Jurnal AL-AHKAMPub Date : 2022-12-31DOI: 10.15548/alahkam.v12i2.3613
Safrudin Halimy Kamaluddin
{"title":"REMNANTS OF OTTOMAN LAW AND ITS APPLICATION IN CONTEMPORARY TIMES IN LEBANON AND THE ARAB WORLD","authors":"Safrudin Halimy Kamaluddin","doi":"10.15548/alahkam.v12i2.3613","DOIUrl":"https://doi.org/10.15548/alahkam.v12i2.3613","url":null,"abstract":"At the beginning of the sixteenth century (1516), the Ottomans controlled all the lands that are today within the Lebanese Republic, and their existence lasted for four hundred years, during which they established military, security, administrative and social systems and enacted laws to improve and organize the country. Although five centuries have passed since the Ottoman presence in Lebanon, some of these laws are still in force. Some have been amended, such as the personal status law related to Islamic Law, some administrative regulations, and the municipal ordinance that the French updated during the Mandate days (1920-1943). While Ottoman laws are still strictly enforced in Lebanon, such as the Associations Law. Two sources, one legal and the other specialized in Islamic history, confirm in two separate interviews to Anadolu Agency the importance of these laws for Lebanon since their enactment until today. \"Not everything old is considered bad. For example, but not limited to, the Associations Law is an Ottoman law that enshrines freedom of association and respects Article 13 of the Constitution, and despite its promulgation in 1909, it has been considered a liberal law to date,\" says Appeals Lawyer Zakaria Yahya beast. Al-Ghoul added: \"The Law of Associations is one of the most important laws issued during the Ottoman period. It is still in force to date, and it is the one who looks after the affairs of associations and how they are formed in Lebanon and the Arabs World. He pointed out that \"there is a legislative decree issued in 1977, which is compared to the Ottoman Law of Associations as a recent law, but it allowed the pre-trial detention of journalists.\" He continued, \"From here, this comparison makes us say that the problem does not lie in the extent of the laws' antiquity, but rather in the extent to which they meet the objectives of the current legal rules.\"","PeriodicalId":224346,"journal":{"name":"Jurnal AL-AHKAM","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128714133","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AL-AHKAMPub Date : 2022-07-01DOI: 10.15548/alahkam.v13i1.4396
Zulhijatur Rahmi, Rozalinda Rozalinda, Ahmad Wira
{"title":"ANCAMAN DAMPAK PEMBERLAKUAN PPKM TERHADAP PEREKONOMIAN DAN PERKEMBANGAN UMKM KOTA PADANG","authors":"Zulhijatur Rahmi, Rozalinda Rozalinda, Ahmad Wira","doi":"10.15548/alahkam.v13i1.4396","DOIUrl":"https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4396","url":null,"abstract":"Peningkatan kasus positif Covid-19 baru-baru ini mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan lebih ketat lagi terkait kegiatan masyarakat yang akan menimbulkan kerumunan dan banyak orang. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebelum adanya kebijakan dengan menggunakan istilah PPKM, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga telah diterapkan pada awal tahun 2020 lalu, akan tetapi kebijakan tersebut dianggap kurang efektif sehingga lahirlah kebijakan yang mengatur tentang PPKM yaitu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Pada tahun lalu sejak diberlakukannya PSBB mobilitas menjadi terhenti kegiatan perekonomian melemah yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan semakin banyak. Kota Padang merupakan 15 dari Kota yang termasuk kedalam daftar PPKM Darurat, perekonomian Kota Padang pada masa transisi mulai berangsur membaik begitu juga dengan perkembangan UMKM, namun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai diberlakukan lagi. Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaiamana dampak PPKM terhadap perekonomian dan perkembangan UMKM di kota padang sebelum diberlakukannya PPKM Darurat?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan regulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan dampak PPKM Darurat bagi perekonomian dan Perkembangan UMKM di Kota Padang akan berdampak buruk yang mengakibatkan angka kemiskinan semakin tinggi.","PeriodicalId":224346,"journal":{"name":"Jurnal AL-AHKAM","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129541788","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AL-AHKAMPub Date : 2022-07-01DOI: 10.15548/alahkam.v13i1.4395
Nailul Rahmi
{"title":"MENEMUKAN MAQASHID AL-SYARI'AH: AL-SABR WA AL-TAQSIM, THARD DAN TANQIH AL-MANATH","authors":"Nailul Rahmi","doi":"10.15548/alahkam.v13i1.4395","DOIUrl":"https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4395","url":null,"abstract":"Maqashid al-syariah adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Namun Allah tidak menjelaskannya secara tegas apa saja yang menjadi tujuan dari pensyari'atan syariahNya. Allah hanya menjelaskan sebab-sebab, atau syara-syarat, atau keadaan-keadaan atau sifat-sifat yang mendorong atau hendak dicapai pembuat Syari’at suatu hukum. Oleh karena itu para ulama berijtihad untuk memahami dan mencari tujuan-tujuan dan alasan-alasan pensyari'atan hukum. Untuk memahami dan mencari tujuan-tujuan hukum ini dilakukan oleh para ulama dengan memahami dan mencari “illat hukum dan memahami apa kemaslahatan yang ditimbulkan oleh hukum-hukum tersebut, yang dikenal dengan istilah ta'lil al-hukm. Untuk melakukan ta'lil al-hukm para ulama menempuh beberapa cara yang dikenal dengan istilah masalik al-'illah, diantaranya adalah dengan al-sabr wa al-taqsim, al-thard dan tangih al-manath. \u0000Penggunaan cara masalik al-'illah untuk menentukan magashid al-ahkam, adalah karena dengan menemukan “illat suatu hukum, maka akan diketahui apa alasan dan tujuan ditetapkannya suatu ketetapan hukum. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan antara alasan-alasan pensyariatan hukum dengan tujuan kemaslahatan yang akan dicapai oleh manusia, baik dalam bentuk pengambilan manfa'at ataupun menghindari kemufsadatan.","PeriodicalId":224346,"journal":{"name":"Jurnal AL-AHKAM","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127163491","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AL-AHKAMPub Date : 2022-06-21DOI: 10.15548/alahkam.v13i1.4424
M. Syahrial, Asasriwarni Asasriwarni, E. Elfia
{"title":"ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM","authors":"M. Syahrial, Asasriwarni Asasriwarni, E. Elfia","doi":"10.15548/alahkam.v13i1.4424","DOIUrl":"https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4424","url":null,"abstract":"Studi ini menyorot jumlah bagian warisan untuk anak perempuan lebih besar dari bagian warisan untuk anak anak laki-laki berdasarkan beberapa kasus yang ada di Kecamatan Tanah Cogok. Pembagian warisan terhadap anak perempuan ini dilaksanakan melalui cara ishlah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tesis ini adalah: (1) Untuk mengetahui alasan, cara, pendapat para ulama serta tokoh adat dan perspektif hukum Islam terhadap Pembagian warisan hanya untuk anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan terhadap anak perempuan di Kecamatan Tanah Cogok adalah: (1) Alasan perempuan mendapatkan bagian warisan lebih banyak dari laki-laki adalah: tingkat kesulitan dalam menjaga serta mengurus kedua orang tua semasa masih hidup, sedangkan laki-laki sibuk dengan pekerjaannya sendiri. (2) cara pembagian warisan adalah: Warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia serta setelah dilunasi semua hutang-hutangnya. (3) Pendapat toko adat dan ulama adalah dengan cara ishlah, dalam pembagian tersebut mereka tidak menemukan perseteruan antara ahli waris karena telah saling ridha. Kelompok toko ulama dan toko adat tidak setuju dengan alasan bahwa cara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. (4) praktek pelaksanaan pembagian warisan terhadap perempuan di Kecamatan Tanah Cogok secara teori tidak sejalan dengan hukum kewarisan Islam karena telah bertentangan dengan beberapa prinsip asas ijbari.","PeriodicalId":224346,"journal":{"name":"Jurnal AL-AHKAM","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130508272","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AL-AHKAMPub Date : 2022-06-19DOI: 10.15548/alahkam.v13i1.4438
J. Roszi, Hamda Sulfinadia, E. Suryani, E. Elkhairati, Zidni ‘Ilman Nafi’an
{"title":"DINAMIKA KHULUK PERSPEKTIF FIQH DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA","authors":"J. Roszi, Hamda Sulfinadia, E. Suryani, E. Elkhairati, Zidni ‘Ilman Nafi’an","doi":"10.15548/alahkam.v13i1.4438","DOIUrl":"https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4438","url":null,"abstract":"This paper discusses the dynamics of khuluk according to fiqh and its implementation in the Religious Courts. Khuluk according to fiqh is a divorce pronounced by a husband with an agreement to pay / iwadh from his wife to her husband due to fears that the wife is unable to carry out the laws of Allah SWT. These concerns can be in the form of the wife not being able to love her husband or the inability of the wife to carry out her obligations as a wife. Meanwhile, khuluk in the Religious Courts is a divorce lawsuit filed by the wife or her legal representative because the husband violates Article 116 of the Compilation of Islamic Law as the reason for the divorce or the husband fulfills the shigat talik talak. This research is a normative-empirical legal research, namely research conducted by examining written regulations and their aspects. This research uses a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of this study explain that the divorce lawsuit contained in fiqh, the Compilation of Islamic Law is different from the review of divorce claims with the Marriage Law and PP 9/1975.","PeriodicalId":224346,"journal":{"name":"Jurnal AL-AHKAM","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115059189","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KEENGGANAN IBU MEMBERIKAN AIR SUSU IBU (ASI) KEPADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM","authors":"Ezi Ainur Fauziah, Firdaus Firdaus, Azhariah Khalida","doi":"10.15548/alahkam.v13i1.4426","DOIUrl":"https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4426","url":null,"abstract":"This research was motivated by the fact that breast milk is the most important and best nutrition for babies from birth, but what happened in Tanjung Senang District was different. there are mothers who are reluctant to give breast milk to their children for various reasons, both acceptable and unacceptable reasons. The formulation of the problem in this study is how the views of Islamic law on the reluctance of a mother to give breast milk (ASI) to children in Tanjung Senang District, Lampung. This type of research is a field research using a descriptive qualitative approach. The approach in this study was intended to identify and describe the reluctance and implementation of breastfeeding by mothers in Tanjung Senang District, Lampung. The technique of collecting data in this research is by interviewing mothers, health workers and religious leaders. Based on the research conducted, it can be concluded that some mothers are reluctant to give breast milk to their children. The reluctance of mothers that occurred in Tanjung Senang District not to breastfeed for various reasons. There is a lack of knowledge, work, breastfeeding is the same as formula milk, lifestyle, breast milk doesn't come out, cannot get support from family and some people's habit of replacing breast milk with other drinks and foods. According to Islamic law, breastfeeding is mandub or recommended. The law of mandub can become mandatory if it harms the soul or the growth of the baby. On this basis, the mother does not give breast milk without a clear reason and contrary to the Shari'a that the mother is seen as lacking in carrying out her religion and obligations because it will make the baby's growth unfulfilled.","PeriodicalId":224346,"journal":{"name":"Jurnal AL-AHKAM","volume":"138 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124343351","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AL-AHKAMPub Date : 2022-06-18DOI: 10.15548/alahkam.v13i1.4425
M. Meirison, Darni Yusna
{"title":"PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW IN THE CONTEMPORARY ERA","authors":"M. Meirison, Darni Yusna","doi":"10.15548/alahkam.v13i1.4425","DOIUrl":"https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4425","url":null,"abstract":"One of the biggest obstacles to applying Islam as a social system in the modern secular state is the dilemma of codifying the provisions of Islamic Sharia within the mold of the Western legal system. Methods of preparing and promulgating those laws. Islamic Sharia, in its essence, is spiritual and devotional, and its material legislation tends to organize society so that it is possible to establish the orders of religion, achieve its purposes for people, and reform their conditions in this world and the Hereafter. Therefore, Sharia does not know boundaries, geographical boundaries, and the boundaries between this world and the Hereafter. And because the purposes of Western legislation are, in essence, purely materialistic, it seeks to achieve immediate material benefit to society. It does not concern itself with the condition of people in the Hereafter. The invocation of the concept of the Hereafter is a limit. The same when discussing Western legislation may cause ridicule and belittling among its supporters; Therefore, the hegemony of Western legislation with its vocabulary over Islam would result in a significant dilemma. The imams who are followed and accepted by a group of people, or the scholars whom others trust and obey, are human beings who make mistakes and are right. Their rulings are necessarily and inevitably affected by the level of knowledge, intelligence, integrity, whim, error, ignorance, and bias. When applying these rulings, they naturally need authority compelling political and capable of executing and implementing the provisions. And this authority is gained power by predominance and control, or the people elect it. Thus, whoever decides legitimacy is either a dominant political-military authority or an elected politician protected by a social contract upon which all or most of the citizens agree!","PeriodicalId":224346,"journal":{"name":"Jurnal AL-AHKAM","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122571018","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AL-AHKAMPub Date : 2022-06-18DOI: 10.15548/alahkam.v13i1.4428
Masna Yunita, Intan Sahera
{"title":"WAKALAH WALI NIKAH (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)","authors":"Masna Yunita, Intan Sahera","doi":"10.15548/alahkam.v13i1.4428","DOIUrl":"https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4428","url":null,"abstract":"Apabila ada calon pengantin akan melangsungkan perkawinan maka terlebih dahulu dia menyampaikan kehendak tersebut ke kantor KUA setempat dengan melengkapi syarat-syaratnya. Setelah itu pejabat KUA akan memeriksa kelengkapan serta memeriksa apakah ada halangan perkawinan bagi pasangan tersebut. Apabila ada yang kurang lengkap maka pihak KUA akan menyempaikan kekurangan tersebut. salah satu yang diperiksa adalah tentang wali nasabnya. Apabila wali nasabnya ada maka yang akan menikahkannya adalah wali nasab sesuai dengan urutannya. Di KUA Ranah Pesisir terdapat pasangan yang wali nasabnya ada hadir di tempat perkawinan tersebut, tetapi wali nikahnya diwakilkan. Maka di sini diteliti tentang kenapa wali nikah diwakilkan sedangkan wali nasabnya hadir di acara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa yang melatarbelakangi wakalah wali nikah adalah karena wali nasabnya termasuk wali nasab yang adhal, tetapi karena proses wali adhal harus dengan penetapan pengadilan, maka dilakukan wakalah wali nikah.","PeriodicalId":224346,"journal":{"name":"Jurnal AL-AHKAM","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131951090","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AL-AHKAMPub Date : 2022-06-17DOI: 10.15548/alahkam.v13i1.4439
M. Ridho
{"title":"ROOTING FIQH IN MODERN IJTIHAD: ADAPTING FIQH TO COMMUNITY NEEDS","authors":"M. Ridho","doi":"10.15548/alahkam.v13i1.4439","DOIUrl":"https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4439","url":null,"abstract":"In the face of the changing position of Sharia in the modern state, the contemporary jurist found himself facing the task of covering huge developments with jurisprudential rulings. He devised a jurisprudential mechanism called \"rooting,\" which allowed him to practice ijtihad and cross between the previously restricted sects. To prove the validity of Sharia for modern times and its compatibility with the time requirements, through which he hopes to restore Sharia to its ancient position. This research explains this new jurisprudential mechanism and the jurisprudential practice. It was carried out through examples of political and economic fields; the areas most affected by the new transformations are clear and influential in daily life. These examples reveal the nature of this jurisprudential practice that led to the logic governing the breaking of the Islamic jurisprudence and its adaptation to the age requirements. Although it represents a current between other jurisprudential currents, this practice reveals the predicament of the jurist in the modern world and the complex dilemma he faces. If he met the age requirements and legislated them by breaking the rules and logic of jurisprudence, he strengthened the weakness of the Sharia in influencing public life. If he stood in the face of these requirements, he maintained the isolation of Sharia. In both cases, the jurist consolidates the position of Sharia imposed by the modern state outside the influence of public life.","PeriodicalId":224346,"journal":{"name":"Jurnal AL-AHKAM","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126766893","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AL-AHKAMPub Date : 2022-06-12DOI: 10.15548/alahkam.v13i1.4441
Safruddin Halimiy Kamaluddin, U. Harahap, M. Wildan, Ali Japar Nasution
{"title":"INDICATORS OF BUSINESS ZAKAT AMONGST SMALL BUSINESS: CONCEPT AND CONTEMPORARY NEEDS","authors":"Safruddin Halimiy Kamaluddin, U. Harahap, M. Wildan, Ali Japar Nasution","doi":"10.15548/alahkam.v13i1.4441","DOIUrl":"https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4441","url":null,"abstract":"This paper describes the continuing Zakat and its benefits in contemporary times. People give Zakat as Allah's right to those who are entitled to receive, among others, the poor, according to the provisions of the Islamic religion. Zakat is an Amaliyah practice that has a significant effect on poverty alleviation. The author conducted a literature study and descriptive analysis approach to get Zakat with terms and conditions to create social justice and balance in growing Muslim communities and Muslims' economies. Developing productive Zakat with Islamic law calculations will revive the ummah economy and significantly help the economic growth rate. Islam supports the rotation of the economy of the ummah. In Islam, it is recommended that the assets continue to rotate so as not to be eaten up by Zakat; the greater the amount of productive Zakat, the smaller the percentage to be paid is like Zakat on livestock. Not only that, the flexibility of Islamic law can be an option for economic development by the situation and conditions at hand. Because the madhab's opinion is incorrect, every ijtihad is Zani (relative to its truth). Therefore, Zakat can be used along with the rules according to the situation and conditions. It is hoped that the turnover of zakat assets in productive inflammation can increase the Nisab of Zakat, which interacts with the community's economic growth. This productive Zakat will support the family's food security, providing capital to increase agricultural output in food production centers.","PeriodicalId":224346,"journal":{"name":"Jurnal AL-AHKAM","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116491143","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}