakar istri hidup-hidup. Data mengenai kasus ini penulis peroleh dari berita-berita online pada masa pandemi, yaitu tahun 2020 dan 2021. Penulis melakukan qualitative document analysis terhadap berita-berita tersebut. Uraian KDRT ini meliputi penyebab pelaku melakukan KDRT, bagaimana akibatnya pada korban, serta hukuman apa yang diberikan penegak hukum kepada pelaku. Selain menambah referensi tentang KDRT, tulisan ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mencegah dan menangani dengan serius permasalahan KDRT. Dengan demikian, kasus-kasus KDRT dapat dikurangi jika tidak mungkin dihilangkan sama sekali.\u0000 \u0000Kata Kunci: KDRT, COVID-19, membakar hidup-hidup, korban, pelaku, problema sosial","PeriodicalId":245959,"journal":{"name":"AL-HUKAMA'","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131772009","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Construction of Wife's Permit on Polygamy Practice of Tablig Pilgrim's Mayangan Jogoroto Jombang","authors":"Achmad Fageh, Ahmadun Najah","doi":"10.15642/alhukama.2022.12.1.1-27","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.1-27","url":null,"abstract":"The focus of this study is the construction of the wife's license to practice polygamy on Tablig Mayangan Jombang Pilgrims. The purpose of the study is to find out the practice of polygamy Of Tablig Mayangan Pilgrims and the model of the wife's license to practice polygamy Tablig Pilgrims Mayangan. This type of field research is qualitative, using the analysis of normative legal and sociological approaches, with inductive reasoning and Data collection techniques using observation, documentation, and interviews. The results showed that polygamous behavior carried out by Tablig pilgrims is based on rational and sharia-laden aspects because polygamous behavior arises due to consideration of the struggle of da'wah as Tablig pilgrims. Polygamy is also considered worship for the husband and wife of Tablig worshippers. Therefore, the practice of polygamy of the husbands and husbands of Tablig pilgrims strictly follows the provisions stipulated in Law No.1 of 1974, article 4 paragraph 2 about committing the cause of polygamous marriage by obtaining the wife's permission. The construction model of the wife's license to practice polygamy Tablig pilgrims is the model of Wira'i, which considers prudence over the property of the third wife as a rich man to avoid disputes over the seizure of Gono - Gini property and so on.","PeriodicalId":245959,"journal":{"name":"AL-HUKAMA'","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122381209","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo","authors":"Muflikhatul Khoiroh, Imron Mustofa, Mila Rosyidah","doi":"10.15642/alhukama.2022.12.1.61-93","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.61-93","url":null,"abstract":"This research is based on the unregistered marriages phenomenon in Ketegan, Sepanjang, Sidorajo. Marriage is considered as an instant solution to juvenile delinquency, which has the potential to be promiscuous. There are two issues to be confirmed through this research: first, the attitude or response of the people in Ketegan to the practice of unregistered marriage that has taken place in their environment; Second, critical analysis of the phenomenon of unregistered Marriage on Islamic law’s perspective. This is field research, with a critical analysis method of data obtained. The data was collected through interviews with subjects, their parents, and several community leaders who had direct contact with them. This research found two conclusions: first, the people of Ketegan Village don’t seem to care about this kind of marriage. This is influenced by the variety of Ketegan people's mindsets and various tribes, majority of Madurese. However, peoples' view on unregistered marriages are mostly strained by problems threatening family honor. Second, The Islamic law analysis concludes unregistered marriage as illegal for not complying with the provisions of Law no. 1 of 1974 about marriage. This marriage potentially causes the rights and mate to be unfulfilled. In short, unregistered marriage has the potential to create injustice, contrary to the most fundamental principle of Islamic law, justice (al-'adālah).","PeriodicalId":245959,"journal":{"name":"AL-HUKAMA'","volume":"55 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126511096","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Ragam Alasan Perilaku Hukum Dalam Pernikahan di Masa Covid-19 (Studi Kasus Desa Denanyar Kabupaten Jombang","authors":"Mohammad Fauzan Ni'ami, Agus Moh. Najib","doi":"10.15642/alhukama.2022.12.1.109-126","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.109-126","url":null,"abstract":"Abstract: \u0000This study discusses the various reasons for the legal behavior of the people of Denanyar Jombang when carrying out marriages during the Covid-19 period. Given that several policies regulate marriage during the Covid-19 period, such as Circulars, namely; P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020,P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021, and 700/415.10.1.3/2020. The problem that arises is that not all people can understand properly and completely the policies issued by the government, on the one hand, the desire to remain married cannot be rejected. By using the sociology of law approach by carrying out the grounded theory of social action initiated by Max Weber, we conclude that there are various reasons why the people of Denanyar Jombang continue to carry out marriages during the Covid-19 period, which is shown in the legal behavior taken by the community. Reading the theory of social action can be inferred and reduced to the presence of effectual action, traditional action, an act of value rationality, and an act of value rationality as the basic foundation of the Denanyar community in their action. \u0000  \u0000Keywords: Legal Behavior, Marriage in the Covid-19, Denanyar Society, sociology of law \u0000  \u0000Abstrak: Kajian ini membahas mengenai ragam alasan perilaku hukum masyarakat Denanyar Jombang ketika melaksanakan pernikahan di masa Covid-19. Mengingat adanya beberapa kebijakan yang mengatur tentang pernikahan di masa Covid-19 seperti Surat Edaran yaitu; Surat Edaran Nomor:P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021, dan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor: 700/415.10.1.3/2020. Problem yang muncul adalah tidak semua masyarakat mampu memahami secara baik dan utuh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada satu sisi keinginan untuk tetap menikah tidak bisa ditolak. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan menjalankan grounded theory of social action yang digagas oleh Max Weber sampai kepada kesimpulan bahwa terdapat berbagai ragam alasan masyarakat Denanyar Jombang tetap melaksanakan pernikahan di masa Covid-19 yang ditunjukan pada perilaku hukum yang diambil oleh masyarakat. Melalui pembacaan teori perilaku sosial dapat diinferensikan dan direduksi adanya affectual action, traditional action, an act of value rationality, dan an act of value rationality sebagai landasan pokok masyarakat Denanyar dalam berperilaku. \u0000Kata Kunci: Perilaku Hukum, Pernikahan Masa Covid-19, Masyarakat Denanyar, Sosiologi Hukum","PeriodicalId":245959,"journal":{"name":"AL-HUKAMA'","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130733129","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Izin Menikah Beda Agama di Pengadilan Negeri Pati dan Ungaran","authors":"Kholifatun Nur Mustofa","doi":"10.15642/alhukama.2022.12.1.141-158","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.141-158","url":null,"abstract":"Abstract: The issue of interfaith marriage is an interesting topic to be discussed again. Because the rules regarding interfaith marriage in Indonesia make multiple interpretations of permissibility or not. Couples want to carry out interfaith marriages can carry out marriages abroad or submit requests to court judges. The judge has full authority to grant or refuse. This study focuses on two cases that were submitted to the district court, No 122/Pdt.P/2020/PN.Pti and 42/Pdt.P/2014/PN.Ung. The author's reason for studying the two decisions is the similarity of the beliefs of the parties, namely men who are Muslims and women who adhere to Christianity. The focus of the first study was to dig up witness statements and the consent of the parents of both parties. Second; whether the authentic evidence presented at trial is a major consideration. The results of this study reveal that the strength of witness testimony and parental consent as well as authentic evidence that can be presented in court makes the judge grant the request. \u0000Abstrak : Isu Pernikahan beda agama menjadi topic yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Karena aturan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia menjadikan multitafsir tentang kebolehan atau tidak. Pasangan yang hendak melakukan pernikahan beda agama dapat melakukan pernikahan di luar negeri atau mengajukan permohoann kepada hakim pengadilan. Hakim mempunyai kewenangan penuh untuk mengabulkan atau menolak. Kajian ini memfokuskan pada  kepada dua kasus yang diajukan kepada pengadilan negeri yaitu Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti dan 42/Pdt.P/2014/PN.Ung. Alasan penulis mengkaji dua putusan tersebut adalah kesamaan kepercayaan para pihak yaitu laki-laki beragama Islam dan perempuan menganut agama Kristen. Fokus kajian pertama yaitu menggali Keterangan Saksi dan izin orang tua kedua belah pihak. Kedua; apakah bukti autentik yang dihadirkan dalam persidangan menjadi pertimbangan utama. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kuatnya kesaksian saksi dan izin orang tua serta bukti autentik yang dapat dihadirkan dalam persidangan membuat hakim mengabulkan permohonan.","PeriodicalId":245959,"journal":{"name":"AL-HUKAMA'","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130376362","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan","authors":"Syaifullahil Maslul","doi":"10.15642/alhukama.2022.12.1.127-140","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.127-140","url":null,"abstract":"Abstract : Research aim for investigate progressive Court Constitution in Test limitation age marriage . Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law Year 1/1974 has been give birth to form discrimination to female . This thing reflected from difference set age . _ Age limit marriage for Men is 19 years and 16) years for woman . To problematic this submit trial in Court Constitution . Later problem _ faced is Court Constitution no allowed by principles and stance for test Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law which is a Open legal policy (Open legal policy). Purpose of study this is for knowing progressive Court Constitution in cut off case that . Study this is study normative with approach conceptual and approach regulation legislation . Result of Study this show that Court Constitution To do progress law with leave principles and stance . Court Constitution please receive application in decision the though Article tested  is Open legal policy\u0000Abstrak : Penelitiannya bertujuan untuk menyelidiki progresifitas Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian batasan usia perkawinan. Pasal 7 ayat  (1) UU Perkawinan Tahun 1/1974 telah melahirkan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini tercermin dari perebadaan usia yang diatur. Batasan usia perkawinan bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun bagi wanit. Terhadap problematika ini diajukanlah pengujian di Mahkamah Konstitusi. Masalah yang kemudian dihadapi adalah Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan secara prinsip dan pendirian untuk menguji Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (Open legal policy). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui progresifitas Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan progrsifitas hukum dengan meninggalkan prinsip dan pendiriannya. Mahkamah Konstitusi berkenan mengambulkan permohonan dalam putusan tersebut meskipun Pasal yang diujikan adalah Kebijakan Hukum Terbuka (Open legal policy).","PeriodicalId":245959,"journal":{"name":"AL-HUKAMA'","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131286625","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Kausa Penolakan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Hukum Keluarga","authors":"A. Ardi, Musafir Abrar, M. Misbahudin, Hasyim Aidid, S. Samsuddin","doi":"10.15642/alhukama.2022.12.1.94-109","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.94-109","url":null,"abstract":"This paper discusses on how the reaction of Islamic society toward the issuance of law regulation about family law. As we know that this regulation is on the constitution No 1 Year 1974 about marriage. In this paper, the author tries to describe the points of reason, so that it arouses rejection toward the regulation. This explanation uses historical approach method, which we have to get back from the starting point of the regulation issuance and how the society's reaction toward this law regulation. The primary reason of why the society rejects some important points in the regulation is because they see that in the regulation there are articles and slauses that are against and even harmful of opposite to prevalling system in Islamic law. So does in discussing about the legislation, there are some opinions expecially for those who wants the legislation of such regulation can be applied to all of Indonesian society without offending their religions. However as the times evolve, legislating the regulation has essence to support the continuity of Islamic law within the society. The society is able to receive the regulation without reducing the existing limitations of Islamic system.","PeriodicalId":245959,"journal":{"name":"AL-HUKAMA'","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114320571","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}